Articles
92 Documents
<![CDATA[Arti Penting Pendaftaran Kopi Liberika Kabupaten Kepulauan Meranti Riau Dalam Kekayaan Intelektual Komunal ]]>
<![CDATA[Tiaraputri, Adi]]>
<![CDATA[ Jurnal Gagasan Hukum Vol. 3 No. 02 (2021): JURNAL GAGASAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (446.019 KB)
|
DOI: 10.31849/jgh.v3i02.8909
<![CDATA[Indikasi geografis merupakan bagian dari kekayaan intelektual. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Salah satu bentuk indikasi yang telah didaftarkan yiatu kopi liberika dari Kabupaten Kepulauan Kepulauan Meranti. Dengan ada pendaftaran tersebut tentu telah ada perlindungan terhadap produk kopi tersebut. Pendaftaran tersebut tentu memiliki arti penting. Tulisan ini membahas arti penting pendaftaran kopi liberika dari Kabupaten Kepulauan Meranti. Penelitian ini melalui pendekatan yuridis normatif.]]>
<![CDATA[Pengaturan Pelaksanaan Demonstrasi Pada Masa Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[andrizal, andrizal]]>;
<![CDATA[Oky Saputra, Rachmad]]>
<![CDATA[ Jurnal Gagasan Hukum Vol. 3 No. 02 (2021): JURNAL GAGASAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (641.054 KB)
|
DOI: 10.31849/jgh.v3i02.8910
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pola pengaturan demonstrasi pada masa pandemi Covid-19, penelitian ini digunakan dalam metode hukum normatif karena untuk melihat pertentangan asas hukum, kekaburan norma hingga adanya kekosongan norma yang terkait dengan pengaturan demonstrasi pada masa pandemi. Pada dasarnya demonstrasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kelazimannya demonstrasi identik dengan kerumunan yang menggunakan fasilitas umum namun masukknya masa pandemi Covid-19 membuat kegiatan demonstrasi diatur dengan ketat berdasarkan Permenkes No.9 Tahun 2020. Setelah ditelusuri dapat ditarik kesimpulan bahwa masih ada bentuk kekaburan norma dan kekosongan norma dalam pengaturan pelaksanaan demonstrasi pada masa pandemi Covid-19 yang tertuang dalam Permenkes No.9 Tahun 2020 sehingga perlu kiranya merevsi ulang pengaturan demonstrasi pada masa pandemi Covid-19]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Mengalihkan Benda Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Dari Penerima Fidusia ]]>
<![CDATA[Diane Zaini, Zulfi]]>;
<![CDATA[Irawan, Rudi]]>
<![CDATA[ Jurnal Gagasan Hukum Vol. 4 No. 01 (2022): JURNAL GAGASAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/jgh.v4i01.8656
<![CDATA[Kehadiran berbagai lembaga pembiayaan konsumen turut membawa andil yang besar dalam pembangunan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat yang kesulitan berhubungan dengan bank. Tujuan penelitian Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana dan dasar pertimbangan Hakim dalam menatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan menggunakan normatif empiris. Hak milik atas benda jaminan fidusia telah beralih kepada kreditor penerima fidusia, sehingga yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik sempurna atas benda jaminan fidusia. Dalam rangka melindungi kepentingan kreditor penerima fidusia seandainya debitor penerima fidusia wanprestasi, yang dengan sendirinya kreditor penerima fidusia mempunyai kewenangan untuk menjual benda objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum atau secara di bawah tangan.]]>
<![CDATA[Penerapan Teori Hukum Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Persaingan Usaha Berbasis Syari’ah ]]>
<![CDATA[Febrina, Rezmia]]>
<![CDATA[ Jurnal Gagasan Hukum Vol. 4 No. 01 (2022): JURNAL GAGASAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/jgh.v4i01.9955
<![CDATA[Bagaimana penerapan teori hukum dalam konteks pembaharuan hukum persaingan usaha berbasis syariah, metode penelitian adalah penelitian yuridis normatif, Pandangan Islam terhadap persaingan sehat dunia usaha, sangat menganjurkan (memerintahkan) kepada manusia untuk berlomba lomba (berkompetisi) dalam hal ketakwaan dan kebaikan termasuk dalam bermuamalah secara sehat dan tidak saling merugikan. Islam melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.]]>
<![CDATA[Penggunaan Konsep Restorative justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru ]]>
<![CDATA[Fahmi, Fahmi]]>;
<![CDATA[Iqsandri, Rai]]>;
<![CDATA[Rizana, Rizana]]>
<![CDATA[ Jurnal Gagasan Hukum Vol. 4 No. 01 (2022): JURNAL GAGASAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/jgh.v4i01.10165
<![CDATA[Peraturan hukum pidana harus sesuai dengan sistem peradilan. Sistem peradilan di Indonesia di buat agar adanya keadilan bagi masyarakat. salah satu aturan hukum yang ada yaitu hukum pidana. aturan-aturan yang di buat di dalam hukum pidana memiliki tujuan yang dapat memberikan ketertiban, rasa aman dan sanksi bagi pelakunya. Tujuan dari adanya aturan hukum pidana adalah untuk memperbaiki pelaku dan memiliki tujuan efek jera bagi orang yang melakukan kejahatan ataupun pelanggaran. Sistem peradilan pidana yang juga condong offender oriented yang mana viktimologi sebagai studi yang harus bertujuan bahwa korban diberikan dasar pemikiran bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan itu diperlukan. Adapun contohnya, yaitu penyelesaian perkara pidana dengan konsep keadilan restoratif (restorative justice). Konsep pendekatan restorative justice merupakan pendekatan yang memberikan keadilan dan keseimbangan bagi korban dan pelaku yang adil.]]>
<![CDATA[Doktrin Exhaustion Pada Kekayaan Intelektual ]]>
<![CDATA[TiaraPutri, Adi]]>
<![CDATA[ Jurnal Gagasan Hukum Vol. 4 No. 01 (2022): JURNAL GAGASAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/jgh.v4i01.10272
<![CDATA[Doktrin exhaustion pada kekayaan intelektual adalah pembatasan hak pemilik untuk menegakkan hak kekayaan intelektualnya. Apabila suatu barang telah dipasarkan oleh, atau dengan persetujuan, pemilik kekayaan intelektual di dalamnya, maka hak tersebut “habis” dan tidak dapat lagi digunakan untuk mencegah atau mengendalikan distribusi, atau penjualan lebih lanjut dari barang tersebut. Doktrin exhaustion dalam ranah kekayaan intelektual menimbulkan perdebatan, karena dianggap sebagai pengecualian dalam pelanggaran kekayaan intelektual. Dalam tulisan ini akan dibahas terkait dengan penerapan doktrin exhaustion dalam ranah kekayaan intelektual terutama dalam hak cipta, paten dan merek. Artikel ini mengacu pada penelitian hukum (legal research). Karakteristik penelitian hukum yakni mencari kebenaran koherensi yang mana suatu kebenaran didasarkan pada kesesuaian antara yang ditelaah dengan aturan yang ditetapkan. Adapun pendekatan digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2016 ]]>
<![CDATA[Hidayaturrahman, Hidayaturrahman]]>
<![CDATA[ Jurnal Gagasan Hukum Vol. 4 No. 01 (2022): JURNAL GAGASAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/jgh.v4i01.10439
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan hak penyandang disabilitas di bidang aksessibilitas di Kota pekanbaru berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Tujuan penelitian adalah Untuk menganalisis upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Pelaksanaan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016. Metodologi penelitian ini adalah hukum sosiologis yang dilakukan dengan cara survey, yaitu penelitian secara langsung kelokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Hasil penelitian ditemukan dalam pelaksanaan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas adalah tidak terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. standar dan tujuan yang jelas, sumber daya yang baik dan benar, karakteristik pelaksana kebijakan, cara berkomunikasi dan menjalin hubungan antar pihak-pihak pelaksana dan sasaran tujuan, disposisi serta pengaruh lingkungan sosial dan ekonominya. Yang mana dari hasil penelitian dilapangan bahwa keenam faktor ini belum dapat dilaksanakan dengan baik dan benar]]>
<![CDATA[Inkonsistensi Hukum Pengadaan Lahan Untuk Pertambangan Pada Kawasan Hutan ]]>
<![CDATA[Khairul, Rudi]]>
<![CDATA[ Jurnal Gagasan Hukum Vol. 4 No. 01 (2022): JURNAL GAGASAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/jgh.v4i01.10440
<![CDATA[Kerusakan sumberdaya alam di Indonesia mulai terasa dampaknya bagi masyarakat akibat dari pertambangan yang tidak mengindahkan kelestarian linkungan mengakibatkan kerusakan ekosistem seperti pencemaran air, hilangnya tutupan permukaan tanah dan meningkatnya kandungan zat berbahaya. Jenis penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang dibatasi pada penelitian berlakunya hukum positif yang diteliti. Pengadaan lahan untuk bidang usaha pertambangan menyangkut banyak aspek Peraturan Perundang-Undangan diantaranya Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Konservasi, Undang-Undang Lingkungan, Undang-Undang Pertanahan, Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-Undang yang mengatur Pertambangan itu sendiri yang terdiri dari Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Migas dan Undang-Undang Panas Bumi. dampak yang timbul sebagai akibat inkonsitensi hukum di bidang pertambangan seperti adanya beberapa perusahaan pertambangan telah melakukan pertambangan di daerah terlarang bagi pertambangan.]]>
<![CDATA[Implementasi Penginformasian Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM) Desa Di Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ]]>
<![CDATA[Hendri, Hendri]]>
<![CDATA[ Jurnal Gagasan Hukum Vol. 4 No. 01 (2022): JURNAL GAGASAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/jgh.v4i01.10441
<![CDATA[Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa telah diatur dalam Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bahwa Desa kepada masyarakat melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Namun implementasinya dilapangan bahwa di Kabupaten Pelalawan kepala desa tidak pernah menginformasikan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penginformasian rencana pembangunan jangka menegah (RPJM) desa di kabupaten pelalawan berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Sumber data terdiri atas data primer, data sekunder, dan data tertier. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa meskipun desa-desa telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM), Namun Kepala Desa Belum menyampaikan kepada Masyarakat karena tidak adanya intruksi dari Dinas. RPJM Desa sebagai dokumen penting sangat dibutuhkan sebagai kerangka acuan kebijakan pelaksanaan pembangunan desa dalam kurun waktu 6 (enam) tahun. Hambatan Implementasi Penginformasian Rencana.]]>
<![CDATA[Eksistensi Harta Bersama Dalam Harta Pailit Terkait Dengan Tindakan Actio Pauliana Yang Diajukan Oleh Kurator ]]>
<![CDATA[Monica Yuniartha Naibaho]]>;
<![CDATA[Yuhelson]]>;
<![CDATA[Cicilia Julyani Tondy]]>
<![CDATA[ Jurnal Gagasan Hukum Vol. 4 No. 02 (2022): JURNAL GAGASAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/jgh.v4i2.12147
<![CDATA[Eksistensi harta bersama dalam harta pailit terkait dengan tindakan actio pauliana yang diajukan oleh kurator. Bahwa tidak adanya peraturan hukum yang memadai untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga. Oleh karenanya, rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut: Bagaimana akibat hukum harta bersama dalam kepailitan atas tindakan Actio Pauliana yang diajukan oleh curator? Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berbasis dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pendekan yang digunakan dalam analisis adalah metode yuridis normative. Hasil penelitian adalah bahwa ternyata Akibat hukum harta bersama dalam kepailitan atas tindakan actio pauliana yang diajukan oleh kurator adalah pembatalan terhadap perbuatan hukum pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan sehingga akan mengakibatkan kerugian kepada pihak.]]>
