cover
Contact Name
Sutia Budi
Contact Email
sutia.budi@universitasbosowa.ac.id
Phone
+6282191601945
Journal Mail Official
clavia.jurnal@universitasbosowa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Bosowa Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231 Telp. (0411) 452901 - 452789, Fax. (0411) 424568
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Clavia: Journal of Law
Published by Universitas Bosowa
ISSN : 1411349X     EISSN : 24776009     DOI : https://doi.org/10.56326/clavia
Core Subject : Social,
Jurnal Clavia ini dimaksudkan sebagai media komunikasi kalangan akademisi hukum, praktisi hukum, dan masyarakat luas pada umumnya. Media ini merupakan forum pengkajian berbagai masalah hukum dalam masyarakat sekaligus pengembangan pemikiran di bidang ilmu hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 359 Documents
EFEKTIVITAS PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DI KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN M. Nurul Hadi hasan; Ruslan Renggong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.9985

Abstract

Penelitian ini menganalisis penerapan dan efektivitas keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara dengan penyidik serta analisis data perkara, peraturan perundang-undangan, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode Januari 2024–Juni 2025 tercatat lebih dari 150 perkara tindak pidana ringan yang didominasi pelanggaran minuman beralkohol, dan sebagian besar diselesaikan melalui mekanisme vonis pengadilan. Berdasarkan teori efektivitas hukum, keadilan restoratif belum efektif secara struktural dan institusional karena frekuensi penerapannya masih sangat terbatas. Namun demikian, keadilan restoratif terbukti efektif secara substantif pada perkara tertentu karena mampu mempercepat penyelesaian perkara, mengurangi beban sistem peradilan, serta memulihkan hubungan sosial antara pelaku dan korban. Rendahnya efektivitas implementatif dipengaruhi oleh keterbatasan pedoman operasional, orientasi aparat yang masih dominan retributif, rendahnya pemahaman masyarakat, serta belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat, penyusunan prosedur yang lebih komprehensif, dan peningkatan sosialisasi agar keadilan restoratif dapat diterapkan secara lebih efektif dan berkelanjutan. This study examines the application and effectiveness of restorative justice in addressing minor crimes within the South Sulawesi Regional Police. The study employs an empirical legal method with a descriptive, qualitative approach, utilizing interviews with investigators and analyzing case data, legislation, and related literature. The results show that from January 2024 to June 2025, there were more than 150 minor criminal cases, predominantly involving alcohol violations, and most were resolved through court verdicts. Based on legal effectiveness theory, restorative justice is not yet structurally and institutionally effective because its frequency of application is still very limited. However, restorative justice has proven to be substantively effective in certain cases, as it can accelerate case resolution, reduce the burden on the judicial system, and help restore social relations between perpetrators and victims. The low level of implementation effectiveness is influenced by limited operational guidelines, the predominantly retributive orientation of officials, low public understanding, and suboptimal support in terms of facilities and infrastructure. Therefore, it is necessary to strengthen the capacity of officials, develop more comprehensive procedures, and increase public awareness so that restorative justice can be implemented more effectively and sustainably.
KAJIAN KRIMINOLOGIS PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM TRADISIONAL DI  KABUPATEN SINJAI Muchlisa Fatmadani Nur; Siti Zubaidah; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.9986

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang membawa senjata tajam di wilayah Kabupaten Sinjai, dan upaya-upaya penanganan yang diterapkan untuk mengatasi permasalahan terkait kasus membawa senjata tajam di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, dan dilaksanakan di beberapa lokasi, yaitu Kepolisian Resor Sinjai, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta masyarakat di Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan seseorang membawa senjata tajam meliputi: faktor keturunan dan jabatan adat, faktor sebagai pelengkap busana adat, faktor pelestarian warisan leluhur, faktor identitas diri, serta faktor perlindungan diri. Sementara itu, faktor-faktor yang memicu penyalahgunaan senjata tajam meliputi: pengaruh minuman beralkohol atau kondisi mabuk, faktor sosial, dan konflik keluarga.Selanjutnya, upaya pencegahan penyalahgunaan senjata tajam yang dilakukan oleh pihak kepolisian mencakup tindakan preventif seperti menyelenggarakan penyuluhan di sejumlah sekolah menengah atas, melaksanakan patroli dan razia, serta membangun kerja sama dengan instansi terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja. Di sisi lain, upaya yang dilakukan oleh tokoh masyarakat, khususnya ketua rumpun tetangga, berfokus pada pemberian edukasi kepada masyarakat dalam lingkup keluarga. This study aims to analyze the factors behind individuals carrying sharp weapons in the Sinjai Regency, and the measures implemented to address issues related to carrying sharp weapons in Sinjai Regency. This study uses a qualitative method with an empirical juridical approach and was conducted in several locations, namely the Sinjai Resort Police, traditional leaders, community leaders, and the community in Sinjai Regency, South Sulawesi Province. The data sources used include primary and secondary data, with data collection techniques in the form of interviews. Data analysis was conducted using descriptive qualitative methods. The results of this study reveal that the factors that cause a person to carry sharp weapons include: hereditary and traditional position factors, factors related to traditional clothing, factors related to the preservation of ancestral heritage, factors related to self-identity, and factors related to self-protection. Meanwhile, the factors that trigger the misuse of sharp weapons include: The influence of alcoholic beverages or drunkenness, social factors, and family conflicts. Furthermore, efforts to prevent the misuse of sharp weapons by the police include preventive measures such as conducting outreach programs in a number of high schools, carrying out patrols and raids, and establishing cooperation with relevant agencies such as the Civil Service Police Unit. On the other hand, efforts made by community leaders, especially neighborhood association leaders, focus on educating the community within the family sphere.
RESIDIVISME TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA MAKASSAR DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGIS Muh. Fadhil Mubarok; Basri Oner; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.9987

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar serta mengkaji upaya penanggulangannya dalam perspektif kriminologi. Penelitian menggunakan tipe kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi di Rumah Tahanan Kelas I Makassar serta Polrestabes Makassar, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan dokumen yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa residivisme dipengaruhi oleh ketergantungan narkotika, tekanan ekonomi, lingkungan sosial yang tidak mendukung, lemahnya pembinaan dan rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan, serta faktor psikologis pelaku. Upaya penanggulangan dilakukan melalui pendekatan penal dan non-penal, yang meliputi penegakan hukum, pelaksanaan rehabilitasi dan pembinaan, serta kerja sama antarinstansi. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala struktural dan teknis sehingga belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka residivisme. Oleh karena itu, diperlukan penguatan rehabilitasi berbasis medis-psikososial serta program reintegrasi sosial yang berkelanjutan. This study aims to analyze the factors causing recidivism in narcotics abuse crimes in Makassar City and to examine the countermeasures undertaken from a criminological perspective. The research employs a qualitative method with a descriptive approach. Primary data were obtained through interviews and observations at the Class I Makassar Detention Center and the Makassar Metropolitan Police Office, while secondary data were collected through literature review of statutory regulations, books, scientific journals, and relevant documents. The findings indicate that recidivism is influenced by drug dependency, economic pressure, unsupportive social environments, weak rehabilitation and correctional guidance programs, and psychological factors of the offenders. Countermeasures are implemented through both penal and non-penal approaches, including law enforcement, rehabilitation and correctional programs, and inter-agency cooperation. However, these efforts have not been fully effective due to structural and technical constraints. Therefore, strengthening medical and psychosocial rehabilitation as well as sustainable social reintegration programs is essential to reduce recidivism rates.
KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN ELEKTRONIK DALAM PRAKTIK JASA JOKI GAME MOBILE LEGENDS DI KOTA MAKASSAR Muh Andhika Rizal Usman Balo; Andi Tira; Abdurrifai Abdurrifai
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.9988

Abstract

Perkembangan transaksi digital mendorong munculnya praktik jasa joki game Mobile Legends yang dilakukan melalui media elektronik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hukum perjanjian jasa joki sebagai kontrak elektronik serta bagaimana kepastian hukum dalam praktiknya di Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan analisis peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang dianalisis secara kualitatif deskriptif berdasarkan fakta hukum di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jasa joki memenuhi unsur kesepakatan, objek tertentu, dan causa yang halal sehingga dapat dikualifikasikan sebagai kontrak elektronik yang sah dan mengikat para pihak. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan perjanjian berlangsung secara informal dan tanpa pengawasan yang memadai, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum serta melemahkan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan. The development of digital transactions has led to the emergence of boosting services in the online game Mobile Legends, conducted through electronic media. The issues examined in this study concern the legal status of boosting service agreements as electronic contracts and the degree of legal certainty in their practice in Makassar. This research employs a normative-empirical legal method using statutory and case approaches, analyzed through descriptive qualitative analysis based on legal facts found in the field. The results indicate that boosting service agreements fulfill the elements of consent, a specific object, and a lawful cause, thereby qualifying as valid and binding electronic contracts. However, in practice, such agreements are carried out informally and without adequate supervision, resulting in legal uncertainty and weakening legal protection for the injured parties.
PENETAPAN ASAL USUL ANAK DALAM PERKAWINAN TIDAK TERCATAT Nadifa Nadifa; Andi Tira; Kamsilaniah Kamsilaniah
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.9989

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dan mengkaji pertimbangan hukum hakim terhadap penetapan asal usul anak dalam Perkara Nomor 486/Pdt.P/2025/PA.Mks. Perkawinan tidak tercatat (nikah siri) dianggap sah secara agama Islam karena memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Namun, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum secara administrasi negara karena tidak dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, serta didukung oleh berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat tetap bisa mendapatkan pengakuan hukum melalui mekanisme penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama, selama dapat dibuktikan bahwa perkawinan tersebut sah. Oleh karena,  kedua orang tuanya telah menikah ulang di Kantor Urusan Agama (KUA), maka pengadilan agama menetapkan status anak sah. Penetapan ini memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi anak, khususnya dalam hal hak atas identitas, pengakuan ayah, nafkah, serta hak keperdataan lainnya. This study aims to analyze the legal position of children born from unregistered marriages and examine the judge's legal considerations on the determination of the origin of children in Case Number 486/Pdt.P/2025/PA.Mks. Unregistered marriages (nikah siri) are considered valid in Islamic religion because they meet the principles and conditions of marriage. However, the marriage does not have legal force in state administration because it is not recorded in accordance with the applicable laws and regulations. This research uses normative juridical methods with legislative, conceptual, and case study approaches, and is supported by various primary, secondary, and tertiary legal sources. The results of the study show that children born from unregistered marriages can still get legal recognition through the mechanism of determining the origin of children at the Religious Court, as long as it can be proven that the marriage is valid. Because both parents have remarried at the Office of Religious Affairs (KUA), the religious court determines the status of legal children. This determination provides certainty and legal protection for children, especially in terms of the right to identity, paternal recognition, alimony, and other civil rights.
PENYALAHGUNAAN DANA HIBAH DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA KOTA MAKASSAR Nur Alysia Fitrah; Ruslan Renggong; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.9990

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur pasal yang didakwakan jaksa penuntut umum yang telah terbukti serta faktor mendasar terjadinya perbedaan antara tuntutan jaksa penuntut umum dan vonis hakim dalam Putusan Nomor 37/Pid.Sus- TPK/2025/PN Mks. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif-empiris dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi kepustakaan dan dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur pasal yang didakwakan jaksa penuntut umum dalam Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2025 telah terbukti secara sah dan meyakinkan, terutama unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, yang dilakukan terdakwa dalam pengelolaan dana hibah secara menyimpang dari perencanaan yang telah ditetapkan, serta faktor mendasar terjadinya perbedaan antara tuntutan jaksa penuntut umum dan vonis hakim dipengaruhi oleh perbedaan paradigma pembuktian dan penilaian alat bukti serta pemaknaan unsur tindak pidana, khususnya unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, serta prinsip independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Penelitian ini menegaskan pentingnya ketelitian aparat penegak hukum dalam merumuskan dakwaan dan menerapkan pasal yang tepat agar selaras dengan karakter perbuatan dan pembuktian di persidangan, mengingat tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa. This study aims to analyze the elements of the articles charged by the public prosecutor that have been proven, as well as the fundamental factors underlying the disparity between the public prosecutor’s demands and the judges’ verdict in Decision Number 37/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mks. The research employs a normative–empirical approach, utilizing data collection techniques through interviews, literature review, and document analysis, which are subsequently examined using qualitative analysis. The findings indicate that the elements of the articles charged by the public prosecutor in Decision Number 37/Pid.Sus-TPK/2025 have been proven legally and convincingly, particularly the element of “abuse of authority, opportunity, or facilities available due to position or office,” committed by the defendant through the mismanagement of grant funds that deviated from the predetermined planning. Furthermore, the fundamental factors contributing to the disparity between the public prosecutor’s demands and the judges’ verdict are influenced by differences in paradigms of evidentiary assessment and evaluation of evidence, as well as differing interpretations of the elements of the criminal offense, especially the element of “enriching oneself or another person or a corporation,” in addition to the principle of judicial independence in examining and deciding cases based on the principles of justice, expediency, and legal certainty. This study emphasizes the importance of meticulousness on the part of law enforcement officials in formulating indictments and applying appropriate legal provisions so that they align with the nature of the acts and the evidentiary process in court, considering that corruption is classified as an extraordinary crime.
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BAGI PELAKU PENGULANGAN TINDAK PIDANA : STUDI PUTUSAN NOMOR 302/PID.B/2025/PN MKS Nur Dzul Ilmi Ar; Ruslan Renggong; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.9991

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status terdakwa sebagai pelaku pengulangan tindak pidana sebagai alasan pemberat pidana dan menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dengan teori pemidanaan dalam Putusan Nomor 302/Pid.B/2025/PN Mks. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan dukungan pendekatan empiris yang datanya diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum pidana, dan putusan pengadilan, serta wawancara dengan hakim yang menangani perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status terdakwa sebagai residivis dijadikan alasan pemberat karena terdakwa melakukan masih menjalani pidana sebelumnya dan belum melewati jangka waktu penghapusan status pelaku pengulangan tindak pidana dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara telah sesuai dengan teori pemidanaan gabungan antara teori absolut dan teori relatif, karena pidana dijatuhkan sebagai bentuk pembalasan sekaligus sebagai sarana pembinaan pelaku dan perlindungan masyarakat. This study aims to analyze the status of the defendant as a repeat offender (recidivist) as an aggravating factor in sentencing and to examine the conformity of the judge’s legal reasoning with sentencing theories in Decision Number 302/Pid.B/2025/PN Mks. This research employs a normative legal method supported by an empirical approach. The data were obtained through library research on statutory regulations, criminal law doctrines, and court decisions, as well as interviews with the judge who adjudicated the case. The results indicate that the defendant’s status as a recidivist was considered an aggravating circumstance because the new criminal act was committed while the defendant was still serving a previous sentence and had not yet passed the statutory period for the removal of repeat offender status. Furthermore, the judge’s reasoning in imposing the sentence reflects the application of an integrated sentencing theory combining absolute (retributive) and relative (preventive) theories, as the punishment was imposed both as retribution for the wrongdoing and as a means of rehabilitation and social protection.
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN TINGKAT BANDING PADA TINDAK PIDANA PEREDARAN SKINCARE BERMERKURI : (Studi Putusan 856/PID.SUS/2025/PT MKS) Nurfaida Nurfaida; Basri Oner; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.9993

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar alat bukti yang mendukung Putusan Pengadilan Tinggi Makassar dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada perkara peredaran skincare bermerkuri berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 856/PID.SUS/2025/PT MKS. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli dari BPOM, surat, dan keterangan terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 184 KUHAP serta membentuk keyakinan hakim secara sah dan meyakinkan. Penelitian ini juga menemukan bahwa majelis hakim tingkat banding menilai pidana yang dijatuhkan pada tingkat pertama belum proporsional dengan tingkat bahaya perbuatan terdakwa, sehingga dilakukan penilaian ulang terhadap tujuan pemidanaan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana didasarkan pada tingkat kesalahan terdakwa, dampak perbuatan terhadap kesehatan masyarakat, serta urgensi perlindungan konsumen, sehingga putusan yang dijatuhkan mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. This study aims to analyze the evidence supporting the Makassar High Court's decision and the judge's considerations in issuing a criminal sentence in the case of mercury-containing skincare products, based on Makassar High Court Decision Number 856/PID.SUS/2025/PT MKS. The research method used is normative legal research with a statutory and case-based approach. The results indicate that the evidence, including witness testimony, expert testimony from the Food and Drug Authority (BPOM), letters, and the defendant's statement, complies with Article 184 of the Criminal Procedure Code and forms a valid and convincing conviction in the judge's opinion. This study also found that the panel of appellate judges considered the sentence imposed at first instance to be disproportionate to the level of danger of the defendant's actions, necessitating a reassessment of the purpose of the sentence. The judge's considerations in issuing a criminal sentence are based on the defendant's level of culpability, the impact of the act on public health, and the urgency of consumer protection, ensuring that the decision reflects legal certainty, justice, and legal expediency.
PENERAPAN PASAL 170 KUHP DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA TERHADAP ORANG DI MUKA UMUM Nur Febiana; Ruslan Renggong; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.9994

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 170 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 896/Pid.B/2024/PN Mks dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di muka umum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang didukung oleh data empiris berupa wawancara dengan penyidik Polrestabes Makassar dan hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam putusan tersebut telah dilakukan secara tepat karena seluruh unsur tindak pidana, yaitu unsur barang siapa, dilakukan secara terang-terangan atau di muka umum, dengan tenaga bersama, serta menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tidak hanya didasarkan pada aspek yuridis berupa pembuktian unsur pasal dan alat bukti yang sah, tetapi juga mempertimbangkan aspek nonyuridis seperti dampak perbuatan terdakwa terhadap korban dan masyarakat, sehingga putusan yang dijatuhkan mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan manfaat. This study aims to analyze the application of Article 170 paragraph (1) of the Criminal Code against the defendant in Decision Number 896/Pid.B/2024/PN Mks and analyze the judge's considerations in sentencing the crime of violence together in public. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a case approach supported by empirical data in the form of interviews with investigators from the Makassar Police and judges at the Makassar Class IA District Court. The results of the study show that the application of Article 170 paragraph (1) of the Criminal Code in the decision has been carried out appropriately because all elements of the crime, namely the element of whoever, carried out openly or in public, with joint effort, and using violence against people have been fulfilled based on the legal facts revealed in the trial. The judge's considerations in imposing a sentence are not only based on the legal aspects in the form of proving the elements of the article and valid evidence, but also consider non-legal aspects such as the impact of the defendant's actions on the victim and society, so that the decision handed down reflects legal certainty, justice, and benefits.
SANKSI PEMBINAAN SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERKARA NARKOTIKA Putri Aprilia; Siti Zubaidah; Hajriana Hajriana
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.9997

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pembinaan dan pelatihan kerja serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika yang menuntut adanya penerapan sistem peradilan pidana anak yang mengutamakan prinsip perlindungan anak serta kepentingan terbaik bagi anak.Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.Data yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum serta studi kepustakaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi tindakan berupa pembinaan dan pelatihan kerja telah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Majelis hakim tidak menjatuhkan pidana penjara, melainkan memilih sanksi tindakan sebagai implementasi prinsip keadilan restoratif dan asas ultimum remedium dalam sistem peradilan pidana anak.Pertimbangan hakim didasarkan pada aspek yuridis dan non-yuridis, meliputi terpenuhinya unsur tindak pidana, usia dan kondisi psikologis anak, latar belakang sosial, serta laporan Pembimbing Kemasyarakatan. Putusan tersebut mencerminkan orientasi pada kepentingan terbaik bagi anak dengan menitikberatkan pada pembinaan, pemulihan, dan reintegrasi sosial. Dengan demikian, pemidanaan dalam perkara ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan rehabilitatif. This study aims to analyze the application of coaching and job training sanctions as well as the judges’ considerations in rendering decisions against children involved in narcotics-related crimes. The research is motivated by the increasing involvement of children in narcotics offenses, which requires the implementation of a juvenile criminal justice system that prioritizes the principle of child protection and the best interests of the child. The research method used is empirical juridical with statutory and case approaches. The data were obtained through interviews with law enforcement officials and literature studies. The results show that the application of action sanctions in the form of coaching and job training is in accordance with the provisions of existing laws and regulations. The panel of judges did not impose imprisonment but instead chose action sanctions as an implementation of restorative justice principles and the ultimum remedium principle within the juvenile criminal justice system. The judges’ considerations were based on both juridical and non-juridical aspects, including the fulfillment of the elements of the criminal offense, the child’s age and psychological condition, social background, and the report of the Community Counselor. The decision reflects an orientation toward the best interests of the child by emphasizing guidance, recovery, and social reintegration. Thus, the sentencing in this case is not only repressive in nature but also educational and rehabilitative.