Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum

refleksihukum
Website

Published by Universitas Kristen Satya Wacana

ISSN : 25414984 EISSN : 25415417 DOI : https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v6.i1

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

REFLEKSI HUKUM is a peer-review scholarly Law Journal issued by Faculty of Law Satya Wacana Christian University which is purported to be an instrument in disseminating ideas or thoughts generated through academic activities in the development of legal science (jurisprudence). REFLEKSI HUKUM accepts submissions of scholarly articles to be published that cover original academic thoughts in Legal Dogmatics, Legal Theory, Legal Philosophy and Comparative Law.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 163 Documents

9 10 11 12 13

EQUITY SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PIDANA PEREMPUAN Vivi Ariyanti
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2020): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Hakim sebagai garda utama bagi pencari keadilan harus mampu melampaui batasan positivisme hukum dan dapat membuka diri terhadap akal budi (natural reason) yang selama ini menjadi ruang kosong dalam proses penetapan hukum di pengadilan. Fokus artikel ini membahas bagaimana putusan pengadilan seharusnya dibuat dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang logis sesuai dengan akal budi, berdasarkan prinsip equity sebagai dasar pertimbangan putusan dalam menyelesaikan perkara pidana perempuan. Kajian ini berkesimpulan bahwa penerapan prinsip equity dalam peradilan pidana merupakan salah satu upaya untuk mencari keadilan di saat tidak ada aturan perundang-undangan yang dapat menjamin hak-hak perempuan sebagai korban tindak pidana. Penerapan prinsip equity dalam hukum pidana ini dapat disamakan dengan prinsip ex aequo et bono dalam hukum perdata, yaitu “menurut keadilan” sehingga majelis hakim dapat berpendapat lain dari ketentuan yang telah ada dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi perempuan korban tindak pidana/kekerasan seksual.

SCREENSHOT FACEBOOK SEBAGAI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA PENCIPTAAN INFORMASI ELEKTRONIK PALSU Clarisa Permata Hariono Putri; Hwian Christianto; Anton Hendrik Samudra
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2021): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembuktian tindak pidana penciptaan informasi elektronik palsu menggunakan screenshot facebook sebagai alat bukti berdasarkan Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya, serta peraturan terkait dengan melihat pada kasus yang ada dalam putusan No. 43/Pid.Sus/2018/PN Mjl. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah screenshot facebook tidak cukup untuk dapat digunakan sebagai alat bukti tindak pidana penciptaan informasi elektronik palsu karena masih diragukan keabsahannya secara materiil sebagai alat bukti dan penerapannya sebagai alat bukti masih kurang memenuhi dan membuktikan tiap unsur tindak pidana penciptaan informasi elektronik palsu, sehingga perlu digunakan alat bukti lain dalam mekanisme pembuktian tindak pidana penciptaan informasi elektronik palsu dan perlunya diadakan pengaturan penyitaan atas akun.

PERAN HUKUM ADAT SEBAGAI PONDASI HUKUM PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0 M Yazid Fathoni
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2021): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Pada saat ini hadirnya Revolusi Industri 4.0 telah menawarkan sistem otomatisasi dalam berbagai bidang kehidupan. Hal ini secara tidak langsung membawa ujian bagi hukum pertanahan nasional kita yang berlandaskan pada hukum adat. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini akan mengkaji peran dan relevansi hukum adat sebagai dasar hukum agraria dalam pengembangan hukum pertanahan saat ini ketika dihadapkan dengan perkembangan era industri 4.0. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum adat sebagai pondasi Undang-Undang Pokok Agraria tidak hanya memiliki peran yang penting sebagai sumber norma dan pelengkap norma hukum pertanahan nasional, akan tetapi melalui prinsip-prinsipnya, hukum adat dapat berperan sebagai penyeimbang efek dari output yang dihasilkan oleh industri 4.0 sehingga tidak lepas dari hakikat hukum adat.

IMPLIKASI KEPPRES NO.12 TAHUN 2020 PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN Marhaeni Ria Siombo; Emmanuel Ariananto Waluyo Adi
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2020): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

The agreement contains the rights and obligations of the parties in carrying out their respective achievements, if they do not make an achievement then it is considered to have committed default. But there is an excuse as regulated in article 1245 of the Civil Code. The Covid-19 outbreak is designated as a non-natural national disaster (Presidential Decree No.12 of 2020), has a very broad impact including the scope of financing companies which resulted in many debtors experiencing defaults. Presidential Decree No.12 of 2020 is very relevant to article 1244 and article 1245 of the Civil Code. Therefore it is not a category of default. However, good faith (Article 1338 paragraph 3) and the principle of appropriateness (Article 1339) of the Civil Code must underlie the application of Article 1245. The impact of the stipulation of Presidential Decree No. 12 of 2020 is that debtors who failed to pay should receive relaxation, payment relief by exempting from interest payment, as stated in Article 1245 of the Civil Code.

TANTANGAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN INDONESIA-AUSTRALIA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IA-CEPA) Yafet Yosafet W. Rissy
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2021): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

The Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA CEPA) has been entered into force on July 5, 2020. This article examines the objectives and substance of the IA-CEPA, scrutinizes the challenges of the IA-CEPA free trade agreement model, and offers several strategies for Indonesia in implementing the IA-CEPA. In general, the objectives of the IA-CEPA are to promote the enhancement of trade, investment, economic cooperation, the smooth flow of goods, services, and people, including reducing tariffs to zero (0)% and eliminating other non-tariff barriers. On the Indonesian side, however, there are a number of fundamental challenges that need to be resolved in order to gain the maximum benefits. One of the major challenges facing Indonesia today is the large trade deficit towards Australia. To overcome this issue, a number of strategies need to be considered such as implementing the economic powerhouse concept, increasing skilled workers, and providing high-quality vocational education.

PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA KONTRAK DAN OUTSOURCING, SERTA PROBLEMATIKA IMPLEMENTASINYA Tri Budiyono
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2021): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Hubungan pengusaha dan buruh cenderung diwarnai ketegangan yang bersifat tolak-tarik. Pengusaha memelihara kontinuitas usaha untuk mendapat keuntungan yang optimal, sementara buruh berusaha untuk mendapat upah atau kesejahteraan yang layak. Bentuk perjuangan buruh dilakukan melalui jalur konstitusional, dengan mengajukan judicial review terhadap UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan pendekatan konseptual dan filosofis terhadap bahan hukum putusan MK yang relevan dengan pokok kajian, penelitian ini mengkaji perjuangan buruh untuk mendapat jaminan legal yang lebih berkepastian hukum. Temuan dari hasil penelitian ini adalah: (a) konstatasi hukum “demi hukum” yang seharusnya mampu memberi perlindungan hukum yang kuat, masih menimbulkan multi tafsir yang berujung hilangnya perlindungan hukum yang berkepastian. (b) Mahkamah Konstitusi melalui putusannya, telah meletakkan dasar legalitas yang lebih berkepastian hukum melalui implementasi norma perlindungan buruh secara berjenjang. (c) putusan Mahkamah Konstitusi sekalipun memberi kepastian hukum pada aras normatif, namun masih menyisakan ketidakpastian perlindungan hukum pada aras empirik.

PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG DALAM PERJANJIAN FRANCHISE COCOYO Velliana Tanaya; Jessica Vincentia Marpaung; Audrea Dindya Djohan
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2021): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Food and beverage franchise is one of the thriving businesses in Indonesia. In this industry, one of the most important elements is trade secrets. In practice, all franchises agreements have one or several articles governing the provisions regarding the granting of the trade secrets rights and violations of trade secrets. However, in reality, in the Cocoyo franchise agreement there are no clause regarding its trade secrets so it doesn’t provide legal protection for Cocoyo’s trade secrets. This research uses the normative legal research method in which this study will analyze the forms of legal protection against trade secrets in the Cocoyo franchise agreement. The agreement to protect and disclose Cocoyo’s trade secrets confidential was verbal. Although verbal, its trade secrets are still protected by law.

PEMBUKTIAN TERBALIK PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Sahuri Lasmadi; Elly Sudarti
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2021): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

This research is motivated by the difficulty of the proving process in the crime of money laundering in which mechanism to reverse the burden of proof is used during examination in court. This research is normative legal research, using a statutory, conceptual, and case approach. From the results of this research, it can be concluded: (1) Reverse evidence is applied to the assets of the defendant, both for active money laundering (Article 3 and Article 4) and passive money laundering (Article 5). However, the concept of reverse proof is not clearly and explicitly explained in the PP TPPU Law, confusing its implementation in court. (2) If the defendant succeeds in proving, the assets are still under the control of the accused and his heirs. On the other hand, if the defendant fails to prove, the defendant's assets will be confiscated by the State after a binding court decision is released.

TANGGUNG JAWAB MUTLAK PENJUAL AKIBAT PRODUK CACAT TERSEMBUNYI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DARING Banu Ariyanto; Hari Purwadi; Emmy Latifah
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2021): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Abstrak Penawaran barang dengan media daring dilakukan oleh penjual dengan mengandalkan deskripsi barang dalam bentuk video atau foto sehingga konsumen tidak dapat melakukan pengecekan secara langsung atas barang yang akan dibelinya. Disamping kewajiban konsumen untuk berhati-hati, konsumen juga perlu mendapatkan perlindungan. Artikel ini menganalisis tanggung jawab penjual akibat produk cacat tersembunyi dalam transaksi jual beli secara daring. Penulis berpendapat bahwa produk cacat tersembunyi yang dijual oleh penjual dalam transaksi daring menjadi tanggung jawab mutlak penjual sebagaimana diatur pada Pasal 19 UUPK, serta ketentuan Pasal 1365 dan 1865 KUH Perdata, yaitu penjual bertanggung jawab atas barang yang dijual. Namun tanggung jawab tersebut harus dibuktikan bahwa penjual memang berbuat kesalahan, dan akibat kesalahan tersebut telah merugikan konsumennya.

BARCODING DIGITAL SIGNATURE AUTHENCITY SEBAGAI ALAT BUKTI PERKARA PIDANA Agus Budianto; Shinta Pangesti; Debora Pasaribu; Stephanie Faustina
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2021): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Bisnis dan setiap layanan publik, dalam kondisi yang penuh ketidakpastian karena pandemi Covid-19, termasuk didalamnya konsep penggunaan cyber notary bagi pejabat pembuat akta otentik. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Perolehan data primer melalui focus group discussion, interview secara langsung atau melalui seminar online, dengan teknik non-random purposive sampling. Cyber notary diselenggarakan untuk membuktikan dokumen pendukung dari suatu akta yang wajib dilengkapi dengan tanda tangan elektronik yang terdaftar. Suatu digital signature telah memenuhi unsur secara yuridis, yaitu seseorang yang membutuhkan tanda tangan digitalnya dianggap mengakui apa yang ditulisnya secara keseluruhan dalam dokumen elektronik yang bersangkutan. Oleh karenanya mendesak bagi Kemenkumham untuk segera membuat peraturan tentang digital signature dalam akta otentik notaris, mengingat sah secara hukum sebagai alat bukti surat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana.

Page 11 of 17 | Total Record : 163

9 10 11 12 13

Filter by Year

2014 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 9 No. 2 (2025): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 1 (2024): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 2 (2024): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2023): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2 (2023): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2022): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2022): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2021): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2021): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2020): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2020): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2019): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 2 (2019): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 1 (2018): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 2 (2018): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1 (2017): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2 (2017): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2016): Jurnal Refleksi Hukum Vol 1 No 1 (2016): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2015): Jurnal Refleksi Hukum Vol 9 No 1 (2015): Jurnal Refleksi Hukum Vol 8 No 2 (2014): Jurnal Refleksi Hukum Vol 8 No 1 (2014): Jurnal Refleksi Hukum More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Indirani Wauran

Contact Email
refleksihukum.fh@adm.uksw.edu

Phone
+628157797192

Journal Mail Official
refleksihukum.fh@adm.uksw.edu

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Jl. Diponegoro No. 52-60 Salatiga 50711 INDONESIA

Location
Kota salatiga,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Indirani Wauran

Contact Email refleksihukum.fh@adm.uksw.edu

Phone +628157797192

Journal Mail Official refleksihukum.fh@adm.uksw.edu

Editorial Address Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Jl. Diponegoro No. 52-60 Salatiga 50711 INDONESIA

Location Kota salatiga, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Indirani Wauran

Contact Email
refleksihukum.fh@adm.uksw.edu

Phone
+628157797192

Journal Mail Official
refleksihukum.fh@adm.uksw.edu

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Jl. Diponegoro No. 52-60 Salatiga 50711 INDONESIA

Location
Kota salatiga,

Jawa tengah

INDONESIA