Articles
92 Documents
<![CDATA[Keberadaan Peraturan Daerah Khusus Dan Qanun Dalam Penyelenggaraan Kehidupan Masyarakat ]]>
<![CDATA[Ardenolis, Ardenolis]]>;
<![CDATA[Busrianto, Busrianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Gagasan Hukum Vol. 1 No. 02 (2019): JURNAL GAGASAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (671.254 KB)
|
DOI: 10.31849/jgh.v1i02.7702
<![CDATA[Peraturan Daerah Khusus dan Qanun merupakan peraturan perundang-undangan yang sejenis dengan Peraturan Daerah, maka kedudukan Peraturan Daerah Khusus dan Qanun setingkat dengan Peraturan Daerah. Berbeda halnya dengan Qanun, Peraturan Daerah Khusus hanya terdapat pada tingkatan Provinsi dan kedudukannya setingkat dengan Peraturan Daerah Provinsi. Penelitian ini merupakan penelitan hukum normatif. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang- undangan sebagai berikut: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. Dalam Penjelasan Pasal 7 menegaskan bahwa termasuk dalam jenis peraturan daerah provinsi adalah Qanun yang berlaku di Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Daerah Khusus serta Peraturan Daerah Provinsi yang berlaku di Provinsi Papua.]]>
<![CDATA[Konsep Perlindungan Pacu Jalur Kabupaten Kuantan Singingi ]]>
<![CDATA[Tiaraputri, Adi]]>;
<![CDATA[Diana, Ledy]]>
<![CDATA[ Jurnal Gagasan Hukum Vol. 2 No. 01 (2020): JURNAL GAGASAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (398.045 KB)
|
DOI: 10.31849/jgh.v2i01.8227
<![CDATA[Pacu jalur merupakan salah satu tradisi dari Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Pacu jalur juga termasuk dalam ruang lingkup kebudayaan. Untuk ada kelestarian kebudayaan tentunya harus ada perlindungan terhadap kebudyaan tersebut. Tulisan ini mengkali terkat konsep perlindungan yang dapat diberikan pada tradisi pacu jalur. Metode penelitian dalam tulisan ini melalui pendekatan yuridis normatif. Dalam tulisan ini mengkaji konsep perlindungan untuk pacu jalur dapat melalui perlindungan warisan budaya tak benda dan kekayaan intelektual komunal.]]>
<![CDATA[Penerapan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pekanbaru ]]>
<![CDATA[Anggie Johar, Olivia]]>;
<![CDATA[Fahmi, Fahmi]]>;
<![CDATA[Marsadi, Dani]]>
<![CDATA[ Jurnal Gagasan Hukum Vol. 2 No. 01 (2020): JURNAL GAGASAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (643.79 KB)
|
DOI: 10.31849/jgh.v2i01.8232
<![CDATA[Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru khususnya untuk pelaku masih ad hambatan. Faktor-faktor penghambat yang timbul penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru antara lain secara ekternal dan internal . Upaya mengatasi faktor-faktor penghambat yang timbul pada penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru bisa dilakukan dengan Menyusun rencana kerja dan memaksimalkan kinerja setiap penyidik dalam hal penanganan perkara anak. Menjalin Komunikasi yang Intensif dengan Aparat Penegak Hukum yang Lainnya. Mengadakan Sosialisasi tentang Diversi di Kalangan Masyarakat. Membuat Kesepakatan mengenai Pengawasan Pelaksanaan Hasil Kesepakatan Diversi Memberikan kesadaran hukum pada masyarakat bahwa masa depan anak-anak cerah jangan rusak dengan menjadikan mereka pelaku Narkotika, sebagai anggota masyarakat dan anak-anak merupakan masa depan bangsa kita wajib untuk membantu mereka untuk sadar dan jera agar tidak melakukannya lagi dengan memberikan kesempatan dengan mempertanggungjawabkan yang dilakukan dengan menerima pembinaan, bimbingan dan lain-lain. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Penerbangan Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Waty, Mega]]>
<![CDATA[ Jurnal Gagasan Hukum Vol. 2 No. 01 (2020): JURNAL GAGASAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (643.79 KB)
|
DOI: 10.31849/jgh.v2i01.8234
<![CDATA[Pasal 4 butir (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Hak Konsumen untuk mendapatkan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Faktanya masih ada konsumen yang belum mendapatkan haknya seperti yang diatur dalam undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen penerbangan di indonesia, dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap maskapai penerbangan yang tidak melindungi konsumen. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Hasil Penelitian memperlihatkan bahwa Perlindungan hukum terhadap konsumen penerbangan di Indonesia, tidak maksimal dikarenakan belum efektifnya sistim perlindungan konsumen yang meliputi ganti rugi terhadap barang kehilangan, kerusakan dan keterlambatan penerbangan. Akibat hukum terhadap maskapai penerbangan yang tidak melindungi konsumen, dapat dilaksanakan melalui peradilan (Litigasi) dan diluar pengadilan (non-litigasi), sesuai dengan pelaksanaan perundang-undangan yang ada akan tetapi belum optimal sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.]]>
<![CDATA[Prinsip Kesamaan Kedudukan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Hasan, Hari]]>
<![CDATA[ Jurnal Gagasan Hukum Vol. 2 No. 01 (2020): JURNAL GAGASAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (544.991 KB)
|
DOI: 10.31849/jgh.v2i01.8235
<![CDATA[Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normati, bersifat deskriptif analitik, yaitu menjelaskan tentang pertentangan norma antara Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Perpajakan tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi para pihak, posisi Fiskus sebagai “negara” memiliki kekuasaan (absolute power) untuk menghitung, menetapkan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak dan membuat keputusan atas permohonan Keberatan yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Merujuk kepada Pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat (5d) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan, tidak mencerminkan prinsip Kesamaan Kedudukan Hukum (Wajib Pajak/warga negara dengan Fiskus dalam upaya memperoleh keadilan), ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pasal tersebut merupakan suatu barier terhadap warga negara yang ingin mencari keadilan. Bentuk ideal hubungan hukum Wajib Pajak dan Fiskus adalah dengan memberikan kesamaan terkait dengan punishment dan reward bagi para pihak, kesalahan perhitungan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak tidak selalu disebabkan atas kesalahan pihak Wajib Pajak akan tetapi Fiskus secara jabatan juga dapat melakukan kesalahan baik secara sengaja ataupun tidak dalam menetapkan besaran pajak.]]>
<![CDATA[Itikad Baik Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ]]>
<![CDATA[Dadhan Marganti Ritonga, Roby]]>
<![CDATA[ Jurnal Gagasan Hukum Vol. 2 No. 01 (2020): JURNAL GAGASAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (990.377 KB)
|
DOI: 10.31849/jgh.v2i01.8236
<![CDATA[Itikad baik bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dimaksudkan agar konsumen didalam menggunakan barang-barang yang dibeli mendapat suatu tindakan perlindungan sebagaimana juga yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun yang terjadi adalah bahwa itikad baik pelaku usaha tidak berjalan sebagai mana mestinya, yaitu tidak adanya keseimbangan antara itikad baik pelaku usaha dan perlindungan konsumen yang di dapat oleh konsumen. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis itikad baik terhadap pelaku usaha dan menganalisis akibat hukum pelaku usaha yang tidak beritikad baik kepada konsumen berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap promosi yang tidak benar dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) khususnya terdapat dalam Pasal 7 menyatakan pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur, benar dan tidak menyesatkan konsumen, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen.Serta akibat hukum bagi pelaku usaha yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 60 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen]]>
<![CDATA[Perlindungan Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Perumahan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Yang Sudah Incraht) ]]>
<![CDATA[Hussein, Ahmad]]>
<![CDATA[ Jurnal Gagasan Hukum Vol. 2 No. 01 (2020): JURNAL GAGASAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (677.877 KB)
|
DOI: 10.31849/jgh.v2i01.8237
<![CDATA[Jual beli merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu (penjual) mengingatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain (pembeli) untuk membayar harta yang telah dijanjiakan. Namun dalam jual beli khususnya rumah pembeli sering kali dirugikan oleh pihak penjual karena ketidaksesuaian kondisi rumah yang telah dijanjiakn. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindugan terhadap konsumen dalam Perjanjian pengikatan jual beli perumahan dan untuk menganalisis akibat hukum terhadap pengikatan jual beli perumahan. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian penulis menerapkan metode berpikir induktif, diketahui bahwa perlindugan terhadap konsumen dalam perjanjian pengikatan jual beli perumahan belum terealisasikan dengan baik karena sebagaimana dijelaskan bahwa sarana perumahan, dan permukiman, maka pihak yang membangun perumahan tersebut wajib menyediakan tempat penyediaan sarana dan prasarana terhadap perumahan. Akibat hukum terhadap pengikatan jual beli perumahan, warga perumahan tersebut dapat menempuh jalur hukum dengan menggugat pelaku usaha dan sekaligus melaporkan pengembang perumahan secara pidana ke Pengadilan.]]>
<![CDATA[Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Indonesia Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ]]>
<![CDATA[Fadhil, Al]]>
<![CDATA[ Jurnal Gagasan Hukum Vol. 2 No. 01 (2020): JURNAL GAGASAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1048.941 KB)
|
DOI: 10.31849/jgh.v2i01.8238
<![CDATA[Amandemen terhadap UUD 1945 yang telah dilalui empat tahap, mengakibatkan evolusi dari Persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di Indonesia. Evolusi tersebut bisa berakibat fatal, yaitu dengan terbukanya peluang bagi Warga Negara Indonesia (WNI) Naturalisasi menuju Kursi Lembaga Kepresidenan, yang akan mengakibatkan tersingkirnya “Orang Indonesia Asli (Bumi Putra)” dari panggung politik di Negeri ini. Sedangkan Pasal 6 UUD 1945 dan selanjutnya berevolusi pasca beberapa tahapan amandemen hingga saat ini disebut dengan UUD NRI Tahun 1945 telah mengaturnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses Persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di Indonesia, serta menganalisis perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen, dan idealnya persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di Indonesia. Metode penelitian ini adalah hukum normatif. Hasil penelitiann ini adalah bahwa secara redaksional kata demi kata dalam Pasal 6 UUD NRI Tahun 1945 secara substansial hanya mensyaratkan calon presiden dan calon wakil presiden hanyalah seorang WNI dari kelahirannya menuju kursi kepresidenan di Republik Indonesia.]]>
<![CDATA[Klausula Baku Dalam Suatu Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ]]>
<![CDATA[Aquaria Putri S, Melisa]]>
<![CDATA[ Jurnal Gagasan Hukum Vol. 2 No. 02 (2020): JURNAL GAGASAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (565.6 KB)
|
DOI: 10.31849/jgh.v2i02.8553
<![CDATA[Perjanjian konsumen pada dasarnya dibuat guna memenuhi kebutuhan konsumen dengan jumlah yang tinggi, maka untuk mempermudah pelaku usaha perjanjian konsumen dicetak secara masal dengan klausula baku yang ditetapkan sepihak. Namun kewenangan sepihak ini berpotensi disalahgunakan pelaku usaha dengan mencantumkan klausula baku yang dilarang. Klausula baku yang dilarang menurut UUPK adalah klausula yang berisikan pembebasan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis klausula baku dalam suatu perjanjian serta akibat hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah Klausula baku yang dilarang merupakan klausula dalam perjanjian baku yang berisikan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. pengalihan tanggung jawab tersebut telah diatur larangan pencantumannya melalui Pasal 18 Ayat (1) UUPK. Kemudian terhadap perjanjian yang dipastikan menggunakan klausula baku yang dilarang maka akibat hukumnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal Ayat (3) UUPK adalah batal demi hukum.]]>
<![CDATA[Konsep Kontrak Baku Dalam Kegiatan Lembaga Pembiayaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ]]>
<![CDATA[Panjaitan, Torang]]>
<![CDATA[ Jurnal Gagasan Hukum Vol. 2 No. 02 (2020): JURNAL GAGASAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (545.159 KB)
|
DOI: 10.31849/jgh.v2i02.8555
<![CDATA[Bentuk perilaku bisnis yang kerap kali dipergunakan oleh pelaku usaha adalah dengan mempergunakan perjanjian baku/kontrak baku/perjanjian standar, berupa suatu perjanjian yang sebelumnya oleh pihak pelaku usaha telah menentukan secara sepihak muatan isinya dengan maksud untuk dipergunakan secara berulang-ulang dalam hubungannya dengan pihak konsumen. Tujuan penelitian untuk menganalisis dan menemukan akibat hukum dari konsep kontrak baku dalam kegiatan usaha lembaga pembiayaan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan. Metode penelitian jenis penelitian hukum normatif, penelitian terhadap bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang akan dianalisis. Hasil penilitian ini bahwa pelaku usaha lembaga pembiayaan konsumen dalam membuat kontrak baku terdapat pelepasan tanggung jawab dari pelaku usaha disebabkan adanya klausula eksonerasi di dalam kontrak baku tersebut yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan dihubungkan dengan keabsahan perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi yang menimbulkan akibat hukumnya kontrak baku batal demi hukum.]]>
