cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Locus Media Publishing
Contact Email
locusmediapublishing@gmail.com
Phone
+6281360611911
Journal Mail Official
support@jurnal.locusmedia.id
Editorial Address
Medan, Indonesia.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Locus Journal of Academic Literature Review
Published by PT. LOCUS MEDIA PUBLISHING
ISSN : 28294262     EISSN : 28293827     DOI : https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Health, Science, Education, Agriculture, Art, Social, Engineering,
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other
Locus Journal of Academic Literature Review is a single-blind, double-blind, peer-reviewed, open-access national and international journal dedicated to the promotion of research in multidisciplinary areas. Articles in this publication can be written in English and Bahasa Indonesia. The Journal is published monthly in the online and print versions. This journal serves as a learning medium for research development and studies from various disciplines. This media will be a means of exchanging research findings and scientific study ideas. It means the Locus Journal of Academic Literature Review provides rapid publication of articles in all areas of research.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 210 Documents
 12   13   14   15   16 
Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Putusan No. 39/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn Wendell, Raynaldo Divian; Mulyadi, Mahmud; Marlina, Marlina
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 1 (2024): January
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v3i1.275

Abstract

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana yang diberlakukan terhadap anak yang terlibat dalam kasus tersebut, dengan fokus pada aspek perlindungan hak-hak anak yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan juga menganalisis putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 39/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn menerapkan prinsip-prinsip hukum dan perlindungan anak dalam konteks tindak pidana narkotika. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (conceptual approach). Hasil penelitian disimpulkan bahwa Pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak harus memenuhi 3 (unsur) yaitu harus ada kesalahan (culpa ataupun dolus), mampu bertanggungjawab dan juga tidak adanya ditemukan alasan pemaaf. Proses persidangan terhadap anak tetap mengacu kepada ketentuan yang ada didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan mengenai perbuatan yang dilanggar tetap mengacu kepada sanksi serta bentuk pemidanaan yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Putusan Hakim dalam perkara anak Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn, Hakim dalam hal ini menjatuhkan pemidanaan kepada anak yaitu selama 9 (sembilan) bulan pidana penjara, namun berdasarkan lebih tepat apabila Hakim menerapkan peraturan yang terdapat didalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dengan tindakan pengembalian kepada orangtua/wali dengan dasar bahwa Terdakwa Anak bukan merupakan residivis (pengulangan tindak pidana) ataupun orang yang sudah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya dan Terdakwa Anak murni menggunakan narkotika tersebut untuk kepentingan diri sendiri.
Analisis Kebijakan Hukum dan Implementasi Pemulihan Ekonomi Nasional: Studi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Wilayah Kota Medan Matondang, Edy Syahputra; Siregar, Mahmul; Nasution, Mirza; Andriati, Syarifah Lisa
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 1 (2024): January
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v3i1.276

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan hukum Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan implementasinya terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Medan pasca pandemi Covid-19. Fokus penelitian melibatkan tiga aspek utama, yakni pengaturan kebijakan hukum PEN terhadap pengembangan UMKM pasca pandemi, implementasi kebijakan PEN terhadap UMKM di Kota Medan, dan peran Pemerintah Daerah Kota Medan dalam mendukung UMKM dengan kebijakan PEN. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan dukungan data empiris, bersifat deskriptif. Data diperoleh dari studi pustaka dan wawancara dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan dan UMKM di Kota Medan yang dipilih secara purpossive-sampling. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan menggunakan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan. Pertama, pengaturan kebijakan hukum PEN pasca pandemi Covid-19 menunjukkan beberapa permasalahan dan potensi dampak terhadap UMKM. Kedua, Pemerintah Kota Medan telah melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing UMKM melalui berbagai program, memberikan dampak positif terhadap perkembangan UMKM di kota tersebut. Ketiga, implementasi kebijakan PEN di Kota Medan menghadapi kendala substansial, struktural, dan kultural, seperti ketidakjelasan definisi Pemulihan Ekonomi Nasional, pembagian tugas dan tanggung jawab yang tidak jelas, serta minimnya kesadaran hukum dan keengganan pelaku usaha untuk beralih ke pemasaran digital. Disarankan agar Pemerintah memperbaiki konstruksi hukum PEN yang kurang jelas, Pemerintah Kota Medan meningkatkan kerjasama antarinstansi dan dengan lembaga perbankan, serta memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM.
Pelindungan Hukum Atas Karya Fotografi Pada Online Shop di Instagram Saputra, Reza Eko; Saidin, OK.; Leviza, Jelly; Azwar, T. Keizerina Devi
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 1 (2024): January
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v3i1.277

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai pelindungan hak cipta fotografi produk online shop di media sosial Instagram, khususnya dalam konteks pelanggaran hak cipta yang terjadi antara online shop SSAN OS dan KIREINA SC. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi dasar hukum yang bertujuan melindungi hak eksklusif dari karya cipta, termasuk fotografi.Tujuna penelitian ini untuk menganalisis pelindungan atas hak cipta fotografi yang dimuat di media sosial berupa instagram menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pelindungan hukum terhadap karya fotografi produk milik online shop SSAN OS yang diduplikasi serta diunggah tanpa izin oleh online shop KIREINA SC di akun instagram miliknya, dan tanggungjawab hukum bagi online shop KIREINA SC sebagai pelanggar hak cipta karya fotografi produk milik online shop SSAN OS yang mengunggah kembali pada sosial media instagram tanpa izin penciptanya untuk tujuan komersil. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pelindungan hak cipta fotografi di Instagram, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, melibatkan hak eksklusif, baik hak ekonomi maupun moral. Dalam kasus pelanggaran hak cipta antara online shop KIREINA SC dan SSAN OS, penyelesaian melalui negosiasi dipilih tanpa ganti rugi. Pelanggaran tersebut dapat menimbulkan gugatan perdata dan pidana, sesuai Pasal 96 dan Pasal 113. Tanggung jawab hukum online shop KIREINA SC melibatkan permohonan izin berdasarkan Pasal 1 Ayat (20) terkait lisensi berdasarkan kesepakatan para pihak.
Peran dan Fungsi Kejaksaan Bidang Intelijen Melakukan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Serdang Bedagai Atmaja, Agus Adi; Sunarmi, Sunarmi; Trisna, Wessy
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 1 (2024): January
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v3i1.278

Abstract

Penelitian ini akan fokus pada peran dan fungsi Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai Bidang Intelijen dalam melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat di Serdang Bedagai. Berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan, baik Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 sebagai dasar hukum bagi institusi Kejaksaan Republik Indonesia menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Ditambah, regulasi internal tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-006/JA/07/2017 juga tidak ditemukan tugas pokok dan fungsi bidang intelijen kejaksaan dalam melakukan penyuluhan hukum. Oleh sebab itu, penelitian ini penting dilaksanakan, untuk mengetahui darimana dasar hukum tugas penyuluhan hukum kejaksaan bidang intelijen tersebut. Menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Kejaksaan tidak memuat norma “penyuluhan hukum”, melainkan “peningkatan kesadaran hukum masyarakat” sesuai Pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-Undang Kejaksaan 2004. Kedua, Peran Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai Bidang Intelijen dalam melakukan penyuluhan hukum adalah merupakan “peran sosial” dalam menjalankan “fungsi kontrol” berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
Penyertaan Modal Universitas Sumatera Utara Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Pada Badan Usaha Suryani, Rafika; Sunarmi, Sunarmi; Sembiring, Rosnidar; Siregar, Mahmul
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 1 (2024): January
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v3i1.279

Abstract

Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), Universitas Sumatera Utara (USU) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, termasuk penyertaan modal pada badan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penyertaan modal USU pada badan usaha, serta dampak kebijakan tersebut terhadap USU dan badan usaha. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui pengaturan penyertaan modal USU sebagai PTN-BH kepada badan usaha; dan penyertaan modal USU PTN-BH kepada badan usaha. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan informan kunci, yaitu: Pimpinan USU dan Pimpinan Badan Usaha yang menerima penyertaan modal USU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, kebijakan penyertaan modal USU pada badan usaha didasarkan pada pertimbangan untuk meningkatkan sumber pendapatan USU, mendukung pengembangan riset dan inovasi, serta meningkatkan peran USU dalam pembangunan daerah. Kedua, penyertaan modal Universitas Sumatera Utara (USU) sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) kepada Badan Usaha dilakukan dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan, mendukung pengembangan riset dan inovasi, meningkatkan peran dalam pembangunan daerah, dan meningkatkan hubungan kerja sama dengan badan usaha.
Penjatuhan Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup: (Studi Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN.Plw) Harahap, Elly Syafitri; Syahrin, Alvi; Mulyadi, Mahmud; Marlina, Marlina
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 1 (2024): January
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v3i1.280

Abstract

Pengaturan tentang penjatuhan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup telah diatur dalam Pasal 119 huruf c UU No. 32/2009 tentang PPLH. Tetapi, belum ada aturan lebih lanjut yang mengatur tentang bentuk dan mekanisme penerapannya. Penjatuhan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana lingkungan sangatlah penting. Adanya sanksi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana, maka lingkungan yang tercemar dan/atau rusak sebagai akibat kegiatan usaha yang dilakukan oleh korporasi dapat kembali dipulihkan. Penjatuhan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana yang dikonversi dengan sejumlah uang dalam putusan Nomor 349/Pid.B/ LH/2019/ PN.Plw, belum memberikan perlindungan terhadap lingkungan, dikarenakan pembayaran kerugian lingkungan hidup merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), yang disetor ke kas negara, akibatnya dana tersebut tidak dapat digunakan sebagai dana pemulihan atau perbaikan lingkungan.
Komparasi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perkreditan Atau Pembiayaan Melalui Pengadilan Pada Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah Claudia, Margaretha Yeremia; Siregar, Mahmul; Kaban, Maria; Andriati, Syarifah Lisa
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 1 (2024): January
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v3i1.281

Abstract

Penelitian ini membahas masalah sengketa wanprestasi dalam kegiatan usaha perbankan yang seringkali menghadapi tantangan dalam pembiayaan kredit, baik pada perbankan syariah maupun konvensional. Sengketa ini dapat merugikan baik nasabah maupun bank jika tidak diselesaikan dengan baik. Fokus penelitian adalah perbandingan ketentuan penerapan ganti kerugian dalam penyelesaian sengketa wanprestasi, dan komparasi penyelesaian sengketa wanprestasi melalui pengadilan terkait penerapan ganti kerugian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan komparatif. Penelitian ini mengacu pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ganti rugi, perbankan syariah mengacu pada Fatwa DSN-MUI No.43/DSN MUI/VIII/2004, sementara perbankan konvensional mengikuti ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata. Perbedaan prinsip antara bank konvensional dan syariah memengaruhi proses penyelesaian sengketa dan penerapan ganti rugi. Bank konvensional mengikuti ketentuan perundang-undangan dan kebijakan internal, sementara bank syariah juga tunduk pada Dewan Pengawas Syariah. Dengan demikian, penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perbankan memerlukan pendekatan yang sesuai dengan prinsip dan aturan yang berlaku dalam masing-masing jenis perbankan.
Pemberhentian Presiden Melalui Mekanisme Impeachment Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: (Studi Perbandingan Dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan) Pohan, Mulatua; Akbar, Faisal; Nasution, Mirza; Afnila, Afnila
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 1 (2024): January
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v3i1.282

Abstract

Impeachment dianggap sebagai proses politik dan hukum yang kontroversial di banyak negara. Studi ini membandingkan aspek hukum impeachment di Indonesia, Amerika Serikat, dan Korea Selatan, fokus pada prinsip due process dan mekanisme hukumnya. Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan. Hasilnya menunjukkan bahwa di Amerika Serikat, impeachment cenderung politis dengan penentuan akhir oleh suara mayoritas Senat. Di Korea Selatan, impeachment lebih terstruktur secara hukum, diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi setelah proses pengadilan. Di Indonesia, meskipun sebelum amendemen UUD 1945 impeachment cenderung politis, setelah amendemen melibatkan Mahkamah Konstitusi dan MPR, yang dapat menghasilkan keputusan berbeda. Hal ini menunjukkan impeachment dalam UUD 1945 setelah amendemen tidak dapat dikatakan semata bersifat hukum tetapi memiliki dimensi politik dan hukum.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Calo Penerimaan CPNS Dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 617, 618, 619/PID.B/2016 Pasaribu, Rizaldy; Mulyadi, Mahmud; Sunarmi, Sunarmi
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 2 (2024): February
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v3i2.283

Abstract

Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pelaku dan analisis hukum atas studi kasus terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas kasus praktik suap dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) oleh calo yang meng-klaim memiliki koneksi di instansi yang dituju pelamar, hingga akhirnya pelamar dan keluarganya yakin untuk menyerahkan sejumlah uang sebagaimana kasus Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 617, 618, 619/Pid.B/2016, tgl. 20/12/2016. Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil analisis disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam putusan-putusan bahwa Para Terdakwa telah terpenuhi unsur untuk dijatuhi hukuman pidana penjara, namun hakim kurang tepat dalam menerapkan hukum. Direkomendasikan kepada Aparat Penegak Hukum (APH), baik Penyidik yang menerima Laporan Polisi, Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa, dan Hakim yang menjatuhkan putusan, dapat menggunakan dan menerapkan UU Tipikor.
Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Narkotika Era Digital di Kota Medan Panggabean, Fransiska; Ediwarman, Ediwarman; Sunarmi, Sunarmi; Marlina, Marlina
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 2 (2024): February
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v3i2.287

Abstract

Penelitian ini ingin melihat bagaimana kebijakan kriminal penegakan hukum tindak pidana peredaran gelap narkotika di era digital di wilayah hukum Kota Medan dengan penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menyatakan bahwa upaya penegakan hukum dalam rangka kebijakan penal yang dilakukan Aparat Penegak Hukum, masih belum memadai untuk memberantas peredaran narkotika di era digital. Sebab, seiring perkembangan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi, maka modus-modus peredaran narkotika juga berkembang pesat. Sarannya, dengan dukungan UU ITE mengenai alat bukti elektronik dapat merupakan perluasan alat bukti yang sah, seharusnya Aparat Penegak Hukum dapat menggunakan instrumen tersebut dalam mengungkap kasus-kasus kejahatan agar lebih memudahkan dalam pembuktian.

Page 14 of 21 | Total Record : 210

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 7 (2025): October Vol 4 No 6 (2025): September Vol 4 No 5 (2025): August Vol 4 No 4 (2025): July Vol 4 No 3 (2025): June Vol 4 No 2 (2025): May Vol 4 No 1 (2025): April Vol 3 No 4 (2024): April Vol 3 No 3 (2024): March Vol 3 No 2 (2024): February Vol 3 No 1 (2024): January Volume 2 Issue 12 - December 2023 Volume 2 Issue 11 - November 2023 Volume 2 Issue 10 - October 2023 Volume 2 Issue 9 - September 2023 Volume 2 Issue 8 - August 2023 Volume 2 Issue 7 - July 2023 Volume 2 Issue 6 - June 2023 Volume 2 Issue 5 - May 2023 Volume 2 Issue 4 - April 2023 Volume 2 Issue 3 - March 2023 Volume 2 Issue 2 - February 2023 Volume 2 Issue 1- January 2023 Volume 1 Issue 8 - December 2022 Volume 1 Issue 7 - November 2022 Volume 1 Issue 6 - October 2022 Volume 1 Issue 5 - September 2022 Volume 1 Issue 4 - August 2022 Volume 1 Issue 3 - July 2022 Volume 1 Issue 2 - June 2022 Volume 1 Issue 1 - May 2022 More Issue