cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Rustam
Contact Email
ahmad.rustam1988@gmail.com
Phone
+6285399507330
Journal Mail Official
ahmad.rustam1988@gmail.com
Editorial Address
http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh/1
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora
Published by Arden Jaya Publisher
ISSN : 28081447     EISSN : 28081307     DOI : 10.57250
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) menerbitkan karya hasil penelitian dan kajian ilmiah pada ruang lingkup ilmu sosial dan ilmu humaniora diantaranya: antropologi, kajian bisnis, kajian komunikasi, tata kelola perusahaan, kriminologi, kajian lintas budaya, demografi, kajian ekonomi pembangunan, studi pendidikan dan etika, geografi sosial, studi manajemen teknologi informasi, hubungan industrial, hubungan internasional, studi hukum, studi media, ilmu politik, studi dinamika kependudukan, studi psikologi, studi administrasi publik, sosial kesejahteraan, studi agama dan linguistik. Nama terbitan berkala : Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) Bulan dan tahun pertama kali terbit : Agustus (2021) Edisi berlaku ISSN yang di ajukan : Vol. 1, No. 2, Aguatus (2021) Frekuensi terbitan : 3 Kali dalam Setahun Bahasa untuk artikel yang diterbitkan : Indonesia dan Inggris Media terbitan (cetak/elektronik) : Cetak dan Elektronik Alamat url terbitan : http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/Ajsh
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 848 Documents
 73   74   75   76   77 
Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia melalui Integrasi Teknologi Suparman
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1728

Abstract

Potensi zakat nasional di Indonesia sangat besar, dengan estimasi mencapai Rp 327,6 triliun per tahun. Namun, realisasi pengumpulan zakat masih jauh dari angka tersebut. Kesenjangan ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat, literasi zakat yang masih minim, dan penggunaan sistem manual dalam pengelolaan zakat. Untuk menjawab tantangan ini, digitalisasi menjadi solusi strategis yang semakin diterapkan oleh lembaga zakat seperti BAZNAS dan Rumah Zakat. Inovasi digital seperti aplikasi mobile, sistem pembayaran elektronik, dashboard transparansi, serta eksplorasi teknologi blockchain dinilai mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi pustaka dan studi kasus untuk menyoroti bagaimana integrasi teknologi dapat mengoptimalkan pengelolaan zakat di Indonesia dan memperbesar dampak sosial-ekonominya. Fokus artikel ini diarahkan pada konteks daerah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, yang memiliki potensi zakat besar namun masih menghadapi tantangan dalam hal digitalisasi dan literasi zakat di tingkat masyarakat.
Analisis Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Memajukan Desa (Studi Desa Bumi Agung Marga Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024) Rahul, Ibnu; Suryani, Eny Inti; Sari, Tia Marlinda
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1729

Abstract

Memajukan desa sangat dipengaruhi oleh peran kepala desa dalam mengelola sumber daya dan melibatkan masyarakat secara aktif. Desa Bumi Agung Marga di Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara, masih menghadapi beberapa kendala yang berpengaruh terhadap upaya memajukan desa. Permasalahan tersebut meliputi lambatnya proses pengambilan keputusan yang menghambat percepatan program, keterbatasan dalam pengelolaan sumber daya akibat minimnya anggaran, sarana produksi, dan keterampilan masyarakat, serta rendahnya keterlibatan warga dalam musyawarah dan pelaksanaan kegiatan desa.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gaya kepemimpinan kepala desa dalam memajukan Desa Bumi Agung Marga serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis secara mendalam untuk menggambarkan hubungan antara gaya kepemimpinan kepala desa dengan tingkat partisipasi masyarakat serta kemampuan mengelola sumber daya desa.Hasil penelitian menunjukkan bahwa lambatnya pengambilan keputusan dipengaruhi keterbatasan sumber daya manusia dan koordinasi antar-dusun. Tantangan pengelolaan sumber daya disebabkan oleh terbatasnya modal, sarana produksi, dan keterampilan masyarakat. Kurangnya keterlibatan masyarakat dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran, kesibukan sehari-hari, serta distribusi informasi yang terbatas. Dapat disimpulkan, gaya kepemimpinan Kepala Desa Bumi Agung Marga bersifat demokratis dan partisipatif, meskipun menghadapi kendala, kepemimpinan ini terbukti mampu mendorong pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, serta memajukan desa secara berkelanjutan.
Strategi Penggunaan Online Shop Oleh PKL di JPM Tanah Abang untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Listamala, Widya; Sidqiyah, Chamiyatus
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1730

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada era globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, terutama dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Internet yang awalnya berfungsi sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi kini telah bertransformasi menjadi platform utama dalam aktivitas bisnis dan transaksi perdagangan. Fenomena ini ditandai dengan munculnya toko daring (online shop) yang mengubah paradigma belanja masyarakat dari konvensional menjadi serba digital.Pasar Tanah Abang, sebagai pusat perdagangan tekstil dan garmen terbesar di Asia Tenggara, merupakan salah satu kawasan yang sangat terdampak oleh perkembangan digitalisasi ini. Kawasan ini tidak hanya menjadi pusat aktivitas ekonomi formal, tetapi juga menjadi ruang hidup bagi ribuan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang mengandalkan aktivitas perdagangan informal sebagai sumber penghidupan utama. Namun, perkembangan online shop telah mengubah perilaku konsumen yang semakin beralih ke transaksi daring, sehingga berdampak pada penurunan jumlah pengunjung dan penjualan di pasar tradisional seperti Tanah Abang. PKL yang selama ini mengandalkan interaksi langsung dengan pembeli menghadapi tantangan besar untuk beradaptasi dengan perubahan ini. Banyak PKL yang belum memiliki pengetahuan, keterampilan, maupun akses teknologi yang memadai untuk memanfaatkan platform digital secara optimal. Kondisi ini berpotensi menurunkan pendapatan dan kesejahteraan mereka, sehingga diperlukan strategi adaptif yang efektif untuk menghadapi dinamika pasar digital dan membangun kembali daya saing di pasar digital.Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari PKL aktif di JPM, pengelola JPM, dan konsumen daring. Penelitian ini menggunakan teori kesejahteraan sosial untuk memahami dampak digitalisasi terhadap kesejahteraan keluarga PKL, serta teori keunggulan bersaing Porter dan teori pertumbuhan pasar digital untuk mengkaji strategi yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi online shop yang diterapkan PKL mencakup pemilihan platform e-commerce yang sesuai, penggunaan media sosial sebagai alat promosi, optimalisasi pelayanan daring, serta diferensiasi produk untuk menarik konsumen. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi strategi tersebut antara lain adalah tingkat literasi digital, akses terhadap modal dan perangkat teknologi, dukungan keluarga, serta respon konsumen. Kesimpulannya, penggunaan online shop memiliki dampak positif terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan PKL, namun keberhasilannya sangat bergantung pada keterampilan digital dan dukungan ekosistem yang memadai.
Kajian Evaluasi Sistem Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan Nur, Muh; Tambunan, Rince; Kalsum, Ummy; Makkulau, Andi Runis; Paluala , Kusman
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1731

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan desa di Kabupaten Konawe Kepulauan, dengan fokus pada pengelolaan Dana Desa (DD). Evaluasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan, kendala, dan memberikan rekomendasi perbaikan dalam pengelolaan keuangan desa, yang meliputi aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Data primer diperoleh dari wawancara dengan perangkat desa (kepala desa, sekretaris desa, bendahara, kaur keuangan, kepala seksi), anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Konawe Kepulauan. Data sekunder diperoleh dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), laporan realisasi APBDes, serta dokumen terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Konawe Kepulauan masih menghadapi berbagai kendala, termasuk kurangnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur desa dalam bidang perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan; lemahnya pengawasan internal dan eksternal; kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan penggunaan DD; serta ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku, seperti Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan Perbup terkait. Proses perencanaan dan penganggaran seringkali tidak melibatkan masyarakat secara optimal, penatausahaan belum sepenuhnya tertib dan akuntabel, serta pelaporan masih menghadapi masalah keterlambatan dan ketidakakuratan data. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas SDM aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan, penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal, peningkatan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi dan forum diskusi, serta penerapan sistem informasi keuangan desa (Siskeudes) yang terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Konawe Kepulauan.
Kajian Yuridis Normatif Disharmoni Regulasi antara Pusat dan Daerah dalam Penanggulangan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Nugraha, Adhytia; Hazdan, M.Fahmi; Wagner, Ivan; Marsalena, Weni Sentia
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1732

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan implikasi disharmoni regulasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanggulangan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), serta mengkaji pengaturan kewenangan berdasarkan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui studi terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan menggunakan teori otonomi daerah dan teori harmonisasi hukum sebagai landasan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi ketidaksinkronan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menekankan desentralisasi kewenangan, dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang bersifat sentralistik. Disharmoni ini menyebabkan ambiguitas kewenangan antara pusat dan daerah dalam pengawasan serta penegakan hukum terhadap PETI di Provinsi Kalimantan Barat. Kondisi tersebut melemahkan efektivitas hukum dan menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan tugas pemerintahan daerah. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi vertikal dan horizontal agar pembagian kewenangan antara pusat dan daerah menjadi lebih jelas, seimbang, dan efektif untuk mendukung penegakan hukum serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Efektivitas Metode Pembelajaran Berbasis Gaya Belajar dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Mahasiswa pada Mata Kuliah Kalkulus Rustam; Usman, Koredianto
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1733

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas metode pembelajaran berbasis gaya belajar dalam meningkatkan prestasi belajar mahasiswa pada mata kuliah Kalkulus. Metode yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan pada satu kelas Program Studi Teknik Telekomunikasi, Telkom University Bandung, dengan jumlah peserta sebanyak 39 mahasiswa. Tindakan berupa penyediaan video rekaman penjelasan materi yang telah diajarkan di kelas, bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar ulang sesuai gaya belajar mahasiswa. Pengumpulan data dilakukan melalui pretest dan posttest, yang dianalisis secara deskriptif dan inferensial menggunakan uji t berpasangan. Hasil menunjukkan adanya peningkatan rata-rata nilai dari 66,77 menjadi 69,69, meskipun peningkatan tersebut belum signifikan secara statistik (p = 0,1568). Namun, sebanyak 69% mahasiswa mengalami peningkatan nilai setelah tindakan. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran berbasis gaya belajar memiliki potensi positif untuk meningkatkan hasil belajar dan mendorong pembelajaran mandiri.
Representasi Praktik Dehumanisasi dalam Anime Attack On Titan (2013-2023) Fajri, Ahsani Taqwiim; Mutahir, Arizal; Hariyadi
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1734

Abstract

Anime sebagai budaya populer dapat menjangkau seluruh kalangan dan dapat menjadi wadah diskusi untuk membahas isu-isu sosial. Salah satu isu yang menonjol dalam anime adalah isu dehumanisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji representasi praktik dehumanisasi dalam anime Attack On Titan (2013-2023). Penelitian ini dilakukan dengan observasi mendalam terkait adegan yang terdapat dalam anime Attack On Titan musim 4 bagian 1 (2020-2021). Penelitian ini menggunakan semiotika Roland Barthes sebagai alat analisis. Penelitian ini memiliki temuan bahwa anime Attack On Titan (2013-2023) menggambarkan dehumanisasi. Dalam anime tersebut terdapat dua bentuk dehumanisasi, yaitu dehumanisasi kebinatangan dan dehumanisasi mekanistik. Dehumanisasi kebinatangan merupakan mekanisme kontrol satu ras terhadap ras lain. Dehumanisasi mekanistik merupakan mekanisme eksploitasi satu ras terhadap ras lain. Melalui anime Attack On Titan (2013-2023) dapat terbaca bahwa anime sebagai budaya populer dapat menjadi media penyadaran untuk memerangi dehumanisasi yang terjadi di kehidupan nyata.
Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan pada Masyarakat Perkotaan (Studi pada Masyarakat Kota Bandar Lampung) Harjo, Budi; Kurniawan, Robi Cahyadi
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1736

Abstract

Tidak dapat dipungkiri bahwa kemerdekaan Indonesia tahun 1945 disebabkan oleh tumbuhnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dengan persatuan dan kesatuan inilah kita dapat mengusir penjajah, bahkan dengan persatuan dan kesatuan ini jualah sejatinya kita dapat membangun bangsa mewujudkan masyarakat yang adil makmur dan sejahtera. Untuk mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa ini, perlu di topang oleh nilai-nilai kebangsaan, yaitu nilai religiusitas, kemanusiaan, keadilan, keseimbangan dan nilai demokrasi. Tentu bukan persoalan yang mudah untuk bisa mempertahankan nilai-nilai ini. Namun demikian untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa ini kita di hadapkan dengan tantangan yang datang dari luar dengan maksud merusak nilai-nilai kebangsaan kita. Oleh karena itu, maka perlu di lakukan pemotretan terhadap implementasi nilai-nilai kebnagsaan kita untuk mengetahui dan menjadi landasan pijak dalam membuat kebijakan dan program untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan ini.
Sengketa Pilkada di Era Pilkada Serentak: Studi Kuantitatif atas Tren, Pola, dan Faktor Pemicu Muhram, La Ode; Arsalim
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1738

Abstract

Sengketa Pilkada di era Pilkada Serentak (2015–2020) menunjukkan tren yang fluktuatif namun tetap tinggi. Pada Pilkada Serentak 2015, Mahkamah Konstitusi (MK) menerima 151 perkara, yang sebagian besar berkaitan dengan perselisihan hasil suara. Pada 2017 jumlahnya menurun menjadi sekitar 50 perkara, kemudian relatif stabil pada 2018, dan meningkat kembali pada 2020 dengan 132 perkara. Mayoritas sengketa terkait perselisihan hasil dengan selisih suara tipis, sementara sebagian kecil menyangkut dugaan pelanggaran administratif atau prosedural. Jika dibandingkan dengan era sebelum Pilkada Serentak, jumlah sengketa yang dibawa ke jalur hukum relatif lebih kecil dan dokumentasinya tidak sistematis. Kehadiran sistem serentak memperkuat peran MK sebagai lembaga penyelesaian sengketa hasil pemilihan, sehingga hampir semua pasangan calon yang kalah memanfaatkan jalur litigasi. Fenomena ini mengindikasikan bahwa meski Pilkada Serentak dirancang untuk meningkatkan efisiensi, menghemat anggaran, dan memperkuat konsolidasi demokrasi, sengketa tetap menjadi bagian tidak terpisahkan dari proses demokrasi lokal. Faktor pemicu sengketa meliputi selisih suara tipis, praktik politik uang, ketidaknetralan aparatur negara, dan kelemahan integritas penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, perbaikan regulasi, penguatan kapasitas kelembagaan, serta peningkatan literasi politik masyarakat menjadi sangat penting untuk meminimalkan sengketa dan memperkuat legitimasi demokrasi lokal di Indonesia.
Upaya Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Kemkomdigi terhadap Korban Kebocoran Data Pribadi di Indonesia Darmawan, Fendi; Arianto, Henry
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1741

Abstract

Transformasi digital di Indonesia memunculkan paradoks hukum: negara yang berkewajiban melindungi data pribadi justru menjadi sumber kelalaian sistemik. Serangkaian kebocoran yang melibatkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menunjukkan lemahnya akuntabilitas yang sering tersembunyi di balik imunitas negara sebagai regulator. Penelitian ini menelaah batas pertanggungjawaban hukum negara dan upaya hukum warga ketika Lembaga pengawas berubah menjadi pelaku kelalaian. Dengan metode yuridis normatif dan rujukan pada Pasal 17 ICCPR, hasil kajian menunjukkan rezim pelindungan data Indonesia masih bersifat reaktif normatif di atas kertas, tetapi lemah dalam penegakan. Imunitas berlaku ketika Kemkomdigi bertindak sebagai pembuat kebijakan, namun gugatan dapat diajukan jika kelalaian terjadi dalam kapasitasnya sebagai pengendali atau operator data berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Warga negara dapat menempuh pengaduan administratif, gugatan perdata, pelaporan pidana atas akses ilegal, atau komunikasi internasional bila mekanisme nasional tidak efektif. Temuan ini menegaskan perlunya batas tegas antara kekebalan regulatif dan tanggung jawab operasional agar pelindungan data pribadi benar-benar menjadi kewajiban hukum yang dapat diuji di pengadilan.

Page 75 of 85 | Total Record : 848

 73   74   75   76   77 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 3: Desember (2025) Vol 5 No 2: Agustus (2025) Vol 5 No 1: April (2025) Vol 4 No 3: Desember (2024) Vol 4 No 2: Agustus (2024) Vol 4 No 1: April (2024) Vol 3 No 3: Desember (2023) Vol 3 No 2: Agustus (2023) Vol 3 No 1: April (2023) Vol 2 No 3: Desember (2022) Vol 2 No 2: Agustus (2022) Vol 2 No 1: April (2022) Vol 1 No 3: Desember (2021) Vol 1 No 2: Agustus (2021) More Issue