Articles
92 Documents
<![CDATA[Pembatalan Kontrak Secara Sepihak Akibat Penyalahgunaan Keadaan Dalam Kontrak ]]>
<![CDATA[Nurmantias, Nurmantias]]>
<![CDATA[ Jurnal Gagasan Hukum Vol. 2 No. 02 (2020): JURNAL GAGASAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (444.353 KB)
|
DOI: 10.31849/jgh.v2i02.8556
<![CDATA[Berbagai macam kasus yang terjadi seperti Pembatalan kontrak sepihak antara Pemerintah dengan beberapa Rekanan Kontraktor, Perusahaan dengan pekerja adanya terjadi Penyalahgunaan Keadaan terhadap Pembatalan Kontrak Secara Sepihak yang menimbulkan persengketaan, Aspek Hukum yang ditimbulkan harus diselesaikan secara Yuridis di Pengadilan Negeri. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis akibat hukum hukum terhadap penyalahgunaan keadaan terhadap pembatalan kontrak secara sepihak. Metode penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian adalah bahwa perjanjian harus dilakasanakan dengan iktikad baik, jika berupa kontrak standar atau baku maka para pihak yang terikat perjanjian kontrak perlu memahami isi perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak. Masih adanya penyimpangan terhadap perjanjian kontrak yang sudah disepakati dimana dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa pihak penyedia barang dan jasa wanprestasi dikarenakan adanya penyalahgunaan keadaan, akibat hukumnya Pasal 1365 menunjukan kekuasaan dan tidak adanya iktikad baik. Berdasarkan Pasal 1266 KUH Perdata dan berdasarkan Pasal 1267 KUH Perdata.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengobat Tradisional Akibat Kelalaiannya Dalam Pelayanan Pasien ]]>
<![CDATA[Suwito, Candra]]>;
<![CDATA[Nelda, Fitri]]>;
<![CDATA[Zulfikar, Welli]]>
<![CDATA[ Jurnal Gagasan Hukum Vol. 2 No. 02 (2020): JURNAL GAGASAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (466.474 KB)
|
DOI: 10.31849/jgh.v2i02.8557
<![CDATA[Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam upaya untuk mendapatkan kesehatan, seseorang tidak hanya mempercayakan kepada jasa kesehatan medis seperti dokter tetapi masih banyak mempercayakan kesembuhan dari penyakitnya kepada pengobatan tradisonal seperti dukun, tabib, dan lain sebagainya. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian hukum normatif yuridis. Dengan teknik pengumpulan data yang bersumber dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Departemen Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan bahwa pada tahun 2008, angka kesakitan penduduk secara nasional sebesar 33,24%. Hal ini menunjukkan minat masyarakat terhadap pengobatan tradisional ini tinggi. Hasil Pembahasannya bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana atas kelalaian pengobat tradisional yang mengakibatkan luka berat atau kematian hingga saat ini masih diatur dengan KUHP, yaitu pasal 359 KUHP dan pasal 360 KUHP jo. 361 KUHP.]]>
<![CDATA[Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Produsen Makanan Berbahaya Menuju Indonesia Sehat 2025 ]]>
<![CDATA[Stella Hung, Maggie]]>
<![CDATA[ Jurnal Gagasan Hukum Vol. 2 No. 02 (2020): JURNAL GAGASAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1118.466 KB)
|
DOI: 10.31849/jgh.v2i02.8558
<![CDATA[Makanan berbahaya akan menghambat tercapainya kesehatan masyarakat. Analisis terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap produsen makanan berbahaya menuju Indonesia Sehat 2025 ditinjau melalui sistem keamanan makanan di Indonesia dan efektivitas penegakan hukum bagi produsen makanan berbahaya. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah normatif yuridis. Hasil pembahasan dan Kesimpulan adalah bahwa faktor internal dan eksternal ditemukan berperan dalam banyaknya produsen makanan berbahaya di Indonesia, namun pengendalian oleh BPOM tampak meningkat setiap tahunnya. Alhasil, produk pangan Indonesia diharapkan mampu mencapai target Indonesia Sehat 2025 dan bersaing di pasar internasional, serta meningkatkan perekonomian Indonesia.]]>
<![CDATA[Implementasi Kewajiban Reklamasi Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Provinsi Riau ]]>
<![CDATA[Joni, Ahmad]]>
<![CDATA[ Jurnal Gagasan Hukum Vol. 2 No. 02 (2020): JURNAL GAGASAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (485.953 KB)
|
DOI: 10.31849/jgh.v2i02.8559
<![CDATA[Pemegang izin usaha pertambangan yang ada di provinsi riau tidak melaksanakan kewjibannya untuk mereklamasi pasca tambang yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Tujuan Penelitian adalah Untuk Menganalisis Implementasi Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Untuk Mereklamasi Pasca Tambang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Provinsi Riau. Jenis penelitian adalah penelitian hukum Sosiologis. Implementasi peraturan perundangan mengenai reklamasi tambang batubara belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan adanya pilihan-pilihan kewajiban reklamasi yang berkonsekuensi hilangnya hutan. Pemerintah Provinsi riau tidak melakukan upaya-upaya perbaikan aturan termasuk lemahnya pengawasan terhadap perusahaan pertambangan batubara. Praktik reklamasi sebagai kewajiban tidak dilakukan sebagaimana mestinya dan terjadi di hampir semua kabupaten/kota yang memiliki area pertambangan batubara di kawasan hutan.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Pertanian Yang Berdomisili Di Luar Kecamatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Rugi ]]>
<![CDATA[Natashia, Natashia]]>
<![CDATA[ Jurnal Gagasan Hukum Vol. 2 No. 02 (2020): JURNAL GAGASAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (623.76 KB)
|
DOI: 10.31849/jgh.v2i02.8560
<![CDATA[Kepemilikan tanah pertanian secara absentee dapat terjadinya karena adanya jual-beli tanah dan pewarisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik tanah pertanian yang berdomisili diluar kecamatan tempat letak tanah berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah, dan bagaimanakah idealnya perlindungan hukum terhadap pemilik tanah pertanian yang berdomisili diluar kecamatan tempat letak tanah. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini data dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Perlindungan hukum terhadap pemilik tanah pertanian yang berdomisili diluar kecamatan tempat letak tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Pembagian tidak memberikan perlindungan terhadap pemilik tanah, karena di dalam Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan bahwa pemilik tanah pertanian yang berdomisili diluar kecamatan tempat letak tanah wajib memindahkan kepemilikan tanahnya kepada orang lain sesuai ketetuan yang telah ditetapkan.]]>
<![CDATA[Deskripsi Analisis Tindak Pidana Tentang Kekerasan Seksual Yang Mengancam Bersetubuh Di Luar Penikahan ]]>
<![CDATA[Rusli, Tami]]>;
<![CDATA[Brilian Martquardo, Aftaf]]>
<![CDATA[ Jurnal Gagasan Hukum Vol. 3 No. 02 (2021): JURNAL GAGASAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (375.508 KB)
|
DOI: 10.31849/jgh.v3i02.8904
<![CDATA[Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang meresahkan masyarakat dimana kekerasan tersebut melanggar Hak Asasi Manusia, sudah menjadi tugas pemerintah agar memberikan jaminan terhadap perempuan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi. Tujuan penelitian Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana kekerasan seksual dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terhadap pelaku tindak pidana pelaku melakukan tindak pidana kekerasan seksual dengan pengancaman untuk bersetubuh di luar penikahan. Metode penelitian normatif. Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentukbentuk kekerasan seksual dapat berupa dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, dan diperkosa.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis ]]>
<![CDATA[Anggie Johar, Olivia]]>;
<![CDATA[Haq, Miftahul]]>
<![CDATA[ Jurnal Gagasan Hukum Vol. 3 No. 02 (2021): JURNAL GAGASAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (595.504 KB)
|
DOI: 10.31849/jgh.v3i02.8905
<![CDATA[Faktor penghambat Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak di kejaksaan Negeri Pekanbaru meliputi; berhadapan dengan anak, lemahnya alat bukti di persidangan (tidak adanya saksi yang melihat langsung kejadian, lemahnya surat visum et repertum dan terdakwa tidak mengakui), unsur-unsur yang terdapat dalam undang-undang Perlindungan Anak tidak terpenuhi sehingga Jaksa Penuntut Umum menggunakan KUHP. Upaya Jaksa Penuntut Umum dalam menghadapi kendala dalam penanganan perkara pidana pencabulan terhadap anak dalam rangka penegakan hukum adalah; orang tua (keluarga korban), melakukan upaya hukum terhadap putusan bebas: menggali pendapat para ahli agar unsur-unsur dalam Undang-undang Perlindungan Anak terpenuhi dalam setiap tidak pidana pencabulan yang korbannya adalah anak. Penelitian merupakan penelitian hukum sosiologis]]>
<![CDATA[Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tanpa Hak Mentransmisikan Informasi Dan Dokumen Elektronik Yang Mengandung Kesusilaan ]]>
<![CDATA[Siregig, Ketut]]>;
<![CDATA[Ramadhan, Suta]]>;
<![CDATA[Yusril Nasawijaya, Muhammad]]>
<![CDATA[ Jurnal Gagasan Hukum Vol. 3 No. 02 (2021): JURNAL GAGASAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (567.48 KB)
|
DOI: 10.31849/jgh.v3i02.8906
<![CDATA[Perkembangan teknonologi saat ini menyebabkan manusia sangat membutuhkan segala jenis pelayanan teknologi terutama dalam bidang telekomunikasi untuk mempermudah setiap orang untuk bertelekomunikasi. Namun sering kali teknologi teersebut disalahgunakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menimbulkan persoalan yang rumit. Tujuan penelitian untuk menganalisis faktor penyebab pelaku tanpa hak mentransmisikan informasi dokumen elektronik dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam menerapkan sanksi pidana. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Pelaku kejahatan tindak pidana konvensional dengan melakukan perbuatan yang belum diatur atau sulit untuk diklarifikasi sebagai tindak pidana menurut perundang-undangan yang ada. Pemerintah menerbitkan dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Diterbitkannya UU ITE menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tidak ingin ketinggalan dalam perkembangan teknologi informasi khususnya dalam mencegah penyalahgunaan pemanfaatan teknologi informasi.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ]]>
<![CDATA[Bouzen, Robert]]>;
<![CDATA[Ashibly, Ashibly]]>
<![CDATA[ Jurnal Gagasan Hukum Vol. 3 No. 02 (2021): JURNAL GAGASAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (469.648 KB)
|
DOI: 10.31849/jgh.v3i02.8907
<![CDATA[Sertifikat jaminan fidusia berfungsi sebagai jaminan eksekusi ketika debitor cidera janji sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 setelah adanya putusan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah mengubah konsep parate eksekusi jaminan fidusia oleh pihak kreditur (perusahaan pembiayaan) terhadap objek jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil dan kesimpulan dalam karya ilmiah ini adalah terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) antara kedua belah pihak dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia harus berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap meskipun sertifikat Jaminan Fidusia telah mencantumkan irah-irah sebagai title eksekutorial serta di dalam perjanjian pembiayaan terdapat klausul pelaksanaan parate eksekusi apabila debitor cidera janji (wanprestasi).]]>
<![CDATA[Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Anindya Harimurti, Dwi]]>
<![CDATA[ Jurnal Gagasan Hukum Vol. 3 No. 02 (2021): JURNAL GAGASAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (534.419 KB)
|
DOI: 10.31849/jgh.v3i02.8908
<![CDATA[Harta gono gini atau yang dikenal dengan harta bersama adalah harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan masih berlangsung sebelum terjadinya perceraian. Berdasarkan hukum positif yang berlaku diIndonesia, harta gono gini itu di atur dalam Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan dalam hukum Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perbandingan pembagian harta bersama dalam menurut hukum positif dan hukum islam. Peneltian ini menggunakan metode kualitatif yaitu berdasarkan hukum positif dan hukum islam. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu menurut KHI berdasarkan pada Pasal 97 harta bersama setelah perceraian dibagi rata, masing-masing ½ bagian antara suami dan isteri sama. Sedangkan menurut KUHPerdata pembagian dapat dilakukan atas bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama menurut KHI ada dua yaitu dasar musyawarah dan keadilan. Gono Gini assets, also known as joint assets, are marital property produced by a husband and wife jointly during the marriage period before the divorce. Based on the positive law that applies in Indonesia, the assets of gono gini are regulated in Law No. 1 of 1974 concerning marriage, and in Islamic law it is regulated in the Compilation of Islamic Law. The purpose of this study is to find out how to compare the distribution of joint property according to positive law and Islamic law. This research uses a qualitative method that is based on positive law and Islamic law. The conclusion in this study is that according to the KHI based on Article 97 the joint property after divorce is divided equally, each of the share between husband and wife is the same. Meanwhile, according to the Civil Code, the distribution can be made on the evidence submitted by the plaintiff and the defendant.]]>
