cover
Contact Name
Sutia Budi
Contact Email
sutia.budi@universitasbosowa.ac.id
Phone
+6282191601945
Journal Mail Official
clavia.jurnal@universitasbosowa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Bosowa Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231 Telp. (0411) 452901 - 452789, Fax. (0411) 424568
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Clavia: Journal of Law
Published by Universitas Bosowa
ISSN : 1411349X     EISSN : 24776009     DOI : https://doi.org/10.56326/clavia
Core Subject : Social,
Jurnal Clavia ini dimaksudkan sebagai media komunikasi kalangan akademisi hukum, praktisi hukum, dan masyarakat luas pada umumnya. Media ini merupakan forum pengkajian berbagai masalah hukum dalam masyarakat sekaligus pengembangan pemikiran di bidang ilmu hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 359 Documents
PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BULUKUMBA Andi Wardiman; Ruslan Renggong; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.9965

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh anggota Polri serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menghambat penyelesaian hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh anggota Polri.  Rekomendasi penelitian ini adalah diharapkan kepada anggota Polri untuk dapat lebih menaati dan menerapkan kode etik profesi dengan baik mengingat bahwasannya mereka merupakan aparat keamanan negara. Selain itu diperlukan peningkatan pengawasan kinerja serta pembinaan kepada seluruh anggota Polri supaya dapat berperilaku sesuai dengan kode etik profesi yang seharusnya dan di harapkan kepada pemerintah untuk merevisi pasal-pasal yang berpotensi memunculkan masalah dan menimbulkan inkonsistensi dalam Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Sebaiknya Peraturan tersebut dibuat dengan detail dan jelas rambu-rambunya untuk mengantisipasi pelanggaran maupun gugatan pada penerapannya. This study aims to identify and analyze the legal resolution process for violations of the professional code of ethics committed by members of the Indonesian National Police (Polri) and to identify and analyze factors hindering legal resolution of violations of the professional code of ethics committed by members of the Polri. This study recommends that Polri members better adhere to and properly implement the professional code of ethics, given that they are state security forces. Furthermore, increased performance monitoring and guidance are needed for all Polri members to ensure they behave in accordance with the professional code of ethics. The government is also expected to revise articles that have the potential to cause problems and inconsistencies in Polri Regulation (Perpol) Number 7 of 2022 concerning the Professional Code of Ethics and the Polri Code of Ethics Commission. The regulation should be drafted in detail and with clear guidelines to anticipate violations and lawsuits during its implementation.
TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR ATAS KERUGIAN AKIBAT PENYELESAIAN KONSTRUKSI YANG TIDAK TEPAT WAKTU Zevanya Cesya Paundanan; Yulia A Hasan; Kamsilaniah Kamsilaniah
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.9969

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor penyebab keterlambatan pembangunan Rumah Sakit Batua Raya serta mengkaji bentuk tanggung jawab hukum kontraktor terhadap kerugian yang timbul. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan peraturan Perundang-undangan dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan penyelesaian proyek RS Batua dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kelemahan dalam perencanaan proyek, ketidak sesuaian spesifikasi teknis bangunan dengan standar rumah sakit tipe c, serta lemahnya sistem pengendalian mutu dan verifikasi progres pekerjaan yang mengakibatkan ketidaksesuaian antara nilai pembayaran dan capaian fisik di lapangan. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kondisi lingkungan seperti cuaca yang sempat menghambat proses konstruksi, serta intervensi hukum yang muncul setelah adanya temuan audit terkait dugaan ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan. Proses hukum tersebut menyebabkan proyek dihentikan dan dinilai sebagai total loss, sehingga seluruh aktivitas pembangunan tidak dapat dilanjutkan sebelum adanya kepastian hukum dan hasil audit lanjutan mengenai kelayakan bangunan. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa tanggung jawab kontraktor dalam proyek konstruksi pemerintah tidak hanya terbatas pada sanksi administratif berupa denda keterlambatan, tetapi dapat berkembang menjadi tanggung jawab hukum yang lebih luas. Bentuk tanggung jawab tersebut meliputi tanggung jawab atas kegagalan bangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, tanggung jawab kontraktual berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta potensi tanggung jawab perdata atas kerugian yang timbul akibat tidak terpenuhinya kewajiban kontraktual. Dampak keterlambatan proyek ini juga menimbulkan kerugian tidak langsung bagi pemerintah daerah dan masyarakat, termasuk beban anggaran tambahan untuk penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan sementara. Dengan demikian, permasalahan keterlambatan proyek konstruksi tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pelaksanaan pekerjaan, tetapi juga menyangkut tata kelola proyek, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap kepentingan publik. The purpose of this study is to analyze the factors causing delays in the construction of Batua Raya Hospital and to examine the form of legal responsibility of the contractor for the resulting losses. The method used is empirical juridical research with a statutory approach and field studies. The research results show that the delay in the completion of the Batua Hospital project is influenced by a combination of internal and external factors. Internal factors include weaknesses in project planning, discrepancies between the building’s technical specifications and type C hospital standards, as well as a weak quality control system and work progress verification, which result in mismatches between payment amounts and physical achievements in the field. Meanwhile, external factors include environmental conditions such as weather, which temporarily hindered the construction process, as well as legal interventions arising after audit findings regarding alleged non-compliance in the execution of work. The legal process caused the project to be halted and was considered a total loss, so all construction activities could not continue until there was legal certainty and the results of a further audit on the building’s feasibility. In addition, this study also shows that the contractor’s responsibility in government construction projects is not only limited to administrative sanctions in the form of delay fines, but can develop into broader legal liabilities. These forms of responsibility include liability for building failures as regulated in Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services, contractual liability based on government procurement of goods and services provisions, as well as potential civil liability for losses arising from the non-Jujillment of contractual obligations. The impact of this project’s delay also causes indirect losses for the local government and the community, including additional budget burdens for providing temporary healthcare facilities. Thus, the issue of construction project delays is not only related to the technical aspects of work implementation, but also concerns project governance, legal certainty, and the protection of public interests.
TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGEMBANG TERHADAP KONSUMEN PERUMAHAN YANG DINYATAKAN PAILIT Zulfahira Syafri; Abd. Haris Hamid; Abdurrifai Abdurrifai
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.9971

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen perumahan yang telah memenuhi kewajibannya dalam perjanjian jual beli serta upaya pemenuhan hak konsumen ketika pengembang dinyatakan pailit. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus kepailitan PT Aero Multi Karya Makassar. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara dengan kurator dan hakim pengawas, serta kuesioner kepada konsumen.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum diberikan melalui mekanisme pengecualian objek rumah dari boedel pailit bagi konsumen yang telah melunasi pembayaran, menguasai objek rumah, dan tidak terdapat klaim ganda. Pemenuhan hak konsumen dilakukan melalui pengakuan sebagai kreditur atau pembeli beritikad baik, verifikasi klaim oleh kurator, serta pemberian pilihan hukum kepada konsumen. Namun, pelaksanaan perlindungan tersebut masih menghadapi kendala berupa status aset, klaim ganda, serta keterbatasan pemahaman konsumen terhadap proses kepailitan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan transparansi dan pemahaman hukum agar hak konsumen dapat terpenuhi secara optimal. This study aims to analyze the forms of legal protection available to housing consumers who have fulfilled their obligations under sale and purchase agreements, as well as the efforts to fulfill consumer rights when a housing developer is declared bankrupt. The research applies a normative-empirical legal method through statutory and case study approaches concerning the bankruptcy of PT Aero Multi Karya Makassar. Data were obtained through literature review, interviews with the curator and supervisory judge, and questionnaires distributed to affected consumers. The results indicate that legal protection is provided through mechanisms allowing the exclusion of housing objects from the bankruptcy estate for consumers who have fully paid, occupied the property, and are free from double claims. Consumer rights fulfillment is conducted through recognition as creditors or good-faith buyers, claim verification by the curator, and provision of legal options for consumers. However, implementation still faces obstacles, including asset ownership status, double claims, and limited consumer understanding of bankruptcy procedures. Therefore, improved transparency and legal awareness are necessary to ensure optimal protection and fulfillment of consumer rights.
ANALISIS HUKUM PENGUASAAN TANAH ADAT OLEH ORANG DI LUAR MASYARAKAT  HUKUM ADAT TANA TORAJA Bryan Valdy Peace; Zulkifli Makkawaru; Andi Tira
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.9972

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan unsur-unsur tanah ulayat di wilayah Sangalla dan Sillanan serta mengkaji pengaturan dan pelaksanaan hukum adat terhadap penguasaan tanah ulayat oleh orang di luar masyarakat hukum adat di Toraja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan wawancara Ketua adat, Tokoh adat, serta Masyarakat adat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat wilayah Sangalla dan Sillanan memenuhi unsur-unsur hak ulayat, yaitu adanya masyarakat hukum adat yang masih hidup, wilayah adat dengan batas yang jelas, norma adat yang mengatur penguasaan tanah, serta lembaga adat yang berfungsi aktif. Namun penerapan hukum adat dalam penguasaan tanah adat oleh orang di luar masyarakat hukum adat dalam praktiknya terdapat perbedaan masyarakat hukum adat wilayah Sangalla cenderung mempertahankan pola ketat terhadap pihak luar, sedangkan wilayah Sillanan menunjukkan fleksibilitas terbatas melalui mekanisme perkawinan adat dan persetujuan komunitas.  This study aims to analyze the fulfillment of the essential elements of ulayat (customary communal land rights) in the Sangalla and Sillanan regions and to examine the regulation and implementation of customary law concerning the control of ulayat land by individuals outside the customary law community in Toraja. The research employs a qualitative method with a socio-juridical approach, and data were collected through library research and interviews with customary leaders, traditional elders, and members of the local customary community. The findings indicate that the indigenous communities of Sangalla and Sillanan fulfill the elements of ulayat rights, including the existence of a living customary law community, a clearly defined customary territory, customary norms governing land control, and actively functioning customary institutions. However, in practice, the application of customary law regarding the control of customary land by outsiders differs between the two regions: Sangalla tends to maintain a stricter and more protective approach toward outsiders, whereas Sillanan demonstrates limited flexibility, particularly through customary marriage mechanisms and community approval.
ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA INFORMASI ELEKTRONIK YANG MELANGGAR KESUSILAAN Dzakiyyah Alaodia Busainah; Ruslan Renggong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.9975

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya distribusi konten yang melanggar kesusilaan serta upaya penanggulangannya oleh aparat penegak hukum dan pemerintah daerah di Kota Makassar. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris menggunakan jenis dan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi lapangan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran konten melanggar kesusilaan dipengaruhi oleh rendahnya literasi digital,relasi personal yang tidak sehat,serta dorongan emosional publik. Penanggulangan dilakukan melalui penegakan UU ITE oleh kepolisian serta upaya preventif berupa edukasi dan penyediaan kanal aduan “Lontara Plus” oleh Diskominfo. This study aims to determine the factors causing the distribution of content that violates morality and the efforts to overcome it by law enforcement officers and local governments in Makassar City. This type of research is normative-empirical legal research using primary and secondary data types and sources. Data collection techniques were carried out using a statutory regulatory approach and field studies. The data obtained were then analyzed using qualitative analysis methods. The results of the study indicate that the spread of content that violates morality is influenced by low digital literacy, unhealthy personal relationships, and public emotional drives. Mitigation is carried out through enforcement of the ITE Law by the police and preventive efforts in the form of education and the provision of a complaint channel "Lontara Plus" by the Communication and Information Service.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA LAPORAN PALSU OLEH AKADEMISI DI KOTA MAKASSAR Eko Suryanto Malaleo; Ruslan Renggong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.9976

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur tindak pidana laporan palsu dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang dianalisis secara yuridis, non-yuridis, dan sosiologis berdasarkan fakta-fakta persidangan dan alat bukti yang sah menurut hukum. Hasil menunjukkan bahwa unsur “barangsiapa” terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan unsur “memberitahukan atau mengadukan perbuatan pidana yang diketahui tidak terjadi” juga terpenuhi, karena terdakwa melaporkan saksi korban atas dugaan penghinaan hingga korban sempat menjadi tersangka, namun akhirnya tidak ditemukan cukup bukti.  Hasil dari analisis pertimbangan hukum hakim juga menunjukkan bahwa dakwaan alternatif pertama terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal ini didukung oleh fakta persidangan, keterangan saksi dan ahli, barang bukti yang saling bersesuaian, sehingga menjadi dasar Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dan pidana yang adil serta proporsional. This study aims to analyze the elements of the crime of false reports and analyze the judge's legal considerations in handing down the defendant's verdict. This study uses a normative empirical legal research method with a statutory and case approach, which is analyzed juridically, non-juridically, and sociologically based on trial facts and legally valid evidence. The results indicate that the "whoever" element is fulfilled because the defendant is a legal subject who can be held criminally responsible. The element of "notifying or reporting a criminal act known not to have occurred" is also fulfilled, because the defendant reported the victim-witness for alleged insults, leading to the victim being named a suspect, but ultimately insufficient evidence was found. The results of the analysis of the judge's legal considerations also indicate that the first alternative charge was legally and convincingly proven. This is supported by trial facts, witness and expert testimony, and consistent evidence, providing the basis for the Panel of Judges to impose a just and proportionate verdict and sentence.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP DEBT COLLECTOR YANG MENANGIH UTANG TIDAK SESUAI ATURAN   Fatrawati Fatrawati; Zulkifli Makkawaru; Abd. Haris Hamid
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.9977

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis debt collector yang menagih utang tidak sesuai aturan, dengan fokus pada pengaturan hukum dan kendala yang dihadapi dalam praktiknya. Melalui pendekatan normatif-empiris dan analisis dilakukan secara kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 melarang debt collector melakukan eksekusi langsung terhadap objek fidusia secara sepihak, kecuali debitur mengakui wanprestasi dan menyerahkan secara sukarela, jika tidak, kreditur wajib mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen adalah melalui gugatan perdata perbuatan melawan hukum ke pengadilan untuk menuntut ganti rugi atas pengambilan paksa atau intimidasi oleh debt collector. This study aims to analyze debt collectors who collect debts in violation of regulations, with a focus on legal regulations and obstacles encountered in practice. Through a normative-empirical approach and qualitative analysis, the results of the study indicate that Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 prohibits debt collectors from carrying out direct execution of fiduciary objects unilaterally, unless the debtor acknowledges default and surrenders voluntarily, otherwise, the creditor is required to submit an execution application to the District Court. The form of legal protection for consumers is through a civil lawsuit for unlawful acts to the court to demand compensation for forced seizure or intimidation by debt collectors.
PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KABUPATEN TANA TORAJA Jeky Jekson; Ruslan Renggong; Mustawa Nur
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.9978

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana pemilihan umum calon legislatif oleh Aparatur Sipil Negara dan Pertimbangan hakim dalam memutuskan Tindak Pidana. Penelitian ini menggunakan tipe penlitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Teknik penelitian yang digunakan yaitu studi kepustakaan, studi dokumen dan wawancara dengan pihak terkait. hasil Penelitian menunjukkan bahwa bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh ASN dalam perkara tersebut adalah tindakan keberpihakan politik yang secara jelas melanggar ketentuan netralitas ASN. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mengunggah video melalui media sosial yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk mendukung salah satu calon anggota legislatif, sehingga memenuhi unsur larangan ASN terlibat dalam kegiatan kampanye. Aparatur Sipil Negara perlu memperkuat pemahaman mengenai prinsip netralitas ASN dalam Pemilu agar tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis yang dapat berimplikasi hukum pidana maupun disiplin kepegawaian. ASN harus menempatkan diri sebagai pelayan publik yang profesional dan tidak memihak dalam proses demokrasi. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi antara lembaga pengawas pemilu dan instansi pemerintah untuk memastikan penerapan prinsip netralitas berjalan secara konsisten. Langkah ini diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran serupa pada penyelenggaraan pemilu berikutnya. This research aims to analyze the forms of criminal acts in the general election of legislative candidates by state civil servants and the considerations of judges in deciding criminal acts. This research uses a qualitative methot of research with a normative approach. The research technique used by the author is literature study, document study and interviews with related parties. The research results show that the form of criminal act committed by ASN in this case was an act of political partisanship which clearly violated the provisions on ASN neutrality. This action was carried out by uploading a video via social media containing an invitation to the public to support one of the legislative candidates, thereby fulfilling the prohibition against ASN being involved in campaign activities. The State Civil Apparatus needs to strengthen understanding of the principle of ASN neutrality in elections so that they are not involved in practical political activities that could have implications for criminal law or civil service discipline. ASN must position themselves as professional and impartial public servants in the democratic process. Furthermore, increased coordination between election supervisory bodies and government agencies is needed to ensure the consistent implementation of the principle of neutrality. This step is expected to prevent similar violations in future elections.
IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA ADAT TERHADAP PELAKU PERZINAHAN BERDASARKAN PERSPEKTIF ADAT TORAJA Jenry Anti Patangke; Siti Zubaidah; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.9979

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi sanksi pidana adat tana’ terhadap tindak perzinaan di Kabupaten Toraja Utara dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana adat tana’. Tipe penelitian yang digunakan adalah empiris. Dengan sumber data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder dari studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Bokin, dan Lembang Limbong dengan melakukan wawancara dengan tokoh adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan perspektif masyarakat Toraja seseorang dikatakan berzina apabila seorang laki-laki dan wanita melakukan hubungan suami istri padahal salah satu dari mereka telah mengikatkan diri dalam rampanan kapa’. Bagi pelaku perzinahan dikenakan sanksi berupa denda kapa’ disertai dengan ritual penyucian seperti ma’ rambu langi’ atau di dosa untuk memulihkan keseimbangan magis. Besaran nilai denda kapa’ ditentukan oleh stratifikasi sosial (tana’) para pihak. Proses penegakan sanksi dilakukan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan fungsionaris adat, pihak yang berselisih, keluarga, serta saksi-saksi. Namun, dalam penerapan sanksi pidana adat tana’ ini juga menemukan adanya kendala, terutama ketika pelaku memiliki keterbatasan ekonomi atau secara sengaja menghindari tanggung jawab. Hal ini menyebabkan keputusan lembaga adat sering kali sulit untuk dilaksanakan secara penuh. This study examines the implementation of customary criminal sanctions (tana') for adultery in North Toraja Regency and the obstacles faced in implementing customary criminal sanctions (tana'). The type of research used is empirical. With primary data sources obtained through interviews, while secondary data from literature studies. This research was conducted in Bokin Village and Lembang Limbong by conducting interviews with traditional leaders. The results of the study indicate that from the perspective of the Toraja community, someone is said to have committed adultery if a man and woman have sexual relations even though one of them has bound themselves in rampanan kapa'. For perpetrators of adultery, sanctions are imposed in the form of a kapa' fine accompanied by purification rituals such as ma'rambu langi' or di dosa to restore magical balance. The amount of the kapa' fine is determined by the social stratification (tana') of the parties. The process of enforcing sanctions is carried out through a deliberation mechanism involving traditional functionaries, disputing parties, families, and witnesses. However, the implementation of these customary criminal sanctions also faces obstacles, particularly when perpetrators have limited financial means or intentionally avoid responsibility. This often makes it difficult to fully implement the decisions of customary institutions.
PENERAPAN SILA’ PAKANDEAN TERHADAP PELAKU PERUSAKAN MAKAM DI KABUPATEN TORAJA UTARA Jeslin Novia; Siti Zubaidah; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 24 No. 2 (2026): Clavia : Journal of Law, Agustus 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i2.9980

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi adat Sila’ Pakandean terhadap pelaku perusakan makam di Kabupaten Toraja Utara serta mengkaji bentuk pertimbangan lembaga adat dan keluarga korban dalam menentukan jenis sanksi adat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu melihat hukum dalam artian nyata dengan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan To Parengnge’, hakim adat, dan masyarakat disertai observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi adat Sila’ Pakandean dilaksanakan melalui musyawarah adat (rapu’) yang menekankan pemulihan keseimbangan sosial, penghormatan terhadap leluhur, serta perdamaian antara pelaku dan keluarga korban. Pertimbangan utama dalam penentuan sanksi meliputi tingkat pelanggaran, dampak sosial, serta kesepakatan komunitas adat. Dengan demikian, sanksi adat Sila’ Pakandean berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang efektif dalam menjaga keharmonisan masyarakat Toraja serta melestarikan nilai-nilai kearifan lokal. This research aims to analyze the customary sanctions of the Sila' Pakandean against perpetrators of tomb destruction in North Toraja Regency and examine the considerations of customary institutions and the victims' families in determining the type of customary sanctions. The research method used is empirical juridical, namely examining law in its concrete meaning by examining how it operates within the community. Data were obtained through in-depth interviews with To Parengnge', customary judges, and the community, accompanied by observation and documentation. The results of the study indicate that  the implementation of the customary sanctions of the Sila' Pakandean is carried out through customary deliberation (rapu') which emphasizes restoring social balance, respect for ancestors, and reconciliation between the perpetrators and the victims' families. The main considerations in determining sanctions include the severity of the violation, the social impact, and the agreement of the indigenous community. Therefore, the Sila' Pakandean customary sanctions serve as an effective conflict resolution mechanism in maintaining harmony within the Torajan community and preserving local wisdom.