Articles
380 Documents
<![CDATA[Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Hal Debitur Wanprestasi atas Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan (Studi di PT. Bank Perkreditan Rakyat Mertha Sedana Sempidi-Badung) ]]>
<![CDATA[Ni Made Yunika Andrini]]>;
<![CDATA[I Nyoman Putu Budiartha]]>;
<![CDATA[Putu Ayu Sriasih Wesna]]>
<![CDATA[ Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jkh.4.3.8052.313-320
<![CDATA[Kredit merupakan salah satu layanan yang dapat diberikan oleh bank. Dalam pemberian kredit, kreditur memerlukan jaminan, dan objek jaminan memiliki peran yang sangat penting. Jaminan dapat berupa benda bergerak, seperti jaminan fidusia, atau benda tidak bergerak. Dalam hal jaminan fidusia, pendaftaran jaminan menjadi hal yang krusial untuk memberikan perlindungan hukum dan hak yang memadai kepada semua pihak terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perlindungan hukum bagi kreditur ketika debitur mengalami wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Pendekatan hukum empiris digunakan dalam penelitian ini. Perjanjian jaminan fidusia yang terjadi di PT. BPR Mertha Sedana merupakan perjanjian aksesoris dari perjanjian kredit utama. Ketika jaminan fidusia tidak didaftarkan, perlindungan hukum dapat dilakukan dengan cara preventif dan represif. Saran yang penulis berikan adalah dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, pihak kreditur sebaiknya selalu mendaftarkan jaminan fidusia tersebut ke kantor pendaftaran fidusia. Dengan demikian, jika terjadi wanprestasi oleh debitur, pihak bank akan mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Mahasiswa Korban Pelecehan Seksual di Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Carmelita Juliana Putri Benny]]>;
<![CDATA[I Nyoman Gede Sugiartha]]>;
<![CDATA[I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar]]>
<![CDATA[ Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jkh.4.3.8053.321-328
<![CDATA[Kompleksitas dalam mengungkap kasus pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi menjadi landasan bagi penelitian ini. Perguruan Tinggi diharapkan menjadi wadah aman bagi mahasiswa dalam mengejar ilmu. Pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi adalah tindakan yang tidak pantas, seringkali dilakukan terhadap mahasiswa, dan dapat berakibat pada trauma hingga depresi. Menghadapi kenyataan bahwa kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswa semakin banyak, penulis ingin mengeksplorasi dua aspek utama: 1) Apa faktor-faktor penyebab perilaku pelecehan seksual terhadap mahasiswa di Kota Makassar? dan 2) Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada mahasiswa yang menjadi korban di Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana upaya yang dilakukan oleh Satuan Tugas dalam pencegahan dan penanganan pelecehan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan sosiologis. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Kota Makassar masih mengalami kendala, terutama karena belum semua Perguruan Tinggi memiliki Satuan Tugas serupa. Meskipun begitu, Satuan Tugas tetap berperan penting dalam menjaga keamanan dan kenyamanan mahasiswa.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum terhadap Bali Wear Kodachi atas Tindakan Wanprestasi oleh Abra Store.id dalam Perjanjian Waralaba ]]>
<![CDATA[Anak Agung Gede Agung Manuana Putra]]>;
<![CDATA[Ni Luh Made Mahendrawati]]>;
<![CDATA[Ni Made Puspasutri Ujianti]]>
<![CDATA[ Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jkh.4.3.8054.329-334
<![CDATA[Salah satu bisnis yang saat ini mendapat banyak perhatian adalah bisnis waralaba karena memiliki daya tarik yang besar dan potensi untuk menghasilkan keuntungan melalui sistem lisensi waralaba. Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi wanprestasi, seperti kelalaian dalam pembayaran royalti. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada Bali Wear Kodachi sebagai pewaralaba jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Abra Store.id sebagai terwaralaba, serta bagaimana pelaksanaan klausula perjanjian waralaba antara Bali Wear Kodachi dan Abra Store.id. Penelitian ini bersifat empiris. Perlindungan hukum bagi Bali Wear Kodachi dalam menghadapi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak terwaralaba selama ini didasarkan pada kontrak tertulis dalam bentuk kontrak kerjasama. Untuk mencapai keadilan dalam berkontrak, penting untuk memperhatikan beberapa unsur dalam perjanjian itu sendiri, sambil tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, terutama Pasal 1338. Di masa depan, kerjasama antara pemerintah dan para pihak terkait perlu ditingkatkan agar bisnis waralaba dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Tanah untuk Mendapatkan Kompensasi atas Pendirian Sarana Transmisi Listrik di Denpasar ]]>
<![CDATA[Darma Budi Setiawan]]>;
<![CDATA[I Nyoman Putu Budiartha]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Putu Widiati]]>
<![CDATA[ Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jkh.4.3.8055.335-341
<![CDATA[Pengadaan tanah untuk kepentingan umum mencakup pembangunan jaringan listrik, yang dapat dijelaskan sebagai tindakan memperoleh tanah dengan membayar kepada pihak yang berhak dengan harga yang adil dan pantas. Pentingnya adanya perlindungan hukum bagi pemilik tanah untuk menerima ganti rugi atas pembangunan sarana transmisi listrik di Denpasar karena penggunaan tanah milik pribadi untuk pembangunan jaringan listrik akan diberikan kompensasi yang sesuai. Dalam penelitian tesis ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta penalaran deduktif dan/atau induktif. Fokus penelitian adalah bagaimana hak-hak pemilik tanah di area pendirian PT dilindungi secara hukum. Di Denpasar, PLN (Persero) menerapkan dua pendekatan: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Tanah yang digunakan langsung oleh pemegang izin usaha untuk penyediaan tenaga listrik, serta bangunan dan tanaman yang berada di atas tanah tersebut, akan mendapatkan ganti rugi sesuai hak atas tanah. Selain itu, kompensasi diberikan atas penggunaan lahan secara tidak langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, yang dapat mengurangi nilai ekonomi tanah, bangunan, dan tanaman yang dilalui oleh infrastruktur transmisi listrik.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum terhadap Pencemaran Air Sungai Ayung melalui Kegiatan Pemantauan Lingkungan di Kota Denpasar ]]>
<![CDATA[I Made Widagda Dharma Putra]]>;
<![CDATA[Ketut Kasta Arya Wijaya]]>;
<![CDATA[I Nyoman Sutama]]>
<![CDATA[ Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jkh.4.3.8058.342-347
<![CDATA[Kerusakan dan pencemaran air terjadi, antara lain, sebagai akibat dari penggunaan lahan resapan air yang digunakan sebagai lokasi perumahan untuk pembuangan sisa-sisa kegiatan rumah tangga dan limbah industri ke daerah sekitar atau sungai yang berdekatan. Gaya hidup masyarakat yang tinggal di sekitar sungai dan karakteristik aliran sungai semuanya memiliki dampak yang signifikan pada kualitas aliran sungai tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan contoh pencemaran air sungai dan upaya perlindungan hukum lainnya yang diterapkan di Kota Denpasar, khususnya di Sungai Ayung. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris adalah salah satu bentuk studi hukum yang mengggunakan data yang diperoleh melalui pengamatan perilaku manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa izin lingkungan digunakan untuk mengatur pengelolaan dampak lingkungan secara preventif, sebagai salah satu dari berbagai metode dalam penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum lingkungan mencakup tindakan represif, terutama dalam aspek hukum perdata yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan memberlakukan hukuman terhadap mereka yang mencemari lingkungan, pemerintah bertujuan untuk menegakkan hukum.]]>
<![CDATA[Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Pemilu terkait dengan Asas Lex Specialis Derogate Legi Generali ]]>
<![CDATA[Ida Ayu Sintya Wulandari]]>;
<![CDATA[I Wayan Rideng]]>;
<![CDATA[Luh Putu Suryani]]>
<![CDATA[ Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jkh.4.3.8060.354-359
<![CDATA[Dalam Pemilu, tindak pidana Pemilu biasanya terjadi. Untuk menentukan penanganan dan sanksi yang berlaku dalam tindak pidana Pemilu, diperlukan suatu peraturan yang memberikan kepastian hukum dan keadilan. Penelitian ini fokus pada pengaturan dan sanksi dalam tindak pidana Pemilu yang terkait dengan asas lex specialis derogate legi generali. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tindak Pidana Pemilu diatur dalam KUHP, BAB IV buku kedua. Secara khusus, Pemilu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Tindak Pidana Pemilu merupakan kelompok tindak pidana dengan kodifikasi khusus, karena Pemilu sendiri mengikuti tahap pelaksanaan yang sudah diatur secara jelas dan pasti, berbeda dengan tindak pidana lainnya. Sanksi pidana dalam Tindak Pidana Pemilu yang terkait dengan asas lex specialis derogate legi generali tercantum dalam Undang-Undang Pemilu Pasal 488 sampai dengan Pasal 544. Penjatuhan sanksi dan hukumannya berdasarkan kualifikasi perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut.]]>
<![CDATA[Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penimbun Minyak Goreng ]]>
<![CDATA[Marianus Oktavian Darung]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sagung Laksmi Dewi]]>;
<![CDATA[I Made Minggu Widyantara]]>
<![CDATA[ Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jkh.4.3.8061.360-365
<![CDATA[Penimbunan minyak goreng merupakan tindakan yang melanggar hukum serta mencerminkan perilaku yang tidak beradab, berpotensi menyulitkan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Rumusan permasalahan dalam penulisan jurnal ini mencakup pengaturan tindak pidana penimbunan minyak goreng dan sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku penimbun minyak goreng. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dan analisis perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana penimbunan minyak goreng didasarkan pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Sanksi pidana terhadap pelaku penimbunan minyak goreng diatur dalam Pasal 107 UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, serta Pasal 52 dan 53 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Saran yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah kepada Pemerintah, khususnya Kepolisian dan Kementerian Perdagangan, agar dapat bekerja sama dalam menerapkan aturan hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana penimbunan minyak goreng.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab PT. PLN (Persero) dalam Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Pekerja Teknisi Lapangan (Studi pada PT. PLN Rayon Mengwi, Badung) ]]>
<![CDATA[Nyoman Bagus Ngurah Arya Dinata]]>;
<![CDATA[Anak Agung Istri Agung]]>;
<![CDATA[I Wayan Kartika Jaya Utama]]>
<![CDATA[ Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jkh.4.3.8062.361-367
<![CDATA[Salah satu resiko tinggi dalam dunia pekerjaan adalah Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB) yang dilakukan oleh pekerja teknisi lapangan di PT. PLN (PERSERO). Penelitian ini bertujuan untuk menilai tanggung jawab PT. PLN (PERSERO) Rayon Mengwi dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan pekerja teknisi lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan melakukan wawancara terhadap pihak terkait dan studi bahan hukum, serta menggabungkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di PT. PLN (PERSERO) Rayon Mengwi, Badung, belum memenuhi standar peraturan perundang-undangan. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya kedisiplinan pekerja dalam menggunakan Alat Pelindung Diri yang telah disediakan oleh perusahaan. Situasi ini dapat memiliki konsekuensi fatal dan mengancam nyawa pekerja. Keterbatasan jumlah pengawas juga menjadi faktor yang membuat perusahaan kesulitan dalam memantau tingkat kedisiplinan pekerja terhadap peraturan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja.]]>
<![CDATA[Tindak Kekerasan Bullying dengan Penganiayaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ]]>
<![CDATA[Ni Komang Triana Diah Mahadewi]]>;
<![CDATA[I Nyoman Gede Sugiartha]]>;
<![CDATA[I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar]]>
<![CDATA[ Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jkh.4.3.8063.368-374
<![CDATA[Tindak kekerasan bullying dengan penganiayaan termasuk dalam kategori kekerasan fisik yang sering terjadi di ruang publik dan memiliki dampak yang berbahaya, bahkan dapat berujung pada kematian. Namun, ketidakjelasan dasar hukum dalam penanganan kasus bullying dengan penganiayaan terhadap anak seringkali membuat korban enggan melaporkan ke pihak berwajib, dan masyarakat pun masih sering meremehkan kasus bullying terhadap anak dengan alasan bahwa anak-anak masih terlalu muda untuk memahami benar dan salah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana pengaturan tindak pidana kekerasan bullying dengan penganiayaan untuk melindungi korban anak? Dan bagaimana sanksi pidana yang diberlakukan terhadap pelaku tindak kekerasan bullying dengan penganiayaan dalam melindungi korban anak? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan dan sanksi tindak kekerasan bullying dengan penganiayaan dalam melindungi korban anak di Indonesia, dengan merujuk pada KUHP dan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Kepolisian sebagai Penyidik dalam Tindak Pidana Narkotika ]]>
<![CDATA[Intan Dian Vitaloka]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sagung Laksmi Dewi]]>;
<![CDATA[Luh Putu Suryani]]>
<![CDATA[ Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jkh.4.3.8302.348-353
<![CDATA[Kepolisian, sebagai penegak hukum yang bertujuan memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, menghadapi tantangan besar dalam penanganan kasus narkotika. Artikel ini meneliti ketentuan hukum terkait dengan diskresi polisi dalam penyidikan tindak pidana narkotika dan tugas polisi dalam mengumpulkan barang bukti. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan data primer dan sekunder serta wawancara terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hukum mendukung diskresi polisi dalam tugas penyidikan. Namun, masalah terbatasnya jumlah penyidik, pengelolaan barang bukti yang kurang optimal, dan kendala keuangan menjadi tantangan utama. Saran meliputi peningkatan personel penyidik, penanganan narkotika yang lebih efektif, dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penegakan hukum akan lebih efisien dalam mengatasi masalah narkotika.]]>
