cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Rahman
Contact Email
arif@unimal.ac.id
Phone
+6281370709010
Journal Mail Official
jimfh@unimal.ac.id
Editorial Address
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Jalan Jawa, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh 24355.
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Published by Universitas Malikussaleh
ISSN : -     EISSN : 27988457     DOI : https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6255
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a double blind peer reviewed journal published by the Faculty of Law, Universitas Malikussaleh. JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) published three times a year, every January, April and October and has been registered as Scientific Journal on LIPI with Special ISSN Number (ISSN ONLINE 2798-8457). JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a Scientific Journal of Law that has specificities in the fields of Legal Services, Community Engagement of Law Sector, Legal Aid, and Advocacy. The scope is not limited to: Economic Law, Civil law, Criminal law, Constitutional law, Environmental law, International law, Islamic law, and Information Communication and Telecommunication (ICT) Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 503 Documents
 35   36   37   38   39 
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PENETAPAN WALI ASUH BAGI ANAK DIBAWAH UMUR YANG DILAHIRKAN DILUAR PERKAWINAN (Studi Putusan No. 49/Pdt.P/2024/PN.Mdn dan No. 454/Pdt.P/2024/PN.Mdn) Nasywa Anindya; Laila M Rasyid; Nabhani Yustisi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21637

Abstract

Dalam sistem hukum Indonesia, anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang dicatatkan dianggap sebagai anak tidak sah, dan sering kali menghadapi ketidakpastian hukum selayaknya anak sah. Terutama ketika terjadi perceraian antara suami istri, yang menjadi persoalan ialah siapa yang berhak menjadi wali pengasuh dari anak-anaknya. Hal ini dapat dilihat dalam 2 Penetapan Pengadilan Negeri Medan yaitu Nomor 49/Pdt.P/2024/PN.Mdn dan Nomor 454/Pdt.P/2024/PN.Mdn.  Permohonan tersebut diajukan oleh seorang ibu kandung yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan maksud dan tujuan untuk ditetapkan sebagai wali pengasuh. Pada perkara Nomor 49/Pdt.P/2024/PN.Mdn hakim menetapkan bahwa permohonan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dengan alasan masih terikatnya perkawinan secara adat. Kemudian setelah dua bulan kemudian, pasca dibacakannya putusan tersebut, permohonan diajukan kembali dengan perkara Nomor 454/Pdt.P/2024/PN.Mdn, dan hakim menetapkan permohonan dikabulkan dengan alasan demi kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of child). Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pertimbangan hukum oleh hakim pada Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN.Mdn dan Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2024/PN.Mdn atas permohonan yang sama. Metode dari penelitian ini adalah jenis kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN.Mdn dan Nomor 454/Pdt.P/2024/PN.Mdn terdapat adanya indikasi inkonsistensi dalam pertimbangan hakim sehingga menghasilkan amar penetapan yang berbeda pada kasus yang serupa. Ketidakkonsistenan dalam kedua Penetapan Pengadilan Negeri Medan ini belum memperlihatkan dari tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS ATASTINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NOTARIS PADA PUTUSAN NOMOR 36/PID.B/2021/PN.KRG Juliana, Juliana; Husni, Husni; Nasir, Muhammad
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21645

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap Notaris dalam kasus pemalsuan Covernote oleh pegawainya, sebagaimana dalam Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN.Krg. Covernote adalah surat jaminan sementara dari notaris untuk pencairan kredit, namun tidak memiliki dasar hukum dalam UU Jabatan Notaris. Notaris wajib berhati-hati karena bertanggung jawab atas dokumen yang diterbitkannya. Pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) dan (2) KUHP. Metode penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, menggunakan data sekunder dari literatur dan dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan perlindungan hukum kepada notaris sebagai pejabat umum untuk menjaga hak dan integritas profesinya. Dalam kasus ini, pegawai notaris, Vikto Andrian, dijatuhi pidana 1 tahun 6 bulan karena terbukti memalsukan dokumen yang merugikan Notaris Teuku Arif Rahman. Namun, pertimbangan hakim dalam putusan dinilai kurang memperhatikan fakta hukum dan persidangan.
ANALISIS PEMBERIAN PUTUSAN PEMIDANAAN DIBAWAH BATAS MINIMUM KHUSUS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 59/Pid.Sus/2024/PN Lsm) Sandy Prabowo; Romi Asmara; Hamdani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21648

Abstract

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menetapkan ketentuan mengenai jenis-jenis tindak pidana serta sanksi pidana dengan batas minimum dan maksimum. Namun penegakkan hukum dalam kasus narkotika terkadang menimbulkan diskirsus, salah satunya dalam putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Lsm yang menjatuhkan putusan dibawah batas minimum khusus yang telah ditentukan undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberian putusan pemidanaan dibawah batas minimum khusus dalam perkara tindak pidana narkotika studi putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Lsm. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan kasus (case approach). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: 1) penerapan hukum terkait sanksi pemidanaan dibawah batas minimum khusus dalam perkara tindak pidana narkotika adalah hakim memiliki kebebasan namun kebebasan yang dimiliki tidak lah bersifat mutlak. Hukum ataupun peraturan perundang-undangan merupakan dasar hakim dalam memutus perkara. Dalam putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Lsm, hakim memutus berdasarkan surat dakwaan tetapi terhadap ketentuan pemidanaannya dapat menyimpangi ketentuan minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. 2) Dasar pertimbangan hakim dalam pemberian putusan pemidanaan dibawah batas minimum khusus mencakup pada pertimbangan yuridis dan non yuridis, dalam putusan Nomor 59/Pid.Sus/2014/PN Lsm hakim lebih cenderung pada pertimbangan non yuridis dengan menerapkan asas individualitas pemidanaan.
PRAKTIK PENGELOLAAN DAN DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH DI DUSUN COT KAWAT GAMPONG SAWANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT Irma, Irma; Sulaiman, Sulaiman; Jafar, Sofyan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21675

Abstract

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pada Pasal 2 menyatakan bahwa pengelolaan zakat harus berasaskan syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, konkrit hukum, terintigarsai dan akuntabilitasi. Sedangkan realita yang terjadi didusun cot kawat, masih banyak terjadi pengelolaan zakat tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan syariat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis terkait pengelolaan dan distribusi zakat fitrah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat dan akibat hukum terhadap praktik pengelolaan zakat yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus. Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data menggunakan tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan tahap penarikan kesimpulan. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa pengelolaan zakat fitrah didusun cot kawat tidak disalurkan berdasarkan klasifikasi mustahik yang telah dijelaskan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Penyaluran zakat justru ditemukan telah diberikan kepada pihak-pihak yang tidak termasuk dalam delapan golongan yang secara syariat berhak untuk menerimanya. Proses identifikasi mustahik tidak dilakukan dengan pendekatan sistematis dan pendekatan yang valid, sehingga penyaluran zakat tidak dapat dilakukan secara tepat sasaran, dan dibagi secara sama rata. Upaya untuk meningkatkan kesadaran pengelola zakat agar lebih optimal dapat dilakukan melalui sosialisasi.
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (Analisis Putusan Nomor : 179/Pid.B/2023/PN Psb) Nur Insani; Muhammad Hatta; Johari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21694

Abstract

Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan rasa sakit atau cedera pada orang lain. Namun suatu tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau cedera pada orang lain, tidak bisa dianggap sebagai penganiayaan jika perbuatan itu dilakukan untuk meningkatkan keselamatan tubuh. Pengaturan mengenai tindak pidana penganiayaan di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 351 sampai Pasal 358, penganiayaan yang menimbulkan luka berat di atur dalam Pasal 351 Ayat ( 2) seperti kasus pada Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Psb. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan hukum dan dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 179/Pid.B/3023/PN Psb. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa pada Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Psb masih terdapat kekurangan dan ketidakadilan terhadap pertimbangan hakim dan penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Terutama dalam alat bukti Visum Et Revertum yang menyatakan bahwa terdapat luka terbuka di jari ke empat kaki kiri korban yang di akibatkan oleh benda tumpul. Kemudian jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan Pasal 351 Ayat (2) KUHP yaitu penganiayaan yang menyebabkan luka berat, seperti yang di jelaskan dalam Pasal 90 KUHP. Berdasarkan semua fakta persidangan bahwa luka yang di alami terdakwa bukan merupakan luka berat dan tidak memenuhi unsur- unsul Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Pasal 90 KUHP yang menjelaskan tentang luka berat. Penerapan dan pertimbangan hukum pada putusan Nomor 179/Pid.B/2023/ PN terdapat ketidaktepatan dalam penerapan pasal ini sehingga terdapat ketidaksesuaian antara perbuatan yang dilakukan dengan sanksi yang di berikan.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH WARGA SIPIL DI WILAYAH KABUPATEN ACEH UTARA Alfajri, Alfajri; Asmara, Romi; Kalsum, Ummi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21695

Abstract

Kasus senjata api yang melibatkan warga sipil dan juga mantan residivis seharusnya divonis lebih berat untuk membuat efek jera agar tidak mengulangi tindak pidana kembali, namun majelis hakim memvonis pelaku dengan hukuman lebih ringan yaitu 8 tahun penjara, padahal dalam undang-undang nomor 12 tahun 1951 tentang senjata api tersebut vonis maksimal untuk memiliki senjata api tanpa izin maksimal hukuman mati dan minimal penjara seumur hidup. Hal ini membuat rasa keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban tidak tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap senjata api oleh warga sipil serta hambatan dan upaya dalam menanggulangi senjata api oleh warga sipil di wilayah Kabupaten Aceh Utara. Jenis penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan kasus ( pendekatan kasus ), penelitian ini bersifat deskriptif, dengan bentuk penelitian analisis, teknik pengumpulan data dengan penelitian lapangan ( field reserarch ), di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian bahwa penegakan hukum terhadap perlindungan senjata api oleh warga sipil di wilayah Kabupaten Aceh Utara dilakukan dengan tindakan investigasi, penyidikan, di kepolisian, penuntutan di kejaksaan dan hukuman di pengadilan. Hambatan yang dialami dalam menganggulangi sarung senjata api oleh warga sipil di wilayah Kabupaten Aceh Utara meliputi kurangnya informasi, sumber daya manusia yang kurang memadai, hambatan kondisi geografis, serta kurang aktifnya peran masyarakat. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan pengawasan di setiap daerah, upaya razia yang rutin, upaya edukasi sosialisasi bahaya senjata api kepada masyarakat. Saran untuk mengatasi permasalahan yang mencakup senjata api oleh warga sipil diperlukan kerja sama antar instansi yang lebih optimal dalam melakukan penegakan hukum.
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENUMPANG SEBAGAI KONSUMEN DI KOTA LHOKSEUMAWE Haq, Arinil; Sastro, Marlia; Kurniasari, Tri Widya
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21698

Abstract

Keamanan dan keselamatan penumpang merupakan aspek fundamental dalam jasa transportasi. Pelaku usaha angkutan umum bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam hal ini, pengemudi, pemilik kendaraan, dan memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami penumpang. Namun, di Kota Lhokseumawe, masalah kelalaian dalam memberikan keamanan dan keselamatan masih sering terjadi. Dengan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, penelitian ini akan mengeksplorasi faktor-faktor penyebab pelanggaran, serta upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki keadaan dan meningkatkan perlindungan konsumen dalam jasa transportasi di daerah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui kegiatan penelitian lapangan ( penelitian lapangan ) Penelitian ini bersifat deskriptif. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha transportasi di Kota Lhokseumawe terhadap keselamatan dan keselamatan penumpang mencakup kewajiban memastikan kelayakan kendaraan melalui uji KIR secara berkala, mempekerjakan pengemudi dengan SIM sah, dan memberikan informasi yang jelas serta waktu yang tepat kepada konsumen. Faktor penyebab kelalaian dalam memberikan pelayanan yang aman adalah kurangnya pengawasan kendaraan, tidak adanya pelatihan rutin untuk pengemudi, ketidakpatuhan terhadap regulasi keselamatan, serta minimnya informasi pemeliharaan armada dan transparansi. Upaya penyelesaian terhadap masalah ini meliputi penguatan pengawasan terhadap uji KIR, pelatihan keselamatan pengemudi, penegakan hukum yang tegas, serta perbaikan sistem informasi dan pemeliharaan armada untuk meningkatkan keselamatan penumpang dan meminimalkan risiko kerugian.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DALAM EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN (Studi Penelitian Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Lhokseumawe) Dara Fauna, Riska; Sastro, Marlia; Rahman, Arif
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21700

Abstract

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, memberikan perlindungan serta kedudukan hukum yang kuat bagi kreditor. Meski secara hukum mekanisme eksekusi melalui pelelangan umum sudah diatur dengan jelas, kenyataannya pelaksanaan di lapangan kerap menghadapi hambatan teknis dan administratif yang menyulitkan upaya penegakan hak kreditor. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah bentuk untuk melihat bagaimana perlindungan hukum bagi kreditor dalam melakukan eksekusi jaminan hak tanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe dan untuk mengetahui apa hambatan dan upaya bagi kreditor dalam melakukan eksekusi jaminan hak tanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan penelitian yuridis empiris, bersifat deskriptif analisis. Namun, pelaksanaan eksekusi di lapangan sering menghadapi hambatan, seperti penolakan debitur terhadap hasil lelang, gugatan hukum dari pihak ketiga, keberatan administratif, serta keterbatasan kewenangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam melakukan pengosongan aset. Hambatan juga dapat bersumber dari perlawanan fisik dan penolakan masyarakat sekitar yang memperlambat proses eksekusi.Untuk mengatasi kendala tersebut, kreditor dapat menempuh berbagai upaya, seperti melengkapi dokumen hukum, mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan, berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, dan melakukan pendekatan persuasif kepada debitur guna menjaga stabilitas serta memastikan pelaksanaan eksekusi berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Disarankan kepada kreditor, KPKNL, dan aparat penegak hukum untuk memastikan eksekusi jaminan hak tanggungan dapat berjalan lebih lancar dan minim hambatan. Selain itu, pemerintah sebaiknya mengkaji kembali regulasi yang berkaitan dengan eksekusi jaminan agar lebih responsif terhadap tantangan di lapangan.
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PERUSAHAAN TERHADAP KERUGIAN MASYARAKAT AKIBAT OPERASIONAL PERUSAHAAN (Studi Penelitiaan PT. Pupuk Iskandar Muda) Marza, Rifky Izzulhaq; Marlia Sastro; Ramziati
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21701

Abstract

Setiap perusahaan wajib memenuhi pertanggungjawaban perdata sesuai UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang memiliki implikasi praktis bagi keadilan ekonomi dan perlindungan hukum. Dalam kasus pencemaran lingkungan akibat gas amonia, perusahaan terikat pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, yang memungkinkan masyarakat menuntut ganti rugi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban perdata perusahaan terhadap masyarakat, hambatan, dan upaya penyelesaiannya. Menggunakan metode yuridis empiris melalui studi kepustakaan dan wawancara, penelitian menemukan bahwa PT. PIM memberikan pertanggungjawaban bersifat immateriil, seperti layanan kesehatan dan pemberian susu. Namun, pelaksanaan belum optimal akibat rendahnya pendidikan masyarakat dan tidak tersedianya dana kompensasi untuk dampak tak terduga. Akibatnya, masyarakat merasa dirugikan karena masalah tidak terselesaikan tuntas. Disarankan agar PT. PIM mematuhi regulasi secara konsisten dan meningkatkan pengawasan lingkungan untuk mencegah kerugian masyarakat.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Mks) Nurjatsiyah, Siti; Nasir, Muhammad; Thani, Shira
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21707

Abstract

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat dan seringkali dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, seperti yang terjadi dalam kasus putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Mks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan serta sejauh mana aspek keadilan substantif diperhatikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan pendekatan kasus, serta pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka, dokumen, dan internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun seluruh unsur dalam Pasal 365 Ayat (2) KUHP terpenuhi, termasuk penggunaan kekerasan untuk mempermudah pencurian, hakim tetap menjatuhkan hukuman yang jauh lebih ringan dari ancaman maksimal 12 tahun penjara. Pertimbangan yang digunakan lebih menitikberatkan pada aspek yuridis formal tanpa memperhatikan kerugian besar yang dialami korban maupun prinsip keadilan substantif. Tidak adanya perdamaian antara korban dan penipu semakin menampilkan lemahnya perlindungan hukum bagi korban. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa faktor ekonomi menjadi alasan utama kejahatan melakukan pencurian, namun penerapan hukuman yang ringan berpotensi meningkatkan efek jera dan menyebabkan peningkatan tindak pidana serupa. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar hakim menegakkan hukum secara lebih tegas dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban dan tidak memberikan kelonggaran yang dapat mengurangi rasa bersalah pelaku serta memicu eskalasi kejahatan.

Page 37 of 51 | Total Record : 503

 35   36   37   38   39 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus) Vol. 8 No. 2 (2025): (April) Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari) Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober) Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus) Vol. 7 No. 2 (2024): (April) Vol. 7 No. 1 (2024): (Januari) Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober) Vol. 6 No. 2 (2023): (April) Vol 6, No 2 (2023): Maret Vol 6, No 1 (2023): Januari Vol 5, No 3 (2022): Oktober Vol 5, No 2 (2022): Maret Vol 5, No 2 (2022): April Vol 5, No 1 (2022): Januari Vol 4, No 3 (2021): Oktober Vol 4, No 2 (2021): April Vol 4, No 1 (2021): Januari Vol 3, No 3 (2020): Oktober Vol 3, No 1 (2020): Januari Vol 2, No 3 (2019): Oktober Vol 2, No 2 (2019): April Vol 2, No 1 (2019): Januari Vol 1, No 1 (2018): Oktober More Issue