cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Rahman
Contact Email
arif@unimal.ac.id
Phone
+6281370709010
Journal Mail Official
jimfh@unimal.ac.id
Editorial Address
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Jalan Jawa, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh 24355.
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Published by Universitas Malikussaleh
ISSN : -     EISSN : 27988457     DOI : https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6255
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a double blind peer reviewed journal published by the Faculty of Law, Universitas Malikussaleh. JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) published three times a year, every January, April and October and has been registered as Scientific Journal on LIPI with Special ISSN Number (ISSN ONLINE 2798-8457). JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a Scientific Journal of Law that has specificities in the fields of Legal Services, Community Engagement of Law Sector, Legal Aid, and Advocacy. The scope is not limited to: Economic Law, Civil law, Criminal law, Constitutional law, Environmental law, International law, Islamic law, and Information Communication and Telecommunication (ICT) Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 503 Documents
 36   37   38   39   40 
ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA SKIMMING MELALUI INTERNET (Studi Putusan No. 569/Pid.Sus/2022/PN Btm dan Putusan No. 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk) Sopia Rahma; Romi Asmara; Hidayat
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21710

Abstract

Maraknya tindak pidana skimming di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2022/PN Btm dan Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk, di mana kedua hakim memutus perkara dengan menggunakan dasar hukum yang berbeda, yakni Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Transfer Dana. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kualifikasi perbuatan pidana para terdakwa serta mempertimbangkan dasar hukum yang digunakan hakim dalam kedua putusan tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka, dokumen, dan internet, kemudian dianalisis secara deskriptif dengan teknik interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan para terdakwa memenuhi unsur tindak pidana, baik secara objektif maupun subjektif, seperti adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, ancaman pidana, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pertimbangan hakim juga memperhatikan aspek keadilan dan masa depan terdakwa, khususnya yang dinilai masih memiliki kesempatan memperbaiki diri, tanpa mengabaikan pertimbangan yuridis dan normatif. Kesimpulannya, perbedaan dasar hukum dalam dua putusan tersebut menunjukkan perlunya kejelasan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana skimming, terlebih yang melibatkan warga negara asing. Disarankan adanya aturan khusus dan penerapan hukum yang lebih tegas terhadap warga negara asing pelaku skimming, mengingat tingginya keterlibatan mereka dalam kejahatan ini di Indonesia.
TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG MENGIDAP KLEPTOMANIA (Studi Putusan Nomor 107-K/PM.III-12/AL/VIII/2022) Damanik, Fadiela Nurlitasari; Akli, Zul; Yulia, Yulia
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21716

Abstract

Penelitian ini membahas persoalan yuridis terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kejahatan yang mengidap kleptomania, suatu gangguan kejiwaan yang masuk dalam kategori gangguan kontrol impuls. Kleptomania ditandai dengan dorongan kompulsif yang tidak dapat mengendalikan untuk mencuri barang, tanpa adanya motif ekonomi atau kebutuhan nyata atas barang tersebut. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, unsur penting dalam pertanggungjawaban pidana adalah adanya kesalahan (schuld) yang bersumber dari kemampuan pelaku untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya. Ketika pelaku mengalami gangguan mental seperti kleptomania, timbul pertanyaan apakah ia masih memiliki kapasitas hukum untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan kebijaksanaan peraturan-undangan dan studi kasus. Analisis dilakukan terhadap ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur penghapusan kesalahan karena gangguan jiwa, serta dikaji melalui Putusan Pengadilan Militer Nomor 107-K/PM.III-12/AL/VIII/2022 yang melibatkan seorang Taruna Akademi Angkatan Laut sebagai pencegahan kasus pencurian dan terbukti secara medis menderita kleptomania. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun unsur-unsur tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP terpenuhi, kondisi kejiwaan pelaku menjadi pertimbangan utama dalam penjatuhan hukuman. Hakim dalam hukuman tersebut memperhatikan hasil pemeriksaan psikiatri dan memberikan sanksi pidana ringan disertai rekomendasi rehabilitasi. Temuan ini menunjukkan pentingnya pendekatan medis dalam proses hukuman pidana dan perlunya pembaruan hukum pidana nasional untuk mengatur lebih tegas mengenai pertanggungjawaban pelaku dengan gangguan kejiwaan. Sistem hukum dapat lebih responsif, adil, dan manusiawi dalam menangani kasus-kasus serupa.
Perlindungan Hukum Bagi Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Damielly Salsabilla Dhara Meutuah; Kalsum, Ummi; Yusrizal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21718

Abstract

Perlindungan hukum merupakan upaya melindungi harkat, martabat, dan hak asasi subjek hukum sesuai ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, KDRT dapat dilakukan terhadap pasangan, anak, keluarga, maupun pekerja rumah tangga. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku KDRT serta bentuk perlindungan hukum bagi suami korban KDRT. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi bagi pelaku diatur dalam Pasal 44 ayat (4) dan akibat hukumnya diatur dalam Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 44 ayat (4) UU tersebut. Perlindungan hukum bagi suami korban dapat diberikan oleh keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, maupun lembaga sosial, baik sementara maupun berdasarkan putusan pengadilan. Penelitian merekomendasikan penjatuhan hukuman tegas bagi pelaku untuk efek jera dan pemenuhan rasa keadilan, serta perlindungan hukum yang nyata bagi suami korban KDRT.
TINDAK PIDANA NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI TANPA IZIN USAHA (Studi Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lsm) Rahmatia Ulfa; Ummi Kalsum; Nuribadah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21719

Abstract

Pengaturan hukum tentang izin usaha minyak dan gas bumi tertuang dalam Pasal 23 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyebutkan bahwa kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana serta menganalisis penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana niaga bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin usaha dalam putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Lsm. Jenis penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Penelitian ini bersifat deskriptif yang bersumber dari data sekunder melalui studi kepustakaan dengan permasalahan yang teliti berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.  Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara Nomor  48/Pid.Sus/2024/PN Lsm yaitu atas dasar pertimbangan yang bersifat yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis pada Putusan tersebut berdasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan didalam persidangan. Pertimbangan non yuridis pada perkara ini yaitu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Penerapan pidana materil menurut peneliti kurang tepat, karena pada faktanya yang terjadi adalah tidak hanya pengangkutan dan niaga tetapi juga ada penyimpanan tanpa izin usaha. Sehingga seharusnya dakwaan yang terbukti adalah Pasal 55 jo. Pasal 53 huruf c Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Selanjutnya Hakim dalam memutus perkara hendaknya mempertimbangkan putusan didasarkan atas penerapan hukum materil dan formil yang lebih tepat diterapkan kepada pelaku supaya memberikan efek jera kepada pelaku sendiri serta oknum yang sering melakukan kegiatan ini.
Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Suap dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Syarwani; Husni; Muammar
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21723

Abstract

Korupsi telah menjadi salah satu masalah kejahatan di Indonesia, baik dalam aspek ekonomi, politik, maupun sosial. Tindak Pidana Korupsi merupakan fenomena yang sangat memperhatinkan dalam kehidupan masyarajat Indonesia pada beberapa dekade terakhir ini. Salah satu bentuk korupsi yang sering ditemukan adalah tindak Pidana Suap. Penelitian ini bertujuan untuk menganaslisis tentang kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana suap dalam perspektif undang-undang nomor 1 tahun 2023. Permasalaahan yang dibahas yaitu kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana suap dalam kitab undang-undang hukum pidana yang baru. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder dan tersier. Dengan demikian, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana suap dalam perspektif undang-undang nomor 1 tahun 2023 dapat membawa perubahan yang signifikan. Dalam kitab undang-undang hukum pidana terbaru yang terdapat dalam pasal 603-605 kitab undang-undang hukum pidana terbaru yang mencakup pemberian dan penerimaan suap, baik yang dilakukan oleh pejabat negara pegawai negeri, maupun pihak swasta. Dan sistem sanksi pidana yang diberikan dalam kitab undang-undang hukum pidan yang baru pidana penjara yang lebih berat dan tambahan sanksi bagi pemberi dan penerima yang melakukan tindak pidana suap baik disektor publik maupun swasta tidak hanya para pejabat politik .
IMPLEMENTASI MEDIASI PADA PERKARA PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYARIYAH KABUPATEN GAYO LUES Nurcahya; Hamdani; Fauzah Nur Aksa
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21725

Abstract

Fenomena perceraian di Mahkamah Syariyah Kabupaten Gayo Lues terus meningkat meskipun musyawarah adat masih menjadi pilihan utama masyarakat untuk menyelesaikan konflik rumah tangga. Implementasi mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara menghadapi hambatan, seperti rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dan minimnya kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi mediasi dalam perkara perceraian, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap hakim mediator, pihak berperkara, serta tokoh masyarakat yang terlibat dalam penyelesaian konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelesaian perkara perceraian di Kabupaten Gayo Lues masih didominasi oleh mediasi berbasis adat yang menekankan musyawarah dan pelibatan tokoh masyarakat serta keluarga besar, yang mencerminkan kuatnya nilai budaya lokal dalam menyelesaikan konflik rumah tangga secara kekeluargaan sebelum beralih ke mekanisme hukum formal di Mahkamah Syariyah. Namun, pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Mahkamah Syariyah Kabupaten Gayo Lues belum efektif karena berbagai hambatan, seperti rendahnya pemahaman hukum masyarakat, kurangnya kepercayaan terhadap lembaga peradilan, dan minimnya pemahaman para pihak mengenai prosedur mediasi formal turut menghambat keberhasilan mediasi. Kendala teknis seperti jarak jauh dan biaya transportasi juga memperburuk partisipasi masyarakat dalam mediasi. Untuk mengatasi hambatan ini, Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Gayo Lues dapat meningkatkan sosialisasi dan edukasi hukum, melibatkan tokoh adat dalam mediasi formal, serta memanfaatkan teknologi untuk layanan mediasi daring. Selain itu, penting untuk memperkuat integrasi antara mediasi adat dan formal melalui kebijakan daerah yang mendukung, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan mengoptimalkan peran hakim mediator dan memastikan netralitas dalam proses mediasi. Di sarankan kepada Mahkamah Syariyah, pemerintah daerah, dan tokoh adat serta agama memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan edukasi hukum masyarakat dan mengintegrasikan nilai-nilai adat dalam prosedur hukum formal, sehingga mediasi dapat menjadi solusi utama dalam penyelesaian perceraian yang damai dan adil.
PERAN LEMBAGA ADAT DALAM MENGELOLA HUTAN LINDUNG BERDASARKAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL (Studi Penelitian Di Gampong Agusen Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues) Pajeri, Sahrizal; Hamdani, Hamdani; Muksalmina, Muksalmina
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21727

Abstract

Hutan merupakan sektor penting yang membutuhkan perhatian khusus. Meskipun regulasi telah diterapkan, perusakan hutan lindung masih terjadi. Lembaga Adat Gembulo Berkah memiliki kewenangan menjaga kelestarian hutan lindung berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2021 dan SK hak pengelolaan hutan desa. Salah satu peran Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Gembulo Berkah adalah melakukan patroli keamanan dan penghijauan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran lembaga adat dalam pengelolaan hutan lindung di Gampong Agusen serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam mengatasi kerusakan hutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris dan mengandalkan data primer dan sekunder dari hasil lapangan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPHD Gembulo Berkah aktif dalam perlindungan hutan melalui patroli, reboisasi, serta upaya pencegahan perusakan dan pencemaran lingkungan. Namun, mereka menghadapi hambatan seperti rendahnya pemahaman masyarakat tentang perhutanan sosial, konflik lahan, dan ketidakpuasan dalam pembagian lahan. Sebagai solusi, LPHD disarankan lebih aktif melakukan sosialisasi dengan pendekatan berbasis masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengelolaan hutan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran serta partisipasi dalam menjaga hutan lindung secara berkelanjutan.
WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PEMBAYARAN UANG DALAM KEGIATAN ARISAN ONLINE Alni, Yola Prestichia; Rahman, Arif; Afrizal, Teuku Yudi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21730

Abstract

Wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 dan 1243 KUH Perdata, terjadi ketika penyelenggara arisan online gagal memenuhi kewajiban yang disepakati, sehingga merugikan peserta. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan perjanjian arisan online, penyebab wanprestasi, upaya ganti rugi, serta hambatannya. Menggunakan metode yuridis empiris dengan data primer melalui wawancara dan sekunder melalui studi kepustakaan, penelitian dilakukan di Desa Paloh Lada. Hasil menunjukkan arisan online cukup diminati melalui media sosial seperti WhatsApp dengan sistem get menurun. Wanprestasi terjadi akibat keterlambatan iuran, minimnya peserta aktif, dan kendala teknis. Upaya ganti rugi dilakukan penyelenggara, namun terkendala keterbatasan dana, konflik internal, dan kondisi keuangan pribadi. Penelitian ini menekankan pentingnya transparansi, pengelolaan keuangan yang baik, edukasi mekanisme arisan, serta cadangan dana sebagai mitigasi risiko. Peran tokoh masyarakat atau perangkat desa diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan peserta terhadap arisan online.
Tindak Pidana Pemilu yang Dilakukan Oleh Calon Legislatif Siregar, Arya Parnaungan; Nuribadah, Nuribadah; Johari, Johari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21738

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi terhadap tindak pidana pemilu berupa pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK) oleh calon legislatif di Kabupaten Labuhanbatu serta mengidentifikasi kendala dan upaya penegakan hukumnya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggaran pemasangan APK dan apa saja kendala serta upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum pemilu. Pemasangan APK yang tidak sesuai aturan masih banyak ditemukan, seperti di tempat ibadah, fasilitas umum, jalan protokol, dan pepohonan, yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran pemasangan APK masih minim dan belum efektif. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu umumnya terbatas pada pemanggilan calon legislatif dan penertiban APK, tanpa diikuti dengan sanksi tegas. Kendala utama yang dihadapi antara lain terbatasnya tindak lanjut hukum setelah pencabutan APK serta rendahnya kesadaran hukum peserta pemilu. Oleh karena itu, Bawaslu perlu meningkatkan edukasi kepada peserta pemilu terkait aturan dan konsekuensi hukum pelanggaran kampanye.
EFEKTIVITAS PENERAPAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYARIYAH LHOKSEUMAWE Cut Ifonna Iyasha; Faisal; Ramziati
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21748

Abstract

Mediasi dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar’iyah Kota Lhokseumawe telah diupayakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa, namun efektivitasnya masih rendah dengan tingkat keberhasilan hanya sekitar 5–10 perkara per tahun, sementara angka perceraian terus meningkat. Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mediasi wajib dilaksanakan sebelum sidang perkara perceraian dimulai, dengan harapan dapat mengurangi beban pengadilan dan memberi ruang damai bagi para pihak, sehingga perlu upaya optimalisasi agar ketentuan hukum tersebut dapat berjalan sesuai tujuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas penerapan PERMA tersebut dalam perkara perceraian, serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang dilakukan dalam menekan angka perceraian melalui mediasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara terhadap para pihak berperkara, akademisi hukum, serta hakim dan mediator di Mahkamah Syar’iyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi belum efektif akibat faktor internal seperti ketidakpatuhan para pihak terhadap prosedur mediasi, serta keterbatasan Mahkamah Agung dalam mendorong optimalisasi mediasi. Faktor eksternal seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi penghambat. Sebagai solusi, Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe telah melakukan penyuluhan hukum dan evaluasi berkala untuk meningkatkan efektivitas mediasi. Mediasi di Indonesia diatur oleh berbagai regulasi seperti UU No. 30 Tahun 1999 serta Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai manfaat mediasi. Oleh karena itu, disarankan agar Mahkamah Syar’iyah lebih aktif melakukan sosialisasi dan edukasi hukum agar mediasi dapat berfungsi maksimal sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang damai, cepat, dan efisien.

Page 38 of 51 | Total Record : 503

 36   37   38   39   40 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus) Vol. 8 No. 2 (2025): (April) Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari) Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober) Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus) Vol. 7 No. 2 (2024): (April) Vol. 7 No. 1 (2024): (Januari) Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober) Vol. 6 No. 2 (2023): (April) Vol 6, No 2 (2023): Maret Vol 6, No 1 (2023): Januari Vol 5, No 3 (2022): Oktober Vol 5, No 2 (2022): Maret Vol 5, No 2 (2022): April Vol 5, No 1 (2022): Januari Vol 4, No 3 (2021): Oktober Vol 4, No 2 (2021): April Vol 4, No 1 (2021): Januari Vol 3, No 3 (2020): Oktober Vol 3, No 1 (2020): Januari Vol 2, No 3 (2019): Oktober Vol 2, No 2 (2019): April Vol 2, No 1 (2019): Januari Vol 1, No 1 (2018): Oktober More Issue