cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wahyu Mutajab
Contact Email
wahyu@iblam.ac.id
Phone
+6282186310996
Journal Mail Official
Wahyu@iblam.ac.id
Editorial Address
CV. Era Digital Nusantara Taman Balaraja blok G 2 no.1 RT 03 RW 08 Desa Parahu Kec. Sukamulya Kab. Tangerang - Banten 15610
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
Journal Evidence Of Law
Published by CV. Era Digital Nusantara
ISSN : 28303350     EISSN : 28285301     DOI : 10.59066/jel
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal Evidence Of Law merupakan jurnal yang diterbitkan oleh CV. Era Digital Nusantara, terbit secara berkala 3 kali dalam 1 tahun sejak tahun 2022 pada bulan Januari, Mei dan Septemeber dengan ISSN Print: 2830-3350 , ISSN Online:2828-5301 berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Journal Evidence Of Law menerima naskah tulisan baik hasil pemikiran normatif maupun hasil penelitian empiris, dengan cakupan dibidang hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara/hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum Islam, hukum lingkungan, hukum pemerintahan daerah dan Hukum Pemerintahan Desa maupun hukum adat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 388 Documents
 31   32   33   34   35 
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cuti Melahirkan Dalam Kerangka Pemenuhan Hak Konstitusional Pekerja Perempuan Arisandi, Chilvia Dwi; Afifah, Wiwik
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1836

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketidaksesuaian regulasi yang memengaruhi implementasi perlindungan legislatif atas hak cuti hamil bagi pekerja perempuan. Hak ini tidak selalu terwujud karena berbagai kendala institusional dan normatif. UU No. 13/2003 tentang Tenaga Kerja dan UU No. 4/2024 tentang KIA tidak selaras, sehingga menimbulkan ambiguitas dan inkonsistensi dalam perlakuan terhadap hak-hak maternitas di tempat kerja. Studi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang mengambil perspektif konseptual, komparatif, dan perundang-undangan. Norma hukum positif, asas keadilan, dan standar internasional digunakan dalam studi kualitatif data hukum. Menurut temuan studi ini, aturan nasional belum maksimal dalam menjalankan gagasan perlindungan sosial dan kesetaraan gender, yang dituntut oleh hak asasi manusia. Hak atas kepastian, keadilan, dan tunjangan bagi pekerja perempuan hanya dapat dijamin melalui harmonisasi regulasi dan penguatan penegakan hukum. Penelitian menunjukkan bahwa pemberian cuti orang tua berbayar bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, membantu memastikan perempuan diperlakukan dengan hormat, dan berfungsi sebagai langkah kebijakan ketenagakerjaan.
Implementasi Asas Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Putusan PN Bekasi Nomor 335/Pdt.G/2023/PN Bks Alfian , Arie Trio Edo; Edrisy, Ibrahim Fikma
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1838

Abstract

Penelitian ini berjudul Implementasi Asas Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Tanah (Studi Putusan PN Bekasi Nomor 335/Pdt.G/2023/PN Bks) dan bertujuan untuk menganalisis penerapan asas kepastian hukum dalam perkara pertanahan di Bekasi. Sengketa ini melibatkan Liliek Nugroho EP sebagai Penggugat melawan Odo Rusyandi dkk., dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai turut tergugat, terkait keabsahan sertifikat tanah dan dugaan cacat administratif dalam penerbitannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, yang mengkaji putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum terbaru tahun 2020–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam perkara ini menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan substantif. Sertifikat tanah dipandang sebagai alat bukti yang kuat sesuai PP No. 24 Tahun 1997, tetapi tidak bersifat absolut karena masih dapat digugat dalam jangka waktu lima tahun sejak diterbitkan. Pertimbangan hakim juga menegaskan peran BPN sebagai lembaga administrasi yang wajib menjamin keakuratan data pertanahan, sekaligus memberi perlindungan kepada pemegang hak beritikad baik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa asas kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan validitas sertifikat, tetapi juga mencakup aspek administrasi, perlindungan hukum, dan relevansi dengan transformasi pendaftaran tanah elektronik.
Perlindungan Hukum Terhadap Advokat Yang Ditangkap Tanpa Sidang Kode Etik Azka , Akhmad Adibi; Setyorini , Erny Herlin
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1840

Abstract

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis secara yuridis dan normatif implikasi hukum terhadap tindakan penegak hukum yang mengabaikan prosedur etik tersebut, serta menilai sejauh mana perlindungan hukum bagi Advokat telah diimplementasikan sesuai asas independensi profesi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan studikkasus putusan apabila penangkapan Advokat tanpa melalui mekanisme kode etik terlebih dahulu merupakan bentuk pelanggarannterhadap prinsipnproses hukum yanggadil dan berpotensi melemahkan independensi profesi Advokat untuk melakukan penegakan hukum yang bebas dan mandiri. Hasil dari penelitian menunjukkan perlunya penguatan mekanisme etik dan koordinasi kelembagaan antara organisasi Advokat dan aparat penegak hukum guna menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dengan perlindungan terhadap profesi Advokat didalam sistem hukum Indonesia.
Hak Cipta Musik dan Keadilan Bagi Pencipta Ajeng Sukmawati, Sri; Zamroni Abdussamad; Mohamad Hidayat Muhtar
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1843

Abstract

Penelitian ini mengkaji pengaturan dan implikasi hukum terkait pelanggaran royalti musik dalam performing rights di Indonesia dengan menyoroti dinamika regulasi, kelembagaan, serta praktik penegakannya. Fokus utama diarahkan pada analisis kewajiban pembayaran royalti terhadap pemanfaatan musik dalam ruang publik, baik secara langsung maupun melalui media digital, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Kajian normatif yang digunakan menelusuri ketidaktegasan pengaturan tentang pihak yang bertanggung jawab, dualisme kewenangan antara LMK dan LMKN, serta kelemahan prosedural seperti kewajiban mediasi yang kerap diabaikan. Analisis terhadap beberapa kasus menunjukkan bahwa pelanggaran performing rights dapat menimbulkan konsekuensi perdata, administratif, dan pidana, yang seluruhnya bertujuan menjaga nilai ekonomi karya serta memberikan perlindungan yang layak bagi pencipta. Pengaruh perjanjian internasional, terutama Konvensi Bern, TRIPS, dan WIPO Copyright Treaty, menjadi landasan penting yang memperkuat urgensi harmonisasi regulasi nasional dengan standar global. Kajian ini menegaskan perlunya reformasi menyeluruh terhadap tata kelola royalti musik untuk mencapai sistem yang adil, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan industri kreatif.
Analisis Mitigasi Risiko PHK Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2025 Tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan Ambarwati, Mega Dwi
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1844

Abstract

Penelitian ini menganalisis strategi mitigasi risiko PHK pasca berlakunya PP No. 6 Tahun 2025, dengan menekankan aspek keberlanjutan pendanaan, efektivitas pelatihan, serta peran perusahaan dan pemerintah dalam menjaga stabilitas ketenagakerjaan. Tujuannya adalah mengidentifikasi strategi mitigasi risiko PHK yang relevan bagi perusahaan di berbagai sektor sesuai dengan PP No. Tahun 2025. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan model deskriptif-analitis. Maka, manfaat penelitian ini agar dapat memberikan kontribusi pada literatur hubungan industrial dan manajemen risiko ketenagakerjaan terkait mitigasi risiko PHK pasca PP No. 6 Tahun 2025 dan menjadi referensi akademik dalam kajian kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini bahwa mitigasi risiko PHK pasca berlakunya PP No. 6 Tahun 2025 memberikan perlindungan lebih kuat bagi pekerja yang terkena PHK.
Antara UU dan Kebijakan Platform: Nasib UMKM yang Hidup dari Jualan Online Nugraha, Adi Bayu; Fitriyanti, Fadia
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1845

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan dan potensi konflik antara ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang ITE, serta regulasi turunan terkait Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), dengan kebijakan internal platform seperti pembatasan fitur, perubahan algoritma, serta ketentuan biaya layanan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat kekosongan norma dalam perlindungan UMKM digital, terutama karena ruang kebijakan platform berada di luar kontrol negara meskipun memiliki dampak langsung terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Selain itu, regulasi pemerintah sering kali bersifat reaktif dan belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika model bisnis digital. Artikel ini menyimpulkan bahwa diperlukan harmonisasi antara regulasi negara dan kebijakan platform guna menjamin kepastian berusaha, perlindungan konsumen, serta keberlangsungan UMKM yang bergantung pada ekosistem digital. Rekomendasi diarahkan pada pembentukan regulasi khusus mengenai hubungan hukum antara UMKM, platform, dan negara dalam kerangka tata kelola ekonomi digital.
Analisis Kegagalan Hukum Positif dalam Kasus Nenek Minah: Sebuah Telaah dari Perspektif Sociological Hafzoh, Ayu Nabila; Kausarani, Fathrina; Melati, Irma; Nissa, Khairun; Maharani, Shakila Dwi; Agustin , Amanda Diani
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1848

Abstract

Kasus Nenek Minah mencerminkan kegagalan hukum positif dalam mencapai keadilan substantif, meskipun keputusan hukum diambil sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hukum positif sering kali gagal memperhitungkan kondisi sosial dan ekonomi yang memengaruhi individu, seperti yang dialami oleh Nenek Minah, seorang lansia dengan keterbatasan akses hukum. Dalam perspektif sociological jurisprudence, hukum seharusnya tidak hanya berfokus pada teks dan prosedur, tetapi juga harus responsif terhadap realitas sosial yang ada di masyarakat. Penelitian ini menganalisis bagaimana kegagalan sistem hukum dalam kasus ini dapat dijelaskan melalui faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi penerapan hukum. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan untuk memperbaiki sistem hukum yang lebih inklusif dan adil bagi semua pihak, terutama bagi mereka yang terpinggirkan dalam masyarakat.
Peran Kejaksaaan dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Ekologis Chasanah, Nina Nurul; Edrisy, Ibrahim Fikma
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1852

Abstract

Studi ini dimaksudkan untuk meneliti kedudukan serta fungsi institusi Kejaksaan dalam mekanisme penegakan regulasi pidana kepada para pelaku tindakan kriminal yang merusak ekologi di Indonesia. Mengingat semakin meningkatnya degradasi lingkungan yang disebabkan oleh tindakan-tindakan ilegal seperti penebangan hutan secara ilegal, kontaminasi, serta destruksi terhadap sistem ekologi, institusi Kejaksaan mempunyai posisi strategis dalam menjamin proses penuntutan berjalan secara efektif demi menjaga kepentingan masyarakat dan kelestarian alam. Studi ini mengaplikasikan metode normatif yuridis melalui pendekatan regulasi hukum positif, serta melakukan analisis terhadap data sekunder yang diperoleh dari bermacam sumber hukum yang berkaitan. Implementasi regulasi pidana kepada para pelaku tindakan kriminal ekologis berpijak pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta regulasi pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Temuan dari studi menunjukkan bahwa lembaga kejaksaan menjalankan fungsi penuntutan terhadap rumusan penuntutan, membawa kasus ke pengadilan, dan membuktikan tanggung jawab pidana terduga. Namun, mekanisme penuntutan sering mengalami berbagai hambatan, seperti kompleksitas dalam membuktikan elemen pencemaran atau perusakan lingkungan, kurangnya ahli lingkungan, dan tumpang tindih wewenang di antara lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan koordinasi, peningkatan personel, dan maksimisasi penggunaan instrumen regulasi lingkungan untuk mencapai efektivitas dalam penegakan hukum
Optimalisasi Asset Recovery dan Pengembalian Aset Negara dalam Tindak Pencucian Uang Annisa, Nurul; Surahman, Surahman; Syachdin, Syachdin
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1854

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam proses optimalisasi asset recovery, serta merumuskan strategi pengembalian aset negara hasil tindak pidana pencucian uang agar lebih efektif dan efisien. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan empiris melalui wawancara dengan aparat penegak hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga penegak hukum masih belum berjalan optimal akibat ego sektoral, keterbatasan pertukaran data, serta dominasi pendekatan in personam yang mensyaratkan adanya putusan pidana berkekuatan hukum tetap sebelum perampasan aset dilakukan. Strategi penguatan asset recovery perlu diarahkan pada penerapan pendekatan Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB), percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, penguatan sistem koordinasi terpadu antar lembaga, serta pengembangan Deferred Prosecution Agreement (DPA) sebagai instrumen alternatif pengembalian aset negara.
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Terkait Dengan Penertiban Marka Jalan Di Kota Gorontalo Nurwanda, Sri
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1855

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penerapan Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2018 tentang Penertiban Marka Jalan di Kota Gorontalo. Kendati regulasi telah ditetapkan serta aparat penegak memiliki kewenangan untuk melakukan sosialisasi, penindakan, dan penegakan ketertiban, pelanggaran terhadap marka jalan masih tinggi dari tahun ke tahun. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris yang memadukan data lapangan, wawancara dengan aparat Satpol PP dan masyarakat, serta kajian teori tentang efektivitas hukum, penerapan regulasi, dan faktor-faktor pendukung-penghambat kebijakan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan Perda dipengaruhi oleh faktor kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan infrastruktur pendukung, lemahnya penegakan sanksi administratif dan pidana, serta minimnya koordinasi struktural. Selain itu, faktor sosial dan budaya masyarakat yang cenderung permisif terhadap pelanggaran lalu lintas menjadi kontribusi utama stagnasi efektivitas Perda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Perda belum mencapai efektivitas substantif dan merekomendasikan penguatan pendekatan represif, peningkatan fasilitas jalan, penguatan koordinasi antar-instansi, serta pengembangan strategi perubahan perilaku.

Page 33 of 39 | Total Record : 388

 31   32   33   34   35 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 4 No. 1 (2025): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 3 No. 3 (2024): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 3 No. 2 (2024): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 3 No. 1 (2024): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 2 No. 3 (2023): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 2 No. 2 (2023): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 2 No. 1 (2023): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 1 No. 3 (2022): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 1 No. 2 (2022): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 1 No. 1 (2022): Journal Evidence Of Law (April) More Issue