cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Rustam
Contact Email
ahmad.rustam1988@gmail.com
Phone
+6285399507330
Journal Mail Official
ahmad.rustam1988@gmail.com
Editorial Address
http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh/1
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora
Published by Arden Jaya Publisher
ISSN : 28081447     EISSN : 28081307     DOI : 10.57250
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) menerbitkan karya hasil penelitian dan kajian ilmiah pada ruang lingkup ilmu sosial dan ilmu humaniora diantaranya: antropologi, kajian bisnis, kajian komunikasi, tata kelola perusahaan, kriminologi, kajian lintas budaya, demografi, kajian ekonomi pembangunan, studi pendidikan dan etika, geografi sosial, studi manajemen teknologi informasi, hubungan industrial, hubungan internasional, studi hukum, studi media, ilmu politik, studi dinamika kependudukan, studi psikologi, studi administrasi publik, sosial kesejahteraan, studi agama dan linguistik. Nama terbitan berkala : Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) Bulan dan tahun pertama kali terbit : Agustus (2021) Edisi berlaku ISSN yang di ajukan : Vol. 1, No. 2, Aguatus (2021) Frekuensi terbitan : 3 Kali dalam Setahun Bahasa untuk artikel yang diterbitkan : Indonesia dan Inggris Media terbitan (cetak/elektronik) : Cetak dan Elektronik Alamat url terbitan : http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/Ajsh
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 867 Documents
 50   51   52   53   54 
Filsafat Moral dalam Perspektif Ibn Hazm al-Andalusi: Suatu Panduan Menjadi Pembelajar yang Baik Sugara, Robi; Sa’ad , Suadi; Gufron, Iffan Ahmad
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1149

Abstract

Penelitian ini, penulis menjelaskan tentang bagaimana menjadi pembelajar yang baik dengan mempredikasikan kepada filsafat moral ala Ibn Hazm al-Andalusi. Pandangan Ibn Hazm menjadi alternatif solutif dalam kaitannya dengan kebudian pelajar saat ini. Uraian Ibn Hazm yang sangat ringan semoga mampu dipahami oleh para pembelajar supaya menemukan kediriannya hingga berimplikasi kepada praktik baik dalam kehidupan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji filsafat moral Ibn Hazm al-Andalusi sebagai upaya menciptakan panduan moral yang relevan sebagai solusi dalam menjawab perilaku imoral pelajar saat ini. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode ini peneliti gunakan dalam menjelaskan konsep kebajikan utama ala Ibn Hazm al-Andalusi yang menjadi fokus Analisa penulis dan penelitian ini. Ibn Hazm al-Andalusi berpandangan bahwa akar dari kebajikan adalah kejujuran, kecerdasan, keberanian dan kedermawanan. Secara filosofis, empat akar ini akan menjadi nyawa dalam mewujudkan pembelajar-pembelajar yang baik
Keterlibatan Extended family pada Pelaksanaan Fungsi Keluarga Ibu Tunggal di desa Lipatkain Selatan, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar Athirah, Fikryah; Asriwandari, Hesti
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1173

Abstract

Ibu Tunggal atau single mother ialah Ibu yang ditinggal cerai mati ataupun cerai hidup oleh suaminya. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pelaksanaan fungsi keluarga yang tinggal bersama keluarga besar serta mengetahui bagaimana tanggapan dari Ibu Tunggal yang tinggal bersama extended family nya. Metode yang digunakan ialah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Para orang tua tunggal terkhususnya ibu tunggal harus menanggung banyak masalah dan menghadapi tantangan terbesar dalam hidup mereka terutama dalam menjalankan fungsi keluarga nya seorang diri. Namun dengan adanya keluarga besar atau extended family yang bersama mereka dapat membantu para Ibu Tunggal terutama dalam melaksanakan fungsi keluarganya. Dan Para Ibu Tunggal yang ada di Desa Lipatkain Selatan memilih untuk tinggal bersama keluarga besar mereka, sehingga kelarga besar mereka dapat membantu para Ibu Tunggal dalam melaksanakan fungsi keluarga baik secara langsung maupun tidak langsung. Disamping itu karena system yang ada di desa Lipatkain Selatan menggunakan system matrilineal sehingga tidak sedikit untuk menemukan Ibu Tunggal yang tinggal bersama keluarga besarnya. Diluar itu para Ibu Tunggal juga terdapat kerugian meskipun hal itu tidak terlalu mengganggu jika dibandingkan dengan manfaat yang didapatkan oleh para Ibu Tunggal.
Vonis Bebas Terduga Pelaku Pencabulan terhadap Anak : Telaah terhadap Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Jap Firmayanto; Mamu, Karlin
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1177

Abstract

Adanya  Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Jap berupa vonis bebas kepada terduga pelaku kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan persoalan yang harus ditelaah lebih lanjut. Oleh sebab itu, kajian akan dititikberatkan pada apa dasar pertimbangan majelis hakim memutus bebas dalam Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Jap?, dan bagaimana bagaimana dampak dari Putusan bebas dalam Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Jap?. Kajian terhadap Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Jap merupakan penelian hukum yang tergolong dalam penelitian normatif. Analisis dengan cara normatif dilakukan dengan cara analisis kepustakaan terhadap putusan tersebut serta menggunakan pendekatan kasus dan pendakatan perundang-undangan. Hasil kajian yang dilakukan penulis adalah keterangan anak korban atau para saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian dimaksud, maka kesaksian anak korban menjadi satu-satunya alat bukti bagi adanya unsur perbuatan pidana atas unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga berdasarkan Pasal 183 KUHAP maka keterangan seorang saksi saja tanpa adanya alat bukti yang lain mendukung kebenaran kesaksian tersebut haruslah dipandang tidak cukup untuk membuktikan adanya unsur dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua. Hal ini tentu berdampak pada korban dan keluarga korban. Secara khusus terhadap korban memang tidak akan merasakan dampaknya saat ini, namun juga akan berdampak pada masa depan korban. Adanya kekerasan seksual yang berdampak pada psikis dan fisik akan semakin kompleks dengan adanya putusan bebas terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Jap.
Proses Hukum terhadap UMKM : Antara Sanksi Pidana dan Sanksi Administratif Febriyanti Pelu; Arief, Supriyadi A
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1178

Abstract

Upaya dan proses hukum terhadap pelaku UMKM Toko Mama Khas Banjar menunjukkan bahwa pelaku usaha atau UMKM rentan untuk dikenakan sanksi pidana ketika melakukan pelanggaran hukum. Oleh sebab itu, telaah akan difokuskan pada bagaimana pengaturan terhadap sanksi hukum bagi UMKM yang tidak menyertakan informasi kadaluarsa pada produknya?, dan bagaimana seharusnya sanksi hukum terhadap pelaku UMKM yang tidak menyertakan label kadaluarsa pada produknya?. Telaah dan analisis akan dilakukan secara normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan kasus. Telaah dalam kajian ini sampai pada kesimpulan bahwa pengaturan terhadap sanksi hukum bagi UMKM yang tidak menyertakan informasi kedaluwarsa pada produknya sebagaimana dalam kasus Toko Mama Khas Banjar Banjar yang tidak menyertakan label informasi kedaluwarsa bersinggungan dengan sanksi pidana yang diatur dalam yakni Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf g dan i UU Perlindungan Konsumen dan sanksi administrative dalam Pasal 102 jo Pasal 97 UU Pangan. Oleh sebab itu, sanksi hukum yang seharusnya terhadap pelaku UMKM yang tidak menyertakan label kadaluarsa pada produknya adalah dengan mengedepankan sanksi administrative yang tertuang dalam UU Pangan. Hal ini sejalan dengan ultimum remedium, restorative justice, asas hukum lex posterior derogat legi priori artinya bahwa hukum yang baru (lex posteriori) meniadakan hukum yang lama (lex prior)
Kritik Ibn Khaldun terhadap Budaya dan Kekuasaan: Analisis Konsep Ashabiyyah' dalam Muqaddimah Matin; Masykur; Ahmad Gufron , Iffan
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1179

Abstract

Artikel ini mengkaji konsep ashabiyyah dalam pemikiran Ibn Khaldun sebagaimana tertuang dalam karya monumentalnya, Muqaddimah, dengan fokus pada hubungan antara solidaritas sosial, budaya, dan kekuasaan. Dalam kerangka filsafat politik Islam klasik, ashabiyyah dipahami sebagai kekuatan kolektif yang menjadi fondasi pembentukan dan keberlangsungan kekuasaan politik serta stabilitas budaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka dan studi kasus lokal di Provinsi Banten, dengan menyoroti keluarga besar H. Chasan Shohib sebagai representasi aktualisasi ashabiyyah dalam konteks kekuasaan kontemporer. Hasil analisis menunjukkan bahwa ashabiyyah yang bersifat inklusif dan etis dapat menjadi sumber kekuatan sosial-politik yang stabil dan berkeadilan, sementara ashabiyyah yang eksklusif dan tidak adaptif cenderung mendorong disintegrasi dan kemunduran kekuasaan. Temuan ini menegaskan relevansi pemikiran Ibn Khaldun dalam membaca dinamika kekuasaan modern, serta pentingnya revitalisasi nilai solidaritas sosial berbasis budaya dan moralitas untuk membangun kekuasaan yang berkelanjutan.
Aspek Politik Hukum Kewenangan Lembaga Otorita Pemerintah Daerah Khusus Ikn Nusantara Berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Djufri, Helmi Al; Alfaridah, Dini Inasyah
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1180

Abstract

Pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) yang langsung ditunjuk oleh Presiden sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) menuai kontra di kalangan masyarakat, pemindahan ibu kota negara akan berimplikasi berubahnya struktur penyelengaraan pada ibu kota yang baru yang dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, hal tersebut pengaturan otorita tidak tepat dalam segi konstitusi dan pemda, dan mengacu ke Pasal 18, Pasal 18A (1) dan Pasal 18B (1) UUD 1945 yang menyebutkan jenis pemda dalam system pemerintahan meliputi provinsi, kabupaten/kota yang masing-masing dikepalai oleh gubernur, bupati/wali kota, pengaturan pasal-pasal tersebut seacra kontekstual tidak ada pemda selain provinsi dan kabupaten/kota, itu sebabnya badan otorita tidak dikenal dalam system pemnyelenggaraan pemda. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek politik hukum kewenangan lembaga otorita pemerintah daerah berdasarkan UU IKN, bagaimana kedudukan Kepala Otorita dalam UU IKN. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative, yaitu metode penelitian menitikberatkan kepada kajian norma hukum yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Sebagaimana diketahui bahwa kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan nomenklatur baru yang apabila ditinjau dari aspek ketatanegaraan bukan sebagai kepala daerah maupun kepala pemerintahan. Dengan adanya kajian terhadap jabatan Kepala Otorita IKN, maka dapat dilihat secara komprehensif mengenai kedudukan dari Kepala Otorita IKN. Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah sejajar dengan menteri. Hal ini karena pada proses pengangkatan dan pemberhentiannya berdasarkan kewenangan presiden dengan melakukan konsultasi dengan DPR. Adanya sistem pemerintahan yang baru dengan dibentuknya Otorita Ibu Kota Nusantara, dengan Kepala Otorita sebagai pemimpin tertinggi Otorita Ibu Kota Nusantara tersebut.
Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Pemulangan dan Reintegrasi Sosial Teli Lestari Gonibala; Ismail, Dian Ekawaty; Mustika, Waode
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1181

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak korban tindak pidana perdagangan orang terhadap pemulangan dan reintegrasi sosial. Penelitian ini merupakan penelitian empiris karena menempatkan data primer yang ada di lingkungan masyarakat sebagai data utama, dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Reintegrasi sosial merujuk pada proses mengembalikan individu, khususnya klien, ke dalam lingkungan keluarga inti, keluarga pengganti, atau komunitas yang mampu memberikan rasa aman, perlindungan, serta memenuhi kebutuhan dasar dan emosionalnya. Tahapan dalam proses ini mencakup berbagai aspek penting, seperti penempatan dalam lingkungan yang stabil dan bebas dari ancaman, pemenuhan kebutuhan hidup yang layak, peningkatan kesehatan fisik dan psikologis, serta tersedianya ruang untuk pertumbuhan pribadi dan kemajuan sosial-ekonomi. Selain itu, dukungan emosional dan sosial dari lingkungan sekitar juga menjadi faktor penting dalam mendukung pemulihan. Proses pemulangan korban TPPO berlangsung cepat dimana dalam praktek yang dilaksanakan di Polres Gorontalo Kota, korban setelah selesai pemeriksaan langsung dilakukan pemulangan ke pihak keluarga. Dalam proses pemulangan dan reintegrasi sosial ini, pihak Polres Gorontalo Kota melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dan tidak ada upaya memfasilitasi secara lebih. Selain itu, ada tantangan lain yang dihadapi dalam penanganan kasus TPPO di kota Gorontalo dari segi aspek kesadaran para korban akan situasi mereka yang akan diperdagangkan, namun mereka tetap setuju untuk melakukannya dan Dinas Sosial Kota Gorontalo belum memiliki unit Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), meskipun amanat Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 dengan tegas mengharuskan keberadaannya.
Aspek Legalitas dalam Penentuan Pajak dan Retribusi Oleh Pemerintah Daerah Sri Ananda Laliyonu
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1182

Abstract

Aspek legalitas dalam penentuan pajak dan retribusi oleh pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan prinsip legalitas dalam kebijakan pajak dan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan fokus pada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yang menelaah dokumen hukum, seperti  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta peraturan daerah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menentukan jenis dan besaran pajak serta retribusi, kebijakan tersebut harus selalu sesuai dengan prinsip legalitas yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa kewajiban pajak dan retribusi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Konservasi Satwa Belangkas : Tantangan Konservasi dan Sibol Penolak Bala dalam Perspektif Hukum Adat Masyarakat Gorontalo Utara Kadir, Muthiara Afdillah
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1183

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang tantangan konservasi dari satwa belangkas yang dijadikan simbol penolak bala di Gorontalo Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Satwa belangkas (Hele Moonu) memiliki peran penting dalam struktur simbolik budaya masyarakat pesisir di Gorontalo. Di wilayah pesisir Kabupaten Gorontalo Utara, ditemukan bahwa belangkas diyakini sebagai makhluk sakral yang mampu menangkal bala, penyakit, serta gangguan makhluk halus. Di sisi lain, meskipun masyarakat menganggap belangkas sebagai penolak bala, praktik pelestariannya sering kali tidak sejalan dengan prinsip konservasi. Beberapa warga justru menangkap belangkas untuk dijadikan pajangan atau dijual. Fenomena ini terjadi karena tidak adanya pemahaman ekologis bahwa spesies ini berkembangbiak secara lambat dan sangat tergantung pada kondisi habitat yang stabil. Secara keseluruhan, konservasi belangkas di Gorontalo Utara menghadapi tantangan multidimensi: hukum, sosial, budaya, dan ekologi. Nilai tradisional sebagai penolak bala tidak cukup untuk menjamin kelestarian spesies ini jika tidak didukung oleh kesadaran ekologis, kebijakan yang berpihak, serta kolaborasi antar pihak. Upaya pelestarian belangkas harus dirancang secara menyeluruh agar mampu melindungi tidak hanya spesiesnya, tetapi juga warisan budaya yang menyertainya.
Kekerasan Akibat Intoleransi Keagamaan : Pengaturan Hukum dan Alasan Penyebabnya Anani, Rizki
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1184

Abstract

Kekerasan fisik akibat intoleransi antar umat beragama merupakan masalah sosial yang dapat mengancam keharmonisan masyarakat dan stabilitas nasional. Faktor utama yang menyebabkan kekerasan ini meliputi kurangnya pemahaman terhadap keberagaman, penyebaran stereotip negatif, provokasi dari kelompok tertentu, serta rasa ketidakamanan dan ketakutan di tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab kekerasan fisik akibat intoleransi serta mengidentifikasi langkah-langkah strategis dalam pencegahan dan penanggulangannya. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan Normatif dengan meninjau berbagai literatur, regulasi hukum, serta kebijakan yang berkaitan dengan intoleransi dan kekerasan berbasis agama. Hasil kajian menunjukkan bahwa pencegahan kekerasan akibat intoleransi dapat dilakukan melalui pendidikan dan sosialisasi nilai toleransi, penguatan regulasi terhadap ujaran kebencian, serta pengawasan terhadap penyebaran informasi provokatif di media sosial. Selain itu, peran aktif pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat sangat diperlukan dalam menciptakan lingkungan yang damai dan inklusif.

Page 52 of 87 | Total Record : 867

 50   51   52   53   54 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 3: Desember (2025) Vol 5 No 2: Agustus (2025) Vol 5 No 1: April (2025) Vol 4 No 3: Desember (2024) Vol 4 No 2: Agustus (2024) Vol 4 No 1: April (2024) Vol 3 No 3: Desember (2023) Vol 3 No 2: Agustus (2023) Vol 3 No 1: April (2023) Vol 2 No 3: Desember (2022) Vol 2 No 2: Agustus (2022) Vol 2 No 1: April (2022) Vol 1 No 3: Desember (2021) Vol 1 No 2: Agustus (2021) More Issue