cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Amiruddin
Contact Email
almizan@iaialaziziyah.ac.id
Phone
+6285270075934
Journal Mail Official
almizan@iaialaziziyah.ac.id
Editorial Address
Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh Jl. Mesjid Raya KM. 1,5 Desa Mideun Jok, Kec. Samalanga Kab. Bireuen, Aceh Telp./ Fax. (0644) 531755. e-mail: almizan@iaialaziziyah.ac.id
Location
Kab. bireuen,
Aceh
INDONESIA
Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah
Published by Institut Agama Islam Al-Aziziyah
ISSN : 23546468     EISSN : 28077695     DOI : -
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The Al-Mizan Journal focuses on the study of Journal of Islamic Law and Sharia Economics. The study of Journal of Islamic Law and Sharia Economics which focuses on universal and Islamic values by upholding diversity and humanity. Al-Mizan Journal studies are published based on research results both theoretically and practically, which include: ISLAMIC LAW specializes in Islamic Law in Modern State, especially related topics with Islamic law as positive law, Islamic law as a living law, and unification and harmonization of law. Family Law Islamic Family Law Family Study Islamic Criminal Law Customary Law History of Islamic Family Law and Islamic Law ECONOMICS SYARIA Islamic banking and finance Islamic insurance Islamic social funds (zakat, infaq, sadaqah, and waqaf) Islamic business ethics Islamic contemporary economics and business issues Islamic management and retail marketing Islamic economics education Public relations and retail communication Innovation and product development Economic practices in Islamic Communities
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 118 Documents
 7   8   9   10   11 
Analisis Kritis Konsep Poligami Siti Musdah Mulia dalam Perspektif Fikih Iqbal Sabirin, Muhammad
Al-Mizan Vol 11 No 1 (2024): Al-Mizan
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54621/jiam.v11i1.826

Abstract

Legalitas poligami merupakan perkara yang disepakati para fukaha dan memiliki landasan normatif yang tegas dalam Al-Qur`an. Kebolehannya diikat dengan syarat mampu berlaku adil. Pensyariatannya menjadi solusi bagi permasalahan sosial tertentu. Namun ada sebagian kalangan yang menentang legalitas hukum poligami. Di antaranya Siti Musdah Mulia yang begitu keras menolak poligami. Menurutnya, poligami merupakan perbuatan yang tidak dibolehkan. Ia melandaskan pandangannya dengan beberapa argumen baik yang bersifat normatif maupun psikologis, serta mengaitkannya dengan ketidakadilan gender. Maka permasalahan ini menjadi perlu dan menarik dikaji secara ilmiah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep poligami menurut Siti Musdah Mulia berdasarkan kajian fikih. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yang cenderung menggunakan analisis. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang melibatkan eksplorasi beberapa sumber pustaka sebagai sumber data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan kajian fikih, konsep poligami menurut Siti Musdah Mulia bertolak belakang dengan hasil kajian fikih. Pandangan Musdah menemui banyak ketimpangan dan tidak dapat dibenarkan.
Tinjauan Fiqh Syāfi’iyah Terhadap Penentuan Mahar Pernikahan Anak di Kabupaten Pidie Ahmad Nidal
Al-Mizan Vol 11 No 1 (2024): Al-Mizan
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54621/jiam.v11i1.828

Abstract

Keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Untuk membentuk keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. Mahar adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Pernikahan itu sendiri, yaitu pemberian seorang suami kepada calon istri sebelum, sesudah atau pada waktu berlangsungnya aqad nikah sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan yang lainnya. Permasalahan penelitian ini adalah Tinjauan Fiqh Syāfi’iyah Terhadap Penentuan Mahar Pernikahan Anak di Kabupaten Pidie. Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis melalui data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penentuan kadar mahar perkawinan yang ditetapkan masyarakat di Kabupaten Pidie dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kedudukan strata sosial meliputi pekerjaan yang mapan, jenjang pendidikan, hingga keturunan menjadi tolak ukur untuk menentukan tingginya mahar pernikahan begitu juga sebaliknya, sehingga terdapat perbedaan kadar mahar antara satu dengan yang lainnya. semakin tinggi strata sosialnya maka kadar mahar yang diminta akan semakin tinggi.
Menjaga Kesejahteraan Anak Dalam Perceraian Tinjauan Hukum Keluarga Islam Umar, Fazlon
Al-Mizan Vol 11 No 2 (2024): Al-Mizan
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54621/jiam.v11i2.830

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perlindungan hak anak dalam situasi perceraian menurut hukum keluarga Islam. Perceraian sering kali menjadi masalah dalam kehidupan keluarga dan dapat berdampak negatif pada anak-anak. Oleh karena itu, memahami bagaimana hukum keluarga Islam melindungi hak-hak anak dalam konteks perceraian menjadi penting. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan analisis studi kepustakaan. Data yang diteliti mencakup bahan hukum yang relevan seperti Al-Qur'an, Hadis, serta pandangan ulama dan ahli hukum Islam mengenai perceraian dan perlindungan hak anak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam memberikan perhatian yang signifikan terhadap perlindungan hak anak dalam perceraian. Hukum Islam menekankan pentingnya menjaga integritas keluarga dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama. Dalam konteks perceraian, kedua orang tua memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi hak anak, termasuk hak atas kehidupan, pendidikan, kesehatan, dan keselamatan. Hukum keluarga Islam juga memberikan pedoman yang jelas mengenai prosedur perceraian dan hak-hak anak setelah perceraian terjadi. Terkait penitipan anak, hukum Islam mendorong orang tua untuk mencapai kesepakatan yang adil demi kepentingan terbaik anak. Namun, jika tidak ada kesepakatan, hakim akan memutuskan berdasarkan prinsip keadilan dan kepentingan terbaik anak.
Perbandingan Hukum Keluarga Islam dan Hukum Perdata Hanafiah, Mahmudi
Al-Mizan Vol 11 No 1 (2024): Al-Mizan
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54621/jiam.v11i1.833

Abstract

Apart from being rich in culture, Indonesia is also rich in religion and belief. Each religion has certain rules as a guide to life for each of its followers. Religious diversity will of course give rise to diverse rules in social life. This is what causes the need for Indonesian Positive Law which regulates the ins and outs of the lives of all citizens. Civil Law is one of the Positive Laws in Indonesia which regulates family life. Islam, as the religion with the most adherents in Indonesia, has special rules regarding family life which are contained in the Compilation of Islamic Law (KHI). This article discusses the two models of Positive Law in the form of a comparative study with qualitative research. From the research results it can be concluded that the scope of Civil Law is wider than Islamic Family Law. Islamic Family Law originates from religious norms, while Civil Law originates from the Dutch colonial government which was enforced in Indonesia since May 1 1848. There are several things that constitute contradictions between Islamic Family Law and Civil Law, both vertically and horizontally. These contradictions need to be synchronized by paying attention to four things, namely: definition, source, scope and legal interaction.
Penetapan Asal Usul Anak Sebagai Alternatif Meningkatkan Kota Layak Anak (KLA) Studi di Kabupaten Bireuen Bardan, Fadhilah
Al-Mizan Vol 11 No 1 (2024): Al-Mizan
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54621/jiam.v11i1.837

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali implikasi dari penetapan asal-usul anak agar pemenuhan hak-hak anak di wilayah Kabupaten Bireuen tetap terjaga, terutama dalam konteks capaian status “Kota Layak Anak.” Dalam situasi di mana perkawinan tidak tercatat, istri dan anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut menghadapi beberapa masalah hukum. Anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak tercatat hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, dan seringkali tidak memiliki identitas resmi. Penelitian ini juga bertujuan untuk merekomendasikan alternatif bagi pemerintah Kabupaten Bireuen dalam meningkatkan status dari Pratama menjadi Madya Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yang menggabungkan data sekunder (dari bahan hukum) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum dari penetapan asal-usul anak adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUH Perdata. Dengan adanya pengakuan anak di luar perkawinan tidak tercatat, timbul hubungan perdata antara anak tersebut dengan bapak dan ibunya, sebagaimana anak yang sah. Pemenuhan hak-hak anak yang terabaikan di wilayah Kabupaten Bireuen dapat dicapai melalui penerbitan akta kelahiran yang merupakan implikasi dari penetapan asal-usul anak untuk meningkatkan status KLA.
Pernikahan Berbeda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Zulkifil, T.
Al-Mizan Vol 11 No 1 (2024): Al-Mizan
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54621/jiam.v11i1.840

Abstract

Indonesia dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Dinamika pernikahan di Indonesia sangat beragam, diantaranya kerap terjadi pernikahan  antar pemeluk agama yang berbeda sudah sering dilakukan, bahkan sebagaian orang Islam bukan lagi suatu masalah yang dianggap haram atau memang tidak diketahui hukumnya. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian library research Dengan jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan judulnya Pernikahan Berbeda Agama dalam Hukum Islam. Hasil penelitian menyebutkan bahwa menurut hukum Islam bahwa pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita non muslimah yang kitabiyah pada dasarnya dibolehkan dengan ketentuan wanita non muslimah tersebut harus perpegang kepada kitabiyah khalishah (kitab samawi yang asli). Adapun wanita non muslimah yang kitabiyah gharu khalishah (kitab samawi yang sudah ada perobahan) itu sama dengan wanita non muslimah gharu kitabiyah, yaitu haram hukum menikahinya. Namun, sekalipun hukum dasarnya dibolehkan, tetapi kalau dikhawatirkan wanita non muslimah yang kitabiyah tersebut dapat menarik sang suaminya nanti kepada agama yang dianutnya, maka hukum menikahinya juga diharamkan. Sepakat para ulama hukum perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non muslimah yang bukan kitabiyah adalah haram berdasarkan nash al-Qur`an dan hadits. Begitu juga sebaliknya, haram bagi wanita muslimah kalau dikawini oleh laki-laki non muslim, baik laki-laki tersebut ahli kitab ataupun bukan.Hikmah pernikahan  berbeda agama sangat banyak diantaranya pernikahan  antara pasangan yang berbeda agama akan mempunyai kecenderungan lebih tinggi untuk timbulnya masalah-masalah keluarga dibanding dengan perkawinan yang seagama. Timbulnya masalah pada pasangan yang berbeda agama dapat terimbas sampai pada perceraian. Juga pernikahan yang berbedaan agama akan memberikan dampak lingkungan yang kurang menguntungkan bagi perkembangan anak dan lingkungannya.
Upaya Pemerintah Terhadap Perlindungan Konsumen Berkaitan Dengan Pengembalian Uang Dengan Permen di Kabupaten Bireuen Andrian, Sri; Munawir; Eriani, Dian
Al-Mizan Vol 11 No 2 (2024): Al-Mizan
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54621/jiam.v11i2.858

Abstract

Pengembalian uang menggunakan permen merupakan salah satu pelanggaran terhadap pasal 15 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau dengan cara yang lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen. Para pelaku usaha mengembalikan uang mengunakan permen dengan unsur pemaksaan, konsumen terpaksa mengambil permen karena tidak adanya kembalian dan konsumen merasa dirugikan. Tujuan penelitian ini agar mengetahui pelanggaran pelaku usaha terhadap pengembalian uang menggunakan permen. Penelitian ini pendekatan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan sumber data bahan hukum primer, sekunder maupun tersier setelah data terkumpul kemudian dianalisis secara analisis deskriptif jenis pengolahan data yang ditujukan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya serta diambil kesimpulan. Hasil dalam penelitian ini adalah pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 62 ayat(1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen apabila mengembalikan uang menggunakan permen dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun atau selama-lamanya 6 tahun atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah). Selain itu ada larangan tentang transaksi menggunakan alat tukar selain uang yang dikeluarkan oleh bank Indonesia yang di atur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang–Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menyatakan bahwa setiap perbuatan yang menyatakan menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus di penuhi dengan uang menggunakan uang rupiah. Dalam upaya penyelesaian kendala-kendala dalam perlindungan konsumen hendaknya pemerintah dapat lebih peka untuk mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, memberikan nasehat kepada konsumen yang memerlukan, menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengonsumsi barang atau jasa.
Menjual Ginjal Demi Memenuhi Kebutuhan Keluarga: (Studi Komparatif Hukum Positif dan Fiqh Sya ̅fi’iyyah) Sulaiman, Mursalin
Al-Mizan Vol 11 No 2 (2024): Al-Mizan
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54621/jiam.v11i2.872

Abstract

Penjualan ginjal demi memenuhi kebutuhan keluarga merupakan topik yang mendalam dalam konteks hukum positif Indonesia dan fiqh sya̅fi’iyyah. Praktik ini menghadirkan kompleksitas hukum dan etika, mengingat larangan keras dalam hukum positif terhadap komersialisasi organ tubuh serta prinsip non-komersial dalam proses transplantasi organ. Dari hal tersebutlah penulis mengangkatnya menjadi sebuah penelitian dengan rumusan masalah yaitu: Bagaimana pandangan hukum positif dan fiqh syi’iyyah terhadap praktek penjualan ginjal dalam memenuhi kebutuhan keluarga, dan apa saja persamaan dan perbedaan antara hukum positif dan fiqh syi’iyyah mengenai penjualan ginjal dalam memenuhi keluarga. Penelitian ini menggunakan metode pustaka dengan menggali teks hukum dan literatur fiqh sya̅fi’iyyah untuk menganalisis perbandingan hukum positif Indonesia dan fiqh sya̅fi’iyyah tentang penjualan ginjal. Hasil penelitian ini adalah: Pandangan hukum positif terhadap praktek penjualan ginjal dalam memenuhi kebutuhan sangat tegas dilarang, hal tersebut tertera dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Pelanggaran ini dapat mengakibatkan sanksi pidana berat, dan profesi medis juga dilarang terlibat dalam praktek penjualan organ. Sebagai gantinya, hukum mendukung donasi organ sukarela melalui program transplantasi resmi. Pandangan fiqh syi’iyyah terhadap penjualan ginjal dalam memenuhi kebutuhan keluarga juga secara tegas melarangnya, karena hal ini melanggar prinsip perlindungan jiwa, kesehatan, dan kehormatan tubuh manusia. Praktik ini dianggap berisiko dan dapat mengakibatkan eksploitasi. Sebaliknya, fiqh sya̅fi'iyyah mendorong donasi organ secara sukarela dan ikhlas, serta menawarkan solusi alternatif seperti zakat, sedekah, wakaf, dan dukungan komunitas untuk mengatasi kesulitan finansial. Persamaan antara hukum positif dan fiqh sya̅fi'iyyah mengenai penjualan ginjal dalam memenuhi kebutuhan keluarga terletak pada larangan secara tegas terhadap praktik tersebut, Perbedaannya yaitu dalam sumber hukum yang digunakan, hukum positif mengacu pada undang-undang negara, sementara fiqh sya̅fi'iyyah berasal dari interpretasi hukum Islam oleh ulama. Selain itu, sanksi dan konsekuensi yang diterapkan juga berbeda, hukum positif memberlakukan sanksi pidana dan denda, sedangkan fiqh sya̅fi'iyyah lebih menekankan pada sanksi moral dan etika. Pendekatan terhadap solusi alternatif juga berbeda, di mana fiqh sya̅fi'iyyah cenderung mempromosikan nilai-nilai Islam seperti zakat dan sedekah, sementara hukum positif lebih fokus pada regulasi resmi terkait donor organ sukarela.
Pendekatan Hukum Preventif dalam Pencegahan Korupsi di Aceh Munawir, Munawir; Salsabila, Almas; Hidayati, Raudhatul
Al-Mizan Vol 11 No 1 (2024): Al-Mizan
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54621/jiam.v11i1.902

Abstract

Corruption is a major issue hindering development in many regions of Indonesia, including Aceh. As a region implementing Sharia Law, Aceh has a unique potential to integrate religious values into legal approaches to prevent corruption. This study aims to analyze how preventive legal approaches based on Sharia Law can be effectively implemented to combat corruption in Aceh. Using a qualitative method with a descriptive-analytical approach, data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis. The study found that preventive legal approaches in Aceh face challenges, such as weak internal supervision and insufficient regulatory dissemination. However, integrating Sharia values with preventive legal strategies shows significant potential to create a transparent and accountable governance system. Regulations like Qanun need optimization through strict supervision and modern technological support. The study concludes that strengthening the capacity of law enforcement, involving religious leaders, and promoting legal awareness education are crucial for the success of this approach. This research contributes by offering a corruption prevention strategy that adapts to Aceh’s local characteristics and could serve as a model for other regions.
Menelisik Ruang Lingkup dan Pentingnya Ilmu Hukum Perdata dalam Kehidupan Bermasyarakat Dalila, Bella; Andrian, Sri; Munawir
Al-Mizan Vol 11 No 1 (2024): Al-Mizan
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54621/jiam.v11i1.903

Abstract

Civil law is a branch of legal science with a broad scope and significant relevance in societal life. It not only governs private rights but also provides clear guidelines on individual obligations in social relationships. This study aims to analyze the scope of civil law and explore its relevance in maintaining harmony and justice in the modern era. Using literature study methods and a descriptive-analytical approach, this research examines various aspects of civil law, from agreements to rights protection in the digital era. The results indicate that civil law has the flexibility to adapt to contemporary developments, such as electronic transactions and data protection regulations. However, gaps were identified in public understanding of civil law applications, especially in resolving complex conflicts involving multiple parties. This study highlights the importance of education and civil law dissemination as strategic steps to enhance public understanding and accessibility to this legal mechanism. Consequently, civil law can function more optimally as an instrument of justice and empowerment amidst social dynamics.

Page 9 of 12 | Total Record : 118

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 1 (2025): Al-Mizan Vol 11 No 2 (2024): Al-Mizan Vol 11 No 1 (2024): Al-Mizan Vol 10 No 2 (2023): Al-Mizan Vol 10 No 1 (2023): Al-Mizan Vol 9 No 2 (2022): Al-Mizan Vol 9 No 1 (2022): Al-Mizan Vol 8 No 2 (2021): Al-Mizan Vol 8 No 1 (2021): Al-Mizan Vol 7 No 1 (2020): Al-Mizan Vol 7 No 2 (2020): Al-Mizan Vol 6 No 1 (2019): Al-Mizan Vol 5 No 1 (2018): Al-Mizan Vol 4 No 2 (2017): Al-Mizan Vol 4 No 1 (2017): Al-Mizan Vol 3 No 2 (2016): Al-Mizan Vol 3 No 1 (2016): Al-Mizan More Issue