cover
Contact Name
Riviera
Contact Email
publishingriviera@gmail.com
Phone
+62859117272881
Journal Mail Official
publishingriviera@gmail.com
Editorial Address
Jl.sendang perumahan greenland sendang kecamatan sumber kabupaten cirebon
Location
Kab. cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian
Published by Riviera Publishing
ISSN : 28295439     EISSN : 28297334     DOI : https://doi.org/10.36418/locus
Jurnal Locus: Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pengabdian, double-blind and open-access academic journal in the Multidisiplin. This journal is published once a month by CV. Riviera Publishing.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,554 Documents
Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Ujaran Kebencian atas Nama Agama di Ruang Digital Program Studi Magister Hukum Universitas Pattimura Ambon 2026 Lendy Sapulette; Barzah Latupono; Julista Mustamu
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 9 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v5i9.6382

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan ruang digital yang berfungsi sebagai arena baru bagi kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan hukum. Ruang digital ini menawarkan peluang luas kepada publik untuk mengakses informasi, mengekspresikan pendapat, berkomunikasi, dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan publik. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan berbagai masalah hukum, salah satunya adalah penyebaran ujaran kebencian. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dasar konstitusional pertanggungjawaban kementerian dan lembaga dalam memantau dan membatasi ujaran kebencian berbasis agama di ruang digital. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan memanfaatkan pendekatan hukum dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pemerintah terkait pemantauan ujaran kebencian di ruang digital terpenuhi tidak hanya melalui penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga melalui perumusan peraturan, pemantauan dan pengawasan konten digital, serta pengawasan penyedia sistem elektronik. Hal ini melibatkan pembagian peran di antara berbagai lembaga—khususnya Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Badan Siber dan Kriptografi Nasional (BSSN), dan pemerintah daerah yang bekerja sama dengan Forum Kerukunan Beragama (FKUB). Studi ini menyimpulkan bahwa tanggung jawab pemerintah terkait ujaran kebencian di ruang digital mencakup langkah-langkah pengaturan, pencegahan, administrasi, koordinasi, fasilitasi, perlindungan, dan penindasan, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum.
The Legal Framework for Using Carbon Credits as Collateral in Indonesia: Validity, Enforceability, and Perfection of Security Interests Patrick Martin; Viyoneta Purnama
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 9 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v5i9.6383

Abstract

The development of carbon trading in Indonesia has transformed carbon credits from environmental policy instruments into emerging economic assets with potential applications in sustainable finance. This article examines the legal status and characteristics of carbon credits under Indonesian law, particularly their classification as intangible, transferable assets that may serve as objects of fiduciary security. Employing a normative juridical approach, this study analyzes the relevant provisions of Indonesian security law, particularly Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Security, together with the carbon regulatory framework established under Presidential Regulation No. 110 of 2025 on the Administration of Carbon Economic Value Instruments and the Control of National Greenhouse Gas Emissions. The analysis demonstrates that carbon credits possess characteristics consistent with those of intangible, transferable assets and, in principle, may satisfy the legal requirements for fiduciary security because they are identifiable, transferable, and capable of being recorded through digital carbon registry mechanisms. Nevertheless, the absence of specific rules governing the use of carbon credits as collateral creates substantial legal uncertainty regarding their classification, valuation, registration, monitoring, and enforcement, which may undermine their bankability and acceptance by financial institutions. Accordingly, regulatory reform is required to establish a comprehensive framework governing the use of carbon credits as collateral, thereby strengthening creditor protection, facilitating sustainable financing, and supporting the development of Indonesia’s carbon market and broader climate policy objectives
Praperadilan sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Tersangka dalam Proses Penyidikan Viktor Ratuanik; Sherly Adam; Iqbal Taufik
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 9 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v5i9.6385

Abstract

Pengadilan Negeri memegang wewenang tambahan berupa praperadilan guna menilai penerapan tindakan paksa, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan yang dilakukan oleh aparat. Kewenangan ini semakin berkembang berkat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memasukkan penetapan tersangka sebagai bagian dari objek praperadilan. Fokus penelitian ini berpusat pada analisis peran dan fungsi praperadilan sebagai instrumen perlindungan HAM bagi tersangka di tahap penyidikan. Selain itu, penelitian ini juga menguraikan implikasi yang timbul dari Putusan Praperadilan Nomor 14/Pid.Pra/2024/PN.Amb serta Nomor 5/Pid.Pra/2025/PN.Amb bagi hak-hak tersangka. Studi ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang mencakup analisis undang-undang, pendekatan konsep, serta kasus. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang seluruhnya dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan temuan penelitian, terdapat dua kesimpulan mendasar. Poin pertama yaitu praperadilan berfungsi membentengi HAM tersangka dengan menjamin legalitas proses tindakan paksa dalam penyidikan, meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, sampai penetapan tersangka, sehingga mencegah terjadinya penyimpangan wewenang oleh aparat. Kedua, meskipun praperadilan berperan penting dalam menjamin keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum bagi tersangka, dalam praktiknya penyidik kerap mengabaikan putusan praperadilan yang telah dikabulkan dan berkekuatan hukum tetap. Sikap pengabaian ini berdampak negatif terhadap efektivitas perlindungan HAM tersangka, sekaligus menunjukkan lemahnya kepatuhan aparat penegak hukum terhadap keputusan lembaga peradilan yang seharusnya bersifat mengikat.
Change Management and Organizational Culture in the Port Management: Pelindo Post Merger Meidya Rahayu Chandra; Sari Wahyuni
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 9 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v5i9.6386

Abstract

The 2021 merger of PT Pelabuhan Indonesia (Persero), which integrated Pelindo I, II, III, and IV, represented a large-scale organizational transformation involving not only the consolidation of organizational structures and business processes but also systematic change management and organizational culture harmonization. This study aimed to analyze the change management strategies, organizational culture formation process, and effects of both factors on the post-merger organizational performance of PT Pelabuhan Indonesia (Persero). The study employed a descriptive qualitative approach with a case study design. Data were collected through semi-structured interviews, observations, and company document analysis involving five key informants holding positions at the director, group head, and department head levels. The data were analyzed using narrative analysis through transcription, coding, theme identification, and systematic interpretation. The results showed that Pelindo’s successful transformation was supported by structured change management based on Kotter’s eight-step change model, inclusive leadership, transparent communication, employee involvement, and organizational culture harmonization. The internalization of AKHLAK values, strengthened cross-entity collaboration, and various transformation programs helped reduce resistance and establish a more cohesive organizational identity. The study concluded that merger success depended not only on structural and business process changes but also on the organization’s ability to manage human factors, organizational culture, leadership, government policy support, and an integrated combination of transformational and transactional leadership
The Effect of Work Motivation and Workload on Employee Performance Mediated by Work Productivity in Employees of PT Bio Farma (Persero) Dendi Nurul Fadillah; Ferikawita Magdalena Sembiring
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 9 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v5i9.6388

Abstract

Global health uncertainty and increasing vaccine demand require PT Bio Farma (Persero) to maintain optimal employee performance. However, internal assessments indicate that performance targets have not yet been achieved optimally. This study examined the effects of work motivation and workload on employee performance and evaluated the mediating role of work productivity. A quantitative, descriptive-verificative, cross-sectional research design was applied. Primary data were collected through five-point Likert-scale questionnaires distributed to 326 employees selected from a population of 1,752 using simple random sampling. Data were analyzed using descriptive statistics and partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) with SmartPLS and 5,000 bootstrap resamples. The results showed that work motivation, workload, work productivity, and employee performance were rated as high to very high. Work motivation and workload significantly improved work productivity (? = 0.419 and ? = 0.452; p < 0.001). Work productivity (? = 0.490; p < 0.001) and work motivation (? = 0.345; p < 0.001) significantly enhanced employee performance, whereas workload did not have a significant direct effect (? = 0.017; p = 0.365). Work productivity significantly mediated the effects of both work motivation and workload on employee performance. Therefore, strengthening employee motivation, managing workload proportionally, and fostering productivity were essential strategies for improving employee performance and organizational readiness.
Implementasi Teknologi Pengolahan Sampah Plastik menjadi Paving Block: Studi Kasus Pemberdayaan Masyarakat dan Digitalisasi Manajemen di Bank Sampah Dupa Mandiri, Jakarta Barat Muniroh; Pawenary; Arief Suwandi; Nani Cahyani; Dadan Abdul Aziz Mubarok
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 9 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v5i9.6389

Abstract

Permasalahan sampah plastik di kawasan urban Jakarta Barat telah mencapai titik kritis yang memerlukan pendekatan multidisiplin. Bank Sampah Dupa Mandiri (BSDM) sebagai mitra strategis menghadapi degradasi operasional akibat kerusakan infrastruktur teknis dan sistem administrasi yang tertinggal. Artikel ini mendokumentasikan program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang bertujuan merevitalisasi BSDM melalui integrasi teknologi mesin briket untuk konversi sampah plastik menjadi paving block serta implementasi digitalisasi manajemen operasional. Metodologi yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR) yang melibatkan pendampingan teknis dan manajerial secara kontinu. Hasil intervensi menunjukkan efisiensi konversi material sebesar 93,4% dengan kualitas paving block yang memenuhi standar estetika dan fungsionalitas taman. Digitalisasi sistem tabungan nasabah berhasil mereduksi waktu pemrosesan data hingga 85%. Program ini membuktikan bahwa sinergi antara teknologi tepat guna dan manajemen modern mampu menciptakan model ekonomi sirkular yang berkelanjutan di tingkat komunitas.
Pengaruh Online Customer Review terhadap Purchase Wisatawan pada Hotel Luxury (Studi Kasus Capella Ubud, Bali) I Putu Kusmawan Aditya; Irene Hanna H. Sihombing; Ni Wayan Chintia Pinaria
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 9 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v5i9.6392

Abstract

Ulasan pelanggan daring telah menjadi sumber informasi penting bagi wisatawan karena jasa hotel bersifat tidak berwujud dan sulit dievaluasi sebelum pembelian, terutama pada segmen akomodasi mewah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh ulasan pelanggan daring terhadap niat pembelian wisatawan pada Capella Ubud, Bali, melalui Booking.com. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survei terhadap 100 responden yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Responden berusia minimal 25 tahun, pernah mengakses Booking.com, serta pernah membaca ulasan mengenai Capella Ubud. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner berskala Likert lima tingkat dan dianalisis melalui uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, regresi linear sederhana, uji t, serta koefisien determinasi dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulasan pelanggan daring memperoleh penilaian sangat baik, dengan kredibilitas ulasan sebagai dimensi yang memperoleh penilaian tertinggi, sedangkan niat pembelian juga berada dalam kategori sangat tinggi. Ulasan pelanggan daring berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat pembelian, ditunjukkan oleh koefisien regresi sebesar 0,403, nilai t sebesar 14,263, dan p < 0,001. Model penelitian mampu menjelaskan 67,5% variasi niat pembelian. Temuan ini menegaskan peran strategis informasi digital dalam keputusan wisatawan hotel mewah. Dengan demikian, ulasan daring yang kredibel, relevan, seimbang, dan bermanfaat secara substansial memperkuat niat wisatawan untuk mempertimbangkan, memilih, dan memesan akomodasi hotel mewah melalui platform digital.
The Influence of Load Imbalance, Market Structure Distortion, and Logistics Digitalization as Determinants of Truck Transportation Costs Through Supply Chain Collaboration: Empirical Evidence From the Logistics Industry in Indonesia Arumdita Dian Kusumawati; Agus Purnomo; Maniah Maniah
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 9 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v5i9.6393

Abstract

The logistics transportation sector plays a critical role in supporting economic activities; however, the trucking industry in Indonesia continues to face challenges related to high transportation costs caused by load imbalance, market structure distortion, limited digital integration, and weak supply chain coordination. This study aimed to analyze the influence of load imbalance, market structure distortion, and logistics digitalization on truck transportation costs through supply chain collaboration as a mediating variable in the Indonesian logistics industry. The research employed a quantitative approach with an explanatory research design using a cross-sectional method. Data were collected from 203 respondents involved in distribution and transportation activities at PT Putera Sarana Usaha (PSU Expedisi) using purposive sampling. The data were analyzed using Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM–PLS). The findings indicated that logistics digitalization, market structure distortion, load imbalance, and supply chain collaboration significantly influenced truck transportation costs. Logistics digitalization demonstrated the strongest effect on supply chain collaboration (? = 0.844), while supply chain collaboration contributed to reducing load imbalance and improving transportation efficiency. The structural model demonstrated strong predictive capability, with an R² value of 0.737 for truck transportation costs. This study implies that improving trucking efficiency requires integrated digital transformation, stronger collaboration among supply chain actors, reduction of empty backhaul movements, and the development of a more transparent and competitive logistics market structure
Pembuktian Pemufakatan Jahat dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Tipikor dalam Putusan Nomor 1/PID.SUS.TPK/2020/PT DPS) Magdalena Yuni Tahalele; Deassy J A. Hehanussa Hehanussa; Elsa R M. Toule
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 9 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v5i9.6399

Abstract

Tindak pidana korupsi sering melibatkan tindakan terkoordinasi sehingga pembedaan antara penyertaan dan pemufakatan jahat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan mengkaji pertimbangan hakim dalam pembuktian pemufakatan jahat serta menjelaskan kerangka penegakan hukumnya dalam perkara korupsi dengan berfokus pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2020/PT DPS. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer dan sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum dikumpulkan melalui studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi, koordinasi, keterlibatan, pembagian peran, atau tindakan bersama tidak dapat membuktikan pemufakatan jahat. Pembuktian mensyaratkan alat bukti sah yang menunjukkan adanya kesepakatan kehendak antara dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana korupsi tertentu. Dalam perkara yang dikaji, keterlibatan para pihak dalam pengajuan dan penggunaan fasilitas Kredit Ketahanan Pangan dan Energi merupakan keadaan relevan, tetapi tidak otomatis membuktikan pemufakatan jahat. Penyidik, penuntut umum, dan hakim harus menghubungkan kehendak bersama, tindakan, peran, alat bukti, serta tindak pidana yang dituju dan membedakan pemufakatan jahat dari penyertaan, pembantuan, serta kerja sama administratif. Kesimpulannya, penerapan Pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memerlukan pembuktian selektif, menyeluruh, dan proporsional untuk mendukung pencegahan korupsi sekaligus melindungi asas legalitas, kepastian hukum, serta pertanggungjawaban pidana individual.
Tanggungjawab Notaris Atas Kelalaian dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Data Palsu Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris Alleta Sherlina
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 10 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian (Issue in Progres)
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v5i10.6401

Abstract

Undang-Undang Dalam pasal 1 ayat (1) UU No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, disebut bahwa notaris ialah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk menyusun akta autentik serta mempunyai wewenang lainnya sesuai Undang-Undang. Dalam pelaksanaan sering terjadi para pihak memberikan keterangan dan data palsu saat akan membuat akta notaris. Dalam hal ini pada kasus tentang pemalsuan data terdapat dalam Putusan MA RI Nomor : 274 /PID/2015 yang menimpa notaris Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro pada tanggal 2 Mei 2012. Rumusan Masalah yang digunakan ialah Bagaimana tanggungjawab notaris terhadap akta yang dibuat dihadapannya dengan menggunakan data palsu dalam perkara nomor: 274/PID/2015/PT.DKI dan bagaimana akibat hukum terhadap akta yang dibuat dihadapan notaris berdasarkan data palsu perkara nomor: 274/PID/2015/PT.DKI. Tanggujawab Notaris dalam perjanjian jual-beli yang dilakukan dengan data palsu dan dokmen palsu Dalam Perkara Nomor: 274 /PID/2015/ PT.DKI baik secara pidana, perdata, dan administrasi terbatas oleh UUJN. Tanggungjawab Notaris secara pidana terhadap perkara No. 274/PID/2015/PT.DKI terkait dengan pasal 55 ke-1 KUHP jo pasal 56 ke-1 KUHP. Tangungjawab Notaris secara perdata berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata dituntut ganti rugi. Tanggungjawab Notaris secara administrasi dalam Pasal 7 ayat ke- 2 UUJN akan dikenai sanksi. Perjanjian jual beli tanah dengan data palsu juga menimbulkan akibat hukum yang serius. Pemilik tanah menghadapi perjanjian, tuntutan ganti rugi, dan penipuan.

Filter by Year

2022 2026


Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 10 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian (Issue in Progres) Vol. 5 No. 9 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 8 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 7 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 6 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 5 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 4 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 3 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 2 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 1 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 12 (2025): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 11 (2025): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 10 (2025): : JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 10 (2025): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 9 (2025): : JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 8 (2025): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 7 (2025): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 6 (2025): JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian Vol. 4 No. 5 (2025): JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian Vol. 4 No. 4 (2025): JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian Vol. 4 No. 3 (2025): JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian Vol. 4 No. 2 (2025): JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian Vol. 4 No. 1 (2025): JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian Vol. 3 No. 12 (2024): JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian Vol. 3 No. 11 (2024): JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian Vol. 3 No. 10 (2024): Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 3 No. 9 (2024): Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 3 No. 8 (2024): Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 3 No. 7 (2024): Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 3 No. 6 (2024): Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 3 No. 5 (2024): Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 3 No. 4 (2024): Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 3 No. 3 (2024): jurnal locus penelitian dan pengabdian Vol. 3 No. 2 (2024): jurnal locus penelitian dan pengabdian Vol. 3 No. 1 (2024): jurnal locus penelitian dan pengabdian Vol. 2 No. 12 (2023): jurnal locus penelitian dan pengabdian Vol. 2 No. 11 (2023): jurnal locus penelitian dan pengabdian Vol. 2 No. 10 (2023): jurnal locus penelitian dan pengabdian Vol. 2 No. 9 (2023): Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 2 No. 8 (2023): Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 2 No. 7 (2023): Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 2 No. 6 (2023): Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 2 No. 5 (2023): Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 2 No. 4 (2023): Journal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 2 No. 3 (2023): Journal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 2 No. 2 (2023): Journal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 2 No. 1 (2023): Journal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 1 No. 12 (2022): journal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 1 No. 11 (2022): Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 1 No. 10 (2022): Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 1 No. 9 (2022): Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 1 No. 8 (2022): Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 1 No. 7 (2022): Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 1 No. 6 (2022): Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 1 No. 5 (2022): Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 1 No. 4 (2022): Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian More Issue