cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wahyu Mutajab
Contact Email
wahyu@iblam.ac.id
Phone
+6282186310996
Journal Mail Official
Wahyu@iblam.ac.id
Editorial Address
CV. Era Digital Nusantara Taman Balaraja blok G 2 no.1 RT 03 RW 08 Desa Parahu Kec. Sukamulya Kab. Tangerang - Banten 15610
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
Journal Evidence Of Law
Published by CV. Era Digital Nusantara
ISSN : 28303350     EISSN : 28285301     DOI : 10.59066/jel
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal Evidence Of Law merupakan jurnal yang diterbitkan oleh CV. Era Digital Nusantara, terbit secara berkala 3 kali dalam 1 tahun sejak tahun 2022 pada bulan Januari, Mei dan Septemeber dengan ISSN Print: 2830-3350 , ISSN Online:2828-5301 berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Journal Evidence Of Law menerima naskah tulisan baik hasil pemikiran normatif maupun hasil penelitian empiris, dengan cakupan dibidang hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara/hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum Islam, hukum lingkungan, hukum pemerintahan daerah dan Hukum Pemerintahan Desa maupun hukum adat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 388 Documents
 30   31   32   33   34 
Peran Notaris dalam Akta Jual Beli terkait Perlindungan bagi Ahli Waris sebagai Pihak Ketiga Imam Khoiri, Usman Tri; Adjie , Habib
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1805

Abstract

Dalam transaksi jual beli dengan adanya harta waris besar kemungkinan akan muncul sengketa hukum apabila hak serta kewajiban yang dimiliki oleh para pihak dalam penjualan tersebut diabaikan. Akan diperlukan peran notaris dalam hal perlindungan ahli waris sebagai pihak ketiganya. Sebagai contoh jika objek jual beli merupakan harta bersama atau harta warisan yang belum dibagi, maka notaris harus dapat memastikan telah adanya persetujuan dari setiap ahli waris yang berhak atau dalam hal ini tidak turut menjadi pihak dalam akta. Dalam penulisannya metode penelitian yang digunakan menggunakan normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Sebagai hasilnya dapat disimpulkan bahwa notaris memiliki peran yang besar lebih dari sekedar pembuatan akta otentik karena notaris juga memiliki kewajiban memberikan nasihat hukum dan melakukan upaya maksimal dalam memastikan hak setiap pihak termasuk pihak ketiga dalam hal ini ahli waris terlindungi. Perlindungan yang dapat dilakukan oleh notaris terbagi menjadi 3 yakni (1) melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terkait seluruh dokumen yang diserahkan oleh para pihak (2) memastikan keabsahan dari dokumen pendukung yang lainnya serta (3) memberikan klausul yang tepat untuk dapat mengatur dan memberikan jaminan untuk para pihak bahwa objek dalam kondisi layak untuk dilakukan jual beli. Kesimpulan pada penelitian ini menegaskan bahwa notaris wajib dan berperan aktif dalam menciptakan kepastian hukum dan mencegah timbulnya sengketa di masa yang akan datang, sehingga terwujud perlindungan hukum bagi ahli waris yang tidak turut terlibat sebagai pihak pada akta tersebut.
Tanggung Jawab Sanksi Instrumenter Terkait Perlindungan Data Para Pihak dalam Akta Otentik Oleh Notaris Anggraito, Muhammad Edwin; Kuswanto, Heru
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1806

Abstract

Saksi instrumen akan terlibat dan menjadi salah satu syarat formal yang memiliki konsekuensi hukum, saksi instrumenter menjadi penting bagi proses pembuatan akta. Sebagai saksi instrumenter, mereka harus membubuhkan tanda tangan, memberikan kesaksian tentang kebenaran isi akta, dan memenuhi formalitas yang diwajibkan oleh hukum. Dalam kasus di mana akta yang dibuat oleh notaris diperkarakan oleh salah satu pihak dalam akta atau pihak ketiga, saksi instrumenter dimaksudkan sebagai alat bukti. Saksi instrumen ini dapat mengakses dan memproses data pribadi jika ada UU PDP atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini membahas tentang tanggung jawab saksi instrumenter terhadap perlindungan data pihak saat notaris membuat akta. Penulis ingin mengetahui apa yang harus dilakukan saksi instrumenter dan apa yang harus mereka lakukan jika mereka tidak dapat melakukannya. Metode yang digunakan adalah normatif, berfokus pada statute approach dan conseptual approach. Hasil menunjukkan bahwa untuk menjaga kerahasiaan pihak, saksi instrumenter dan notaris harus bekerja sama dan berkomitmen untuk menjaga hal tersebut.. Menurut Pasal 16 ayat 1 huruf f, saksi instrumen harus merahasiakan semua informasi yang berkaitan dengan isi akta, serta informasi yang diperoleh untuk pembuatan akta.
Dominasi Kepentingan Politik dalam Kebijakan Publik dan Erosi Nilai Keadilan Sosial di Tengah Krisis Tata Kelola Pemerintahan Kintawan, Mochamad Ramadhan; Kuswanto, Heru
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1808

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dominasi kepentingan politik berpengaruh terhadap proses perumusan kebijakan publik serta implikasinya terhadap erosi nilai keadilan sosial di tengah krisis tata kelola pemerintahan. Fokus penelitian diarahkan pada identifikasi bentuk‐bentuk intervensi politik dalam kebijakan strategis dan bagaimana praktik tersebut meminggirkan prinsip pemerataan, partisipasi publik yang bermakna, serta akses yang adil terhadap pelayanan negara. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis-sosiologis dengan pendekatan kualitatif, yang menggabungkan analisis peraturan perundang-undangan, studi dokumen kebijakan, dan wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan, termasuk akademisi, praktisi kebijakan, dan organisasi masyarakat sipil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi kepentingan politik tidak hanya memperlemah akuntabilitas dan transparansi birokrasi, tetapi juga menciptakan bias dalam distribusi manfaat kebijakan, sehingga memperluas kesenjangan sosial di tingkat akar rumput. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa lemahnya mekanisme pengawasan dan rendahnya integritas institusi publik turut mempercepat tergerusnya nilai keadilan sosial sebagai salah satu tujuan fundamental penyelenggaraan negara. Temuan ini menegaskan perlunya reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada penguatan institusi, penegakan etika politik, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik.
Implementation of Restorative Justice Towards the Criminal Act Aggravated Theft in The East Medan Sector Police Emri, Sagita Ifani; Maulana Siregar, Abdul Rahman; Rahmayanti, Rahmayanti
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1813

Abstract

This study analyzes the application of restorative justice to aggravated theft crimes at the East Medan Police Sector between January 2022 and June 2025. The approach used is a normative-empirical study with a juridical-sociological framework. The normative aspect examines Article 363 of the Criminal Code, Law Number 2 of 2002, Police Regulation Number 8 of 2021, Attorney General Regulation Number 15 of 2020, and Supreme Court Regulation Number 1 of 2024. The empirical aspect captures practices at the East Medan Police Sector through case data, interviews with investigators, victims, and perpetrators, as well as administrative documentation. The caseload under Article 363 has been relatively stable at 28 to 46 reports per quarter, with motorcycle theft accounting for 57 to 64 percent. Restorative justice facilitation is selectively implemented in 4 to 8 cases per quarter, with a success rate of 60 to 75 percent, and a resolution time of 18 to 21 days, faster than the typical 40-day transfer of files. Key criteria include voluntary consent from the parties, non-recidivists, restitution of losses, and a lack of public unrest. Cases involving violence, serious threats, or those that disrupt public security are not transferred to restorative justice and remain in litigation. Findings indicate that this restorative justice mechanism is effective for certain cases, consistent with the principle of ultimum remedium, reduces the burden of the judicial process, and increases party satisfaction. However, obstacles arise from differing perceptions among law enforcement officials, concerns about the deterrent effect, and inconsistent post-mediation monitoring. The study recommends strengthening SOPs based on eligibility indicators, mediation training for investigators, formal coordination with prosecutors and courts, involvement of community leaders, and post-settlement monitoring by Bhabinkamtibmas to prevent recurrence and maintain accountability.
Analisis Yuridis Tanggung Jawab Kewenangan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Putra Basyari, Gettar Anugerah; Juwita Arsawati, Ni Nyoman; Wirya Darma, I Made; Sri Rahayu Gorda, A.A.A Ngurah
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1815

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis bentuk tanggung jawab dan ruang lingkup kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Fokus utama penelitian adalah mengidentifikasi dasar hukum yang mengatur fungsi PPATK, mengevaluasi efektivitas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), serta menilai sejauh mana PPATK mampu menjalankan perannya sebagai lembaga intelijen keuangan yang independen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual, dan analisis komparatif terhadap regulasi yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Data dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum terhadap ketentuan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPATK memiliki kewenangan strategis dalam menerima, mengolah, menganalisis, serta menyampaikan hasil analisis transaksi keuangan mencurigakan kepada aparat penegak hukum. Namun demikian, efektivitas kewenangan tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, di antaranya keterbatasan akses terhadap data tertentu, koordinasi antarlembaga yang belum optimal, serta tantangan peningkatan kualitas pelaporan dari pihak pelapor. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan regulasi, peningkatan kapasitas lembaga, dan optimalisasi kerja sama nasional serta internasional diperlukan untuk memaksimalkan peran PPATK dalam mencegah tindak pidana pencucian uang.
Application of the Principle of Propotionality in Sentencing for Criminal Acts of Assault Faizan, Ahbym; Maulana Siregar, Abdul Rahman; Rahmayanti, Rahmayanti
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1817

Abstract

The principle of proportionality is an important principle in criminal law that serves to ensure a balance between the severity of the crime and the punishment imposed. In crimes of assault in Indonesia, the application of the principle of proportionality is crucial because variations in the form of assault often lead to differences in the level of culpability of the perpetrator and the impact on the victim. This study aims to analyze the application of the principle of proportionality in criminal justice practice, particularly in relation to judges' decisions in assault cases. The method used is a normative juridical approach by examining the provisions of the Criminal Code (KUHP), legal doctrine, and relevant court decisions. The results of the analysis indicate that the application of the principle of proportionality still faces several obstacles, such as disparities in decisions, judges' subjectivity in assessing mitigating and aggravating circumstances, and limited binding sentencing guidelines. Nevertheless, the principle of proportionality remains an important foundation in realizing substantive justice, by considering aspects of victim rights protection, crime prevention, and social reintegration for perpetrators. In conclusion, the application of the principle of proportionality in criminal acts of assault in Indonesia requires consistent application by judges, clearer sentencing guidelines, and strengthening the role of progressive law to achieve a balance between individual and societal interests.
Legal Regulations Regarding Criminal Acts of Fraud Against Civil Service Candidates Committed by Civil Servants Yudhistira, Bonar; Arif Sahlepi, Muhammad; Ramadani, Suci; Rahmayanti, Rahmayanti; Ismaidar , Ismaidar
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1822

Abstract

Regarding the criminal act of fraud in the recruitment of civil servants involving corrupt civil servants, the author believes that Article 378 of the Criminal Code should be maximally applied to the defendant. This crime not only constitutes an individual offense but also undermines public trust, meritocracy, and good governance principles, causing both personal and institutional harm. Hence, the sentence of 1 year and 8 months imposed on Suwari Bin Sukadar by the Mojokerto District Court (Register Number 182/Pid.B/2024/Pn Mjk) seems too light and may not effectively deter potential offenders.
Model Pelegalan Peraturan Daerah Bernuansa Agama Nuvazria Achir; Janwar Hippy; Mohamad Hidayat Muhtar; Sofyan Piyo
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1832

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah menemukan model maupun konsep terkait legalisasi pembentukan peraturan daerah bernuansa agama yang selama ini masih menjadi polemik antara kewenangan pusat dan daerah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah normative, dengan menelaah kajian pustaka dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang relevan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian terkait model pelegalan pembentukan peraturan daerah bernuansa agama yaitu; melakukan amandemen konstitusi dan mempertegas pasal mengenai urusan agama yang menjadi ranah kewenangan pusat dan daerah; Penambahan uraian dalam klausul “Penjelasan” UU Pemerintahan Daerah tentang batasan pengaturan agama oleh pemerintah pusat. Tolok ukur pengaturan masalah hubungan sosial keagamaan dalam undang-undang ini dapat memberikan kepastian hukum dan pelegalan keberadaan perda benuansa agama agar tidak lagi menjadi polemik; dan Pembentukan perda bernuansa agama melibatkan tokoh agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama. Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu membuat barometer sebagai ukuran sekaligus penegasan terhadap batasan masalah agama yang diatur pemerintah pusat secara nasional dan menyeluruh, dengan urusan publik dalam aspek mua’mallah (sosial kemasyarakatan). Penegasan ini mengingat ada aspek hubungan sosial keagamaan yang juga berkaitan dengan bidang pendidikan, ekonomi, budaya dan lingkungan yang merupakan tanggung jawab bersama dan menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Batasan tersebut dapat dilakukan melalui revisi Undang-undang Pemerintahan Daerah maupun menambahkan dalam bagian “Penjelasan” UU dimaksud.
Analisis Yuridis Ketentuan Yang Diatur Dalam Permendikbudristek Tahun 2021 Terkait Pelecehan Seksual Di Area Kampus Tri Yunita Bempah
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan memberikan telaah hukum terhadap Regulasi Kemendikbudristek tahun 2021 yang menetapkan prosedur pencegahan serta penanganan kekerasan seksual pada institusi pendidikan tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dalam studi hukum, dengan memanfaatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta kerangka konseptual. Hasil kajian menunjukkan peraturan tersebut merupakan instrumen hukum progresif yang menekankan perlindungan korban melalui pendekatan berbasis persetujuan (consent). Meskipun demikian, frasa "tanpa persetujuan korban" dalam pasal-pasal tertentu menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat dan akademisi terkait potensi multitafsir. Di sisi lain, keberadaan unit khusus yang bertanggung jawab dalam pencegahan serta penanganan kekerasan seksual menjadi wujud konkret langkah terstruktur dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman. Kendala implementasi ditemukan dalam bentuk resistensi sosial, minimnya sosialisasi, serta keterbatasan pemahaman norma oleh sivitas akademika. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi turunan dan sinergi antarlembaga guna optimalisasi penerapan peraturan ini.
Konsep Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Tanah Dengan Bukti Kuitansi Melalui Pendekatan New Legal Realism Roslina Mantolongi
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1835

Abstract

The phenomenon of land sale-and-purchase transactions supported solely by receipts without formal deeds prepared by Land Title Officials remains prevalent and places buyers in vulnerable positions owing to the lack of immediate certainty regarding the status of their property rights and the absence of comprehensive protection afforded by the land registration system. This research examines the legal protections available to buyers in such circumstances through a reexamination of positive law and judicial practice with the assistance of New Legal Realism perspective, which conceptualizes law as an interaction between written norms and social reality. The study employs normative legal research methodology utilizing legislative, conceptual, and case-based approaches directed toward the Agrarian Law (UUPA), Government Regulation No. 24 of 1997, the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), and several relevant court decisions. Receipts are found to function primarily as evidence in civil proceedings regarding the fact of payment and the existence of a contractual relationship, whereas the recognition of property rights transfer is largely contingent upon the court's construction of good faith, principles of equity and fairness, and protection of the party who factually possesses and enjoys the land. Legal protections for buyers emerge through the possibility of filing an action for declaration of rights, a petition for cancellation of a subsequent transfer undertaken in bad faith, and the utilization of the principle of good faith in land registration. The New Legal Realism approach reveals the gap existing between formal procedures and customary practices in community transactions, and simultaneously directs recommendations for policy reform including the simplification of procedures, strengthening of legal education, and expansion of access to assistance for parties engaged in informal transactions.

Page 32 of 39 | Total Record : 388

 30   31   32   33   34 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 4 No. 1 (2025): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 3 No. 3 (2024): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 3 No. 2 (2024): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 3 No. 1 (2024): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 2 No. 3 (2023): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 2 No. 2 (2023): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 2 No. 1 (2023): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 1 No. 3 (2022): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 1 No. 2 (2022): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 1 No. 1 (2022): Journal Evidence Of Law (April) More Issue