cover
Contact Name
Sutia Budi
Contact Email
sutia.budi@universitasbosowa.ac.id
Phone
+6282191601945
Journal Mail Official
clavia.jurnal@universitasbosowa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Bosowa Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231 Telp. (0411) 452901 - 452789, Fax. (0411) 424568
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Clavia: Journal of Law
Published by Universitas Bosowa
ISSN : 1411349X     EISSN : 24776009     DOI : https://doi.org/10.56326/clavia
Core Subject : Social,
Jurnal Clavia ini dimaksudkan sebagai media komunikasi kalangan akademisi hukum, praktisi hukum, dan masyarakat luas pada umumnya. Media ini merupakan forum pengkajian berbagai masalah hukum dalam masyarakat sekaligus pengembangan pemikiran di bidang ilmu hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 359 Documents
SENGKETA TANAH DALAM PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH DAN HUKUM AGRARIA Habib Saragih; Tetty Marlina Tarigan
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.9758

Abstract

Sengketa tanah di Indonesia masih menjadi persoalan hukum yang kompleks akibat konflik kepentingan antara masyarakat, pemerintah, dan korporasi. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kepastian hak atas tanah, tetapi juga belum optimalnya penerapan keadilan dan kemanfaatan hukum dalam penyelesaiannya. Hukum agraria menempatkan fungsi sosial hak atas tanah sebagai dasar perlindungan hukum, sedangkan fiqih jinayah memandang penguasaan tanah tanpa hak (ghasab) sebagai perbuatan yang wajib dipulihkan demi menjaga harta (hifz al-mal). Penelitian ini bertujuan menganalisis perbandingan konsep penyelesaian sengketa tanah menurut fiqih jinayah dan hukum agraria Indonesia dengan menitikberatkan pada aspek keadilan dan kemanfaatan hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif dengan bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fiqih jinayah lebih menekankan pemulihan hak berdasarkan keadilan substantif, sedangkan hukum agraria berorientasi pada pembuktian dan kepastian hukum secara administratif. Perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan kesenjangan antara keadilan yang diharapkan masyarakat dan efektivitas penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan penyelesaian sengketa yang mengintegrasikan prinsip keadilan dalam fiqih jinayah dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dalam hukum agraria nasional guna mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Land disputes in Indonesia remain a complex legal issue due to conflicting interests between the community, the government, and corporations. These issues are not only related to the certainty of land rights, but also to the suboptimal application of justice and legal benefits in their resolution. Agrarian law places the social function of land rights as the basis for legal protection, while Islamic jurisprudence (fiqh jinayah) views unlawful land ownership (ghasab) as an act that must be redressed in order to safeguard assets (hifz al-mal). This study aims to analyze the comparative concepts of land dispute resolution according to Islamic jurisprudence (fiqh jinayah) and Indonesian agrarian law, emphasizing the aspects of justice and legal benefits. The study uses a normative juridical method through statutory, conceptual, and comparative approaches, with legal materials obtained from literature studies. The results show that Islamic jurisprudence places more emphasis on the restoration of rights based on substantive justice, while agrarian law is oriented towards proof and administrative legal certainty. This difference has the potential to create a gap between the justice expected by the community and the effectiveness of dispute resolution. Therefore, a dispute resolution approach is needed that integrates the principles of justice in jinayah fiqh with the benefits and legal certainty in national agrarian law in order to realize the benefit of society.
PASANG SEBAGAI LIVING LAW DALAM PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN HUTAN MASYARAKAT ADAT AMMATOA KAJANG: SEBUAH KAJIAN SOCIO-LEGAL Herman Herman; Andi Ismayana Wahid; Nurmadinah HS; A. Edeth Fuari Anatasya
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.9833

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis Pasang sebagai living law dalam perlindungan dan pelestarian hutan pada Masyarakat Adat Ammatoa Kajang serta menjelaskan efektivitasnya dalam perspektif socio-legal. Penelitian menggunakan pendekatan socio-legal dengan memadukan penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, focus group discussion, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasang tidak hanya dipahami sebagai kearifan lokal, tetapi telah berfungsi sebagai hukum yang hidup (living law) yang mengatur hubungan masyarakat dengan hutan melalui norma adat, nilai spiritual, kelembagaan adat, dan mekanisme sanksi yang dipatuhi secara kolektif. Kepatuhan masyarakat terhadap Pasang tidak dibangun melalui paksaan negara, melainkan melalui legitimasi sosial dan keyakinan bahwa kelestarian hutan merupakan amanah yang harus dijaga demi keberlangsungan kehidupan. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa Pasang memiliki fungsi yang efektif sebagai sistem perlindungan dan pelestarian hutan berbasis hukum adat serta memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan kajian living law dalam perspektif socio-legal. This study aims to examine Pasang as a living law in the protection and conservation of forests within the Ammatoa Kajang Indigenous Community and to explain its effectiveness from a socio-legal perspective. This research employed a socio-legal approach by integrating normative legal analysis with empirical legal research. Data were collected through field observations, in-depth interviews, focus group discussions, and document analysis, and were analyzed qualitatively. The findings reveal that Pasang is not merely a form of local wisdom but functions as a living law that regulates the relationship between indigenous people and forest resources through customary norms, spiritual values, customary institutions, and an effective system of customary sanctions. Community compliance with Pasang is not driven by state coercion but by social legitimacy and the collective belief that forests constitute a sacred trust that must be preserved for present and future generations. This study further demonstrates that Pasang serves as an effective customary legal system for forest protection and conservation while contributing to the development of socio-legal scholarship by positioning indigenous law as a viable model for environmental governance and sustainable forest management in Indonesia.
ASPEK HUKUM INTERNASIONAL DALAM PELAKSANAAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA   Chelvin Carlos Lodjakalek; Yulia A Hasan; Abd. Haris Hamid
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.9952

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukuman mati bagi warga negara asing di Indonesia serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup konvensi internasional, undang-undang nasional, serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukuman mati bagi warga negara asing, termasuk warga negara Iran, tetap dianggap konstitusional di Indonesia sepanjang diterapkan untuk kejahatan paling serius (most serious crimes) seperti peredaran narkotika. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai hambatan yang meliputi tekanan diplomatik dari negara asal terpidana, kewajiban kepatuhan terhadap standar peradilan yang adil (fair trial) sesuai norma internasional, serta adanya reformasi hukum dalam UU No. 1 Tahun 2023 yang mengubah sifat hukuman mati menjadi pidana khusus dengan masa percobaan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan perlunya harmonisasi antara penegakan hukum nasional dengan komitmen internasional Indonesia dalam perlindungan hak asasi manusia. This research aims to analyze the application of the death penalty for foreign nationals in Indonesia and to identify the obstacles that arise in its implementation. The research method employed is normative legal research using a statute approach and a case approach. Data sources were obtained through a literature study encompassing international conventions, national laws, and relevant legal literature. The results of the study indicate that the application of the death penalty for foreign nationals, including Iranian citizens, is still considered constitutional in Indonesia as long as it is applied to the most serious crimes, such as narcotics trafficking. However, in practice, various obstacles exist, including diplomatic pressure from the convict's country of origin, the obligation to comply This research aims to analyze the application of the death penalty for foreign nationals in Indonesia and to identify the obstacles that arise in its implementation. The research method employed is normative legal research using a statute approach and a case approach. Data sources were obtained through a literature study encompassing international conventions, national laws, and relevant legal literature. The results of the study indicate that the application of the death penalty for foreign nationals, including Iranian citizens, is still considered constitutional in Indonesia as long as it is applied to the most serious crimes, such as narcotics trafficking. However, in practice, various obstacles exist, including diplomatic pressure from the convict's country of origin, the obligation to comply
IMPLIKASI PERKAWINAN NYENTANA TERHADAP HAK WARIS SUAMI DALAM HUKUM ADAT BALI Komang Putri Yani; Andi Tira; Abd. Haris Hamid
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.9953

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum suami dalam perkawinan nyentana sebagai ahli waris menurut hukum waris adat Bali serta mengkaji pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 2991K/PDT/2015. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris-normatif dan dilaksanakan di Desa Kertoraharjo. Data dikumpulkan melalui wawancara dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik hukum adat setempat, laki-laki yang melakukan perkawinan nyentana dipandang sebagai ninggal kedaton, yaitu meninggalkan status adat di keluarga asal dan beralih ke keluarga pihak perempuan. Konsekuensinya, hak dan kewajiban adat, termasuk kewajiban keagamaan dan posisi dalam struktur kekerabatan, berpindah ke lingkungan keluarga istri. Status ini juga berimplikasi pada hilangnya hak waris dari keluarga asal, sejalan dengan sistem kekerabatan patrilineal yang mengaitkan waris dengan kedudukan purusa (laki-laki). Namun, laki-laki nyentana tetap dimungkinkan memperoleh hak atas harta keluarga istri sepanjang diakui menurut ketentuan adat, kesepakatan keluarga, dan pelaksanaan kewajiban adat secara konsisten. Di sisi lain, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 2991K/PDT/2015 menekankan asas keadilan dan hubungan keperdataan dengan menilai bahwa hubungan darah dengan keluarga asal tidak sepenuhnya terputus. Perbedaan pendekatan ini dipahami secara kontekstual oleh masyarakat adat, sehingga hukum adat dan hukum nasional dapat berjalan berdampingan sesuai ruang lingkup kewenangannya. This study aims to analyze the legal position of the husband in the nyentana marriage as an heir according to Balinese customary inheritance law and examine the legal considerations of the Supreme Court in Decision Number 2991K/PDT/2015. The research uses a qualitative method with an empirical-normative approach and is carried out in Kertoraharjo Village. Data was collected through interviews and questionnaires. The results of the study show that in the practice of local customary law, men who perform nyentana marriage are seen as leaving the kedaton, that is, leaving the customary status in the family of origin and switching to the family of the woman. Consequently, customary rights and obligations, including religious obligations and positions in the kinship structure, move to the wife's family environment. This status also has implications for the loss of inheritance rights from the family of origin, in line with the patrilineal kinship system that associates heirs with the position of purusa (male). However, nyentana men are still allowed to obtain rights to their wife's family property as long as they are recognized according to customary provisions, family agreements, and the consistent implementation of customary obligations. On the other hand, the Supreme Court in Decision No. 2991K/PDT/2015 emphasized the principles of justice and civil relations by assessing that the blood relationship with the family of origin is not completely severed. This difference in approach is understood contextually by indigenous peoples, so that customary law and national law can coexist according to the scope of their authority. 
TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP WNI KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI KAMBOJA Rina Rina; Yulia A Hasan; Abd. Haris Hamid
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.9958

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan larangan tindak pidana perdagangan orang dalam hukum internasional serta tanggung jawab negara terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang di Kamboja. Permasalahan yang dikaji meliputi bagaimana rezim hukum internasional mengatur larangan perdagangan orang dan bagaimana prinsip tanggung jawab negara diterapkan dalam kasus lintas batas yang melibatkan Indonesia sebagai negara asal dan Kamboja sebagai negara tujuan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui penafsiran sistematis dan teleologis terhadap instrumen hukum internasional dan nasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Protokol Palermo, ICCPR, dan konvensi ILO telah membentuk kerangka kewajiban negara untuk melakukan pencegahan, perlindungan, dan penegakan hukum. Indonesia memikul kewajiban preventif dan perlindungan konsuler, sedangkan Kamboja memiliki tanggung jawab teritorial atas dugaan eksploitasi di wilayahnya. Tanggung jawab internasional timbul apabila terdapat pelanggaran kewajiban internasional yang dapat diatribusikan kepada negara berdasarkan prinsip state responsibility. This study aims to analyze the international legal prohibition of human trafficking and the state's responsibility towards Indonesian citizens who are victims of trafficking in Cambodia. The issues examined include how the international legal regime regulates the prohibition of human trafficking and how the principle of state responsibility is applied in cross-border cases involving Indonesia as the country of origin and Cambodia as the country of destination. This research is a normative legal study using both statutory and conceptual approaches, through a systematic and teleological interpretation of relevant international and national legal instruments. The results indicate that the Palermo Protocol, the ICCPR, and ILO conventions have established a framework for state obligations to prevent, protect, and enforce the law. Indonesia bears preventive and consular protection obligations, while Cambodia has territorial responsibility for alleged exploitation within its territory. International responsibility arises when there is a violation of international obligations attributable to the state based on the principle of state responsibility.
ANALISIS PUTUSAN NOMOR 462/PDT.G/2023/PN.MKS ATAS SENGKETA TANAH DI KELURAHAN SUDIANG RAYA, KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR Zahran Manga Pakiding; Baso Madiong; Abdurrifai Abdurrifai
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.9959

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis Putusan Nomor 462/Pdt.G/2023/PN.MKS mengenai sengketa tanah antara dua pihak yang mengklaim hak atas tanah yang sama, menggunakan pendekatan normatif-kualitatif untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim dan implikasi putusan terhadap masyarakat. Metode ini digunakan dalam penelitian ini pendekatan normatif – kualitatif dengan Teknik pengumpulan data primer melalui wawancara dengan hakim dan pengacara, serta analisis dokumen resmi, sedangkan data sekunder diambil dari literatur terkait. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Putusan pengadilan berdasarkan alat bukti serta fakta yang terungkap di pengadilan, termasuk dokumen kepemilikan dan mencerminkan upaya menegakkan keadilan dan perlindungan hak milik, dengan dampak yang signifikan terhadap stabilitas sosial dan ekonomi. The research was intended to analyze the verdict number 462/ PDT g /2023/ pn. The MKS on land disputes between the two parties claiming the same land rights, using a normative approach to review the legal considerations of the judge and the ruling implications of society. The method is used in this study the normative-qualitative approach with primary data collection techniques through interviews with judges and lawyers, and official document analysis, while secondary data are drawn from the associated literature. Research shows that the court's ruling is based on the tools of evidence and facts revealed in courts, including property documents and reflect the efforts to uphold justice and safeguard property rights, with significant impact on social and economic stability.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS LIPA’ SO’BI’  BIRA KABUPATEN BULUKUMBA Wulan Hajatul Hijriah; Zulkifli Makkawaru; Almusawir Almusawir
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.9960

Abstract

Lipa’ So’bi’ Bira merupakan sarung tenun tradisional khas Tanjung Bira yang dibuat oleh perempuan-perempuan terampil di Desa Bira. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsusr-unsur indikasi geografis Lipa’ So’bi’ Bira Kabupaten Bulukumba, serta untuk mengatahui hambatan dalam pendaftaran indikasi geografis Lipa’ So’bi’ Bira. Penelitian ini akan dilakukan di Desa Bira, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba serta Dinas perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bulukumba. Tipe penelitian ini adalah yuridis-empiris menggunakan jenis dan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian dilapangan dan kepustakaan, data yang diperoleh selanjutnya dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lipa’ So’bi’  Bira Kabupaten Bulukumba memenuhi unsur-unsur indikasi geografis pada faktor manusia. Lipa’ So’bi’  bira sudah dilakukan pendaftaran oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG), Namun, proses pendaftaran Indikasi Geografis tersebut tidak terlepas dari berbagai hambatan. Adapun hambatan dalam proses pendaftaran Lipa’ So’bi’ Bira Kabupaten Bulukumba yaitu kendala teknis dalam hal ini ketidakstabilan jaringan internet. Serta kendala administratif yaitu tidak lengkapnya berkas administratif yang meliputi : Surat rekomendasi, peta wilayah geografis, dan SK kepala daerah terkait pembentukan MPIG. Lipa' So'bi' Bira is a traditional woven sarong typical of Tanjung Bira made by skilled women in Bira Village. This study aims to determine the elements of the geographical indication of lipa' so'bi' Bira, Bulukumba Regency, as well as to determine the obstacles in registering the geographical indication of lipa' so'bi' Bira. This study will be conducted in Bira Village, Bontobahari District, Bulukumba Regency and the Department of Trade and Industry of Bulukumba Regency. This type of research is juridical-empirical using primary and secondary data types and sources. Data collection techniques are carried out by means of field research and literature, the data obtained are then analyzed. The results of the study indicate that lipa' so'bi' Bira, Bulukumba Regency fulfills the elements of geographical indications in human factors. Lipa' so'bi' Bira has been registered by the Geographical Indication Protection Society (MPIG), However, the registration process for Geographical Indications is not free from various obstacles. The obstacles in the registration process of lipa' so'bi' Bira, Bulukumba Regency are technical obstacles in this case the instability of the internet network. As well as administrative obstacles, namely incomplete administrative files which include: Recommendation letters, geographical area maps, and regional head decrees related to the formation of MPIG.
ANALISIS PENERAPAN KODE ETIK TENTANG PROMOSI DIRI BAGI NOTARIS Andi Putri Sanian Sari; Abd. Haris Hamid; Abdurrifai Abdurrifai
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.9962

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Kode Etik Notaris (KEN) terkait larangan  promosi diri bagi Notaris di Kota Makassar dan untuk mengetahui penerapan sanksi yang berlaku bagi pelanggar Kode Etik terkait promosi diri. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif empiris. Dalam penelitian ini data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan Notaris di Kota Makassar, Majelis Pengawas Notaris Daerah Makassar (MPDN), Dewan Kehormatan Daerah (DKD),Sehingga wawancara yang dilakukan merupakan wawancara yang terfokus (focused interview). Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan promosi diri bagi notaris belum sepenuhnya dilaksanakan dan ditaati sebagian anggota, dalam praktiknya masih ditemukan fenomena yang mengarah pada promosi diri, seperti pada papan ucapan selamat atau karangan bunga dan surat kabar yang mencantumkan jabatan notaris. Ini menunjukkan bahwa penerapan larangan promosi diri belum sepenuhnya berjalan optimal dan masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek pengawasan dan keseragaman pemahaman di lapangan, sementra untuk penegakan sanksi masih bersifat pasif dan bergantung pada adanya laporan, serta menunjukkan rendahnya tingkat pelaporan dan belum optimalnya pemahaman masyarakat maupun sesama notaris terhadap bentuk-bentuk pelanggaran kode etik terkait promosi diri. Dengan demikian, meskipun sistem sanksi telah tersedia, implementasinya di Kota Makassar belum berjalan secara efektif. This study aims to analyze the implementation of the Notary Code of Ethics (Kode Etik Notaris/KEN), particularly concerning the prohibition of self-promotion by notaries in the City of Makassar, and to examine the enforcement of sanctions imposed for violations related to such conduct. This research employs a normative-empirical approach. Primary data were collected through focused interviews with notaries in Makassar, the Regional Supervisory Council of Notaries (MPDN), and the Regional Honorary Council (DKD). The findings indicate that the prohibition of self-promotion has not been fully implemented or consistently complied with by certain members. In practice, several phenomena suggest indirect forms of self-promotion, such as congratulatory flower boards and news publications that prominently display the notary’s official title. These findings demonstrate that the enforcement of the prohibition has not yet operated optimally and continues to face challenges, particularly in terms of supervision and uniformity of understanding in the field. Moreover, sanction enforcement remains largely passive and dependent upon formal complaints. The study also reveals a low reporting rate and limited public as well as professional awareness regarding forms of ethical violations related to self-promotion. Therefore, although a sanctioning mechanism is formally available, its implementation in Makassar has not yet been effective.
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP Ahmad Fahrezi Zuhri; Ruslan Renggong; Basri Oner
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.9963

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana lingkungan hidup pada Putusan Nomor 748/Pid.Sus-LH/2024/PN Mks. Perkara tersebut berkaitan dengan penguasaan serta perakitan bahan peledak yang berpotensi digunakan untuk penangkapan ikan secara ilegal dan berisiko merusak ekosistem laut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang difokuskan pada penelaahan norma hukum serta penerapannya dalam putusan pengadilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembuktian didasarkan pada alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP, meliputi keterangan saksi, ahli, surat, barang bukti, dan keterangan terdakwa, yang secara keseluruhan membentuk keyakinan hakim. Dalam pertimbangan yuridisnya, hakim menilai bahwa unsur tindak pidana telah terpenuhi berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Penjatuhan pidana mempertimbangkan tingkat kesalahan terdakwa, potensi dampak terhadap lingkungan laut, serta tujuan pemidanaan yang mengedepankan efek jera. Putusan ini mencerminkan penerapan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum pidana lingkungan. This study aims to examine the juridical construction and judicial considerations underlying the decision in environmental crime case Number 748/Pid.Sus-LH/2024/PN Mks. The case concerns the possession and assembly of explosive materials allegedly intended for illegal fishing activities, which pose a serious threat to marine ecosystems. This research employs a normative legal method using both statutory and case approaches to analyze the applicable legal provisions and their implementation in the court’s decision. The findings indicate that the evidentiary process was based on legally recognized forms of evidence pursuant to Article 184 of the Indonesian Criminal Procedure Code, including witness testimony, expert testimony, documentary evidence, physical evidence, and the defendant’s statement. Collectively, these elements formed the basis of the judge’s conviction. From a juridical perspective, the court determined that the elements of the criminal offense were fulfilled under Article 1 paragraph (1) of Emergency Law Number 12 of 1951. In imposing the sentence, the judges considered the degree of the defendant’s culpability, the potential environmental impact of the act, and the objectives of punishment, particularly the deterrent effect. Overall, the decision reflects the application of the principles of legal certainty, justice, and expediency in the enforcement of environmental criminal law.
ANALISIS HUKUM PENYERTAAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK Andi Nur Ilmi Batari; Siti Zubaidah; Hajriana Hajriana
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.9964

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyertaan dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian oleh anak serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 52/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan, analisis terhadap putusan pengadilan, serta wawancara dengan hakim yang menangani perkara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penyertaan dalam perkara ini meliputi pelaku (pleger) dan turut serta melakukan (medepleger). Anak Pelaku I dikualifikasikan sebagai pelaku karena secara langsung melakukan tindakan kekerasan yang memenuhi unsur delik, sedangkan Anak Pelaku II dan Anak Pelaku III dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan karena secara aktif berpartisipasi dalam rangkaian kekerasan terhadap korban. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana didasarkan pada aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis, dengan memperhatikan alat bukti yang sah, kondisi para pelaku yang masih berstatus anak, serta tujuan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana anak yang menitikberatkan pada pembinaan dan perlindungan anak. This study aims to analyze the forms of participation in the crime of child abuse resulting in death and the judge's legal considerations in issuing a verdict in case Number 52/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks. This study is a normative legal research with a statutory approach and a case approach. Data sources were obtained through literature studies, analysis of court decisions, and interviews with the judge handling the case. The results of the study indicate that the forms of participation in this case include perpetrators (pleger) and participants (medepleger). Child Perpetrator I is qualified as a perpetrator because he directly committed an act of violence that fulfills the elements of the crime, while Child Perpetrator II and Child Perpetrator III are qualified as participants because they actively participated in the series of violence against the victim. The judge's considerations in imposing criminal sanctions are based on legal, sociological, and philosophical aspects, by taking into account valid evidence, the condition of the perpetrators who are still children, and the purpose of punishment in the juvenile criminal justice system which emphasizes the development and protection of children.