cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wahyu Mutajab
Contact Email
wahyu@iblam.ac.id
Phone
+6282186310996
Journal Mail Official
Wahyu@iblam.ac.id
Editorial Address
CV. Era Digital Nusantara Taman Balaraja blok G 2 no.1 RT 03 RW 08 Desa Parahu Kec. Sukamulya Kab. Tangerang - Banten 15610
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
Journal Evidence Of Law
Published by CV. Era Digital Nusantara
ISSN : 28303350     EISSN : 28285301     DOI : 10.59066/jel
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal Evidence Of Law merupakan jurnal yang diterbitkan oleh CV. Era Digital Nusantara, terbit secara berkala 3 kali dalam 1 tahun sejak tahun 2022 pada bulan Januari, Mei dan Septemeber dengan ISSN Print: 2830-3350 , ISSN Online:2828-5301 berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Journal Evidence Of Law menerima naskah tulisan baik hasil pemikiran normatif maupun hasil penelitian empiris, dengan cakupan dibidang hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara/hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum Islam, hukum lingkungan, hukum pemerintahan daerah dan Hukum Pemerintahan Desa maupun hukum adat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 457 Documents
 32   33   34   35   36 
Tinjauan Pembaruan Sistem Pemida Tinjauan Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia dalam KUHP Baru Ardiansyah, M. Rico; Edrisy, Ibrahim Fikma
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1859

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji arah pembaruan pemidanaan dalam KUHP Baru melalui analisis terhadap prinsip keadilan restoratif, individualisasi pidana, diversifikasi jenis pidana, serta penataan ulang pidana penjara. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini menelaah substansi pasal-pasal relevan serta mengaitkannya dengan teori pemidanaan modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa KUHP Baru mengedepankan pendekatan pemidanaan yang lebih manusiawi dan proporsional melalui perluasan pidana alternatif, penguatan pedoman pemidanaan, serta penegasan pidana penjara untuk tindak pidana serius. Meski demikian, implementasinya menghadapi tantangan seperti kesiapan aparat penegak hukum, infrastruktur pendukung, dan pemahaman masyarakat. Pemerintah telah menyiapkan masa transisi tiga tahun sebelum KUHP Baru berlaku efektif pada 2 Januari 2026, melalui sosialisasi, penyusunan aturan pelaksana, peningkatan kapasitas aparat, dan pembangunan budaya hukum masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa KUHP Baru memiliki prospek kuat untuk membangun sistem pemidanaan yang lebih efektif dan berkeadilan, sepanjang proses implementasinya dijalankan secara konsisten dan komprehensif.
Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice sebagai Bentuk Upaya Perubahan Hukum Pidana Perspektif Keadilan Suwardi, Sigit Dwi; M Abduh, Salis
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1860

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan sebagai bentuk perubahan paradigma hukum pidana menuju sistem yang lebih berkeadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum meliputi peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan, dan dianalisis secara kualitatif untuk menemukan keterkaitan antara teori keadilan dengan penerapan prinsip keadilan restoratif di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui berbagai regulasi, seperti Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012. Pendekatan ini terbukti mampu menjadi solusi efektif dalam penyelesaian perkara ringan karena memberikan keadilan yang lebih substantif, mengurangi beban lembaga peradilan, serta memperkuat nilai kemanusiaan dan harmoni sosial. Dengan demikian, penyelesaian tindak pidana ringan melalui restorative justice bukan hanya sekadar inovasi prosedural, melainkan juga wujud nyata perubahan paradigma hukum pidana Indonesia dari sistem yang menghukum menuju sistem yang memulihkan dan berkeadilan sosial.
Pengaruh Saksi dalam Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Ervina Ahsanti; Tora Yuliana; Eko Tamina
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1861

Abstract

Isbat nikah merupakan permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan pengakuan dan pengesahan atas pernikahan yang telah dilakukan secara agama namun belum tercatat resmi oleh negara. Pernikahan secara agama masih sangat kuat dipegang oleh masyarakat Indonesia, khususnya pada komunitas – komunitas tertentu yang memegang adat atau tradisi dari suatu daerah. Jenis pernikahan seperti ini tidak dilengkapi dengan dokumen resmi dari negara sehingga tidak tercatat secara resmi ke dalam pencatatan. Hal ini kedepannya akan menimbulkan masalah terkait hak – hak sipil seperti hak waris, status hukum anak, dan pengakuan secara legal oleh negara terhadap pernikahan tersebut. Sehingga, dalam hal ini membutuhkan peranan saksi untuk proses legalitas pengakuan pernikahan. Peranan saksi sangat berpegaruh dalam proses keberhasilan dan kegagalan permohonan isbat nikah.
A Comparative Analysis of Party Coalition Systems in Indonesia’s Presidential Government and Australia’s Parliamentary Tradition Rahmadani, Rahmadani
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1863

Abstract

This article examines the comparative dynamics of party coalitions within Indonesia’s presidential system and Australia’s parliamentary system, focusing on how coalition structures shape legislative functions and the quality of democratic governance. Using a qualitative comparative approach and descriptive-analytical methods, the study finds that in Indonesia’s multiparty presidential system, coalition formation tends to be pragmatic in the pursuit of stability, yet it often weakens parliamentary oversight and undermines substantive public representation. In contrast, Australia’s parliamentary coalitions are more stable and ideologically aligned, allowing legislative functions to remain deliberative and accountable despite the integration of executive and legislative powers. The findings demonstrate that institutional design and political culture significantly shape coalition outcomes; Indonesia’s coalitions tend to foster legislative capture due to weak opposition, whereas Australia’s coalition arrangements coexist with strong accountability mechanisms. The article recommends reforms to strengthen Indonesia’s party system and coalition practices, including reinforcing parliamentary opposition and promoting policy-based coalition platforms, so that political stability does not come at the expense of oversight and democratic representation.
Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjualan Elpiji 3 Kg Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) Di Provinsi Kalimantan Barat Sanjaya, Nanda Prassatria; Rahman, Adi Nur
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1864

Abstract

Penjualan LPG bersubsidi 3 kg di atas Harga Eceran Maksimum (HET) merupakan tindakan yang merugikan konsumen dan mengganggu stabilitas distribusi barang kebutuhan pokok. Di Provinsi Kalimantan Barat, penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut terutama menjadi tanggung jawab Kepolisian Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepolisian dalam menegakkan hukum, tantangan yang mereka hadapi, dan solusi potensial. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis berdasarkan teori Hukum Pidana Ekonomi dan Kepastian Hukum. Temuan menunjukkan bahwa peran kepolisian meliputi investigasi, penuntutan, dan penegakan hukum, tetapi seringkali terhambat oleh keterbatasan sumber daya, kompleksitas rantai distribusi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Solusi yang diusulkan meliputi penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan kapasitas personel, dan penerapan pendekatan penegakan hukum terpadu yang tidak hanya represif tetapi juga preventif dan pre-emptive.
Urgensi Pengaturan Hukum terhadap Deepfake sebagai Alat Kejahatan Siber dalam Perspektif KUHP dan UU ITE Prayoga, Dimas Kresna; Edrisy, Ibrahim Fikma
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1865

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan fenomena deepfake, yaitu teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang memungkinkan manipulasi audio, video, atau gambar secara realistis. Meskipun memiliki potensi positif, deepfake juga menjadi alat baru dalam kejahatan siber seperti penipuan, pornografi non- konsensual, dan pencemaran nama baik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengaturan hukum terhadap deepfake dalam konteks KUHP dan UU ITE. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang ada belum secara eksplisit mengatur penggunaan teknologi deepfake, sehingga diperlukan pembaruan regulasi untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif. Artikel ini merekomendasikan adanya pengaturan khusus dalam perundang-undangan nasional guna menanggulangi dampak negatif dari penyalahgunaan teknologi deepfake.
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Lepas Terkait Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ternate No. 46/Pid.B/2025/PN Tte) Anugrah, Arista Anggi; Edrisy, Ibrahim Fikma
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1866

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah: pertama, mengkaji ketentuan pengaturan putusan lepas terhadap tindak pidana penganiyaaan; kedua, menganalisis pertimbangan hukum hakim terrhadap putusan lepas terkait tindak pidana penganiayaan pada Putusan Pengadilan Negeri Ternate No. 46/Pid.B/2025/PN Tte berdasarkan perspektif keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa ketentuan pengaturan putusan lepas terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terdapat dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, dalam hal ini apabila perbuatan penganiayaan biasa yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim pada putusan kasus yang diteliti memakai ketentuan Pasal 50 KUHPidana jo Pasal 51 ayat (1) KUHPidana dalam memutus lepas Terdakwa. Perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo adalah melaksanakan perintah jabatan sebagai Satuan Polisi Pamong Praja. Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Ternate No. 46/Pid.B/2025/PN Tte dalam menjatuhkan putusannya telah sesuai dengan perspektif keadilan, karena perbuatan Terdakwa tersebut mempunyai alasan pembenar yang dibenarkan oleh hukum, oleh sebab itu berdasarkan hukum Terdakwa wajib dilepaskan dari tuntutan hukum.
Urgensi Pengaturan Rebus Sic Stantibus Pada Kontrak Privat di Indonesia irvandika, Galuh; Krishariyanto, Edi; Salviana, Fries Melia
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1867

Abstract

Pacta sunt servanda memberikan sebuah kepastian hukum dalam kontrak sehingga memberikan jaminan bagi para pihak untuk melakukan pemenuhan hak dan tanggungjawabnya. Namun dewasa ini eksistensi pacta sunt servanda mulai diuji ketika adanya sebuah perubahan keadaan yang mempengaruhi keseimbangan kontrak yang bermuara pada munculnya sebuah ketidakadilan jika tetap dilakukan. Untuk mengatasi hal tersebut dalam hukum perjanjian internasional menganal asas rebus sic stantibus sebagai pembatas daya mengikatnya sebuah kontrak. Dalam hukum positif di Indonesai mengenai kontrak privat tidak mengatur mengenai asas rebus sic stantibus, sehingga asas tersebut jarang digunakan oleh para kontraktan. Meskipun asas rebus sic stantibus tidak diatur dalam hukum Positif di Indonesia asas ini bisa diterapkan pada kontrak privat, mengingat Buku III KUHPerdata yang mengatur mengenai perikatan mempunyai sifat terbuka dan mengatur. Tujuan penelitian ini adalah memeberikan sebuah solusi pada permasalahan pelaksanaan kontrak yang tak lagi relevan dikarenakan adanya perubahan keadaan. Metode penelitian yang digunakan dalam Tesis ini ialah menggunakan metode penelitan normatif yuridis.
Efektivitas Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Mataram dalam Melakukan Pengawasan Pencantuman Klausula Baku Zain, Irma Istihara; Haerani, Haerani
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1870

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Mataram dalam melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan socio legal research, menggabungkan kajian terhadap norma peraturan perundang-undangan dengan temuan empiris lapangan melalui wawancara dan data hasil pengawasan BPSK Mataram pada berbagai sektor usaha, seperti perbankan, pembiayaan, properti, travel, jasa parkir, logistik, dan perhotelan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPSK Mataram mampu mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran klausula baku, termasuk pengalihan tanggung jawab, pembatasan pengembalian dana, pembatalan sepihak, ukuran huruf yang tidak terbaca, serta informasi yang menyesatkan. Selain itu, BPSK memberikan rekomendasi korektif yang konkret dan sesuai ketentuan hukum, serta melakukan edukasi preventif kepada pelaku usaha. Namun demikian, efektivitas pengawasan masih dibatasi oleh rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha serta ketiadaan sanksi administratif yang kuat, sehingga daya pencegahan (deterrence effect) relatif rendah. Penelitian ini menegaskan bahwa BPSK telah menjalankan kewenangannya secara substantif dan konsisten, namun diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme penegakan untuk meningkatkan kualitas perlindungan konsumen di Kota Mataram.
Pengawasan Terhadap Peredaran Pewarna Kuku Tanpa Izin Edar Di Kota Pontianak Sihombing , Herbin Mardongan; Rohman, Adi Nur
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1871

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan regulasi terkait peredaran produk cat kuku ilegal di Kota Pontianak dan untuk menilai kepatuhannya terhadap kerangka hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, dan Peraturan BPOM No. 23 Tahun 2019. Meningkatnya temuan produk kosmetik ilegal menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara norma hukum, praktik penegakan hukum, dan kepatuhan publik. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada identifikasi faktor pendorong di balik penyebaran luas produk ilegal dan hambatan struktural yang dihadapi dalam proses pengawasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, dengan meneliti hukum sebagai fenomena sosial. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara dengan pejabat BPOM dan pelaku bisnis, serta pemeriksaan dokumen hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui reduksi data, presentasi, dan penarikan kesimpulan. Temuan menunjukkan bahwa antara tahun 2023 dan 2025, lebih dari 200 jenis produk kosmetik tanpa izin distribusi telah diidentifikasi, dengan tingkat pelanggaran yang tinggi di pasar tradisional dan platform perdagangan digital. Kapasitas kelembagaan yang lemah, kesadaran hukum konsumen yang rendah, dan akses mudah ke produk ilegal impor ditemukan sebagai faktor penyebab utama. Hasil ini menyoroti urgensi penguatan koordinasi antarlembaga, reformasi sistem pemantauan berbasis teknologi, dan peningkatan pendidikan hukum bagi masyarakat untuk mencapai perlindungan konsumen yang efektif.

Page 34 of 46 | Total Record : 457

 32   33   34   35   36 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2026): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 4 No. 1 (2025): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 3 No. 3 (2024): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 3 No. 2 (2024): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 3 No. 1 (2024): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 2 No. 3 (2023): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 2 No. 2 (2023): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 2 No. 1 (2023): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 1 No. 3 (2022): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 1 No. 2 (2022): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 1 No. 1 (2022): Journal Evidence Of Law (April) More Issue