cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Rahman
Contact Email
arif@unimal.ac.id
Phone
+6281370709010
Journal Mail Official
jimfh@unimal.ac.id
Editorial Address
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Jalan Jawa, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh 24355.
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Published by Universitas Malikussaleh
ISSN : -     EISSN : 27988457     DOI : https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6255
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a double blind peer reviewed journal published by the Faculty of Law, Universitas Malikussaleh. JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) published three times a year, every January, April and October and has been registered as Scientific Journal on LIPI with Special ISSN Number (ISSN ONLINE 2798-8457). JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a Scientific Journal of Law that has specificities in the fields of Legal Services, Community Engagement of Law Sector, Legal Aid, and Advocacy. The scope is not limited to: Economic Law, Civil law, Criminal law, Constitutional law, Environmental law, International law, Islamic law, and Information Communication and Telecommunication (ICT) Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 503 Documents
 34   35   36   37   38 
ANALISIS YURIDIS KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI DALAM MEMUTUS PERCERAIAN AKIBAT PERKAWINAN BEDA AGAMA (Analisis Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Pare dan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN.Lsm) Tarsih, Lasmi; Jamaluddin, Jamaluddin; Faisal, Faisal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21439

Abstract

Pasal 2 UU Perkawinan menyatakan sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum agama masing-masing pasangan. Persoalan ini muncul dalam Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Pare dan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN.Lsm, di mana perceraian diputuskan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Pasal 38 UU Perkawinan dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam mengatur syarat perceraian, dengan status keagamaan pasangan mempengaruhi keabsahan perkawinan. Penelitian ini menganalisis kompetensi Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam memutus perceraian akibat perkawinan beda agama melalui Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Pare dan 5/Pdt.G/2023/PN.Lsm, serta mengkaji perbedaan pertimbangan hukum yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menganalisis Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Pare dan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN.Lsm. Teknik pengumpulan data melalui penelitian dokumen. Analisis dilakukan secara normatif dengan menginterpretasikan bahan hukum.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa seharusnya perceraian pasangan beda agama ditangani oleh Pengadilan Negeri. Namun, Pengadilan Agama Pare dalam Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Pare tetap memproses dan menolak gugatan cerai karena kurang bukti, mengacu pada hukum Islam. Sedangkan Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN.Lsm memutuskan perceraian karena perbedaan agama dan perselingkuhan, serta memberikan hak asuh anak kepada penggugat berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Keduanya menekankan pentingnya mediasi. Kesimpulannya adalah kompetensi menangani perceraian beda agama seharusnya berada di Pengadilan Negeri. Perbedaan pertimbangan hukum terjadi karena perbedaan dasar hukum yang digunakan, namun kedua pengadilan sama-sama mengutamakan upaya mediasi demi perlindungan keluarga, khususnya anak.
PERAN POS BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT YANG KURANG MAMPU DI PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR Rafly, Angga Dian; Sari, Elidar; Kalsum, Ummi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21450

Abstract

Keberadaan Posbakum di Pengadilan Negeri Pematang Siantar didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang bertujuan untuk menjamin hak masyarakat tidak mampu memperoleh kebenaran dan persamaan di hadapan hukum. Layanan yang diberikan oleh Posbakum meliputi konsultasi hukum, pembuatan dokumen hukum, serta pendampingan hukum dalam berbagai jenis perkara, baik pidana maupun perdata. Namun pada kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam mengenai peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris yang dimana akan menghasilkan data berupa deskritif dan kata-kata yang tertulis atau wawancara langsung dengan pihak terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Posbankum adalah memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dengan ketentuan bagi kemiskinan atau mencari keadilan, adapun hambatan pelaksanaan Posbakum yaitu kekurangan anggaran dan melemahkan anggota pelaksana Posbankum, sedangkan solusi dalam mengatasi hambatan tersebut adalah meningkatkan kesadaran bagi Pengadilan Pematang Siantar agar lebih memperhatikan Posbankum serta mempersipkan kader atau anggota Posbankum baru yang peka untuk menghadapi masyarakat namun dibalik itu juga menggunakan media sosial untuk Posbankum bagi masyarakat.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK DAGANG ATAS PEMBATALAN MEREK DAGANG (Studi Putusan No 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby dan No 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Mdn) Muliani, Muliani; Yulia, Yulia; Jafar, Sofyan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21464

Abstract

Menurut Pasal 1 ayat (5) UU No. 20 Tahun 2016, hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek terdaftar untuk digunakan sendiri atau dengan izin pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Penelitian ini membahas sengketa merek kosmetik MS GLOW dan PS GLOW, di mana Pasal 3 UU tersebut menegaskan bahwa hak merek diperoleh melalui pendaftaran di DJKI. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby dan 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Mdn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Niaga Medan membatalkan merek PS GLOW karena dinilai beritikad tidak baik dengan membonceng ketenaran MS GLOW, sementara Pengadilan Niaga Surabaya mengakui hak PS GLOW. Putusan Surabaya kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui kasasi No. 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023 yang memberikan perlindungan kepada MS GLOW sebagai merek yang lebih dulu dikenal di pasar. Disarankan agar DJKI memperketat pemeriksaan pendaftaran merek, khususnya terkait itikad tidak baik dan kesamaan pada pokoknya.
Wanprestasi Perjanjian Pinjaman Modal Pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM Mekaar) Kantor Cabang Rantau (Studi di Desa Suka Damai, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang). Husni, Ilyatil; Fatahillah; Shira Thani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21466

Abstract

Penelitian ini membahas wanprestasi dalam perjanjian pinjaman modal pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar di Desa Sulka Dalam, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang. Masalah muncul karena banyak nasabah kesulitan membayar cicilan tepat waktu, sehingga terjadi wanprestasi. Rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk wanprestasi yang dilakukan nasabah dan bagaimana penyelesaiannya. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bentuk wanprestasi yang terjadi dan upaya penyelesaiannya oleh PT. PNM Mekaar. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi terjadi dalam bentuk keterlambatan angsuran, ketidakmampuan melunasi pinjaman, dan penyalahgunaan dana untuk konsumsi. PT. PNM Mekaar menyelesaikannya melalui pendekatan non-litigasi, seperti mediasi dan pemberian peringatan. Disarankan agar PNM memberikan pelatihan atau pendampingan manajemen keuangan kepada nasabah untuk mencegah wanprestasi di masa mendatang.
Peran Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan Minyak Ilegal Di Kecamatan Ranto Peureulak Fauzi, Muhammad Fadirah; Akli, Zul; Hidayat, Hidayat
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21481

Abstract

Kabupaten Aceh Timur, khususnya Kecamatan Ranto Peureulak, memiliki cadangan minyak dan gas bumi yang telah dieksploitasi sejak zaman kolonial Belanda. Namun, sejak pengelolaan blok tambang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2014, banyak masyarakat yang melakukan penambangan minyak secara ilegal. Aktivitas ini telah menyebabkan kerusakan lingkungan, polusi, dan korban jiwa akibat kebakaran dan ledakan sumur minyak ilegal. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Pemerintah Kabupaten Aceh Timur terhadap perlindungan lingkungan hidup dari dampak pertambangan minyak ilegal, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya yang dilakukan dalam melaksanakan perlindungan tersebut. Metode yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan pendekatan sosial hukum, berlokasi di Kecamatan Ranto Peureulak dengan pengumpulan data melalui teknik purposive sampling dan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Kabupaten Aceh Timur belum berjalan optimal, terlihat masih maraknya masyarakat yang melakukan penambangan minyak secara ilegal. Pemerintah Aceh tengah menyusun qanun terkait pertambangan minyak rakyat sebagai upaya regulasi. Hambatan dalam menyelenggarakan perlindungan lingkungan hidup, meliputi regulasi dan penegakan hukum, sosial dan ekonomi, teknis dan operasional. Upaya dalam melaksanakan perlindungan lingkungan hidup dengan cara mendorong pengembangan regulasi dan payung hukum, koordinasi dengan APH, imbauan dan edukasi masyarakat, KSO bersama PT. pertamina dan BUMD. Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk dapat meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum dengan pendekatan komprehensif, mempercepat penyusunan qanun, serta memberikan sosialisasi dan solusi alternatif mata pencaharian bagi masyarakat yang bergantung pada pertambangan minyak ilegal.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PRIVASI ANAK YANG DIPUBLIKASIKAN DI MEDIA MASSA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Salwa Ramadhani; Harun; Subaidi, Joelman
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21488

Abstract

Pasal 64 huruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa identitas anak yang berhadapan dengan hukum tidak boleh dipublikasikan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berdampak buruk bagi perkembangan anak, seperti stigma sosial, gangguan psikologis, dan hambatan dalam pendidikan. Dalam era digital, risiko pelanggaran hak privasi anak semakin meningkat, sehingga diperlukan upaya lebih kuat untuk melindungi mereka dari eksploitasi dan penyebaran informasi tanpa izin. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan perlindungan hukum terhadap hak privasi anak di media massa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta menganalisis faktor-faktor yang menghambat efektivitas perlindungan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini adalah Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak yang menjadi korban, pelaku, atau saksi tindak pidana berhak mendapatkan perlindungan, termasuk kerahasiaan identitasnya. Faktor-faktor yang menghambat pengaturan perlindungan hukum terhadap hak privasi anak yang dipublikasikan di media massa meliputi perkembangan pesat media sosial tanpa regulasi yang spesifik, lemahnya penegakan hukum, serta kurangnya kesadaran orang tua. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hukum terhadap hak privasi anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, masih terdapat celah hukum dalam regulasi media digital yang dapat membahayakan privasi anak. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah segera memperkuat regulasi perlindungan privasi anak di media digital, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memperketat pengawasan terhadap platform media sosial untuk mencegah penyalahgunaan informasi pribadi anak. 
PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (Analisis Putusan Nomor 625/Pdt.G/2021 PN.JKT.SEL) Auliani, Delina; Malahayati, Malahayati; Muhibuddin, Muhibuddin
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21602

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mewajibkan pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya ke dalam program jaminan sosial, namun dalam praktiknya masih terdapat pelanggaran sebagaimana terjadi dalam perkara Nomor 625/Pdt.G/2021/PN.JKT.SEL. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim serta akibat hukum dari putusan tersebut terhadap para pihak. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan PT. Ekamas International Hospital sebagai penggugat ditolak sepenuhnya oleh Majelis Hakim karena tergugat II tidak dianggap bertanggung jawab atas biaya rumah sakit almarhum suami tergugat I, dan penggugat diwajibkan membayar seluruh biaya perkara. Putusan ini mengakibatkan para tergugat terbebas dari segala tuntutan hukum, sedangkan penggugat menanggung akibat hukum berupa kewajiban membayar biaya persidangan. Kesimpulannya, gugatan penggugat tidak terbukti secara hukum karena ketidakterpenuhan unsur tanggung jawab tergugat dalam hubungan ketenagakerjaan. Penelitian ini menyarankan agar PT. Sumatra Global Energi sebagai pihak tergugat melakukan pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan secara merata terhadap seluruh pekerja agar hak-hak pekerja terlindungi dan potensi sengketa serupa dapat dihindari di masa mendatang. 
Efektivitas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 21 Tahun 2020 dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi (Studi Penelitian di Badan Pertanahan Nasional Kota Lhokseumawe) Fatnia, Nisa; Sastro, Marlia; Rahman, Arif
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21605

Abstract

Efektivitas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 dalam menyelesaikan dan menangani konflik pertanahan menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Peraturan tersebut mengatur tentang penanganan dan penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi, mengingat masih seringnya terjadi konflik pertanahan di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas peraturan tersebut dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe, serta mekanisme, hambatan, dan upaya yang dilakukan dalam proses mediasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan, yaitu wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung, dan penelitian kepustakaan melalui literatur dan penelitian sebelumnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 dalam menyelesaikan sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe belum sepenuhnya efektif. Mekanisme mediasi dilakukan melalui tahapan pengaduan, pengkajian kasus, gelar internal, survei lapangan, dan pelaksanaan mediasi. Hambatan yang dihadapi antara lain ketidakhadiran salah satu pihak dalam proses mediasi dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai manfaat mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan sosialisasi tentang mekanisme dan manfaat mediasi kepada masyarakat. Disarankan kepada Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe agar menyediakan papan informasi mengenai alur mediasi yang dapat diakses oleh masyarakat agar prosedur mediasi lebih mudah dipahami.
PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI MELALUI PENGEMBANGAN SISTEM PEMANTAUAN (MONITORING) KONTRAK KERJA ANTARA PEGAWAI DENGAN PERUSAHAAN (Studi Penelitian PT. PLN (Persero) Kota Binjai Sumatera Utara) Suci Sukadirah Damara; Marlia Sastro; Abidin, Zainal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21627

Abstract

Sengketa wanprestasi dalam hubungan kerja sering muncul akibat kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan pemantauan kontrak kerja. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran sistem monitoring dalam penyelesaian sengketa wanprestasi, mengidentifikasi hambatan, serta langkah hukum yang dapat diambil kedua pihak. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui studi pustaka, dokumentasi kontrak, dan wawancara dengan pegawai dan manajemen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemantauan—meliputi pelacakan otomatis, bukti dokumenter, dan pengingat tenggat waktu—berperan besar dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa secara damai tanpa proses litigasi. Prosedur penyelesaian mencakup pengaduan, verifikasi, negosiasi internal, hingga mediasi. Hambatan utama adalah keterbatasan SDM, infrastruktur teknologi, serta kondisi sosial-ekonomi. Solusinya meliputi peningkatan kapasitas SDM, pengembangan sistem IT, dan kebijakan perusahaan yang adaptif. Sistem yang efektif juga ditopang oleh administrasi yang rapi, termasuk manajemen data pegawai dan perlindungan dokumen. Kesimpulannya, sistem monitoring menjadi alat strategis untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi secara efisien. Perusahaan disarankan untuk memperkuat implementasinya guna menciptakan hubungan kerja yang harmonis.
Implikasi Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang Tidak Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar di Kota Lhokseumawe Ananda, Ade Meutia; Jafar, Sofyan; Rahman, Arif
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21632

Abstract

Studi ini bertujuan menganalisis implikasi hukum terhadap UMKM yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat standar di Kota Lhokseumawe, hambatan dalam proses pendaftaran, serta upaya DPMPTSP dalam meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha. Kewajiban legalitas UMKM diatur dalam PP No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan teknik purposive sampling dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM tanpa legalitas dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan, denda, atau penutupan sementara. Hambatan utama mencakup rendahnya pemahaman tentang regulasi, kurangnya kesadaran hukum, dan kesulitan akses terhadap sistem OSS online. DPMPTSP Kota Lhokseumawe telah melakukan sosialisasi, pendampingan, dan pengawasan sebagai bentuk pembinaan. Disarankan agar pemerintah lebih tegas dalam penerapan sanksi, pelaku usaha lebih proaktif memahami hukum, dan DPMPTSP meningkatkan frekuensi serta jangkauan sosialisasi.

Page 36 of 51 | Total Record : 503

 34   35   36   37   38 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus) Vol. 8 No. 2 (2025): (April) Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari) Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober) Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus) Vol. 7 No. 2 (2024): (April) Vol. 7 No. 1 (2024): (Januari) Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober) Vol 6, No 2 (2023): Maret Vol. 6 No. 2 (2023): (April) Vol 6, No 1 (2023): Januari Vol 5, No 3 (2022): Oktober Vol 5, No 2 (2022): April Vol 5, No 2 (2022): Maret Vol 5, No 1 (2022): Januari Vol 4, No 3 (2021): Oktober Vol 4, No 2 (2021): April Vol 4, No 1 (2021): Januari Vol 3, No 3 (2020): Oktober Vol 3, No 1 (2020): Januari Vol 2, No 3 (2019): Oktober Vol 2, No 2 (2019): April Vol 2, No 1 (2019): Januari Vol 1, No 1 (2018): Oktober More Issue