cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Rahman
Contact Email
arif@unimal.ac.id
Phone
+6281370709010
Journal Mail Official
jimfh@unimal.ac.id
Editorial Address
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Jalan Jawa, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh 24355.
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Published by Universitas Malikussaleh
ISSN : -     EISSN : 27988457     DOI : https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6255
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a double blind peer reviewed journal published by the Faculty of Law, Universitas Malikussaleh. JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) published three times a year, every January, April and October and has been registered as Scientific Journal on LIPI with Special ISSN Number (ISSN ONLINE 2798-8457). JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a Scientific Journal of Law that has specificities in the fields of Legal Services, Community Engagement of Law Sector, Legal Aid, and Advocacy. The scope is not limited to: Economic Law, Civil law, Criminal law, Constitutional law, Environmental law, International law, Islamic law, and Information Communication and Telecommunication (ICT) Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 503 Documents
 33   34   35   36   37 
ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN MATA UANG PALSU (Studi Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN/Smn) Sari, Widia; Hatta, Muhammad; Nuribadah, Nuribadah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21264

Abstract

Tindakan meniru mata uang dengan maksud mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seolah-olah asli merupakan kejahatan berat yang diancam pidana, dan dalam Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN/Smn ditemukan disparitas hukuman terhadap pelaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan bersifat deskriptif, serta teknik pengumpulan data melalui studi dokumen. Perlindungan hukum terhadap tindak pidana peredaran mata uang palsu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menetapkan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00. Namun, dalam perkara ini, meskipun jaksa menuntut pidana penjara 1 tahun 6 bulan dan denda Rp100.000.000,00, hakim menjatuhkan hukuman jauh lebih ringan, yaitu 10 bulan penjara dengan denda yang sama, dengan alasan meringankan seperti pengakuan terdakwa, penyesalan, tanggungan keluarga, tidak pernah residivis, serta kondisi ekonomi. Padahal, fakta menunjukkan terdakwa membeli dan menggunakan uang palsu untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan melakukannya lebih dari sekali. Disparitas ini menunjukkan ketidaksesuaian antara ketentuan hukum, tuntutan jaksa, dan putusan hakim, yang dapat melemahkan ketegasan hukum terhadap kejahatan yang berdampak besar pada masyarakat dan perekonomian negara. Walaupun pertimbangan non-yuridis penting, bobot kejahatan tidak boleh diabaikan, sehingga diperlukan evaluasi agar penegakan hukum tetap proporsional, adil, dan mencerminkan keseriusan negara dalam memberantas peredaran uang palsu.
PERAN SEKSI PENGELOLA TAMAN NASIONAL WILAYAH III BLANGKEJEREN TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN ILEGAL KULIT DAN TULANG HARIMAU SUMATERA Hawani; Nuribadah; Yusrizal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21285

Abstract

Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum merupakan tujuan utama hukum. Kawasan Ekosistem Leuser, sebagai habitat penting, menghadapi ancaman serius akibat perdagangan ilegal kulit dan tulang harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae), spesies yang kini terancam punah. Perburuan liar terus menurunkan populasinya karena tingginya permintaan pasar. Penelitian ini bertujuan mengkaji metode yang digunakan oleh Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah III Blangkejeren dalam menangani perdagangan ilegal tersebut di Taman Nasional Gunung Leuser. Pendekatan yang digunakan adalah hukum empiris, yaitu mengkaji penerapan hukum di lapangan melalui studi sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPTN III Blangkejeren berperan penting dalam melindungi ekosistem Leuser—salah satu hutan hujan tropis terakhir di dunia yang menjadi habitat berbagai spesies endemik, seperti harimau Sumatera, gajah, dan orangutan. Perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi, termasuk kulit dan tulang harimau Sumatera, diatur dalam UU No. 32 Tahun 2024 tentang KSDAHE. Pasal 40A huruf h menyatakan bahwa perdagangan tanpa izin, termasuk melalui media elektronik, dikenai sanksi pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda kategori IV hingga VII.
ANALISIS KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK HINGGA MENYEBABKAN KEMATIAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA Feza Ananda, Dannisa; Hidayat, Hidayat; Yusrizal, Yusrizal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21293

Abstract

Tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang mengakibatkan kematian merupakan fenomena kompleks yang memerlukan analisis mendalam. Dalam hukum positif Indonesia, kasus-kasus tersebut diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014), yang menekankan perlindungan anak sebagai korban, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur sanksi bagi pelaku tindak pidana. Selain itu, penanganan perkara yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang mengutamakan asas keadilan restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang mengakibatkan kematian dari perspektif kriminologi dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kriminologi yuridis-normatif yang mengkaji dengan faktor-faktor pendorong kenakalan remaja, teori-teori kriminologi yang relevan, dan penerapan hukum positif Indonesia terhadap pelaku tindak pidana remaja. Penelitian ini menemukan bahwa berbagai faktor berkontribusi terhadap anak di bawah umur melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian. Faktor lingkungan sosial, seperti pengaruh teman sebaya dari kelompok menyimpang, kemiskinan, dan kurangnya pendidikan moral dan agama, dapat menjadi pemicu utama. Lebih lanjut, faktor keluarga juga berperan penting, termasuk kurangnya perhatian orang tua atau pengaruh negatif dari pola asuh yang tidak mendukung perkembangan emosi yang sehat. Rekomendasi utama adalah memperkuat peran keluarga dan masyarakat dalam membentuk moral anak melalui pendidikan, pengawasan, dan bimbingan yang lebih baik.
PENERAPAN DOKTRIN PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM OLEH RENTENIR Rut Mey Sintah; Sulaiman; Faisal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21299

Abstract

Unsur penyalahgunaan keadaan terdapat dalam perjanjian pinjam-meminjam  oleh rentenir yang menyebabkan cacat kehendak. Penyalahgunaan keadaan merupakan bentuk cacat kehendak baru di luar ketentuan Pasal 1321 KUHPerdata yang berkembang melalui yurisprudensi. Tidak ada aturan yang mengatur secara jelas mengenai rentenir, mengakibatkan  perbedaan pertimbangan putusan pengadilan pada perkara tersebut. Doktrin Misbruik Van Omstandigheden hadir dan memberikan dasar bagi pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang melibatkan penyalahgunaan keadaan. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui penerapan penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian pinjam meminjam oleh rentenir, pertimbangan hakim dan akibat hukum terhadap perjanjian tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan dari 3 jenis sumber data yaitu, data primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui library research dan dianalisis dalam 4 (empat) tahap kegiatan, yaitu tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penentuan bunga dalam perjanjian rentenir tidak dilarang, tetapi harus memperhatikan asas keadilan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Jika bunga yang ditetapkan tidak wajar, rentenir dapat dianggap menyalahgunakan keadaan sesuai dengan Yurisprudensi MA RI No. 3666K/PDT/1992. Perbedaan penafsiran hakim terhadap doktrin misbruik van omstandigheden terjadi karena pemahaman yang tidak seragam sebagian melihatnya sebagai pelanggaran asas keadilan, sementara lainnya menganggapnya sebagai bentuk cacat kehendak yang berkembang melalui yurisprudensi. Penyalahgunaan keadaan dikategorikan sebagai syarat subjektif sahnya perjanjian, sehingga perjanjian pinjam meminjam yang mengandung unsur ini dapat dibatalkan oleh pengadilan. Saran yang dapat diberikan adalah perjelas batasan bunga yang dianggap tidak wajar dan standarisasi penafsiran hakim terhadap misbruik van omstandigheden agar kepastian hukum lebih terjamin.
Disparitas Putusan Hakim Atas Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama Yang Mengakibatkan Kematian Afrizal Laia, Yusrat; Sumiadi, Sumiadi; Saputra, Ferdy
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21341

Abstract

Disparitas putusan hakim adalah perbedaan hukuman terhadap perkara dan pelanggaran yang sama dalam kondisi serupa, yang mencerminkan ketidakadilan dan inkonsistensi hukum. Fenomena ini terjadi dalam tiga putusan kekerasan, yaitu Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Rbi, 211/Pid.B/2024/PN Rbi, dan 212/Pid.B/2024/PN Rbi, meskipun ketiganya melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. Terdapat perbedaan mencolok dalam lama hukuman, padahal unsur pidananya sama. Penelitian ini bertujuan mengkaji dasar pertimbangan hakim dan penyebab terjadinya disparitas. Metodenya adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim lebih menekankan unsur objektif (actus reus), dan mengabaikan unsur subjektif (mens rea) seperti tingkat kesalahan, niat, kondisi mental, serta usia terdakwa saat kejadian. Disparitas terjadi karena tidak adanya batas minimum pemidanaan dalam KUHP dan kebebasan hakim yang cenderung subjektif. Akibatnya, rasa keadilan belum terpenuhi.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SESAMA JENIS YANG DILAKUKAN KEPADA ANAK LAKI-LAKI (Studi Putusan Nomor 17/JN/2022/MS.Lsm) Riasni Bakkara; Joelman Subaidi; Budi Bahreisy
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21388

Abstract

Kasus kekerasan seksual sesama jenis terhadap anak laki-laki dalam Putusan Nomor 17/JN/2022/MS.Lsm terjadi di Lhokseumawe, dengan pelaku berinisial NN. Perbuatan ini menyebabkan trauma psikologis pada korban dan termasuk delik kesusilaan karena dilakukan dengan ancaman dan paksaan. Menurut Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pelaku terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun. Namun, masih banyak kasus yang tidak dilaporkan karena kurangnya pemahaman masyarakat, sehingga perlu kajian hukum untuk mengevaluasi perlindungan terhadap korban anak dalam kasus seperti ini. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam kasus tersebut, menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah Undang-Undang Perlindungan Anak, Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dan Putusan Pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan anak korban kekerasan seksual diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Anak berhak atas perlindungan khusus, pemulihan fisik dan psikis, serta pendampingan hukum. Sanksi terhadap pelaku harus adil dan tidak diskriminatif. Dalam Putusan No. 17/JN/2022/MS.Lsm, hakim mempertimbangkan Qanun Jinayat Aceh Pasal 50, Hukum Acara Jinayat, serta bukti berupa saksi, visum, dan pengakuan pelaku. Hakim juga menyoroti dampak psikologis pada korban dan menjatuhkan hukuman penjara serta hukuman tazir sebagai bentuk perlindungan terhadap anak.
TINJAUAN PELAKSANAAN PP NO. 28 TAHUN 2024 TENTANG KESEHATAN TERKAIT PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI BAGI REMAJA DAN ANAK USIA SEKOLAH (PENELITIAN DI KOTA LHOKSEUMAWE) Auliana, Eri; Faisal, Faisal; Jumadiah, Jumadiah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21391

Abstract

Pasal 103 ayat (4) huruf E PP No. 28 Tahun 2024 tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dan anak usia sekolah di Kota Lhokseumawe memicu pro-kontra. Banyak pihak menolak karena dianggap bertentangan dengan nilai agama dan dikhawatirkan mendorong pergaulan bebas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis pelaksanaan, hambatan, dan upaya penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan aturan ini belum diterapkan karena resistensi masyarakat. Hambatan utama adalah konflik antara kebijakan kesehatan reproduksi dan nilai agama di Lhokseumawe. Upaya penyelesaiannya dilakukan dengan pendekatan yang sensitif terhadap nilai budaya dan Islam, serta kerja sama antara sektor pendidikan, agama, dan pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang sesuai syariat.
JURIDICAL ANALYSIS OF ORAL EMPLOYMENT AGREEMENTS (Decision Study Number 328/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn) Ahmad, Vicky; Fatahillah; Kurniasari, Tri Widya
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21408

Abstract

Perjanjian secara lisan kerap kali menimbulkan permasalahan dalam hubungan hukum, salah satu contoh kasus yang penulis ambil pada perkara Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 328/PDT.Sus-PHI/2022/PN MDN. Kasus tersebut menyoroti pada perjanjian yang dilakukan oleh salah satu mandor perusahaan Tergugat dengan perjanjian kerja secara lisan kepada Penggugat yang pada putusan hakim tersebut menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan tergugat putus. Berdasarkan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa perjanjian kerja biasa dibuat secara tertulis maupun lisan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis yuridis perjanjian kerja yang dibuat secara lisan berdasarkan Putusan Nomor 328/Pdt.Sus-Phi/2022/Pn Mdn dan untuk mengetahui analisis kerja yang dibuat secara lisan berdasarkan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat normatif, dengan pendekatan tipe Judicial Case Study yang melibatkan pengadilan dalam menyelesaikan konflik, yang mana dalam melakukan penelitian mengacu pada norma dan Undang-Undang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 328/PDT.Sus-PHI/2022/PN MDN menegaskan bahwa perjanjian kerja yang dilakukan secara lisan, tanpa dokumen tertulis, tetap diakui sah di mata hukum. Pengakuan ini berdasarkan fakta dalam konferensi yang sejalan dengan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang-Undang tersebut memberikan kesempatan dalam terbentuknya hubungan kerja. Dalam hal perjanjian kerja secara lisan yang dilakukan, hal ini dapat beralih menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) hal ini didasarkan pada Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kesimpulannya adalah bahwa perjanjian kerja secara lisan memiliki kekuatan hukum dan kedudukan yang setara dengan perjanjian secara tertulis dengan ketentuan selama syarat-syarat perjanjian pada Undang-Undang Ketenagakerjaan dan syarat-syarat perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdata terpenuhi. Perjanjian yang dibuat secara lisan hal ini beralih menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) hal ini didasarkan pada Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
ANALISIS SANKSI PIDANA BAGI RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe) Sitorus, Widia; Kalsum, Ummi; Hidayat, Hidayat
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21420

Abstract

Residivis pencurian adalah pelaku yang kembali melakukan pencurian setelah pernah dihukum atas kejahatan serupa. Pasal 486–488 KUHP mengatur bahwa pidana bagi residivis harus diperberat. Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada residivis pencurian di Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta kesesuaian putusan No.6/Pid.B/2024/PN Lsm dengan Pasal 486 KUHP. Hasilnya, hakim belum sepenuhnya mempertimbangkan status residivis, sehingga hukuman setara dengan pelaku non-residivis. Penyebabnya antara lain kurangnya ketelitian, koordinasi, dan perhatian terhadap surat dakwaan serta latar belakang terdakwa. Akibatnya, penerapan Pasal 486 KUHP tidak optimal dan berpotensi meningkatkan residivisme. Perbaikan memerlukan ketelitian hakim dalam menilai fakta persidangan dan dakwaan jaksa yang tepat.
ANALISIS PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN DALAM PENERIMAAN UANG SUAP Aini, Saripah; Subaidi, Joelman; Thani, Shira
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21424

Abstract

 Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga penegak hukum yang memegang peran penting dalam menjaga ketertiban negara. Dalam menjalankan tugasnya, Polri wajib mematuhi etika profesi demi menjaga integritas lembaga. Namun, di sisi lain, perilaku beberapa oknum anggota Polri justru mencederai citra institusi, salah satunya melalui tindak pidana suap. Kritik terhadap penyalahgunaan kewenangan ini menjadi perhatian serius. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan pemberian sanksi kode etik terhadap anggota Polri yang menerima suap, serta memahami penerapan sanksi etik tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menarik kesimpulan yang tepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi terhadap anggota Polri yang terlibat tindak pidana suap belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian dan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Kepolisian. Sanksi yang diberikan hanya berupa mutasi dengan demosi, padahal seharusnya diberikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagaimana diatur dalam Pasal 11 PP Nomor 1 Tahun 2003. Oleh karena itu, perlu ketegasan dalam penegakan kode etik agar kredibilitas Polri tetap terjaga, serta optimalisasi pengawasan internal untuk membina anggota kepolisian. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana suap masih belum sepenuhnya mencerminkan ketegasan hukum sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Page 35 of 51 | Total Record : 503

 33   34   35   36   37 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus) Vol. 8 No. 2 (2025): (April) Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari) Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober) Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus) Vol. 7 No. 2 (2024): (April) Vol. 7 No. 1 (2024): (Januari) Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober) Vol 6, No 2 (2023): Maret Vol. 6 No. 2 (2023): (April) Vol 6, No 1 (2023): Januari Vol 5, No 3 (2022): Oktober Vol 5, No 2 (2022): Maret Vol 5, No 2 (2022): April Vol 5, No 1 (2022): Januari Vol 4, No 3 (2021): Oktober Vol 4, No 2 (2021): April Vol 4, No 1 (2021): Januari Vol 3, No 3 (2020): Oktober Vol 3, No 1 (2020): Januari Vol 2, No 3 (2019): Oktober Vol 2, No 2 (2019): April Vol 2, No 1 (2019): Januari Vol 1, No 1 (2018): Oktober More Issue