cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Lalu Masyhudi
Contact Email
laloemipa@gmail.com
Phone
+6287864008292
Journal Mail Official
laloemipa@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Taman alamanda III Blok T No.3 Karang Pule Mataram
Location
Kab. lombok barat,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Journal of Innovation Research and Knowledge
Published by bajang Institute
ISSN : 27983471     EISSN : 27983641     DOI : 10.53625
Core Subject : Economy, Humanities, Health, Education, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal of Innovation Research and Knowledge, published by Bajang Institute. Published in two formats, print and online, print version of ISSN: 2798-3471 and the online version of ISSN: 798-3641, both of which are published every month. The scope of the journal studies broadly includes: Culture (a unique study of performing arts and classical culture, traditional from various regions in Indonesia, and modern cultural arts such as dance, fine arts, and music art also includes the study of Indonesian literature on classical and contemporary literary issues) Religion (Study of comparative religion, study of pluralism and religious diversity in Indonesia) Sociopolitical Science/State Administration Media (Cultural studies and media, New Media and Contemporary Societies) Gender (Urban Culture, Gender bias, and gender inequality) Public policy (extractive public policies, distributive public policies, and regulative public policies) Development (economic and social development, urban and regional development) Environment (customs, social and environmental, land and natural resource utilization) Disaster (local wisdom and social culture, disaster management, community empowerment, survival and humanity, disaster and social emergency response organizations) Tourism (ecotourism, tourism management, religious tourism, urban tourism, and cultural tourism) Agriculture Economics Health Education
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 2,651 Documents
 160   161   162   163   164 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) DALAM PERSEROAN TERBATAS Rasheldy Putri Adiwinata; Putra Hutomo; Yuliana Setiadi
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 11: April 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Based on Article 1 number 1 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, shares are part of the company's authorized capital where the founders of the company who deposit capital into the company's cash when the PT was first established can also be referred to as shareholders. As a business entity that has legal status, a limited liability company has organs that play a role in carrying out activities in law, one of which is the GMS. The GMS is a forum consisting of the company's shareholders, where the GMS acts as a liaison between the majority and minority shareholders with the company, but in practice many decisions taken by the majority in the GMS are considered not always fair to minority shareholders so that the interests of the minority are less considered. such as case examples In the decision of case number 217 PK/Pdt/2014, the decision of the high court number 477/PDT/2017/PT.BDG and the case study of PT INDOSAT TBK and PT H 3 I. The formulation of the problem in this study is how the legal consequences of not including minority shareholders in the implementation of the GMS and legal protection for minority shareholders in the implementation of the GMS. The legal theory used in this study is the theory of legal consequences and the theory of legal protection.The method used in this study is a normative legal research type, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data only. The research approaches used are the Statutory Approach, Conceptual Approach, Analytical Approach, Case Approach and Data collection techniques are carried out by identifying and inventorying positive legal rules, examining library materials, and other sources of legal materials. For the Legal Material Analysis Technique using grammatical interpretation, historical interpretation, systematic interpretation, and legal construction methods.The results of this study are that the legal consequences of not including shareholders in the GMS are that shareholders can file a derivative lawsuit to the Court as stipulated in Article 61 paragraph (1) of the PT Law. This is in line with R. Soeroso's legal theory, which states that in essence the legal consequences are the impacts caused by an act or legal action on the rights and obligations of the parties and legal protection for minority shareholders is regulated in Article 61 paragraph (1) of the PT Law which in essence emphasizes that shareholders may file a lawsuit, while the lawsuit in question is a derivative lawsuit on the condition that there is a GMS decision that is detrimental to the company, the plaintiff has a minimum of 10% of shares. The suggestion in this study is that minority shareholders at the time of the establishment of the company should pay attention to matters relating to the company's finances included in the Articles of Association so that minority shareholders have a legal basis and to the Government to make government regulations relating to legal protection for minority shareholders, namely regulations regarding the formation of a special dispute council regulating Limited Liability Companies.
TINJAUAN KRIMINOLOGI KONFLIK SOSIAL YANG TERJADI DI KELURAHAN MANCANI KOTA PALOPO Andi Syawaluddin; Haedar Djidar; Salmi, Salmi
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 11: April 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui secara optimal mengenai chatbot untuk meningkatkan pelayanan konsumen di platform e-commerce. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah studi literatur. Studi ini menggunakan metode kajian pustaka untuk mengeksplorasi penerapan kecerdasan buatan (AI) dalam optimalisasi rantai pasok pada sektor e-commerce. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis literatur yang membahas bagaimana teknologi AI dapat meningkatkan pelayanan konsumen pada e-commerce. Berdasarkan hasil dari penelitian ini terdapat kekurangan dari adanya chatbot yaitu jika tidak menemukan kata kunci yang cocok, chatbot akan mengalihkan pertanyaan ke customer service. Disisi lain, chatbot masih sangat berguna untuk memberikan layanan pelanggan yang lebih cepat dan efisien sehingga hal ini menjadi kelebihan dari adanya chatbot pada platform e-commerce yang bertujuan agar pelayanan konsumen semakin optimal.
AKIBAT HUKUM KETIDAKLENGKAPAN PENGISIAN BERKAS REKAM MEDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM HAK PASIEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN Sri Agustian; Inge Dwisvimiar; Danial, Danial
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 11: April 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kesehatan merupakan hak asasi manusia. Setiap orang berhak atas taraf hidup yang memadai untukk esehatan dan kesejahteraan diri dan keluarganya. Peningkatan pelayanan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kenyamanan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap warga negara dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsure kesejahteraan. Proses pelayanan kesehatan yang baik diberikan secara professional oleh tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan pendukung lainnya. Salah satu proses pelayanan kesehatan professional yaitu dengan pengisian rekam medis yang lengkap. Masalahnya adalah pertama, bagaimana akibat hukum ketidak lengkapan pengisian berkas rekam medis terhadap hak pasien ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan: Kedua, bagaimana perlindungan hukum terhadap hak pasien di Puskesmas Unyur Kota Serang Banten ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penggabungan 2 (dua) metode yaitu penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Adapun teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi pustaka dan data primer dengan studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara. Adapun hasil penelitian yaitu: Akibat hukum ketidaklengkapan pengisian berkas rekam medis terhadap hak pasien ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pasal 4 ayat (1) maka ketidaklengkapan dokumen rekam medis menjadi salah satu masalah karena rekam medis seringkali merupakan satu satunya catatan yang dapat memberikan informasi terinci tentang apa yang sudah terjadi selama pasien dirawat. Hal ini akan mengakibatkan dampak internal dan eksternal karena hasil pengolahan data menjadi dasar pembuatan laporan baik internal puskesmas maupun bagi pihak eksternal. Perlindungan hukum terhadap hak pasien di Puskesmas Unyur Kota Serang Banten ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, sebagaimana Pasal 3 adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Perlindungan hukum di Puskesmas Unyur bukan hanya semata-mata melindungi hak pasien akan tetapi juga melindungi dokter dalam menjalankan profesinya apakah dokter melakukan tindakan sudah sesuai dengan SOP ataukah tidak.
PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PELANGGARAN UPAH MINIMUM YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN Sumardi, Sumardi; Subekti, Subekti; Ernu Widodo; Yoyok Ucuk Suyono; Dudik Djaja Sidarta
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 11: April 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelesaian sengketa pelanggaran upah minimum yang dilakukan oleh perusahaan merupakan salah satu isu penting dalam hubungan industrial yang sering kali dihadapi oleh pekerja dan pengusaha. Pelanggaran terhadap ketentuan upah minimum dapat mengakibatkan kerugian bagi pekerja serta menurunkan hubungan harmonis antara pekerja dan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas langkah-langkah penyelesaian sengketa dalam pelanggaran upah minimum, mulai dari penyelesaian secara bipartit, mediasi oleh Dinas Tenaga Kerja, perundingan tripartit di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), hingga langkah hukum lebih lanjut melalui banding atau kasasi. Selain itu, artikel ini juga akan menjelaskan sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan upah minimum, serta hak pekerja untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan. Dengan adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai prosedur penyelesaian sengketa ini, diharapkan dapat tercipta solusi yang adil bagi kedua belah pihak dalam menjaga kesejahteraan pekerja dan iklim usaha yang kondusif.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBAYARAN UPAH DIBAWAH MINIMUM Ireine Firsty Rahayu; Ernu Widodo; Subekti, Subekti; Y Ucuk Suyono; Dudik Djaja Sidarta
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 11: April 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegakan hukum pidana terhadap pembayaran upah di bawah minimum merupakan aspek penting dalam perlindungan hak-hak pekerja serta mewujudkan keadilan sosial dalam dunia ketenagakerjaan. Pembayaran upah yang tidak sesuai dengan ketentuan upah minimum yang berlaku dapat merugikan pekerja, menyebabkan ketimpangan ekonomi, dan menciptakan hubungan industrial yang tidak sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran pembayaran upah di bawah minimum, serta untuk menggali mekanisme hukum yang ada dalam menanggulangi pelanggaran tersebut. Fokus penelitian ini adalah pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewajiban perusahaan untuk membayar upah sesuai ketentuan, serta sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman lebih lanjut mengenai pentingnya penegakan hukum pidana dalam menciptakan keadilan dan perlindungan bagi pekerja.
KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN BEGAL YANG MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM DI KOTA SORONG Gloria Viona Pattikawa; Yoyok Ucok Suyono; Dudik Djaja Sidarta; Subekti, Subekti; Ernu Widodo
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 11: April 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aksi kejahatan begal di Kota Sorong semakin meresahkan masyarakat. Menurut indeks kejahatan dunia, mencatat di tahun 2023 Indonesia berada pada peringkat 20 negara yang mempunyai potensi kejahatan sangat tinggi. Terkhusus di Kota Sorong, gaya hidup masyarakat yang semakin beragam akibat pengaruh globalisasi juga turut mempengaruhi semakin banyaknya begal yang ada di Kota Sorong. Dalam hukum di Indonesia sendiri pada dasarnya aksi pembegalan tidak diatur khusus, akan tetapi dapat dilihat dari unsur-unsurnya bahwa tindak pidana ini dapat disamakan dengan tindakan kejahatan Pencurian dengan Kekerasan di dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP. Hukum Pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan Masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor penyebab terjadinya kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di Kota Sorong, untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan aparat hukum untuk menanggulangi terjadinya kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di Kota Sorong. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini bahwa faktor yang mempengaruhi kejahatan begal adalah faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, lemahnya penegakan hukum dan juga tak lepas dari kelalaian para korban pencurian. Upaya yang harus dilakukan dalam menanggulanginya adalah upaya preventif dan upaya represif.
PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MEMENUHI KUORUM KEHADIRAN Hamasah Ramadhani Hadid; Anriz Nazaruddin Halim; Amelia Nur Widyanti
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 11: April 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the notary's responsibility for making a deed of minutes of the General Meeting of Shareholders (GMS) that does not meet the attendance quorum. This research uses a juridical-normative research method with a statute approach, analysis approach, and case approach. The data is analyzed qualitatively by reviewing applicable legal regulations and related court decisions. This research uses 2 (two) theories, namely the theory of Legal Effects according to Soeroso and the theory of Responsibility according to Hans Kelsen. The legal problems discussed in this thesis are how the legal consequences of the deed of Minutes of the General Meeting of Shareholders that does not meet the attendance quorum made by the Notary and how the notary's responsibility for making the deed of Minutes of the General Meeting of Shareholders that does not meet the attendance quorum.The results showed that the making of a deed of GMS minutes without fulfilling the attendance quorum can lead to legal uncertainty and potentially harm shareholders. In addition, notaries as public officials making deeds have an obligation to ensure that every deed made is in accordance with applicable legal provisions, as stipulated in the Notary Position Law. Therefore, a deeper understanding is needed for notaries in carrying out their duties, as well as increased supervision and legal counseling to ensure legal certainty and protection for shareholders and avoid potential disputes in the future. The difference with previous studies is that this study specifically discusses the notary's responsibility for making the deed of minutes of the GMS that does not meet the attendance quorum, while other studies discuss the role of notaries in the GMS.
TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENGGUNAAN GOOGLE MAPS UNTUK PENCANTUMAN ALAMAT KANTOR SEBAGAI PROMOSI SECARA TIDAK LANGSUNG DITINJAU BERDASARKAN KODE ETIK NOTARIS Pandi Septiawan; Putra Hutomo; Yuliana Setiadi
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 11: April 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In article 3 paragraphs (8) and paragraph (9) of the Notary Code of Ethics, it is stated that in carrying out their office, notaries are required to have an office and put up a name plate with the aim of making it easier for people who need the services of the notary. With advances in technology, not a few notaries also have office addresses listed digitally, usually using the Google Maps application. The problem formulation in this research is how the position of the notary's office address on Google Maps as a form of promotion is indirectly reviewed based on the notary's code of ethics and what the notary's legal responsibilities are for the office address listed on Google Maps. The theories used in this research are the Technology Utilization Theory according to Haag & Ken and the Legal Responsibility Theory according to Hans Kelsen.The method used in this research is a type of normative juridical legal research, namely secondary data research or law literature only supported by interviews. The research approaches used are the statutory approach, conceptual approach, analytical approach and case approach. The technique for collecting legal materials is carried out by identifying and investing in positive legal rules, researching library materials (books, scientific journals, research reports), and other sources of legal materials that are relevant to the legal issues being studied. The legal materials that have been collected are then classified, selected and ensured that they do not conflict with each other, to facilitate legal analysis and construction.From the research results, it can be concluded that notaries are also required to carry out everything in their official duties guided by their professional code of ethics. Therefore, the notary's actions in using Google Maps can be assessed as an action with a motive to promote himself indirectly.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1893/PDT.G/2023/PA.SBY DAN PUTUSAN NOMOR 5053/PDT.G/2020/PA.SBY) Anindya Vania Permatasari; Siti Marwiyah; Subekti, Subekti; Sri Astutik
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 11: April 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Skripsi ini membahas perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak pasca perceraian melalui studi dua putusan, yaitu Putusan Nomor 1893/Pdt.G/2023/PA.Sby dan Putusan Nomor 5053/Pdt.G/2020/PA.Sby. Penelitian empiris ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan hak nafkah anak dalam kedua putusan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak diatur dalam Pasal 41 UU Perkawinan dan Pasal 80 KHI, yang memungkinkan eksekusi apabila pihak yang berkewajiban, terutama ayah, lalai. Penulis menyarankan agar ayah bertanggung jawab memberi nafkah hingga anak dewasa dan ibu dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan jika terjadi kelalaian. Pemerintah dan badan penegak hukum diminta lebih tegas dalam menangani kasus kelalaian nafkah anak.
PENGARUH PEMBERIAN REBUSAN DAUN PEPAYA DAN SUSU KEDELAI TERHADAP PENINGKATAN PRODUKSI ASI PADA IBU NIFAS DI PUSKESMAS RAWAT INAP SINDANGBARANG KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2025 Yaumaria Indah Fusva Sari; Rita Ayu Yolandia; Madinah Munawaroh; Deliana Lubis; Linda Yulyana; Nurjannah Hiku; Dachlyyani Rimbawati; Nisa Gustini; Desi Susanti
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 11: April 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menurut WHO salah satu target pada tahun 2025 dalam meningkatkan kesehatan bayi yaitu dengan pemberian ASI eksklusif dengan target minimal sebesar 50%. Menurut Data Nasional tahun 2020 menyebutkan bahwa ibu yang mengalami gangguan produksi ASI atau ASI tidak lancar sebesar 67% dari seluruh ibu menyusui. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian rebusan daun pepaya dan susu kedelai terhadap peningkatan produksi asi pada ibu nifas. Penelitian ini menggunakan desain penelitian case study dilaksanan di Puskesmas Rawat Inap sindang barang dengan jumlah responden 6 orang ibu nifas menyusui. Hasil studi kasus didapatkan Peningkatan Produksi ASI pada kelompok Ibu Nifas yang diberikan Air Rebusan Daun Pepaya terdapat peningkatan Produksi ASI yaitu 84 % dengan rata rata Produksi ASI yang dihasilkan dalam sehari sebanyak 80 ml sedangkan pada kelompok Ibu Nifas yang diberikan Susu kedelai yaitu terdapat peningkatan produksi ASI 68 % dengan rata rata Produksi ASI yang dihasilkan dalam sehari sebanyak 63 ml. Kesimpulan studi kasus ini terdapat pengaruh pemberian rebusan daun pepaya dan susu kedelai terhadap peningkatan produksi ASI pada ibu nifas di Puskesmas Rawat Inap Sindangbarang Kabupaten Cianjur Tahun 2025. Diharapkan pasien atau ibu nifas yang sedang mengalami keluhan produksi ASI yang sedikit dapat menerapkan terapi pemberian rebusan daun pepaya dan susu kedelai secara mandiri dirumah karena terapi ini sudah terbukti memiliki efektivitas meningkatkan produksi ASI dan sangat mudah dilakukan.

Page 162 of 266 | Total Record : 2651

 160   161   162   163   164 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 8 (2026): Januari 2026 Vol. 5 No. 7 (2025): Desember 2025 Vol. 5 No. 6 (2025): Nopember 2025 Vol. 5 No. 5 (2025): Oktober 2025 Vol. 4 No. 12: Mei 2025 Vol. 4 No. 11: April 2025 Vol. 4 No. 10: Maret 2025 Vol. 5 No. 4: September 2025 Vol. 5 No. 3: Agustus 2025 Vol. 5 No. 2: Juli 2025 Vol. 5 No. 1: Juni 2025 Vol. 4 No. 9: Februari 2025 Vol. 4 No. 8: Januari 2025 Vol. 3 No. 12: Mei 2024 Vol. 3 No. 11: April 2024 Vol. 3 No. 10: Maret 2024 Vol. 4 No. 7: Desember 2024 Vol. 4 No. 6: Nopember 2024 Vol. 4 No. 5: Oktober 2024 Vol. 4 No. 4: September 2024 Vol. 4 No. 3: Agustus 2024 Vol. 4 No. 2: Juli 2024 Vol. 4 No. 1: Juni 2024 Vol. 3 No. 9: Februari 2024 Vol. 3 No. 8: Januari 2024 Vol. 2 No. 12: Mei 2023 Vol. 2 No. 11: April 2023 Vol. 2 No. 10: Maret 2023 Vol. 3 No. 7: Desember 2023 Vol. 3 No. 6: Nopember 2023 Vol. 3 No. 5: Oktober 2023 Vol. 3 No. 4: September 2023 Vol. 3 No. 3: Agustus 2023 Vol. 3 No. 2: Juli 2023 Vol. 3 No. 1: Juni 2023 Vol. 2 No. 9: Februari 2023 Vol. 2 No. 8: Januari 2023 Vol. 1 No. 12: Mei 2022 Vol. 1 No. 11: April 2022 Vol. 1 No. 10: Maret 2022 Vol. 2 No. 7: Desember 2022 Vol. 2 No. 6: November 2022 Vol. 2 No. 5: Oktober 2022 Vol. 2 No. 4: September 2022 Vol. 2 No. 3: Agustus 2022 Vol. 2 No. 1: Juni 2022 Vol. 1 No. 9: Februari 2022 Vol. 1 No. 8: Januari 2022 Vol. 1 No. 7: Desember 2021 Vol. 1 No. 6: Nopember 2021 Vol. 1 No. 5: Oktober 2021 Vol. 1 No. 4: September 2021 Vol. 1 No. 3: Agustus 2021 Vol. 1 No. 2: Juli 2021 Vol. 1 No. 1: Juni 2021 More Issue