cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Baiq Nurul Aini
Contact Email
baiqaini@unram.ac.id
Phone
+6287765101177
Journal Mail Official
privatelaw@unram.ac.id
Editorial Address
Jl. Majapahit No. 62 Mataram
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Private Law
Published by Universitas Mataram
ISSN : -     EISSN : 16159857     DOI : https://doi.org/10.29303/prlw.v2i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Private Law merupakan Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram yang pertama kali terbit di tahun 2021. Private Law menerbitkan artikel dari jurnal Mahasiswa S1 khususnya bidang Hukum Perdata. diharapkan kedepannya private law dapat ikut meningkatkan kualitas jurnal ke arah nasional maupun internasional dengan menerima tulisan dari penulis luar lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 520 Documents
 48   49   50   51   52 
Ingkar Janji Kawin Sebagai Perbuatan Melawan Hukum PELIN PEBBRI; Pebbri, Pelin; Munandar, Aris
Private Law Vol 5 No 3 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ehcv5g84

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 4571 K/Pdt/2023 terkait pengingkaran janji kawin yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, serta menelaah akibat hukum yang ditimbulkannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus (statute, conceptual, and case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengingkaran janji kawin dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), terutama apabila tindakan tersebut melanggar norma kesusilaan, kepatutan, dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Berdasarkan pertimbangan yuridis, Mahkamah Agung menyatakan bahwa tindakan tergugat memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan menjatuhkan putusan untuk membayar ganti rugi materiil kepada penggugat. Putusan ini menegaskan adanya perluasan makna perbuatan melawan hukum, yang tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap peraturan tertulis, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan moral yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan kepastian hukum serta perlindungan terhadap pihak yang dirugikan akibat ingkar janji kawin.
Perjanjian Gentlemen’s Agreement Pinjam Nama (Nominee) Dalam Pembelian Hak Atas Tanah Nila Mustika Aini; Rahman, Arief
Private Law Vol 5 No 3 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/psz6c688

Abstract

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis tentang Perjanjian Gentelemen’s Agreement Pinjam Nama (Nominee) Dalam Pembelian Hak Atas Tanah (Studi Putusan Nomor 321 K/Pdt/2017) mengenai bagaimana mekanisme kedudukan hukum Perjanjian Gentlemen’s Agreement dalam hukum perjanjian KUHPerdata, dan memahami bagaimana dasar pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor. 321/K Pdt.G/2017 dalam sengketa Perjanjian Gentelemen’s Agreement Pinjam Nama (Nominee) Dalam Pembelian Hak Atas Tanah. Tujuannya agar dapat mengetahui bagaimana kedudukan hukum Perjanjian Gentelmens Agreement dalam hukum perjajian KUHPerdata, dan mengetahui bagaimana pertimbangan hukum pada putusan nomor 321 K/Pdt/2017. Penelitian ini diharpkan dapat memberikan manfaat dan acuan  pengembangan ilmu hukum dalam hal perjanjian Gentlemen’s Agreemnt. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitan hukum normatif dengan menerapkan metode pendekatan perundang-undangan, metode konseptual dan pendekatan kasus. Dari penelitian ini diperoleh hasil analisis majlis hakim dalam memutuskan perkara Nomor. 321 K/Pdt/2017 bahwa telah sesuai dengan konsep PMH dan restitusi jika terbukti ada etikad buruk dari tergugat,sehingga perjanjian Gentlemen’s Agreement dalam hal ini batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sahnya dari perjanjian 1320 KUHPerdata.
Klaim Dana Jaminan Hari Tua (JHT) Bagi Ahli Waris Pengganti Peserta Yang Meninggal Dunia ADITYA RAHMAN; Rahman, Aditya; Adha, Lalu Hadi
Private Law Vol 5 No 3 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/qryrkk20

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekaburan norma dalam pengaturan urutan ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Permenaker Nomor 4 Tahun 2022 dan untuk mengidentifikasi dan mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa apabila terdapat lebih dari satu pihak yang mengeklaim sebagai ahli waris dalam konteks Jaminan Hari Tua (JHT). Penelitian menggunakan metode Normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan urutan ahli waris pengganti dalam klaim JHT menurut Pasal 16 Ayat (3) Permenaker Nomor 4 Tahun 2022 masih belum jelas, terutama terkait pembedaan saudara kandung penuh dan tiri serta penempatan mertua yang dinilai kurang adil. Selain itu, ketiadaan pengaturan rinci mengenai wasiat berpotensi menimbulkan sengketa antar ahli waris. Sengketa klaim JHT sering terjadi akibat ketidakjelasan aturan yang menimbulkan klaim ganda. Pembuktian dokumen resmi menjadi krusial, sementara BPJS Ketenagakerjaan hanya berperan sebagai fasilitator tanpa kewenangan memutus, sehingga penyelesaian sering berlanjut ke pengadilan yang memakan waktu dan biaya. Ketentuan ahli waris perlu diperjelas, termasuk pembedaan antara saudara kandung penuh dan tiri serta peninjauan posisi mertua. Pengaturan wasiat harus dirinci untuk menjamin keabsahan dan prioritasnya. Pemerintah perlu memperbarui Permenaker Nomor 4 Tahun 2022, memperkuat kewenangan BPJS dalam memutus klaim sederhana, serta meningkatkan sosialisasi dan pendampingan hukum agar proses klaim JHT lebih efisien dan meminimalkan sengketa.
Konversi Sertipikat Hak Atas Tanah Analog Menjadi Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik TAUFIKEL RAHMAN; Rahman, Taufikel; Rahman, Arief
Private Law Vol 5 No 3 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/9aq5yc10

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan konvensi sertipikat hak atas tanah analog menjadi sertipikat hak atas tanah elektronik serta hambatan dan upaya dalam pelaksanaannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan konversi sertipikat hak atas tanah analog menjadi sertipikat hak atas tanah elektronik sudah berjalan sejak dideklarasikan pada Juli 2024, Akan tetapi prosedur penerbitan dokumen elektronik dari kegiatan pendaftaran tanah pertama kali, layanan pemeliharaan data dan alih media belum maksimal dilakukan melalui sistem elektronik, masih dilakukan melalui loket pertanahan, secara bertahap untuk saat ini petugas yang menginput ke dalam sistem elektronik dan menghasilkan dokumen elektronik. Prosedur – prosedur penerbitan sertipikat elektronik, pertama pendaftaran tanah pertama kali meliputi permohonan pendaftaran, pembayaran biaya, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, pengolahan data fisik dan yuridis, pengumuman dan pengesahannya, pembukaan hak dan penerbitan sertipikat. Kedua, kegiatan layanan pemeliharaan data meliputi surat permohonan layanan, pemvalidasian data fisik dan yuridis, pembayaran biaya, pergantian buku tanah dan surat ukur, pencatatan dan pembukaan buku tanah dan penerbitan sertipikat. Ketiga, kegiatan alih media meliputi permohonan, validasi data fisik dan yuridis sertipikat analog, perubahan surat dan buku tanah menjadi elektronik dan penerbitan sertipikat. Terdapat hambatan dalam pelaksanaannya seperti, sosialisasi belum maksimal, budaya analog di masyarakat, akses yang kurang merata, masalah data tidak lengkap atau tidak sesuai, kesiapan sarana dan prasarana dan sumber daya manusia dan maintenance atau sistem down. Adapun upaya dalam menangani hambatan adalah melakukan sosialisasi secara masif, memperbaiki infrastruktur pendukung, meningkatkan sumber daya manusia dan meningkatkan pelayanan dengan membentuk tim validasi.
Implementasi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Terhadap Pendidikan Inklusif FADILA ULYA RAHMAH; Rahmah, Fadila Ulya; Kusuma, Rahmawati
Private Law Vol 5 No 3 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/fwagya57

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hak-hak penyandang disabilitas terhadap pendidikan inklusif di Kota Mataram serta mengidentifikasi hambatan dan solusi dalam penyelenggaraannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara dengan pihak sekolah dan instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak-hak penyandang disabilitas terhadap pendidikan inklusif di Kota Mataram, khususnya pada SMKN 5 Mataram, SMAN 6 Mataram, dan SDN 23 Mataram, belum berjalan optimal. Hambatan utama meliputi keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran serta belum tersedianya guru pendamping khusus di beberapa sekolah inklusif. Meskipun beberapa sekolah telah menerapkan kurikulum modifikasi untuk mengakomodasi kebutuhan siswa disabilitas, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala teknis dan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan pihak sekolah untuk meningkatkan fasilitas, menyediakan guru pendamping khusus, serta memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam sistem pendidikan inklusif.
Perlindungan Hukum Jamaah Umroh Terhadap Pembatalan Keberangkatan Muhammad Haris Budiman; Subadi, Eka Jaya
Private Law Vol 5 No 3 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/na4p1a62

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang analisis perlindungan hukum jamaah umroh terhadap pembatalan keberangkatan (studi kasus di PT. Muhsinin Tour dan Travel. Jenis penelitian ini adalah hukum normative dan empiris, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conseptual Approach), dan pendekatan analisis (Analytical Approach Hubungan hukum antara PT. Muhsinin Tour dan Travel dengan calon jamaah umrah hubungan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dimana kedua belah pihak (perjanjian jual beli jasa) mempunyai kuasa/hak untuk menuntut sesuatu kepada pihak lain. Seperti PT Muhsinin Tour dan Travel dan calon jamaah umrah yang berhak menuntut apapun dari pihak manapun. Seperti PT. Muhsinin Tour dan Travel yang wajib memberikan pelayanan, dan calon jamaah Umrah yang berhak membayar.Dalam pengertian ini, hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen timbul apabila pelaku usaha memberikan janji dan keterangan berkaitan dengan barang dan/atau jasa, karena sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak, baik pelaku usaha maupun konsumen dan Akibat hukum dari wanprestasi PT. Muhsinin Tour dan Travel dalam suatu perjanjian baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis adalah sama kedudukannya dan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka perjanjian tersebut adalah sah.
Kepastian Hukum Pekerja PKWT Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Ambrosia Christava Niwanoti Serrao; Hamzah, Any Suryani
Private Law Vol 5 No 3 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/mnvznb47

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum waktu kerja dan perubahan yang terdapat dalam pasal 81 UU No. 6 Tahun 2023 yang mengubah pasal 59 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis  normatif  (legalresearch), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan  kaidah-kaidah  atau  norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Dengan  cara  mengkaji  berbagai  aturan  hukum yang  bersifat  formil  seperti  undang-undang,  peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian  dihubungkan  dengan  permasalahan  yang akan dibahas dalam skripsi ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum, klaster ketenagakerjaan dalam UU No. 6 Tahun 2023 tidak membawa kepastian hukum dan justru menimbulkan ketidakpastian kerja. Alih-alih memberikan kepastian hukum, ketidaksinkronan dengan peraturan pelaksana UU No.11 Tahun 2020 yang tetap berlaku, serta munculnya pasal tambahan terkait pengupahan, justru dapat memberikan ketidakpastian hukum tambahan pasca berlakunya UU No. 6 Tahun 2023. Dalam UU No. 6 tahun 2023 ditemukan adanya perubahan  pengaturan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu yang semula diatur dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, perubahan pengaturan terdiri dari perubahan jangka waktu dalam perjanjian kerja waktu tertentu, perubahan  pembaharuan perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu, penghapusan akibat hukum apabila perjanjian kerja waktu tertentu dibuat secara tidak tertulis, penegasan akibat hukum apabila PKWT mensyaratkan masa percobaan, penambahan jenis pekerjaan tertentu yang dapat dibuat dalam PKWT dan pengaturan uang kompensasi dalam PKWT.
Pelaksanaan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Dalam Sistem E- Court Di Pengadilan Negeri Mataram Pancaningrum, Rina Khairani; Rina Khairani; Rodliyah; Amiruddin
Private Law Vol 5 No 3 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/xsj4vk19

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan asas persidangan terbuka untuk umum dalam sistem e-court di Pengadilan Negeri Mataram, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan dampaknya terhadap pihak ketiga dalam perkara perdata. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan sosiologis (sociological approach). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Mataram, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas persidangan terbuka untuk umum dalam sistem e-court telah diterapkan sejak akhir Maret 2018 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, yang kemudian diperluas cakupannya melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan Nomor 7 Tahun 2022. Penerapan e-court meningkatkan transparansi, efisiensi, dan aksesibilitas bagi para pihak, termasuk pihak ketiga yang ingin mengajukan intervensi. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan sarana teknologi, kemampuan teknis pengguna, serta hambatan sistem dalam proses unggah dokumen. Secara umum, penerapan asas persidangan terbuka untuk umum melalui sistem e-court telah mendukung terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Mataram.
Perlindungan Hukum Terhadap Data Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Pada Platform Tiktok Shop Ningsih, Febi Ayu; Febi Ayu; Wahyuddin
Private Law Vol 5 No 3 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/v24cfz67

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum para pihak dalam transaksi jual beli online di TikTok Shop serta menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa akibat kebocoran data konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum dalam transaksi bisnis melalui platform TikTok Shop. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum di TikTok Shop melibatkan tiga pihak, yakni affiliate (mitra afiliasi), merchant (pelaku usaha), dan customer (konsumen). Affiliate dan merchant terikat dalam kontrak kemitraan, sedangkan hubungan jual beli terjadi antara merchant dan customer. Affiliate hanya bertindak sebagai perantara. Terkait kebocoran data konsumen, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu non-litigasi yang berupa permintaan pertanggungjawaban kepada TikTok sebagai penyelenggara platform dan litigasi yang berupa pengajuan gugatan ke pengadilan dengan tuntutan ganti rugi serta sanksi administratif, pidana, maupun perdata. Kesimpulannya, hubungan hukum di TikTok Shop bersifat kompleks dengan perikatan yang berbeda bagi tiap pihak, sehingga membutuhkan perlindungan hukum yang memadai terutama dalam aspek keamanan data pribadi. Saran yang diajukan adalah perlunya edukasi hukum digital bagi pelaku usaha agar memahami hak, kewajiban, serta kontrak elektronik, serta pentingnya penguatan regulasi, khususnya dalam bentuk peraturan pemerintah, untuk menjamin perlindungan konsumen dalam menghadapi sengketa data pribadi di platform digital.
Efektivitas Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Hari Tua Dalam Meningkatkan Produktivitas Pekerja  Miftahul Hayati; Wahyuningsih, Wiwiek
Private Law Vol 5 No 3 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/q6zq4e75

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan efektivitas dari adanya program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua dalam meningkatkan produktivitas pekerja pada PT. PELNI (Persero) Cabang Bima. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sumber data yang digunakan adalah data lapangan dan kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara atau tanya jawab dengan responden dan juga informan dan juga dengan cara studi kepustakaan. Pelaksanaan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua bagi pekerja pada PT. PELNI (Persero) Cabang Bima sudah terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah terlaksana dengan baik, yang dimana semua pekerja dengan total 17 orang pekerja yang terdiri dari pekerja kontrak dan pekerja tetap telah terdaftar di kedua program BPJS Ketenagakerjaan yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua. Perusahaan dan Bpjs Ketenagakerjaan setempat juga melakukan sosialisasi terkait tata cara klaim dan manfaat program. Sejauh ini terkait dengan klaim manfaat program tidak ada kendala dan prosesnya juga cepat. Program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua pada PT. PELNI (Persero) Cabang Bima, dapat di simpulkan telah efektif dalam meningkatkan produktivitas pekerja. Hal demikian karena hak-hak tenaga kerja dalam kedua program tersebut telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang belaku. Dengan ada nya jaminan hari tua dan jaminan kecelakaan kerja para pekerja menjadi lebih produktif karena hak-hak mereka terjamin dalam aturan.

Page 51 of 52 | Total Record : 520

 48   49   50   51   52 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 3 (2025): Private Law Universitas Mataram Vol 5 No 2 (2025): Private Law Universitas Mataram Vol. 5 No. 2 (2025): Private Law Universitas Mataram Vol. 5 No. 1 (2025): Private Law Universitas Mataram Vol 5 No 1 (2025): Private Law Universitas Mataram Vol 4 No 3 (2024): Private Law Universitas Mataram Vol. 4 No. 3 (2024): Private Law Universitas Mataram Vol 4 No 2 (2024): Private Law Universitas Mataram Vol 4 No 1 (2024): Private Law Universitas Mataram Vol. 3 No. 3 (2023): Private Law Universitas Mataram Vol. 3 No. 2 (2023): Private Law Universitas Mataram Vol. 3 No. 1 (2023): Private Law Universitas Mataram Vol. 2 No. 3 (2022): Private Law Universitas Mataram Vol. 2 No. 2 (2022): Private Law Universitas Mataram Vol. 2 No. 1 (2022): Private Law Universitas Mataram Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram Vol. 1 No. 2 (2021): Private Law Universitas Mataram Vol. 1 No. 1 (2021): Private Law Universitas Mataram More Issue