cover
Contact Name
Adi Nur Rohman
Contact Email
adi.nur@dsn.ubharajaya.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
abdibhara@ubharajaya.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Grha Summarecon Lt. 4, Kampus 2 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Jl. Raya Perjuangan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat 17121, Indonesia
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
ISSN : -     EISSN : 29637406     DOI : https://doi.org/10.31599/abhara
Core Subject : Social,
Jurnal Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan jurnal pengabdian kepada mayarakat yang diterbitkan dan dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dibawah binaan Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi (LPPMP) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Jurnal Abdi Bhara menerbitkan versi elektronik yang terdaftar dengan E-ISSN: 2963-7406. Jurnal Abdi Bhara mempublikasikan naskah-naskah artikel ilmiah sebagai hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) dari berbagai disiplin ilmu khususnya bidang ilmu hukum. Jurnal Abdi Bhara menerima manuskrip atau artikel dalam bidang riset terapan dan pengabdian masyarakat dari berbagai kalangan akademisi dan peneliti baik nasional maupun internasional. Setiap naskah yang diterbitkan terlebih dahulu dilakukan proses peer-review dengan sifat double-blind review dan ditulis dalam bahasa Indonesia. Setiap artikel Jurnal Abdi Bhara bersifat open access dan memiliki nomor unik Digital Object Identifier (DOI) dengan frekuensi penerbitan dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun yakni bulan Juni dan Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 102 Documents
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pembegalan Yang Melakukan Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Di Desa Taman Sari – Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi Diantaullah, Rizki; Firmansyah Ismail; Fadly Azhar Jauhari; Firly Khoirul Insan; Dimas Pradana Putra; Luthfy F; Elfirda Ade Putri
Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2024): Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/gbeqjr76

Abstract

Penjambretan merupakan salah satu bentuk kejahatan jalanan yang sering terjadi dan menimbulkan dampak fisik dan psikis yang signifikan bagi korbannya. Korban tindak pidana perampokan sering kali berada dalam situasi yang memaksa mereka untuk melakukan pembelaan diri atau noodweer. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana perampokan yang melakukan pembelaan paksa di Indonesia. Analisis ini meliputi tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan terkait, studi kasus, serta teori hukum pidana terkait noodweer.
Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Hibah, Wasiat, Dan Waris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Baihaki , Ahmad; Chandra Prasetya, Januanto Kawita; Nurani, Dwi Cahya; Batubara, Easter Aprilina; Assalwa, Meitsa Ullinuha
Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2024): Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/zb0w5j60

Abstract

Grants, wills, and inheritance are important instruments in Islamic law that govern the transfer of treasure from one individual to another, both during life and after death. The Compilation of Islamic Law in Indonesia provides a specific legal framework to manage these three concepts in accordance with Sharia principles. However, the implementation of grants, wills, and inheritance distribution often becomes a legal problem in the community because the implementation is carried out without proper knowledge based on the provisions of Islamic law or The Compilation of Islamic Law. To prevent misunderstandings regarding this matter, legal education was held for the community in Lubang Buaya Village, Setu District, Bekasi Regency. This legal education activity has provided understanding and awareness of the legal regulations regarding gifts, wills and inheritance in the Compilation of Islamic Law as well as providing solutions to various legal problems that often occur in society.
Meningkatkan Kesadaran Hukum Mengenai Pencurian Motor dan Bank Keliling (Plecit) Bagi Masyarakat Di Desa Pusaka Rakyat Carolina Tumanggor, Imelda Anastasya; Kirana , Andi Chandra; Inri, Vanessa; Sartika, Rahfa Dwi; Yunita , Nanda; Karen, Theresia; Elisabet; Nopriando , Welian; Masri, Esther
Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2024): Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/ac7yk911

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk kontribusi mahasiswa dalam mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan tema Meningkatkan Kesadaran Hukum Mengenai Pencurian Motor dan Bank Keliling (plecit) Bagi Masyarakat di Desa Pusaka Rakyat yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran hukum yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai dua isu hukum yang signifikan. Melalui penyuluhan hukum ini, mahasiswa KKN berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tindakan pencurian motor yang marak terjadi serta praktik bank keliling (plecit) yang sering merugikan masyarakat. Metode pelaksanaan berupa ceramah dan diskusi yang dilakukan oleh pemateri guna memberikan informasi secara mendalam berkenaan dengan permasalahan yang terkait, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap terjadinya tindakan kriminal yakni pencurian kendaraan bermotor di Desa pusaka rakyat, Kec Tarumajaya, Kabupaten Bekasi
Pemberdayaan Perempuan Dan Remaja Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun SelatanKabupaten Bekasi Dalam Rangka Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Mesari Kusumastuti , Tri Adinda; Aqillah, Nanda; Rokayah, Siti; Handayani, Otih
Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2024): Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sezsnm06

Abstract

Kekerasan Dalam Rumah Tangga terjadi dalam relasi personal, dimana pelaku adalah orang yang dikenal baik dan dekat oleh korban, dan mayoritas korban adalah perempuan.  Kekerasan pada dasarnya adalah salah satu penyimpangan dari asas persamaan asasi berupa diskriminasi dan penyiksaan. Lembaga pendidikan dalam hal ini perguruan tinggi mengambil peran dalam bentuk pencegahan dengan kegiatan penyuluhan hukum pemberdayaan perempuan dan remaja dalam rangka pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Penyuluhan yang dilaksanakan di Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi pada tanggal 14 Mei 2024 ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya pemberdayaan perempuan dan remaja khususnya di Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Penyuluhan dilakukan dengan metode tatap muka berisi paparan, diskusi dan tanya jawab. Karena kasus kekerasan dalam rumah tangga cukup tinggi maka diperlukan upaya pencegahan melalui kegiatan penyuluhan
Penyuluhan Bahaya Narkoba Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Di Desa Babelan Kota Kabupaten Bekasi Cokro Supriyanto, Listio Damar; Al'Amr, Muhammad Malik; Syaripudin; Ningsih, Endang Sulastri; Haryani , Tiara; Siagian , Elfrido Reliano; Rasmara , Nadia; Azhari Suwarga, Muhamad Rafli
Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2024): Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/pfbkj792

Abstract

Kini maraknya terjadi kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi di berbagai macam wilayah dan kepada berbagai kalangan masyarakat, tak menuntut kemungkinan terjadi pada masyarakat sekeliling kita yaitu pelajar, remaja, guru, anggota keluarga, bahkan instansi pemerintah sekalipun. Tindakan seperti ini bisa disebut sebagai kejahatan luar biasa (Extraordinary Crime). Hal ini terindikasi dan semakin kuat juga kalau pemakaian narkoba atau obat-obatan terlarang akan menimbulkan kerugian kerusakan yang tidak bisa diremehkan ataupun dianggap biasa. Sebab hal seperti ini menyangkut kepentingan dan keseharian lingkungan masyarakat terdekat kita, tentunya masyarakat tidak akan tinggal diam agar tidak terdampak pada pengaruh narkoba yang bisa saja digunakan oleh orang sekeliling kita, dan untuk itu perlu dilakukan pencegahan dengan diadakannya penyuluhan kepada masyarakat desa Babelan Kota, khususnya pada kesempatan kali ini yaitu di SMK Segara Wiyata, yang memungkinkan untuk memberikan pemahaman, wawasan, imbauan, dan pengetahuan tentang bahayanya penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang, sebagai upaya pencegahan dini terutama pada kalangan remaja pelajar
Evaluasi Tata Kelola Pemilu Tahun 2024 Di Luar Negeri Budhiarti, Ida
Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2024): Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/7tnfzb23

Abstract

Prinsip pemilihan umum demokratis mensyaratkan hak pilih universal atau universal suffrage yang mengharuskan setiap orang dewasa memiliki hak pilih tanpa membedakan jenis kelamin, ras, suku, bahasa, agama, paham politik, kekayaan, atau status lainnya. Dalam setiap penyelenggaraan Pemilu, negara menjamin hak WNI baik yang ada didalam maupun luar negeri. Pelayanan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia di luarn negeri mengalami tantangan dan hambatan yang berkenaan dengan regulasi negara setempat, perjanjian kerja, akses informasi pemilih serta profesionalitas penyelenggara pemilu. Evaluasi  tata kelola pemilu 2024 di luar negeri dilakukan untuk memberi rekomendasi pembeharuan hukum pemilu dan tata kelola pemilu yang akan datang
MEMBANGUN BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DALAM MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL amin, rahman; Wijanarko, Dwi Seno; Haryani Putri , Anggreany; Kawita Chandra, Januanto; Novega, Lidya; Narima Ambarrini, Diah
Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2024): Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/kdycnc27

Abstract

Era globalisasi yang diikuti perkembangan teknologi salah satunya media sosial selain memberikan manfaat bagi masyarakat, juga dapat membawa dampak negatif apabila penggunaannya tidak sesuai ketentuan hukum, di mana dewasa ini sering terjadi penggunaan media sosial yang tidak sesuai etika dan ketentuan hukum sehingga menjadi penting untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang membangun kesadaran hukum masyarakat dalam menggunakan media sosial. Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat yang tinggal di Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini secara garis besar terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap pelaporan hasil luaran kegiatan. Hasil kegiatan ini, Pertama, secara umum kegiatan ini berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan rencana yang telah dibuat oleh Tim Pelaksana tanpa ada kendala yang berarti. Kedua, kegiatan ini telah memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat di Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi tentang etika dan ketentuan hukum dalam menggunakan media sosial sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam menggunakan media sosial dan terhindar dari perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
Penyuluhan Hukum Perkawinan Di Bawah Umur Berdasarkan Perspektif Diskriminasi Gender Restu Wulandari, Septiayu; Nurani, Sifa Mulya; Manalu, Husein; Saputra, Rahmat; restu, Septiayu
Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2024): Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/wh1zzd28

Abstract

Perkawinan merupakan hak setiap manusia yang dibatasi oleh aturan perundang undangan yang berlaku. Hak melaksanakan perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang Undang Nomor 16 Tahu 2019 yang mengatur perihal batas usia kawin, yakni minimal 19 (sembilan belas) tahun. Namun pada kenyataan, banyak terjadi fenomena perkawinan dibawah 19 (sembilan belas) tahun khususnya di Bongas, Indramayu Jawa Barat. Daerah pesisir pantai ini memiliki kebiasaan masyarakat yang menjadi budaya lokal yang sangat unik namun miris, yakni masih berlaku nya diskriminasi gender. Perempuan dianggap sudah dapat melakukan perkawinan jika sudah ada laki laki yang dianggap cocok, walaupun perempuan tersebut masih bersekolah dan pada akhirnya putus sekolah. Apabila musim panen, maka perkawinan banyak dilaksanakan. Ketika musim paceklik, terjadi perceraian. Orangtua di daerah tersebut lebih bangga memiliki anak perempuan janda ketimbang memiliki anak perempuan yang belum menikah
PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN TEKNIS PENGELOLAAN DOKUMENTASI ELEKTRONIK HUKUM PADA PERGURUAN TINGGI DI WILAYAH DKI JAKARTA Nainggolan, Indra L; Zainab, Nina; Syahruddin, Erwin; Romasindah Aidy, Widya; Sugeng
Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2024): Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/ag1xck31

Abstract

This article discusses a community service program focused on the management of legal libraries and documentation in higher education institutions within the DKI Jakarta area. The program aims to enhance the quality of legal library services by optimizing information and legal documentation management systems based on technology. This initiative is driven by the importance of legal libraries as resource centers that support education, research, and the development of legal studies.  The methods employed include training in modern library management, digitization of legal collections, and the implementation of legal reference management software. The program also involves improving the skills of librarians and administrative staff in systematically managing and organizing legal collections. Furthermore, the activities introduce the integration of digital legal information systems to facilitate access and data retrieval for students, lecturers, and researchers.  The results of this program show significant improvements in the effectiveness and efficiency of legal library management. Partner institutions in the program experienced benefits such as easier access to legal literature, more structured documentation systems, and enhanced librarian skills in managing legal data.    
Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ofis Rikardo
Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2024): Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/trvdyq08

Abstract

Pelambatan perekonomian berdampak pada golongan ekonomi kelas menengah ke bawah dan di saat yang bersamaan menjamurnya penyedia layanan jasa Pinjaman Online (Pinjol). Dalam penagihan utang yang telah jatuh tempo, penyedia layanan jasa Pinjol ilegal kerapkali melakukan ancaman dan intimidasi secara verbal dan non-verbal sehingga membuat Pengguna Pinjol depresi yang tak jarang mengambil jalan pintas bunuh diri. Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai salah satu instrumen hukum dalam melindungi Pengguna Pinjol harus dapat ditegakkan secara optimas. Dengan adanya UU ini maka perlindungan hukum terhadap Pengguna Pinjol dapat maksimal dari intimidasi maupun dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik data pribadi yang kerapkali digunakan penyedia layanan jasa Pinjol dalam melakukan penagihan. Peran Otorotas Jasa Keuangan (OJK) dalam membuat regulasi baik untuk Pinjol berizin maupun ilegal harus serius dilakukan. Sementara Peran aparat penegak hukum (kepolisian) harus lebih ditingkatkan dalam merespon laporan masyarakat atas adanya intimidasi dan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Page 8 of 11 | Total Record : 102