Arus Jurnal Sosial dan Humaniora
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) menerbitkan karya hasil penelitian dan kajian ilmiah pada ruang lingkup ilmu sosial dan ilmu humaniora diantaranya: antropologi, kajian bisnis, kajian komunikasi, tata kelola perusahaan, kriminologi, kajian lintas budaya, demografi, kajian ekonomi pembangunan, studi pendidikan dan etika, geografi sosial, studi manajemen teknologi informasi, hubungan industrial, hubungan internasional, studi hukum, studi media, ilmu politik, studi dinamika kependudukan, studi psikologi, studi administrasi publik, sosial kesejahteraan, studi agama dan linguistik. Nama terbitan berkala : Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) Bulan dan tahun pertama kali terbit : Agustus (2021) Edisi berlaku ISSN yang di ajukan : Vol. 1, No. 2, Aguatus (2021) Frekuensi terbitan : 3 Kali dalam Setahun Bahasa untuk artikel yang diterbitkan : Indonesia dan Inggris Media terbitan (cetak/elektronik) : Cetak dan Elektronik Alamat url terbitan : http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/Ajsh
Articles
867 Documents
<![CDATA[Efektivitas E-Sakip dalam Meningkatkan Akuntabilitas DPMPTSP Kota Surabaya ]]>
<![CDATA[Azriel Setiawan, Defanio]]>;
<![CDATA[Reviandani, Oktarizka]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4 No 2: Agustus (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v4i2.421
<![CDATA[Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan sistem pengukuran kinerja dalam menilai akuntabilitas pada instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah diatur dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 dimana sistem pengukuran ini dirancang dalam satu platform yang dikenal sebagai e-sakip. Sistem tersebut dirancang oleh PanRB yang digunakan untuk menyelaraskan akuntabilitas kepada setiap perangkat daerah. Pada dasarnya e-sakip bertujuan untuk mempermudah pemantauan serta pengendalian kinerja oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas e-sakip dalam meningkatkan akuntabilitas DPMPTSP Kota Surabaya. Metode penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan studi pustaka. Proses wawacara dilakukan melalui metode purposive sampling kepada pengelola e-sakip untuk mendapatkan hasil yang akurat. Hasil temuan dalam penelitian ini mengacu konsep efektivitas menurut Duncan dengan beberapa instrument penelitian seperti pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa e-sakip dalam meningkatkan akuntabilitas di DPMPTSP Kota Surabaya dapat dikatakan efektif dan cukup baik. Namun, pada tahapan prosesnya masih terdapat beberapa kendala. Hambatan tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pembuat kebijakan dan kurangnya kuantitas sumberdaya manusia dalam proses pelaksanaan e-sakip. Oleh karena itu, terdapat saran perbaikan dengan memberikan bimbingan teknis dan pendampingan secara rutin kepada setiap perangkat daerah dan peningkatan jumlah SDM yang kompeten agar program dapat berjalan dengan efektif.]]>
<![CDATA[Analisis Pertanggungjawaban Negara Atas Karya dengan Pencipta tidak diketahui berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ]]>
<![CDATA[Rahayu, Karlina]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4 No 2: Agustus (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v4i2.441
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kajian para peneliti terdahulu yang sebagian besar berfokus pada pembahasan tentang warisan budaya, lagu, musik, dan karya seni tradisional yang penciptanya diketahui. Penelitian terdahulu terkait dengan karya yang tidak diketahui penciptanya masih sedikit yang membahas secara komprehensif, khususnya dalam kerangka hukum atau Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan demikian penelitian ini berfokus pada dua hal, yaitu tanggung jawab negara terhadap karya yang penciptanya tidak diketahui dan bagaimana kepastian hukum atas karya tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Dengan demikian data diperoleh melalui sumber-sumber tertulis, seperti dokumen, undang-undang, peraturan dan diperkaya dari berbagai artikel ilmiah yang relevan. Penelitian ini menemukan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memberikan kewenangan dan tanggung jawab penuh kepada negara dalam menjamin perlindungan dan pengakuan terhadap karya yang penciptanya tidak diketahui. Namun, terdapat kekosongan dalam Undang-Undang tersebut yang menimbulkan ketidakpastian bagi pengguna dan pemegang hak cipta terkait dengan karya yang penciptanya tidak diketahui. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Hak Cipta tidak memiliki peraturan turunan yang berimplikasi pada kerentanan hukum dan kesulitan dalam penegakan hak cipta. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya membuat peraturan tentang hak cipta atas karya yang tidak diketahui penciptanya pada berbagai ciptaan.]]>
<![CDATA[Analisa Dampak Novel Dewasa terhadap Daya Pikir Remaja di MTS Sunan Pandanaran ]]>
<![CDATA[Widiyarini, Astuti]]>;
<![CDATA[Rifqoh, Fany]]>;
<![CDATA[Nismara, Nisrina Azka]]>;
<![CDATA[Nurmala, Lala]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4 No 2: Agustus (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v4i2.454
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dampak novel dewasa terhadap daya pikir remaja di MTs Sunan Pandanaran. Subjek dalam penelitian ini adalah santri yang juga merupakan siswa dari MTs Sunan Pandanaran. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil dari penelitian yang kami lakukan novel dewasa memiliki dampak positif dan negatif terhadap daya pikir terutama remaja yang sedang mengalami fase pubertas. Tingkat keterbukaan dan kematangan emosional remaja akan memainkan peran dalam menerima informasi yang berpengaruh pada pola pikir dan berdampak pada tingkah dan perilaku. Novel dewasa dapat membantu remaja memahami berbagai sudut pandang, pengalaman, dan kompleksitas dunia sekitar mereka, membantu remaja memahami realitas sosial dan emosional yang lebih kompleks, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, dan membantu remaja membangun empati terhadap orang lain. Namun selain dampak positif ada juga dampak negatifnva yaitu remaja dapat mengalami gangguan belajar seperti membaca novel saat sedang pelajaran sehingga nilai menurun, malas untuk mengikuti ekstrakurikuler tidak memperhatikan pelajaran dengan baik karena membaca novel, serta remaja menjadi tidur larut malam sehingga menjadi mengantuk saat jam pelajaran.]]>
<![CDATA[Dampak Pergaulan di Asrama terhadap Tingkat Kedisiplinan Siswa MTS Sunan Pandanaran Yogyakarta ]]>
<![CDATA[Arifah, Fitrotun]]>;
<![CDATA[Rifqoh, Fany]]>;
<![CDATA[Kusumaningrum, Hana Agasi]]>;
<![CDATA[Putri, Syamila Istanari]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4 No 2: Agustus (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v4i2.455
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dampak pergaulan siswa di asrama terhadap tingkat kedisiplinan di lingkungan Pondok Pesantren Sunan Pandanaran. Subjek dalam penelitian ini adalah santri yang juga merupakan siswa dari MTs Sunan Pandanaran. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan beberapa metode yaitu wawancara, studi literatur, dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak pergaulan sangat mempengaruhi tingkat kedisiplinan santri Pondok Pesantren Sunan Pandanaran. Dampak dari pergaulan sangat beragam, ada dampak positif dan juga ada dampak negatif dalam kehidupan sehari hari. Dampak positif, yaitu (1) Menjadi lebih disiplin (2) Tekun untuk meraih apa yang inginkan dan (3) Termotivasi menjadi lebih baik. Dampak negatif, yaitu (1) Mempengaruhi temannya untuk berbuat yang tidak baik (2) Membolos sekolah dan (3) Tidak mau berteman dengan yang selain circlenya. Sebuah circle dalam pergaulan dimulai dari banyak hal yang berbeda. Orang-orang mungkin berada di tempat mereka berada karena berbagai alasan atau faktor, yaitu (1) Biasanya orang berada di circle itu karena dia nyaman dengan temannya dan (2) Sudah terbiasa dan satu server.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan SAKIP dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan di Dispendukcapil Kota Surabaya ]]>
<![CDATA[Agung]]>;
<![CDATA[Tukiman]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4 No 2: Agustus (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v4i2.467
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan dan penilaian PEKPPP yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Dalam penilaian ini akan ditinjau bagaimana implementasi dari SAKIP yang berlandaskan pada TAP MPR No. XI/MPR/1998 yang mewujudkan pada negara yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang digunakan untuk menganalisis dan menjabarkan suatu kejadian sosial dengan bentuk deskriptif sesuai dengan kenyataan yang ada dan tanpa pengurangan atau penambahan data-data lain yang dapat mengubah hasil. Hasil penelitian yang dapat dilihat adalah implementasi dari penilaian PEKPPP telah berjalan sesuai dengan indikator variabel yang telah ditentukan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, dimana dengan keempat indikator tersebut dispendukcapil telah meraih nilai kepuasan masyarakat yang sangat baik dengan angka 96.11 pada tahun 2023 dan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan adanya penilaian dan evaluasi SAKIP yang terus dilaksanakan secara berkala diharapkan seluruh perangkat daerah terutama pada unit pelayanan publik akan terus meningkatkan produktivitasnya khususnya kepada pemberian pelayanan akan seluruh lapisan masyarakat.]]>
<![CDATA[Pengaruh Budaya Barat terhadap Gaya Hidup Remaja di MTS Sunan Pandanaran Yogyakarta ]]>
<![CDATA[Putri, Santi Ika]]>;
<![CDATA[Rifqoh, Fany]]>;
<![CDATA[Khayyisa, Niswah]]>;
<![CDATA[Candrasari, Pratista Aulia]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4 No 2: Agustus (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v4i2.469
<![CDATA[Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terkenal dengan keanekaragaman dan keunikannya. Kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan kebudayaan yang majemuk dan sangat kaya ragamnya. Perbedaan yang terjadi dalam kebudayaan Indonesia dikarenakan proses pertumbuhan yang berbeda dan pengaruh dari budaya lain yang ikut bercampur di dalamnya. Dilihat dari perkembangan zaman di era globalisasi sekarang amatlah pesat karena penemuan-penemuan baru di segala bidang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh budaya barat terhadap gaya hidup para remaja di MTs Sunan Pandanaran. Subjek dalam penelitian ini adalah santri yang juga merupakan siswa dari MTs Sunan Pandanaran. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya barat memiliki dampak positif dan negatif di kalangan para remaja yang sedang mengalami fase pubertas. Budaya barat juga mempunyai beberapa manfaat bagi kalangan remaja karena dapat membantu remaja memahami berbagai sudut pandang, pengalaman, dan kompleksitas dunia sekitar mereka. Namun, tingkat keterbukaan dan kematangan emosional individu akan memainkan peran dalam bagaimana informasi tersebut diresapi dan dipahami.]]>
<![CDATA[Implementasi E-ABK (Electronic Analisis Beban Kerja) pada Kantor Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya ]]>
<![CDATA[Nurcahyaningtyas, Isma]]>;
<![CDATA[Wahyudi, Kalvin Edo]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4 No 2: Agustus (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v4i2.484
<![CDATA[Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja, menyebutkan bahwa intansi pemerintah wajib menghitung jumlah kebutuhan jabatan pegawai negeri sipil berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja guna memenuhi kebutuhan struktur organisasi pada instansi pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Penelitian ini di lihat dari permasalahan yang ada pada Kantor Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya yaitu beberapa pegawai masih kurang memahami adanya Analisis Beban Kerja yang dimana Analisis Beban Kerja itu sangat penting untuk menentukan jumlah pemenuhan pegawai dan menentukan berapa jumlah tanggung jawab beban kerja yang tepat. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan Implementasi E-ABK Pada Kantor Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi , dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Sekretaris Kecamatan Tambaksari dan Kepala sub bagian umum dan kepegawaian kecamatan tambaksari. Penelitian ini menggunakan empat indikator yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan stuktur birokrasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi penggunaan aplikasi Analisis Beban Kerja di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya dikatakan masih kurang efektif dan belum optimal dalam pelaksanaannya, karena tidak adanya sosialisasi pegawai dalam pelaksanaan pengisian aplikasi tersebut. Dapat di simpulkan bahwa implementasi belum terlaksana dengan baik karena adanya beberapa kendala dari segi pemahaman pegawai dan komunikasi antara pegawai Kecamatan dengan Sekretariat Daerah Kota Surabaya dalam melaksanakan pengisian data dukung analisis beban kerja dalam aplikasi E-ABK.]]>
<![CDATA[Implikasi Hukum Agraria terhadap Konflik Pertanahan Indonesia ]]>
<![CDATA[Anastasia, Sasikirana]]>;
<![CDATA[Nurohman, Rifki]]>;
<![CDATA[Tegar Nabil Zaidan, Daffa]]>;
<![CDATA[Mubarok, Asnawi]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4 No 2: Agustus (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v4i2.485
<![CDATA[Implikasi dari penerapan hukum ini seringkali menjadi salah satu faktor utama dalam munculnya berbagai konflik pertanahan di Indonesia. Konflik pertanahan merupakan masalah yang kompleks dan multidimensional, melibatkan berbagai pihak seperti masyarakat adat, petani, pengusaha, dan pemerintah. Hukum Agraria, melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pengelolaan tanah. Penerapan hukum agraria juga berimplikasi pada perubahan tata ruang dan lingkungan hidup. Pembangunan infrastruktur dan ekspansi perkebunan atau tambang sering kali dilakukan dengan mengabaikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan keadilan lingkungan. Hal ini menyebabkan degradasi lingkungan dan kehilangan mata pencaharian bagi masyarakat lokal.Untuk mengatasi berbagai implikasi negatif ini, diperlukan reformasi dalam sistem hukum agraria yang lebih inklusif dan adil.]]>
<![CDATA[Pengaruh Globalisasi terhadap Kebijakan Hukum Agraria di Indonesia ]]>
<![CDATA[Abdurahman, Muhammad Rezy]]>;
<![CDATA[Mubarok, Asnawi]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4 No 2: Agustus (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v4i2.491
<![CDATA[Globalisasi telah menjadi fenomena yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan, termasuk kebijakan hukum agraria di Indonesia. Artikel ini mengkaji bagaimana globalisasi mempengaruhi peraturan dan implementasi hukum agraria, serta dampaknya terhadap kepemilikan tanah dan hak-hak masyarakat lokal. Melalui pendekatan kualitatif dan analisis data sekunder dari berbagai sumber, penelitian ini mengidentifikasi perubahan kebijakan agraria yang signifikan akibat tekanan global untuk liberalisasi ekonomi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa globalisasi telah mempercepat perubahan kebijakan agraria yang lebih berorientasi pada pasar dan investasi asing. Dampaknya, terjadi peningkatan alih fungsi lahan dan konsentrasi kepemilikan tanah pada perusahaan besar, yang sering kali merugikan masyarakat lokal. Selain itu, meskipun terdapat upaya perlindungan hak-hak masyarakat lokal melalui peraturan perundang-undangan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Artikel ini menyimpulkan bahwa diperlukan reformasi kebijakan agraria yang lebih inklusif dan adil untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan hak-hak sosial masyarakat lokal.]]>
<![CDATA[Penerapan E-Government Aplikasi Laki-El (Laporan Kinerja Elektronik) Pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya ]]>
<![CDATA[Rifansyah, Muhammad Ridho]]>;
<![CDATA[Imanuari Pertiwi, Vidya]]>
<![CDATA[ Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4 No 2: Agustus (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arden Jaya Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57250/ajsh.v4i2.494
<![CDATA[Kemajuan teknologi dan komunikasi yang begitu pesat dapat mempengaruhi penyelenggaraan pada suatu perangkat daerah khususnya Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Surabaya yang memanfaatkan teknologi sebagai sarana digitalisasi sektor publik pada penerapan aplikasi Laki-El (Laporan Kinerja Elektronik). Demi tercapainya keberhasilan dari penerapan e-government tersebut diperlukan elemen-elemen sukses yang meliputi support, capacity serta value. Support merupakan elemen dukungan dari pimpinan maupun pegawai dalam pengembangan e-government, lalu capacity meliputi dukungan sumber daya finansial dan infrastruktur teknologi, dan value yang merupakan manfaat dari penerapan e-government tersebut. Tujuan penelitian tersebut yaitu menganalisis Penerapan e-government Aplikasi LAKI-EL (Laporan Kinerja Elektronik) Pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya. Penelitian dengan metode kualitatif deskriptif ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan studi literatur yang sesuai dengan topik penelitian. Diketahui dari hasil temuan pada penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penerapan e-government aplikasi Laki-El (Laporan Kinerja Elektronik) yang diterapkan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Surabaya dapat dikatakan telah diterapkan dengan baik yang dapat dibuktikan dari terpenuhinya ketiga elemen tersebut dan tidak menemukan kendala dalam pelaksanaannya.]]>
