cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Isdian Anggraeny
Contact Email
dedikasihukum@umm.ac.id
Phone
+6282232791088
Journal Mail Official
dedikasihukum@umm.ac.id
Editorial Address
KAMPUS III UMM Jalan Raya Tlogomas No. 246 Malang, Jawa Timur, Indonesia 65144 Tel: (+62) 341 464318 | Fax: (+62) 341 460782 Email: dedikasihukum@umm.ac.id
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Dedikasi Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Malang
ISSN : 27767183     EISSN : 27767191     DOI : https://doi.org/10.22219/jdh.v1i1
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Ruang lingkup jurnal Dedikasi Hukum berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai topik di bidang hukum yang berbasis penelitian seperti: Riset Berbasis Masyarakat, Pembelajaran Layanan dan advokasi, Pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat, Pendampingan Masyarakat, dan Uji Coba Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 5 No. 1 (2025): April 2025" : 10 Documents clear
Legal Compliance of Plastic Bottle Recycling-Based Hydroponic Businesses with Business Licensing Legality: Kepatuhan Hukum Usaha Hidroponik Berbasis Daur Ulang Botol Plastik terhadap Legalitas Perizinan Berusaha Basuki Babussalam; Ali Imaduddin Futuwwah; Dina Novita
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v5i1.38775

Abstract

Hydroponic cultivation represents a contemporary agricultural methodology that continues to advance in response to increasing food demand and spatial constraints in metropolitan areas. The hydroponic methodology, which uses a growth substrate different from soil, offers a viable alternative for urban populations to cultivate plants independently in limited land areas. However, increasing environmental concerns, particularly regarding plastic waste management, have catalysed the emergence of recycling-oriented innovations in hydroponic practices. This particular initiative aims to enhance the technical and managerial competencies of stakeholders involved in sustainable hydroponic cultivation through the use of reused plastic bottles as a growth medium. The focus of this initiative is Kampung Urban Care Jagir Wonokromo Surabaya. The comprehensive training offered covers hydroponic cultivation methodologies, the application of recycled tools and materials, as well as appropriate plant care practices. Furthermore, this initiative emphasises improving small business management skills, which include basic financial record-keeping, production planning, and the distribution of hydroponic products. Assessments show substantial progress in the production capabilities and expertise of stakeholders in managing their businesses effectively. Through this initiative, stakeholders have successfully increased production capacity, produced high-quality products, and raised environmental awareness regarding plastic waste management. The anticipated long-term outcome is the establishment of a hydroponic business ecosystem that is increasingly independent, sustainable, and environmentally friendly.   Abstrak Budidaya hidroponik merupakan metode pertanian modern yang terus berkembang sebagai respons terhadap meningkatnya permintaan pangan dan keterbatasan ruang di kawasan perkotaan. Metode hidroponik, yang menggunakan media tanam yang berbeda dari tanah, menawarkan alternatif yang layak bagi penduduk perkotaan untuk menanam tanaman secara mandiri di area lahan yang terbatas. Namun, meningkatnya keprihatinan lingkungan, terutama terkait pengelolaan limbah plastik, telah memicu munculnya inovasi yang berorientasi pada daur ulang dalam praktik hidroponik. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial para pemangku kepentingan yang terlibat dalam budidaya hidroponik berkelanjutan melalui penggunaan botol plastik bekas sebagai media tanam. Fokus inisiatif ini adalah Kampung Urban Care Jagir Wonokromo Surabaya. Pelatihan komprehensif yang ditawarkan mencakup metode budidaya hidroponik, penerapan alat dan bahan daur ulang, serta praktik perawatan tanaman yang tepat. Selain itu, inisiatif ini menekankan peningkatan keterampilan manajemen usaha kecil, termasuk pencatatan keuangan dasar, perencanaan produksi, dan distribusi produk hidroponik. Penilaian menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam kemampuan produksi dan keahlian para pemangku kepentingan dalam mengelola usaha mereka secara efektif. Melalui inisiatif ini, para pemangku kepentingan berhasil meningkatkan kapasitas produksi, menghasilkan produk berkualitas tinggi, dan meningkatkan kesadaran lingkungan terkait pengelolaan limbah plastik. Hasil jangka panjang yang diharapkan adalah pembentukan ekosistem usaha hidroponik yang semakin mandiri, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.  
The Legal Causing Factors and Efforts to Overcome Juvenile Delinquency in the Family: Faktor-faktor Penyebab dan Upaya untuk Mengatasi Kejahatan Penelantaran Anak dalam Keluarga Dhea Hildayah; Erna Dewi; Dona Raisa Monica
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v5i1.39171

Abstract

The offense of sexual intercourse involving minors within familial contexts is becoming increasingly concerning, as these individuals exhibit heightened vulnerability to sexual offenses. Indeed, the familial environment is traditionally regarded as the most secure setting for children; however, contrary to this perception, it is within the family unit that children frequently fall prey to sexual violence. The objective of this research is to scrutinize the underlying factors that precipitate the commission of sexual intercourse crimes against minors by individuals who possess a familial connection to the child victim, as well as to delineate potential countermeasures that could be implemented in response to such offenses. This study employs both normative juridical and empirical juridical methodologies, gathering data through a combination of literature review and structured interviews. The findings indicate that the causative factors leading to the commission of sexual intercourse offenses against a minor by a person related to the child victim encompass both external and internal determinants. Counteractive measures can be instituted through a dual approach of preventive and repressive actions.   Abstrak Tindak pidana hubungan seksual yang melibatkan anak di bawah umur dalam konteks keluarga semakin menjadi perhatian serius, karena individu-individu ini menunjukkan kerentanan yang lebih tinggi terhadap tindak pidana seksual. Memang, lingkungan keluarga secara tradisional dianggap sebagai lingkungan yang paling aman bagi anak-anak; namun, bertentangan dengan persepsi ini, justru di dalam unit keluarga lah anak-anak sering menjadi korban kekerasan seksual. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor mendasar yang memicu terjadinya tindak pidana hubungan seksual terhadap anak-anak yang dilakukan oleh individu yang memiliki hubungan keluarga dengan korban anak, serta untuk mengidentifikasi langkah-langkah pencegahan yang dapat diterapkan sebagai respons terhadap tindak pidana tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan empiris, dengan pengumpulan data melalui tinjauan literatur dan wawancara terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab yang mendorong terjadinya tindak pidana hubungan seksual terhadap anak di bawah umur oleh seseorang yang memiliki hubungan keluarga dengan korban anak mencakup determinan eksternal dan internal. Langkah-langkah pencegahan dapat diterapkan melalui pendekatan ganda berupa tindakan preventif dan represif.
Enhancing Mediation Skills through Legal Counseling for Indonesian Citizens in Thailand: A Case Study of PCIM Thailand: Peningkatan Keterampilan Mediasi melalui Penyuluhan Hukum bagi Warga Negara Indonesia di Thailand: Studi Kasus pada PCIM Thailand Tinuk Dwi Cahyani; Saputra, Fauzan
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v5i1.39222

Abstract

The objective of mediator legal counseling is to facilitate the resolution of legal issues encountered by Indonesian citizens and cadres residing in Thailand. However, PCIM Thailand lacks specialized expertise in out-of-court settlement or mediation. In this context, mediation is employed to reconcile disparities in bargaining power between conflicting parties to reach an agreement. The mediator's role is primarily focused on addressing the issues articulated by the conflicting parties. The counseling approach encompasses preparation, elucidation of the mediator's role and function, task allocation, and a question-and-answer session. All participants in this program observed a mediation simulation conducted by each group. Each group assumed the role of mediator and facilitated communication between both parties to resolve the dispute. The concept of "being in the middle" necessitates that the mediator maintain neutrality and impartiality, refraining from favoring either party in conflict. Through this legal service, participants acquired a more comprehensive understanding of the concepts discussed in mediation, including the mediator's role, negotiation strategies, and constructive conflict management techniques. This outreach has at least had an impact on PCIM members' confidence in handling social conflicts. Furthermore, their mediation skills serve as a liaison between PCIM and local communities and formal institutions. However, PCIM members still lack a basic understanding of the law, putting them at risk of committing procedural violations or misinterpreting legal arguments.   Tujuan dari penyuluhan hukum mediator adalah untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi oleh WNI dan kader yang berada di Thailand. Namun, PCIM Thailand tidak memiliki keahlian khusus dalam penyelesaian atau mediasi di luar pengadilan. Dalam konteks ini, mediasi digunakan untuk mendamaikan kesenjangan daya tawar antara pihak-pihak yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan. Peran mediator terutama terfokus pada penyelesaian permasalahan yang diutarakan oleh pihak-pihak yang berkonflik. Pendekatan konseling meliputi persiapan, penjelasan peran dan fungsi mediator, pembagian tugas, dan sesi tanya jawab. Seluruh peserta program ini mengamati simulasi mediasi yang dilakukan masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok berperan sebagai mediator dan memfasilitasi komunikasi antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan. Konsep “berada di tengah” mengharuskan mediator menjaga netralitas dan imparsialitas, tidak memihak salah satu pihak yang berkonflik. Melalui layanan hukum ini, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang konsep-konsep yang dibahas dalam mediasi, termasuk peran mediator, strategi negosiasi, dan teknik manajemen konflik yang konstruktif. Penyuluhan ini setidakya berdampak pada kepercayaan diri  anggota PCIM dalam menangani konflik sosial. Selain itu, kemampuan mediasi juga berfungsi sebagai penghubung antara PCIM dengan komunitas masyarakat setempat maupun lembaga formal. Akan tetapi, anggota PCIM tetap kurang memiliki pemahaman dasar hukum, sehingga berisiko melakukan pelanggaran prosedur atau kesalahan menafsirkan dalil hukum.
How to Implement "The God Almighty" Values on a Regulation? Bagaimana Menerapkan Nilai-Nilai "Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam Proses Pembentukan Peraturan? Al-Fatih, Sholahuddin
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v5i1.39376

Abstract

This article discusses how the ideals of "Belief in the One Almighty God" are used to shape laws. Legislative development is frequently fraught with difficulties and challenges. One issue concerns the internalization of values in regulations. This article employs the socialization implementation technique, with residents of Tegalweru Village, Dau District, Malang Regency who are members of the Tegalweru Muhammadiyah Branch as its intended audience and through a video on Youtube Channel Sholahuddin Al-Fatih. The findings of this service reveal that internalizing the values of "Belief in the One Almighty God" into a regulation can be done in different methods, such as direct sentences in the order of construction of rules or indirect sentences in the content.   Abstrak Bagaimana Menerapkan Nilai-Nilai "Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam Proses Pembentukan Peraturan?Artikel ini mengkajitentang implementasi penggunaan nilai-nilai "Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan seringkali menemui beberapa permasalahan dan tantangan. Salah satu permasalahan itu adalah terkait nilai yang perlu di internalisasi dalam sebuah peraturan. Artikel ini menggunakan metode pelaksanaan sosialisasi, dengan sasaran audiens adalah warga Desa Tegalweru, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang yang tergabung dalam Ranting Muhammadiyah Tegalweru dan sebuah video di Channel Youtube Sholahuddin Al-Fatih. Hasil dari pengabdian ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai "Ketuhanan Yang Maha Esa" ke dalam sebuah peraturan, bisa dilakukan dengan beberapa cara, seperti: melalui kalimat langsung dalam tata urutan pembentukan peraturan; dan melalui kalimat tidak langsung dalam materi muatan.
Metaverse Ruang Sidang Semu Mahkamah Konstitusi: Transformasi Digital Pendidikan Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: Metaverse of the Constitutional Court's Courtroom: Digital Transformation of Legal Education at the Faculty of Law, University of Muhammadiyah North Sumatra Hidayah, Nur Putri; Wicaksono, Galih Wasis; Faisal; Ismail Koto
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v5i1.39554

Abstract

Pendidikan hukum di perguruan tinggi sering kali menghadapi kendala dalam menyediakan fasilitas ruang sidang semu Mahkamah Konstitusi yang memadai. Keterbatasan infrastruktur fisik dan biaya tinggi menjadi hambatan utama dalam memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa hukum. Akibatnya, mahasiswa kesulitan mendapatkan pemahaman yang mendalam dan pengalaman langsung tentang proses persidangan Mahkamah Konstitusi, yang esensial dalam pembelajaran hukum, salah satunya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Teknologi Metaverse dapat menjadi solusi inovatif untuk menciptakan ruang sidang semu Mahkamah Konstitusi secara virtual. Melalui platform Metaverse, mahasiswa dapat berpartisipasi dalam simulasi persidangan yang realistis dan interaktif tanpa memerlukan ruang fisik yang besar atau biaya tinggi. Teknologi ini memungkinkan mahasiswa untuk berlatih dalam lingkungan yang aman dan fleksibel, memperkuat pemahaman mereka tentang prosedur hukum dan meningkatkan keterampilan praktis mereka, tanpa dibatasi ruang dan waktu. Kegiatan pengabdian ini akan dimulai dengan tahap perencanaan dan pengembangan platform Metaverse dan menyusun panduan penggunaan metaverse. Langkah selanjutnya adalah pelatihan yang akan diberikan kepada dosen dan instruktur di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selanjutnya dilakukan tahapan evaluasi untuk mengukur efektivitas penggunaan aplikasi. Hasil evaluasi menunjukan penggunaan metaverse sangat dimungkinkan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, karena adanya dukungan sarana, prasarana, pelatihan yang telah dilakukan melalui kegiatan pengabdian ini, dan sumber daya manusia yang mumpuni untuk menggunakan platform Metaverse Ruang Sidang Semu Mahkamah Konstitusi.   Legal education at the university level often encounters challenges in providing adequate facilities for a mock Constitutional Court courtroom. Limitations in physical infrastructure and high operational costs serve as major obstacles in delivering practical learning experiences for law students. As a result, students face difficulties in gaining comprehensive understanding and firsthand experience of Constitutional Court proceedings—an essential component of legal education, including at the Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Metaverse technology offers an innovative solution to create a virtual mock courtroom for the Constitutional Court. Through a Metaverse platform, students can engage in realistic and interactive trial simulations without the need for large physical spaces or high costs. This technology enables students to practice in a safe and flexible environment, thereby strengthening their understanding of legal procedures and enhancing their practical skills, unconstrained by physical limitations of space and time. This community service activity begins with the planning and development of the Metaverse platform, alongside the preparation of user guidelines. The next stage involves training for lecturers and instructors at the Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. An evaluation phase follows, aimed at measuring the effectiveness of the platform's implementation. The results indicate that the use of Metaverse is highly feasible at the Faculty of Law, supported by the availability of necessary facilities, the conducted training sessions under this program, and the competent human resources capable of utilizing the Virtual Constitutional Courtroom on the Metaverse platform.  
Collaboration between Village-Owned Enterprises and Tourism Awareness Groups in Tourism Village Management in Dongko Village-Trenggalek: Kolaborasi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan Kelompok Sadar Wisata dalam Pengelolaan Desa Wisata di Desa Dongko-Trenggalek Prihatiningtyas, Wilda; Wahyuni, Indria; Ramli, Lanny; Sujatmoko, Emanuel; Butar Butar, Franky; Noventri, Ardhana Christian
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v5i1.39727

Abstract

Trenggalek Regency in East Java has set a target to develop 100 tourism villages (SADEWA), one of which is the Dongko tourism village in Dongko District. The establishment of a tourism village requires an organizational structure to manage tourism in the area. Although the government has established the Community Awareness Group for Tourism (Pokdarwis) in the tourism village, the managers still face challenges in effectively managing it. Another issue is the overlapping roles and responsibilities between the Village-Owned Enterprises (BUMDesa) and Pokdarwis in managing the pilot tourism village. Pokdarwis requires guidance on how to operate organizationally, define each party's roles, identify existing problems in destination development, and secure community support. On the other hand, BUMDesa can contribute by providing the necessary infrastructure to support the tourism village through village assets. The objective of this community service activity is to strengthen cooperation between BUMDesa and Pokdarwis in developing a tourism village. Abstrak Kabupaten Trenggalek Jawa Timur memiliki target menumbuhkan 100 desa wisata (SADEWA), dan salah satu yang sedang dirintis adalah desa wisata Dongko di Kecamatan Dongko. Dalam pembentukan desa wisata membutuhkan organisasi kelembagaan yang akan mengelola pariwisata di desa tersebut. Meskipun pemerintah telah menetapkan kelembagaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di desa wisata namun dalam perjalanannya pengelola masih memiliki ketidakmampuan dalam mengelola. Masalah lain adalah adanya tumpang tindih tupoksi antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dengan Pokdarwis dalam pengelolaan rintisan desa wisata. Pokdarwis membutuhkan pendampingan bagaimana tata organisasi dapat berjalan, tupoksi masing-masing, apa saja permasalahan yang ada dalam pengembangan destinasi dan bagaimana mendapatkan dukungan dari masyarakat. Disisi lain BUMDesa dapat memberikan kontribusinya melalui penyediaan sarana prasarana yang dapat menunjang desa wisata itu sendiri melalui asset desa. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah memperkuat kerjasama antara BUMDesa dan Pokdarwis dalam rintisan suatu desa wisata.
Improving Legal Understanding of Notary Accountability in Authentic Deed Forgery in Malang City : Peningkatan Pemahaman Hukum tentang Tanggung Jawab Notaris dalam Pemalsuan Akta Otentik di Kota Malang Tongat
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v5i1.39838

Abstract

Authentic Deed forgery is one of the crimes that often occurs in notarial practice in Indonesia, which can harm the public and the reputation of the notarial profession. This phenomenon is also experienced by the city of Malang, leading to the perception in Malang that the higher the demand for notary services, the greater the opportunity for abuse of authority. The objective of this public legal education programme is to raise legal awareness regarding the responsibilities of notaries in the forgery of authentic deeds through legal socialisation, interactive dialogue, and legal analysis training in the form of case studies, all of which are conducted at the Malang Police Headquarters. The approach applied is educational, participatory, and normative, with notaries, police, and the community as the subjects and beneficiaries of the programme. Through this legal service, there has been an increase in understanding of the role of notaries and categories of legal liability (criminal, civil, and administrative) as well as the elements of the crime of document forgery. Feedback from the assessment shows that participants fully utilised the programme, identified the forms of notary responsibility, and conducted practical analyses of the elements of document forgery. Therefore, this type of legal service is carried out not only as a process of legal socialisation, but also as a means of realising sustainable legal empowerment for the sake of community-oriented justice in the city of Malang.   Abstrak Pemalsuan akta notaris merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi dalam praktik notaris di Indonesia yang dapat merugikan masyarakat dan nama baik profesi notaris. Fenomena ini juga dialami oleh Kota Malang, yang menyebabkan anggapan di Kota Malang bahwa semakin tinggi permintaan akan layanan notaris, semakin besar peluang penyalahgunaan wewenang. Tujuan pendidikan hukum masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum mengenai tanggung jawab notaris dalam pemalsuan akta otentik melalui sosialisasi hukum, dialog interaktif, serta pelatihan analisis hukum dalam bentuk analisis kasus, yang semuanya dilaksanakan di Polresta Malang. Pendekatan yang diterapkan bersifat edukatif, partisipatif, dan normatif, dengan notaris, polisi, dan masyarakat sebagai subjek dan penerima manfaat program. Melalui pengabdian hukum ini, telah menunjukkan peningkatan dalam pemahaman peran notaris dan kategori pertanggungjawaban hukum (pidana, perdata, dan administratif) serta unsur-unsur tindak pidana pemalsua surat. Umpan balik penilaian menunjukkan bahwa peserta sepenuhnya memanfaatkan program, mengidentifikasi bentuk pertanggungjawaban notaris, dan menganalisis secara praktis terkait unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat. Oleh karena itu, pengabdian hukum semacam ini dilaksanakan tidak hanya sebagai proses sosialisasi hukum, tetapi juga sebagai cara untuk mewujudkan pemberdayaan hukum yang berkelanjutan demi keadilan yang berorientasi pada masyarakat di Kota Malang.
Enhancing Public Legal Literacy on Legal Protection of Teachers Regarding Alleged Criminalization in Student Discipline Enforcement: Peningkatan Literasi Hukum Masyarakat tentang Perlindungan Hukum bagi Guru Terkait Dugaan Kriminalisasi dalam Penegakan Disiplin Siswa Ratri Novita Erdianti; Nurzakiah
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v5i1.40010

Abstract

Teacher educators often face a dilemma between the profession's demands and society's treatment. When teachers attempt to punish students to enforce discipline, parents and the community spontaneously categorize it as violating human rights and child protection laws. With these forces, teachers are in a very passive and weak position. Teachers often punish students to improve student discipline and potential, which ensnares them in legal cases. The purpose of this service is so that teachers are not afraid to discipline students who commit violations at school, and know that teachers have legal protection in carrying out their duties and obligations. By using the method of implementing legal counseling carried out in 2 (two) schools, namely SDN Dadaprejo 1 and SDN Junrejo 1, it has an impact on 35 (thirty-five) teachers knowing that there is legal protection when carrying out their duties and obligations in disciplining students at school which are regulated in various laws and regulations in Indonesia. Also, teachers should understand that there are limits to disciplining students by not using physical and verbal violence. The service results showed that teachers have several legal protections in laws and regulations, such as the Teacher and Lecturer Law, Permendikbud, Criminal Code, and Jurisprudence. Efforts that can be made include both non-litigation, by providing legal assistance and socializing related to the rights and obligations of teachers in education, and litigation.   Tenaga pendidik guru seringkali berada pada posisi yang dilematis, antara tuntutan profesi dan perlakukan masyarakat. Ketika guru berupaya untuk melakukan hukuman terhadap peserta didik dalam rangka menegakkan kedisiplinan maka secara spontan orang tua dan masyarakat mengkategorikannya sebagai tindakan melanggar Hak Asasi Manusia dan undang-undang perlindungan anak. Dengan kekuatan tersebut eksistensi guru berada pada posisi sangat pasif dan lemah. Bahwa dalam upaya meningkatkan disiplin dan potensi siswa, guru sering kali menerapkan hukuman kepada siswa yang justru menjeratnya kedalam kasus hukum. Tujuan pengabdian ini agar guru tidak takut untuk mendisiplinkan siswa yang melakukan pelanggaran di sekolah dan mengetahui bahwa guru memiliki perlindungan hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Denngan menggunakan metode pelaksanaan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di 2 (dua) sekolah yakni SDN Dadaprejo 1 dan SDN Junrejo 1 memberikan dampak kepada 35 (tiga puluh lima) guru mengetahui terdapat perlindungan hukum saat menjalankan tugas dan kewajibannya dalam mendisiplinkan siswanya di sekolah yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan juga guru memahami terdapat batasan dalam mendisplinkan siswa dengan tidak boleh melakukan kekerasan fisik dan verbal. Dari hasil pengabdian didapatkan bahwa guru memiliki beberapa perlindungan hukum dalam peraturan perundang-undangan seperti UU Guru dan Dosen, Permendikbud, KUHP, Yurisprudensi. Upaya yang dapat dilakukan baik secara nonlitigasi dengan memberikan bantuan hukum dan sosialisasi terkait hak dan kewajiban guru dalam pendidikan serta secara litigasi.
Strategi Edukasi Hukum Masyarakat dalam Optimalisasi Pendaftaran Tanah dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Kelurahan Pakisaji-Malang: Community Legal Education Strategy in Optimizing Land Registration and Settlement of Land Disputes in Pakisaji-Malang Village Isnaeni, Diyan; Ayu, Isdiyana Kusuma
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v5i1.40179

Abstract

Permasalahan pertanahan di Pakisaji, Kabupaten Malang, khususnya terkait dengan pendaftaran tanah dan penyelesaian sengketa tanah, menjadi isu yang cukup signifikan dalam kehidupan masyarakat setempat. Adanya penyuluhan hukum yang efektif, diharapkan Kelurahan Pakisaji khususnya di Desa Genangan RT 05 RW 08   dapat menjadi contoh daerah yang memiliki pemahaman yang tinggi tentang pentingnya pendaftaran tanah dan penyelesaian sengketa tanah, sehingga tercipta masyarakat yang lebih adil, tertib, dan harmonis dalam mengelola tanah mereka. Langkah pertama dalam pelaksanaan pengabdian adalah melakukan identifikasi dan pemetaan masalah terkait pendaftaran tanah dan sengketa tanah. Dalam kegiatan edukasi hukum banyak yang bertanya tentang mekanisme pendaftaran tanah, menyampaikan tidak pernah ada edukasi hukum, dan menceritakan kronologi sengketa tanah. Masyarakat banyak menanyakan cara penyelesaian sengketa yang tepat sesuai sengketa yang dialami. Kegiatan pendampingan dalam hal ini pengabdi memberikan pendampingan intens kepada masyarakat yang akan dibantu mengenai administrasi pendaftaran tanah demi mencegah terjadinya praktik-praktik kecurangan yang berdampak pada sengketa tanah.   Land issues in Pakisaji, Malang Regency, especially related to land registration and land dispute resolution, have become significant issues in the lives of local communities. With effective legal counseling, it is hoped that Pakisaji Village, especially in Genangan Village RT 05 RW 08, can become an example of an area that has a high understanding of the importance of land registration and land dispute resolution, so as to create a more just, orderly, and harmonious society in managing their land. The first step in implementing the service is to identify and map problems related to land registration and land disputes. In legal education activities, many asked about the mechanism of land registration, said that there had never been legal education, and told the chronology of land disputes. Many people asked how to resolve disputes that are appropriate according to the disputes experienced. Mentoring activities in this case the servant provides intense assistance to the community that will be assisted regarding land registration administration in order to prevent fraudulent practices that have an impact on land disputes.
Alumni Contribution to Drug Crime Prevention Socialization at Public High School 3 Lubuk Basung: Kontribusi Alumni dalam Sosialisasi Pencegahan Narkoba Di Sma Negeri 3 Lubuk Basung Kadir, Abdul
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v5i1.40606

Abstract

Legal counseling activities through alumni contributions in the implementation of socialization of drug crime prevention at State Senior High School 3 Lubuk Basung aims to increase awareness of the importance of fighting against narcotics that have become rampant in the student environment. Community Service uses legal counseling methods and socialization of drug crime prevention. The material presented relates to the understanding and provisions of narcotics criminal law in Indonesia and its development. Factors causing students to become drug abusers and preventive efforts that can be done with the hope that SMAN 3 Lubuk Basung students can become agents of resistance against narcotics and provide further education to their surroundings. Legal counseling by alumni at State Senior High School 3 Lubuk Basung is one form of positive contribution that graduates can make to their alma mater.   Abstrak Kegiatan penyuluhan hukum melalui kontribusi alumni dalam pelaksanaan sosialisasi pencegahan tindak pidana narkotika di sekolah Menengah Atas Negeri 3 Lubuk Basung bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pentingnya perlawanan terhadap narkotika yang sudah marak di lingkungan pelajar. Pengabdian Masyarakat menggunakan metode penyuluhan hukum dan sosialisasi pencegahan tindak pidana narkotika. Materi yang disampaikan kaitan pengertian dan ketentuan hukum pidana narkotika di Indonesia dan perkembangannya. Factor-faktor penyebab pelajar menjadi penyalahguna narkotika dan upaya pencegahan yang dapat dilakukan dengan harapan pelajar SMAN 3 Lubuk Basung bisa menjadi agen perlawanan terhadap narkotika dan memberikan edukasi lanjutan kepada lingkungan sekitarnya. Penyuluhan hukum oleh alumni di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Lubuk Basung merupakan salah satu bentuk kontribusi positif yang dapat diberikan oleh lulusan terhadap almamaternya.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2026): April 2026 Vol. 5 No. 3 (2025): December 2025 Vol. 5 No. 1 (2025): April 2025 Vol. 4 No. 3 (2024): December 2024 Vol. 4 No. 2 (2024): August 2024 Vol. 4 No. 1 (2024): April 2024 Vol. 3 No. 3 (2023): December 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): August 2023 Vol. 3 No. 1 (2023): April 2023 Vol. 2 No. 3 (2022): December 2022 Vol. 2 No. 2 (2022): August 2022 Vol. 2 No. 1 (2022): April 2022 Vol. 1 No. 3 (2021): Desember 2021 Vol. 1 No. 2 (2021): Agustus 2021 Vol. 1 No. 1 (2021): April 2021 More Issue