cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Amiruddin
Contact Email
almizan@iaialaziziyah.ac.id
Phone
+6285270075934
Journal Mail Official
almizan@iaialaziziyah.ac.id
Editorial Address
Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh Jl. Mesjid Raya KM. 1,5 Desa Mideun Jok, Kec. Samalanga Kab. Bireuen, Aceh Telp./ Fax. (0644) 531755. e-mail: almizan@iaialaziziyah.ac.id
Location
Kab. bireuen,
Aceh
INDONESIA
Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah
Published by Institut Agama Islam Al-Aziziyah
ISSN : 23546468     EISSN : 28077695     DOI : -
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The Al-Mizan Journal focuses on the study of Journal of Islamic Law and Sharia Economics. The study of Journal of Islamic Law and Sharia Economics which focuses on universal and Islamic values by upholding diversity and humanity. Al-Mizan Journal studies are published based on research results both theoretically and practically, which include: ISLAMIC LAW specializes in Islamic Law in Modern State, especially related topics with Islamic law as positive law, Islamic law as a living law, and unification and harmonization of law. Family Law Islamic Family Law Family Study Islamic Criminal Law Customary Law History of Islamic Family Law and Islamic Law ECONOMICS SYARIA Islamic banking and finance Islamic insurance Islamic social funds (zakat, infaq, sadaqah, and waqaf) Islamic business ethics Islamic contemporary economics and business issues Islamic management and retail marketing Islamic economics education Public relations and retail communication Innovation and product development Economic practices in Islamic Communities
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 118 Documents
 8   9   10   11   12 
Dinamika Hukum Pemerintahan Desa: (Tinjauan Terhadap UU No. 6 Tahun 2014)
Al-Mizan Vol 11 No 2 (2024): Al-Mizan
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54621/jiam.v11i2.928

Abstract

The enactment of Law No. 6 of 2014 concerning Villages represents a strategic step in restoring the state’s trust in villages, which were previously treated as mere objects of development by district or central governments. Through the principles of recognition and subsidiarity, villages are acknowledged as autonomous entities capable of managing their own affairs. However, the implementation of this law requires support in the form of clear regulatory frameworks, competent human resources, adequate facilities and infrastructure, continuous supervision, and sufficient funding provision. Law Number 6 of 2014 on Villages serves as a significant milestone in the legal dynamics of village governance in Indonesia. This law provides a legal foundation for villages as the smallest administrative unit, granting autonomy and independence in managing resources, development, and community empowerment. This study aims to analyze the changes in the village governance system following the enactment of the Village Law, focusing on aspects of authority, finance, and community participation in decision-making processes. The research employs a normative approach by analyzing legislation, legal documents, and related literature.The results reveal that the Village Law has shifted the paradigm from a top-down to a bottom-up approach, positioning villages as subjects of development. However, the implementation of this law faces several challenges, including the capacity of village officials, potential misuse of village funds, and internal conflicts often arising from differing interests. Therefore, strengthening supporting regulations, continuous capacity building for village officials, and effective oversight are essential to achieving the Village Law's goals of fostering independent, participatory, and sustainable village governance. Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan langkah strategis dalam mengembalikan kepercayaan negara terhadap desa, yang sebelumnya menjadi objek pembangunan pemerintah kabupaten maupun pusat. Melalui asas rekognisi dan subsidiaritas, desa diakui sebagai entitas otonom yang dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Namun, penerapan UU ini memerlukan dukungan perangkat aturan yang jelas, SDM yang kompeten, sarana dan prasarana, pengawasan berkelanjutan, serta penyediaan sumber dana yang memadai. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak penting dalam dinamika hukum pemerintahan desa di Indonesia. Undang-undang ini memberikan landasan yuridis bagi desa sebagai unit pemerintahan terkecil yang memiliki kewenangan otonomi dan kemandirian dalam pengelolaan sumber daya, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan yang terjadi dalam sistem pemerintahan desa setelah diberlakukannya UU Desa, dengan fokus pada aspek kewenangan, keuangan, dan peran masyarakat dalam pengambilan keputusan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta kajian literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Desa telah menggeser paradigma dari pendekatan top-down menjadi bottom-up, dengan menempatkan desa sebagai subjek pembangunan. Namun, implementasi undang-undang ini menghadapi berbagai tantangan, seperti kapasitas aparatur desa, potensi penyalahgunaan dana desa, serta konflik internal yang sering kali terjadi akibat perbedaan kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi pendukung, pembinaan berkelanjutan bagi aparat desa, dan pengawasan yang efektif untuk memastikan tercapainya tujuan UU Desa dalam memperkuat pemerintahan desa yang mandiri, partisipatif, dan berkelanjutan.
Perlindungan Konsumen dalam Akad Jual Beli Diskon Akhir Tahun Perspektif Ekonomi Syariah Harjoni; Karfin; Hasrun, Andi; Mukaromah, Lisa Aminatul; Winarsih, Sri
Al-Mizan Vol 11 No 2 (2024): Al-Mizan
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54621/jiam.v11i2.931

Abstract

The background of this research focuses on consumer protection in the practice of end-of-year discount sales from the perspective of Islamic economics. End-of-year discount practices often do not align with the principles of Islamic economics, which require transactions to be conducted with transparency, honesty, and fairness. This research uses the library research methodology, collecting and analyzing literature related to Islamic economics, consumer protection, and discount practices. The purpose of this research is to analyze the extent of consumer protection in end-of-year discount transactions and identify the application of Islamic principles in these practices. The results show that end-of-year discount practices often neglect Islamic principles such as fairness, transparency, and trustworthiness. Many businesses fail to provide clear product information, which can harm consumers. The study also finds that current regulations do not fully accommodate Islamic values, requiring enhanced oversight and education for both businesses and consumers. In conclusion, integrating Islamic principles into end-of-year discount transactions can improve consumer protection and create a more just economic ecosystem. The contribution of this research is to provide a new perspective for the development of consumer protection policies that align with Islamic economic principles.
Mikrofinansial dan Realitas Pedagang Kecil: : Menguak Peran Rentenir dalam Akses Permodalan Sungkawaningrum, Fatmawati; Munjid, Mohamad Abdul; Ayu, Navirta
Al-Mizan Vol 11 No 1 (2024): Al-Mizan
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54621/jiam.v11i1.933

Abstract

Komunitas pedagang kecil sering menghadapi tantangan dalam mengakses sumber keuangan formal, sehingga rentenir menjadi pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan modal mereka. Fenomena ini didasarkan pada kecepatan pencairan dana dan ketiadaan syarat agunan yang ditawarkan oleh rentenir. Meskipun bunga yang dikenakan lebih tinggi, pedagang kecil tetap memilih rentenir karena kemudahan akses tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis determinan keputusan keuangan pedagang kecil dalam mengakses pinjaman rentenir menggunakan pendekatan Teori Keuangan Mikro (Microfinance Theory). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan studi literatur untuk memahami perilaku keuangan pedagang kecil. Temuan penelitian menunjukkan bahwa komunikasi sosial antara rentenir dan nasabahnya berperan penting dalam membangun keterikatan dan kepercayaan. Kemudahan pencairan dana kapan saja dan tanpa syarat administratif menjadi faktor utama yang memengaruhi keputusan pedagang kecil. Namun, hal ini juga memunculkan konsekuensi berupa ketergantungan keuangan pada rentenir. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya inovasi keuangan inklusif yang dapat menjadi alternatif bagi pedagang kecil, sehingga mereka tidak terjebak dalam siklus utang berbunga tinggi. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan model keuangan yang lebih adil dan aksesibel bagi komunitas pedagang kecil.
Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Yani, Muhammad; Mahdi, Umar
Al-Mizan Vol 11 No 2 (2024): Al-Mizan
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54621/jiam.v11i2.936

Abstract

Kedudukan dan perlindungan hukum merupakan hal yang penting bagi setiap orang dalam menjalani segala aspek kehidupannya. Karena setiap orang, lembaga ataupun institusi berhak mendapatkan kedudukan dan perlindungan hukum dari negara, baik kedudukan dan perlindungan mengenai tenaga profesional, kesehatan, keselamatan, dan juga termasuk perlindungan hukum. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum, dalam hal ini yang berkaitan dengan Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Guru adalah ujung tombak pendidikan yang bertanggung jawab pada kualitas generasi penerus bangsa, dan dapat dikatakan guru menjadi kunci penting dalam keberhasilan pendidikan pada peserta didik. Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum bagi guru merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam menjalankan tugas profesinya, baik perlindungan dalam aspek hukum, kesejahteraan, keprofesian, dan sosial kemasyarakatan. Kajian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 adalah sebuah legalitas formal yang menjamin perlindungan hukum bagi para guru untuk dapat bekerja secara aman, kreatif, profesional, dan menyenangkan, serta merupakan pengakuan guru sebagai profesi yang perlu diperhatikan kesejahteraannya.
‘Iddah Perempuan Hamil Karena Zina: (Studi Komparatif Antara Mazhab Maliki dan Syafi’i) Jamaluddin, Zulfahmi
Al-Mizan Vol 12 No 1 (2025): Al-Mizan
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54621/jiam.v12i1.938

Abstract

Kewajiban ‘iddah bagi perempuan hamil dalam pernikahan yang sah disepakati oleh para ulama berdasarkan al-Qur’an. Namun, terhadap perempuan hamil karena zina, para ulama berbeda pendapat. Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui hukum ‘iddah bagi perempuan hamil karena zina dan metode istinbāh yang digunakan oleh masing-masing mazhab. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan analisis deskriptif-komperatif dengan teknik pengumpulan data melalui penelaahan pustaka yang disesuaikan dengan pokok pembahasan. Penelitian ini dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik berbentuk alternatif ataupun kumulatif yang saling melengkapi. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan Analisa isi (content Analysis). Penulis melakukan analisis terhadap pemikiran-pemikiran tentang ‘iddah perempuan hamil karena zina berdasarkan teori Analisa isi, utamanya teori tentang pemahaman terhadap makna yang dimaksudkan pada kalimat-kalimat dalam al-Qur`an dan hadis yang dijadikan sebagai dalil.  Kesimpulan dari penelitian ini yaitu mazhab Malikī yang menyatakan kewajiban ‘iddah bagi perempuan hamil karena zina adalah ‘iddah secara umum diwajibkan karena adanya persetubuhan. Mereka dalam menetapkan kewajiban ‘iddah bagi perempuan hamil karena zina menggunakan metode ijtihād al-bayānī. Sementara mazhab Syāfi’ī yang menyatakan tidak ada kewajiban ‘iddah bagi perempuan hamil karena zina adalah ‘iddah hanya diwajibkan karena adanya pernikahan. Mereka juga dalam hal ini menggunakan metode ijtihād al-bayānī.
Keadilan Sosial Dalam Ekonomi Syari'ah Melalui Tafsir Surat Ar-Ra'd Ayat 11 Tentang Perubahan Sosial dan Ekonomi Umat Malasyi, Sibral; Tarigan, Azhari Akmal; Syahreza, Rahmi
Al-Mizan Vol 11 No 2 (2024): Al-Mizan
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54621/jiam.v11i2.939

Abstract

This paper discusses the application of sosial justice principles in Islamic economics through the interpretation of Surah Ar-Ra'd verse 11, highlighting its relevance to social and economic transformation within the Muslim community. The verse emphasizes that significant societal changes can only occur when individuals and communities first change themselves. This underscores the importance of internal awareness as a foundation for broader social change. In Islamic economics, social justice serves as a central pillar, encompassing fair wealth distribution, the prohibition of economic exploitation (riba, gharar, and maysir), and community empowerment through zakat, waqf, and infaq. The analysis, based on the library research method, reveals a strong interconnection between social and economic transformation. Changes in societal values and mindsets drive the establishment of a more equitable economic system, while just economic policies accelerate inclusive social change. The application of social justice principles remains relevant in the modern era, addressing challenges of economic and social inequality. Reforms in the Sharia-based financial system, Islamic fiscal policies, and empowerment through Islamic economic education and Sharia-based SMEs are concrete steps toward reducing social disparities. A synergy between the state and society is essential to realize social justice in Islamic economics. The state plays a role in creating supportive regulations, while society actively contributes to their implementation. Thus, the interpretation of Surah Ar-Ra'd verse 11 provides both theological and practical foundations for establishing a just and sustainable economic system. Makalah ini membahas penerapan prinsip keadilan sosial dalam ekonomi syari'ah melalui tafsir Surat Ar-Ra'd Ayat 11, dengan menyoroti keterkaitannya dengan perubahan sosial dan ekonomi umat. Ayat ini menegaskan bahwa perubahan besar dalam masyarakat hanya dapat terjadi apabila individu dan masyarakat terlebih dahulu mengubah diri mereka sendiri. Hal ini menegaskan pentingnya kesadaran internal sebagai dasar perubahan sosial yang lebih luas. Dalam ekonomi syari'ah, keadilan sosial menjadi pilar utama, mencakup distribusi kekayaan yang adil, larangan eksploitasi ekonomi (riba, gharar, dan maysir), serta pemberdayaan umat melalui zakat, wakaf, dan infak. Analisis berbasis metode library research ini menunjukkan adanya hubungan erat antara perubahan sosial dan ekonomi. Perubahan nilai dan pola pikir masyarakat mendorong terciptanya sistem ekonomi yang lebih adil, sementara kebijakan ekonomi yang berkeadilan mempercepat perubahan sosial yang inklusif. Penerapan prinsip keadilan sosial tetap relevan di era modern dalam menghadapi tantangan ketimpangan sosial dan ekonomi. Reformasi sistem keuangan syari'ah, kebijakan fiskal Islami, serta pemberdayaan melalui pendidikan ekonomi syari'ah dan UMKM berbasis syari'ah menjadi langkah konkret mengurangi kesenjangan sosial. Sinergi antara negara dan masyarakat diperlukan untuk mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi syari'ah. Negara berperan dalam menciptakan regulasi yang mendukung, sementara masyarakat berkontribusi aktif mendukung implementasinya. Dengan demikian, tafsir Surat Ar-Ra'd Ayat 11 memberikan landasan teologis dan praktis untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Asas Keadilan dalam Undang-Undang Pokok Agraria: Perspektif Hukum Islam dalam Pengelolaan Tanah Anam, Khurul; Hendriyanto; Sani, Abdullah; Jaudi, La; Solapari, Nuryati
Al-Mizan Vol 11 No 2 (2024): Al-Mizan
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54621/jiam.v11i2.942

Abstract

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dirancang untuk menciptakan distribusi tanah yang adil, namun implementasinya menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketimpangan penguasaan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis asas keadilan dalam UUPA melalui perspektif hukum Islam, dengan fokus pada kesesuaian prinsip-prinsip keadilan distributif dan keberlanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan, dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap dokumen hukum nasional dan sumber hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam menawarkan pendekatan holistik yang dapat memperkuat asas keadilan dalam UUPA melalui pembatasan penguasaan tanah dan distribusi sumber daya yang lebih merata. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam ke dalam kebijakan agraria nasional untuk menciptakan pengelolaan tanah yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Akad Jual Beli Salam Dalam Perspektif Islam Erizal, Erizal
Al-Mizan Vol 12 No 1 (2025): Al-Mizan
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54621/jiam.v12i1.977

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep dan implementasi akad jual beli salam dalam perspektif Islam, dengan fokus pada aspek hukum, mekanisme, dan aplikasinya dalam sistem keuangan syariah modern. Jual beli salam merupakan transaksi jual beli dengan sistem pembayaran di muka dan penyerahan barang yang ditangguhkan dengan spesifikasi tertentu yang disepakati antara pihak penjual dan pembeli. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur dari berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan dengan tema penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli salam memiliki landasan hukum yang kuat dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' ulama, serta berperan penting dalam pengembangan ekonomi syariah modern, khususnya dalam sektor pertanian dan manufaktur. Implementasi jual beli salam dalam sistem keuangan modern memerlukan adaptasi dan inovasi yang tetap mempertahankan prinsip-prinsip syariah, didukung oleh regulasi yang komprehensif dan infrastruktur yang memadai. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dalam penerapan jual beli salam, termasuk aspek standardisasi kontrak, manajemen risiko, dan integrasi dengan teknologi digital.
Otentisitas Khithbah dan Pemberian Cincin Pinangan di Aceh Munawir, Munawir
Al-Mizan Vol 10 No 2 (2023): Al-Mizan
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The engagement before marriage, has the authenticity of the rules that apply in society because it is inseparable from the influence and role of Islamic law and customs that apply in society, so it is very appropriate if we look at the historical background of the engagement engagement and giving of engagement rings for research in the marriage cluster still needs to be done to increase the intellectual treasury in understanding the realm of the implementation of a proposal that takes place in society against the problematic implementation of the provisions of the proposal that apply in the provisions of Islam in the community of Gampong Buket Teukueh, the researcher wants to study with the formulation of the problem of the authenticity of the proposal that is permitted in Islamic law and the practice of proposals and giving engagement rings in Gampong Buket Teukueh. The purpose of the study is to determine the authenticity of the proposal that is permitted in Islamic law and the practice of proposals and giving engagement rings in Gampong Buket Teukueh. The research method used by the author in this study is qualitative with the type of field research in Gampong Buket Teukueh, the data source is an interview with the apparatus and the community of Gampong Buket Teukueh with a descriptive analysis method. The results of the study are that the law of proposals in the provisions of sharia is that proposals (khitbah) are allowed to be held. This authenticity is as stated in the Al-Quran, Surah Al-Baqarah, verse 235 and the practices carried out by the community regarding the proposal process in Gampong Buket Teukueh as in sharia, including the family of the suitor and involving the Imum Gampong of both families during the proposal process and witnessed by both parties from the families of the suitor and the proposed party.
Analisis Penerapan Hukum Keluarga Islam dalam Meningkatkan Harmoni Sosial di Kabupaten Bireuen M. Nur, Abdullah
Al-Mizan Vol 11 No 2 (2024): Al-Mizan
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54621/jiam.v11i2.980

Abstract

This research aims to analyze the application of Islamic family law in enhancing social harmony in Bireuen District. In a pluralistic society, the role of Islamic family law is crucial in addressing issues that arise in family life, such as divorce, inheritance distribution, and conflicts among family members. The study uses a qualitative approach with a descriptive-analytical method to explore how Islamic family law is applied in Bireuen and its impact on the social harmony of the community. The results show that Islamic family law in Bireuen functions not only as a formal legal instrument but also integrates with local values that emphasize deliberation and social wisdom. The active involvement of the community and the role of religious leaders are key factors in the successful application of this law. This study contributes to the development of a more contextual understanding of the application of Islamic family law with local wisdom and opens opportunities for further research in other regions of Indonesia.

Page 11 of 12 | Total Record : 118

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 1 (2025): Al-Mizan Vol 11 No 2 (2024): Al-Mizan Vol 11 No 1 (2024): Al-Mizan Vol 10 No 2 (2023): Al-Mizan Vol 10 No 1 (2023): Al-Mizan Vol 9 No 2 (2022): Al-Mizan Vol 9 No 1 (2022): Al-Mizan Vol 8 No 2 (2021): Al-Mizan Vol 8 No 1 (2021): Al-Mizan Vol 7 No 1 (2020): Al-Mizan Vol 7 No 2 (2020): Al-Mizan Vol 6 No 1 (2019): Al-Mizan Vol 5 No 1 (2018): Al-Mizan Vol 4 No 2 (2017): Al-Mizan Vol 4 No 1 (2017): Al-Mizan Vol 3 No 2 (2016): Al-Mizan Vol 3 No 1 (2016): Al-Mizan More Issue