cover
Contact Name
Sutia Budi
Contact Email
sutia.budi@universitasbosowa.ac.id
Phone
+6282191601945
Journal Mail Official
clavia.jurnal@universitasbosowa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Bosowa Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231 Telp. (0411) 452901 - 452789, Fax. (0411) 424568
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Clavia: Journal of Law
Published by Universitas Bosowa
ISSN : 1411349X     EISSN : 24776009     DOI : https://doi.org/10.56326/clavia
Core Subject : Social,
Jurnal Clavia ini dimaksudkan sebagai media komunikasi kalangan akademisi hukum, praktisi hukum, dan masyarakat luas pada umumnya. Media ini merupakan forum pengkajian berbagai masalah hukum dalam masyarakat sekaligus pengembangan pemikiran di bidang ilmu hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 359 Documents
PERTANGGUNGJAWABAN PEGAWAI KOPERASI DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN : Studi Putusan No.25/PID.B/2025/PN Bar Putri Zahrah; Ruslan Renggong; Basri Oner
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.9998

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana pegawai koperasi dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Bar. Fokus pembahasan mencakup pembuktian unsur-unsur tindak pidana serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur subjektif berupa kesengajaan dan unsur objektif berupa penguasaan uang koperasi karena hubungan kerja telah terbukti secara sah. Pertimbangan hakim didasarkan pada alat bukti yang sah, keterangan saksi, dan fakta persidangan, sehingga terdakwa dinyatakan bertanggung jawab secara pidana atas penyalahgunaan kepercayaan jabatan yang diberikan kepadanya. This study aims to examine the criminal liability of cooperative employees in the crime of embezzlement in office based on Decision Number 25/Pid.B/2025/PN Bar. The focus of the discussion includes proving the elements of the crime and the judge's legal considerations in issuing the verdict. The method used is empirical normative legal research with a statutory approach and a case approach. The results of the study indicate that the subjective element in the form of intent and the objective element in the form of control of cooperative funds due to an employment relationship have been legally proven. The judge's considerations are based on valid evidence, witness statements, and trial facts, so that the defendant is declared criminally responsible for the abuse of the trust of the position given to him.
TRADISI PA’RINDING DALAM PEMBAGIAN WARISAN MASYARAKAT ADAT TORAJA Srini Naftalia; Zulkifli Makkawaru; Andi Tira
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.10002

Abstract

  Tujuan Penelitian ini menganalisis tradisi Pa’rinding dalam perspektif keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan dengan sumber diperoleh melalui wawancara dan kuesioner kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pa’rinding merupakan mekanisme pewarisan adat yang terkait dengan pelaksanaan Rambu Solo’ dan masih berlangsung di sebagian wilayah Toraja. Pembagian warisan dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan pemangku adat. To pa’rengnge (ketua adat) memiliki kewenangan utama dalam menilai kontribusi ahli waris melalui tunuan (kerbau dan babi) dan  menaksir kualitas hewan kurban serta menetapkan bagian ahli waris. Keputusan adat bersifat final dan dihormati karena didasarkan pada norma adat yang hidup. Tradisi ini memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, serta berperan dalam menjaga keharmonisan keluarga dan mencegah konflik warisan. The purpose of this research is to analyze the Pa'rinding tradition from the perspective of justice, legal certainty, and legal expediency. The method used was qualitative with a juridical-empirical approach through literature review and field research. Sources were obtained through interviews and questionnaires, then analyzed descriptively. The results indicate that Pa'rinding is a customary inheritance mechanism associated with the implementation of Rambu Solo' and is still practiced in parts of Toraja. Inheritance distribution is carried out through family deliberation with customary leaders. The To pa'rengnge (customary leader) has primary authority in assessing the heirs' contributions through offerings (buffalo and pig), assessing the quality of the sacrificial animal, and determining the heirs' share. Customary decisions are final and respected because they are based on living customary norms. This tradition fulfills the principles of justice, legal certainty, and legal expediency, and plays a role in maintaining family harmony and preventing inheritance conflicts.
ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN SERTIPIKAT YANG TIDAK  SAH SEBAGAI KETERANGAN DALAM AKTA OTENTIK : Studi Putusan No. 667/Pid.B/2024/PN Mks Sriwijayanti K; Ruslan Renggong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.10003

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pembuktian unsur-unsur tindak pidana pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan penggunaan pernyataan palsu dalam akta otentik serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara Nomor 667/Pid.B/2024/PN Mks. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Makassar dan notaris di Makassar, serta studi kepustakaan berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi. Pertimbangan hakim meliputi aspek filosofis melalui penilaian alat bukti serta keadaan yang meringankan dan memberatkan terdakwa, aspek yuridis, dan aspek sosiologis dengan mempertimbangkan dampak kerugian yang ditimbulkan. Putusan tersebut dinilai telah mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. This study aims to analyze the proof of the elements of the crime of document forgery, particularly related to the use of false statements in an authentic deed, and to examine the judge’s legal considerations in imposing a sentence in Case Number 667/Pid.B/2024/PN Mks. This research employs a qualitative method with an empirical juridical approach. The data used consist of primary and secondary data obtained through interviews with judges of the Makassar District Court and notaries in Makassar, as well as a literature study including court decisions, laws and regulations, books, journals, and other relevant legal literature. The results of the study indicate that all elements of the criminal offense as stipulated in Article 266 paragraph (2) of the Indonesian Criminal Code have been fulfilled. The judge’s considerations in rendering the decision include philosophical aspects through the assessment of evidence and the mitigating and aggravating circumstances of the defendant, juridical aspects based on the provisions of Article 266 paragraph (2) of the Indonesian Criminal Code, and sociological aspects by considering the potential losses caused by the defendant’s actions. Therefore, the decision is considered to reflect legal certainty, justice, and legal utility.
TANGGUNG JAWAB HUKUM KURATOR DALAM PROSES GOING CONCERN KEPAILITAN Ulfina Yusmiar; Almusawir Almusawir; Abdurrifa Abdurrifa
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.10004

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum kurator dalam menjaga nilai going concern kepailitan serta mengkaji risiko hukum yang timbul dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut dalam proses kepailitan. Tanggung jawab hukum kurator dalam proses kepailitan merupakan kunci dalam menjaga kelangsungan usaha debitur melalui prinsip going concern. kurator berkewajiban mengelola aset dan operasional perusahaan pailit secara profesional, transparan, dan itikad baik untuk melindungi kepentingan kreditor. Penelitian ini menggunakan metode normatif empirik dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, didukung bahan primer, sekunder, tersier, serta wawancara praktik lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurator memiliki tanggung jawab hukum yang jelas dalam menjalankan going concern, dan kegagalan dapat menimbulkan risiko hukum, termasuk tuntutan ganti rugi atau pertanggungjawaban pidana bila terdapat kesengajaan atau kelalaian yang menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Temuan ini menegaskan pentingnya kepatuhan kurator terhadap hukum kepailitan dan praktik manajemen risiko untuk memastikan perlindungan kreditor dan efektivitas proses pailit. This study aims to analyze the legal responsibility of the curator in maintaining the going concern value of bankruptcy and to examine the legal risks that arise in carrying out this responsibility in the bankruptcy process. The curator's legal responsibility in the bankruptcy process is key to maintaining the debtor's business continuity through the going concern principle. The curator is obliged to manage the assets and operations of the bankrupt company professionally, transparently, and in good faith to protect the interests of creditors. This study uses an empirical normative method with a statutory and conceptual approach, supported by primary, secondary, and tertiary materials, and field practice interviews. The results show that the curator has clear legal responsibilities in carrying out going concern, and failure can create legal risks, including claims for compensation or criminal liability if there is intentional or negligent misuse of authority. These findings emphasize the importance of curator compliance with bankruptcy law and risk management practices to ensure creditor protection and the effectiveness of the bankruptcy process.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN Wahyu Maliku; Ruslan Renggong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.10006

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap tenaga kesehatan pada putusan nomor 12/pid.b/2025/pn.blp dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara dan analisis putusan pengadilan, sedangkan data sekunder bersumber dari literatur hukum dan jurnal ilmiah. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku dalam perkara nomor 12/pid.b/2025/pn.blp telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan. Unsur perbuatan terbukti melalui keterangan saksi dan visum et repertum, sedangkan unsur kesalahan terbukti dari adanya kesengajaan dalam melakukan tindakan kekerasan. Terdakwa juga terbukti memiliki kemampuan bertanggung jawab dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf sehingga secara yuridis pertanggungjawaban pidana telah diterapkan sesuai hukum yang berlaku. Proses pembuktian telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, sehingga secara yuridis pemidanaan dapat dibenarkan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada aspek yuridis berupa terpenuhinya unsur tindak pidana dan alat bukti, serta aspek non-yuridis yang berkaitan dengan latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan aspek keagamaan terdakwa. This study aims to analyze the criminal liability of perpetrators in cases of assault against healthcare workers as reflected in Decision Number 12/Pid.B/2025/PN Blp, as well as to examine the judicial considerations in adjudicating the case. The research adopts a normative legal approach using statutory and case-based methods. Primary data were collected through interviews and analysis of court decisions, while secondary data were obtained from legal literature and scholarly journals. The data were analyzed using a descriptive qualitative method. The findings indicate that the defendant’s criminal liability in Decision Number 12/Pid.B/2025/PN Blp fulfills all elements of the offense of assault. The actus reus is established through witness testimonies and visum et repertum, while the mens rea is demonstrated by the intentional nature of the violent conduct. The defendant was also deemed capable of being held responsible, and no justifying or excusing circumstances were identified. Therefore, from a juridical perspective, criminal liability has been applied in accordance with applicable law. The evidentiary process complied with the provisions of criminal procedural law, thereby rendering the conviction legally justified. Furthermore, the judge’s considerations in imposing the sentence were based not only on juridical aspects, such as the fulfillment of the elements of the offense and the sufficiency of evidence, but also on non-juridical aspects, including the defendant’s background, the consequences of the act, the personal condition of the defendant, and the defendant’s moral or religious considerations.
KEPASTIAN HUKUM DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI TANA TORAJA Welfare Bidadari Sirenden; Andi Tira; Abdurrifai Abdurrifai
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.10007

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam peralihan hak atas tanah yang disertai penerbitan sertipikat tanpa hak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Teknik pengumpul data melalui wawancara dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik hak atas tanah pada awalnya ditawari oleh pihak lain untuk dibantu dalam proses pendaftaran hak atas tanahnya, namun sertipikat yang terbit bukan atas nama pemilik tanah tersebut melainkan sertipikat yang diterbitkan atas nama pihak lain dan anak-anaknya. Sertipikat tersebut menjadi terpecah-pecah atas beberapa nama. Berdasarkan hasil analisis terhadap data penelitian, peralihan hak tersebut terbukti tidak sah karena tidak didasarkan pada persetujuan pemilik hak yang sah, sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam kepemilikan tanah. This study aims to analyze legal certainty in the transfer of land rights accompanied by the issuance of certificates without rights. This study uses a qualitative method with an empirical normative approach. Data collection techniques through interviews and descriptive analysis. The results of the study indicate that the land rights owner was initially offered by another party to assist in the process of registering his land rights, but the certificate issued was not in the name of the land owner but rather a certificate issued in the name of another party and his children. The certificate was fragmented into several names. Based on the results of the analysis of the research data, the transfer of rights was proven to be invalid because it was not based on the consent of the legitimate rights owner, so that this act was an unlawful act that created legal uncertainty in land ownership.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENADAHAN BARANG MILIK PERSEROAN TERBATAS XL AXIATA DI MAKASSAR: Studi Putusan No. 1517/Pid.B/2024/PN Mks Yuina Patandean; Ruslan Renggong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.10008

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembuktian unsur-unsur tindak pidana penadahan dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana penadahan barang milik Perseroan Terbatas (PT) XL Axiata pada Putusan Nomor 1517/Pid.B/2024/PN Mks. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis dan sumber data primer dan sekunder. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum serta studi kepustakaan, meliputi putusan pengadilan maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Analisis data menunjukkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan membeli, menawarkan dan menjual barang milik Perseroan Terbatas (PT) XL Axiata yang di mana barang tersebut merupakan barang hasil kejahatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  seluruh unsur tindak pidana penadahan sebagaimana yang didakwakan telah terbukti, baik dari unsur barangsiapa, unsur perbuatan membeli dan menjual kembali, unsur diketahui atau patut diduga, serta unsur barang tersebut dari hasil kejahatan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan meliputi tiga aspek, yaitu filosofis, di mana Hakim menilai dari alat bukti yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa, serta mempertimbangkan hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Secara yuridis, Hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang sesuai dengan unsur yang ada dalam Pasal 480 KUHP. Sementara itu, secara sosiologis, Hakim mempertimbangkan dampak perbuatan terdakwa terhadap pihak yang dirugikan sehingga pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan adil. This study aims to analyze the evidence of the elements of the crime of receiving goods and the judge's legal considerations in deciding the case of the crime of receiving goods belonging to the Limited Liability Company (PT) XL Axiata in Decision Number 1517 / Pid.B / 2024 / PN Mks. This study uses a qualitative research method with primary and secondary data types and sources. Data were obtained through interviews with law enforcement officials and literature studies, including court decisions and laws and regulations related to the problem to be studied. Data analysis shows that the defendant committed the act of buying, offering and selling goods belonging to the Limited Liability Company (PT) XL Axiata where the goods are the proceeds of crime. The results of the study indicate that all elements of the crime of receiving goods as charged have been proven, both from the element of whoever, the element of the act of buying and reselling, the element of known or reasonably suspected, and the element of the goods from the proceeds of crime. The judge's considerations in passing the decision include three aspects, namely philosophical, where the Judge assesses the evidence, namely witness statements and the defendant's statement, and considering mitigating and aggravating factors for the defendant. From a legal perspective, the judge considers the defendant's actions in accordance with the elements stipulated in Article 480 of the Criminal Code. Meanwhile, from a sociological perspective, the judge considers the impact of the defendant's actions on the injured party to ensure that the sentence imposed is proportionate and fair.
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PENOLAKAN KLAIM POLIS ASURANSI SECARA SEPIHAK PASCATERBITNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 83/PUU-XXII/2024 Zulfirmansyah Rimbun; Annisa Sativa
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.10190

Abstract

  Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pertimbangan dan formulasi akibat hukum dalam putusan perkara penolakan klaim polis asuransi secara sepihak setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 terkait pemaknaan Pasal 251 KUHD. Penelitian ini menyoroti penerapan asas hukum, penafsiran klausul polis, perlindungan pemegang polis, serta pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penyelesaian sengketa klaim asuransi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan putusan hakim dalam perkara penolakan klaim polis asuransi secara sepihak pascaterbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 dengan membandingkan isu hukum, norma yang diterapkan, fakta, alat bukti, klausul polis, petitum, dan ratio decidendi dalam kedua putusan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) melalui studi kepustakaan terhadap peraturan, putusan pengadilan, doktrin, dan literatur hukum yang dianalisis secara kualitatif normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kedua putusan sama-sama mengakui kekuatan mengikat polis dan iktikad baik, tetapi berbeda dalam pertimbangan dan formulasi akibat hukumnya; (2) perbedaan bentuk perlindungan hukum dipengaruhi oleh jenis asuransi, lingkungan peradilan, petitum, pembuktian, dan karakteristik perkara sehingga tidak seluruh perbedaan dapat dikategorikan sebagai disparitas; serta (3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 membatasi pembatalan pertanggungan secara sepihak, sehingga penerapan Pasal 251 KUHD perlu memperhatikan pembuktian ketidakbenaran informasi material, penafsiran klausul polis, serta pembedaan antara penolakan klaim dan pembatalan pertanggungan demi kepastian hukum dan perlindungan yang adil. This research is motivated by differences in judicial reasoning and the formulation of legal consequences in cases involving unilateral rejection of insurance policy claims following Constitutional Court Decision Number 83/PUU-XXII/2024 concerning the interpretation of Article 251 of the Indonesian Commercial Code (KUHD). This study examines the application of legal principles, the interpretation of policy clauses, the protection of policyholders, and the influence of the Constitutional Court’s decision on the resolution of insurance claim disputes. This research aims to analyze differences in judicial decisions concerning the unilateral rejection of insurance policy claims following Constitutional Court Decision Number 83/PUU-XXII/2024 by comparing the legal issues, applicable legal norms, facts, evidence, policy clauses, claims, and ratio decidendi of the two decisions. This study employs a normative juridical method using a statute approach through a literature review of legislation, court decisions, legal doctrines, and legal literature, which are analyzed using qualitative normative analysis. The findings show that: (1) both decisions recognize the binding force of insurance policies and the principle of good faith, but differ in their reasoning and formulation of legal consequences; (2) differences in the forms of legal protection are influenced by the type of insurance, judicial environment, claims submitted, evidence, and characteristics of each case, meaning that not all differences can be categorized as legal disparity; and (3) Constitutional Court Decision Number 83/PUU-XXII/2024 limits unilateral cancellation of insurance coverage, requiring the application of Article 251 of the Indonesian Commercial Code to consider the proof of materially false information, interpretation of policy clauses, and the distinction between claim rejection and cancellation of insurance coverage in order to ensure legal certainty and fair protection.
REKONSTRUKSI PENGATURAN PESANGON PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) MELALUI SISTEM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA Sufriaman Sufriaman; Herman Herman; Andi Lulu Isvany
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.9834

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis cara pengaturan pesangon apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai dengan system hukum ketenagakerjaan di Indonesia dan menyusun perbaikan pengaturan pesangon melalui system jaminan sosial ketenagakerjaan. Penelitian menggunakan pendekatan pada analisis norma dengan memadukan penelitian hukum normatif. Data diperoleh melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan cara membandingkan pengaturan perlindungan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja di berbagai negara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pesangon yang berlaku saat ini masih bertumpu pada prinsip tanggung jawab langsung perusahaan (employer liability) sehingga belum mampu menjamin kepastian perlindungan bagi pekerja secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan rekonstruksi hukum melalui pembentukan skema Jaminan Pesangon Nasional yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan prinsip asuransi sosial dan dana amanat. Model tersebut dinilai mampu meningkatkan kepastian pembayaran pesangon, meminimalkan potensi sengketa hubungan industrial, serta memperkuat sistem perlindungan sosial bagi pekerja yang mengalami PHK. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pembaruan kebijakan dan reformasi hukum ketenagakerjaan dalam rangka mewujudkan perlindungan pekerja yang lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan selaras dengan prinsip negara kesejahteraan. This study to analyze how severance pay is regulated in the event of termination of employment (PHK) in accordance with Indonesia’s labor law system and to propose improvements to severance pay regulations through the employment social security system. The study employs a normative analysis appoach combined with normative legal research. Data were obtained through a legislative analysis, a conceptual analysis, and a comparative analysis of protection provisions for workers facing termination of employment in various countries, and were subsequently analyzed qualitatively. The research findings indicate that the current severance pay system still relies on the principle of direct employer liability, and thus has not been able to optimally guarantee certainty of protection for workers. Therefore, this study proposes a legal restructuring through the establishment of a National Severance Pay Guarantee scheme managed by the Social Security Agency for Employment (BPJS Ketenagakerjaan) based on the principles of social insurance and trust funds. This model is considered capable of enhancing the certainty of severance pay, minimizing the potential for industrial relations disputes, and strengthening the social protection system for workers facing layoffs. The findings of this study are expected to serve as a foundation for policy updates and labor law reforms aimed at realizing worker protection that is more equitable, sustainable, and aligned with the principles of the welfare state.