cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No.A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 29646278     EISSN : 29641268     DOI : https://doi.org/10.57235
Core Subject : Religion, Economy, Health, Education, Social,
Religion Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia is a journal that publishes Focus & Scope research articles, which include: 1. Humanities and social sciences 2. Contemporary political science 3. Education science 4. Religion and philosophy 5. engineering science 6. Business and economy 7. cooperative 8. technology 9. HR Development 10. Design and media arts.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 973 Documents
 76   77   78   79   80 
Implikasi Perang Rusia–Ukraina Terhadap Strategi Pengembangan Teknologi Kendaraan Tempur Kavaleri TNI AD Romadon, Arkom Fajri; Purwanto, Sigit; Hendarmoto, Yermia
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7665

Abstract

Perang Rusia–Ukraina menjadi tonggak penting dalam perubahan karakter peperangan modern yang menegaskan pergeseran dari kekuatan berbasis platform menuju kekuatan berbasis jaringan (network-centric warfare). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi strategis dan operasional dari perang tersebut terhadap arah pengembangan teknologi kendaraan tempur Kavaleri TNI AD. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan analisis literatur internasional, yang diolah menggunakan perangkat lunak NVivo 15 untuk mengidentifikasi tema dan hubungan antarvariabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perang Rusia–Ukraina memberikan pembelajaran penting bagi TNI AD dalam memperkuat kemampuan Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (C4ISR) dan penerapan Battle Management System (BMS). Modernisasi Kavaleri perlu diarahkan pada pengintegrasian sistem proteksi aktif (Active Protection System), pertahanan anti-drone, dan sistem komunikasi digital taktis yang tahan terhadap gangguan peperangan elektronik. Selain itu, transformasi doktrin, peningkatan kompetensi personel, serta kemandirian industri pertahanan menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi strategi jangka panjang. Dengan demikian, modernisasi Kavaleri TNI AD harus bersifat multidimensi dan berkelanjutan, mencakup aspek teknologi, doktrin, sumber daya manusia, dan industri, agar dapat mewujudkan satuan yang cepat, adaptif, dan tangguh dalam menghadapi ancaman multi-domain serta memperkuat daya tangkal pertahanan darat Indonesia.
Kepastian Hukum Beracara Dalam Persidangan Keluarga Besar TNI di Pengadilan Umum Buaton, Tiarsen; Jaeni, Ahmad; Wiradinata, Raden Gustaman
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.6959

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji secara mendalam kepastian hukum beracara bagi anggota Keluarga Besar Tentara Nasional Indonesia (KBT) yang berstatus sipil ketika terlibat dalam proses persidangan di pengadilan umum. KBT, yang meliputi pasangan, anak, orang tua, purnawirawan, dan anggota keluarga lainnya, secara yuridis tunduk pada yurisdiksi peradilan umum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, untuk menelaah landasan hukum, prosedur beracara, hak-hak hukum, serta potensi hambatan dalam penerapan prinsip kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif tidak ada perbedaan perlakuan hukum antara KBT yang berstatus sipil dengan warga negara lainnya. Prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) dan asas kepastian hukum dijamin oleh UUD 1945, UU Kekuasaan Kehakiman, dan KUHAP. Namun, temuan di lapangan mengindikasikan adanya potensi tantangan, seperti intervensi non-hukum, mispersepsi yurisdiksi, tekanan sosial-psikologis, serta sorotan publik yang lebih besar terhadap perkara yang melibatkan KBT. Faktor-faktor ini meskipun tidak diatur dalam norma tertulis, berpotensi memengaruhi dinamika proses peradilan.Penelitian ini merekomendasikan penguatan integritas aparat penegak hukum, peningkatan transparansi peradilan, sosialisasi yurisdiksi secara masif kepada masyarakat dan KBT, serta mekanisme pengawasan yang proaktif. Upaya kolektif ini diharapkan mampu memastikan implementasi prinsip kepastian hukum secara konsisten, adil, dan non-diskriminatif, sehingga pengadilan umum dapat berfungsi optimal sebagai benteng terakhir penegakan keadilan bagi seluruh warga negara, termasuk KBT.
Konsistensi Prinsip Equality Before the Law Dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Analisis Perbandingan Kasus Habib Rizieq Shihab dan Gibran Rakabuming Raka Saputro, Dwi Yudha
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7399

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan penegakan hukum, dan menilai implikasinya terhadap keadilan serta integritas prinsip negara hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian penerapan kaidah dalam hukum positif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual (rule of law dan equality before the law), pendekatan kasus dengan membandingkan kasus Habib Rizieq Shihab dan Gibran Rakabuming Raka, dan pendekatan perundang-undangan menganalisis UUD NRI 1945, UU No. 6 Tahun 2018. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi pustaka dan teknik dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan pola deduktif. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat indikasi yang kuat terhadap adanya inkonsistensi signifikan dalam penerapan prinsip equality before the law terkait penegakan hukum terhadap kasus kerumunan yang melibatkan Habib Rizieq Shihab (dikenai proses hukum hingga dipidana) dibandingkan dengan kasus serupa yang melibatkan Gibran Rakabuming Raka (tidak menimbulkan proses hukum). Secara faktual, kedua peristiwa memiliki kesamaan unsur pelanggaran, yakni menimbulkan kerumunan massa dalam jumlah besar pada masa pemberlakuan protokol kesehatan ketat. Perbedaan perlakuan hukum ini dipengaruhi oleh faktor-faktor non-yuridis, meliputi: pengaruh politik dan relasi kekuasaan (kedekatan Gibran dengan kekuasaan eksekutif tertinggi), persepsi sosial terhadap figur publik (posisi oposisi Habib Rizieq vs. posisi bagian dari lingkaran kekuasaan Gibran), pola kebijakan penegakan hukum yang selektif, dan konstruksi media serta opini publik.
Pengaruh Tunneling Incentive dan Exchange Rate Terhadap Transfer Pricing Patimah, Nurul; Suryani, Lely
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.6904

Abstract

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis pengaruh tunneling incentive dan exchange rate terhadap transfer pricing. Dalam penelitian ini digunakan 12 sampel perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2019 – 2023 dengan jumlah data observasi 60 data. Dalam menentukan sampel penelitian digunakan metode purposive sampling, dengan analisis regresi data panel yang diolah menggunakan eviews 12. Hasil penelitian menyatakan bahwa tunneling incentive dan exchange rate berpengaruh positif terhadap transfer pricing. Namun secara bersama – sama, tunneling incentive dan exchange rate berpengaruh terhadap transfer pricing.
Perebutan Pengaruh Politik di Daerah Khusus Jakarta: Analisis Konflik Kepentingan Antara Elit Nasional dan Lokal Dalam Pemilihan Gubernur Tahun 2024 Hamdi, Abdul Aziz; Widodo, Pujo; Samudro, Eko G; Setiawibawa, Rachmat; Uksan, Arifuddin
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7320

Abstract

The 2024 Jakarta gubernatorial election highlights the ongoing power struggle between national and local elites, reflecting broader political dynamics in Indonesia. As the capital city, Jakarta holds strategic importance, making its leadership contest not only a regional but also a national concern. The conflict between these two elite groups arises from differences in political interests, where national elites prioritize political stability and party dominance, while local elites focus on policies directly impacting Jakarta residents. This study aims to analyze the key factors that intensify this conflict and examine its impact on the electoral process and policy-making. Using a qualitative research approach with a literature review method, this study identifies four major drivers of conflict: divergent political agendas, national political interventions, identity politics, and communication gaps between elites. The findings indicate that these conflicts significantly affect candidate selection, campaign strategies, and governance after the election. Additionally, political polarization fueled by identity-based narratives has led to declining voter participation, increased invalid ballots, and eroding public trust in democracy. The study suggests that electoral reforms, increased transparency in political processes, and better coordination between national and local authorities are essential to mitigating elite conflicts and fostering a more democratic and representative electoral system in Jakarta.
Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Pertimbangan Hakim terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk) Mariska, Selly; Qurachman, Taufik; Wanda, Afrika Sersany; Farhan, M Risky; Seftiniara, Nurina
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7729

Abstract

Masih banyaknya anak yang menjalani pidana penjara menunjukkan adanya permasalahan normatif dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), khususnya terkait penerapan diversi di Indonesia. Padahal, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA telah menegaskan prinsip the best interest of the child sebagai dasar utama dalam setiap kebijakan dan penegakan hukum terhadap anak. Namun dalam praktiknya, peradilan anak di Indonesia masih sering menitikberatkan pada aspek pemidanaan daripada pembinaan dan pemulihan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk telah menerapkan prinsip perlindungan anak menurut UUPA dan SPPA, serta apakah anak pelaku tindak pidana pencurian dalam perkara tersebut telah memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan asas the best interest of the child. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) melalui analisis terhadap putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan penerapan prinsip perlindungan anak dan asas kepentingan terbaik bagi anak. Hakim lebih berorientasi pada pemidanaan dengan menjatuhkan pidana penjara lima bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), meskipun syarat-syarat penerapan diversi telah terpenuhi. Putusan ini juga belum menampilkan upaya nyata dalam mewujudkan restorative justice, serta mengabaikan kondisi sosial anak yang berasal dari keluarga tidak harmonis dan tanpa pendampingan orang tua. Dengan demikian, penerapan asas the best interest of the child dalam putusan hakim masih bersifat formalistik dan belum substantif. Ke depan, diperlukan perubahan paradigma aparat penegak hukum agar setiap perkara anak benar-benar berorientasi pada perlindungan, rehabilitasi, dan kepentingan terbaik bagi anak.
Analisis Yuridis Tanggung Jawab Marketplace Dalam Mengurai Batas Antara Peran Perantara dan Kewajiban Hukum Sitompoel, Yervant T. S; Lie, Gunardi
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7195

Abstract

Penelitian ini menganalisis secara yuridis tanggung jawab marketplace dalam perdagangan digital lintas batas yang terhambat oleh ambiguitas normatif. Marketplace sering berlindung di balik status perantara pasif, meskipun kontrol operasional dan keuntungan finansial mereka atas transaksi adalah signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengurai batas antara peran pasif marketplace dengan kewajiban hukum yang seharusnya dipikul. Metode yang digunakan adalah analisis yuridis doktrinal dengan studi kasus Alibaba sebagai pembanding untuk mengevaluasi efektivitas kerangka hukum Indonesia, terutama UU ITE dan PP PMSE. Hasil penelitian menunjukan bahwa model pertanggungjawaban “Notice and Takedown” yang secara implisit dalam hukum nasional tidak memadai dan menciptakan kesenjangan doktrinal antara norma dan praktik, model pasif yang gagal mendorong marketplace untuk bertindak proaktif dalam pencegahan. Jurnal ini merekomendasikan pergeseran paradigma hukum melalui adopsi standar Tanggung Jawab Bersama yang selektif untuk marketplace dalam kasus produk ilegal dan pembentukan sistem Online Dispute Resolution yang memiliki daya ikat untuk memperkuat perlindungan konsumen.
Pemecahan Masalah Berbentuk Soal Model PISA untuk mendukung Kemampuan Literasi Numerasi Siswa Sekolah Dasar Triyani, Septi
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7564

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan literasi numerasi siswa dalam memecahkan masalah berbentuk soal model PISA. Jenis penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian adalah siswa Sekolah Dasar (SD) Universal Ananda. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi instrumen tes berupa soal model PISA dan wawancara. Soal yang dikembangkan berbentuk kontekstual terkait kehidupan nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui latihan soal model PISA dapat mendukung kemampuan literasi numerasi siswa. Siswa dapat menganalisis masalah, menghubungkan konsep matematika dengan kehidupan sehari-hari, dan menggunakan pengalaman atau pengetahuan sebelumnya sehingga berhasil menyelesaikan masalah yang diberikan. Melalui latihan soal model PISA juga mendorong kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa dan meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam menyelesaikan soal matematika yang lebih kompleks. Dapat dinyatakan bahwa dengan memberikan latihan soal-soal model PISA dapat menjadi salah satu strategi efektif dalam meningkatkan kemampuan literasi numerasi siswa SD.
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Child Grooming Melalui Platform Digital di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau Sabila, Nursal; R, Mukhlis; Andrikasmi, Sukamarriko
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7069

Abstract

AbstrakChild Grooming merujuk dalam Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak dan selain itu juga sudah ada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang secara spesifik mengatur segala bentuk tindakan yang terkait dengan pornografi yang melibatkan anak tertuang dalam Pasal 12 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi. Namun, yang diketahui hingga saat ini masih banyak kasus child grooming khususnya di wilayah Riau tidak terselesaikan dengan maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum, hambatan dan upaya penanggulangan hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana child grooming melalui paltform digital di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat dengan adanya kesenjangan antara das sollen dan das sein, sumber data adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi kepustakaan serta analisa data menggunakan kualitatif dengan metode deduktif. Adapun yang menjadi responden adalah aparat penegak hukum dari penyidik subdit V siber Ditreskrimsus Polda Riau, penyidik subdit IV PPA Ditreskrimsus Polda Riau, dan masyarakat paham hukum. Hasil penilitian ini ialah Penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana child grooming melalui platform digital di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau, meliputi adanya temuan terkait tindak pidana child grooming, penyelidikan awal, pengumpulan bukti, penagkapan dan penyitaan, terakhir penyidikan mendalam. Yang menjadi faktor penghambat antara lain faktor pelaku berada diluar yurisdiksi, anonymus, barang bukti rentan hilang, kurangnya sumber daya dan kurangnya kesadaran orang tua. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum antara lain dengan koordinasi antar wilayah hukum, kerja sama dengan platform digital dan penyedia layanan internet, selanjutnya meningkatkan kapasitas dan koordinasi aparat penegak hukum, dan terakhir dapat dilakukan digital parenting.
Pengaruh Strategi Komunikasi dan Manajemen Pelayanan terhadap Kepuasan Pasien di RSUD Langsa Rizki, Muhammad; Rahardjo, Djoko; Mirani, Nanda; Afnina, Afnina
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7472

Abstract

Kepuasan pasien merupakan indikator penting dalam menilai mutu pelayanan rumah sakit dan semakin relevan seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang profesional, cepat, dan berpusat pada pasien. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh strategi komunikasi dan manajemen pelayanan terhadap kepuasan pasien di RSUD Langsa secara parsial dan simultan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional melibatkan 52 pasien rawat jalan yang dipilih melalui purposive sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner Likert lima poin dan dianalisis dengan uji korelasi Pearson serta regresi linear berganda. Hasil menunjukkan bahwa strategi komunikasi dan manajemen pelayanan berhubungan kuat dengan kepuasan pasien dan berpengaruh signifikan dalam model regresi. Model tersebut signifikan secara simultan dan menjelaskan 57,1% variasi kepuasan pasien. Temuan ini menegaskan pentingnya komunikasi empatik dan pengelolaan pelayanan yang terstruktur sebagai upaya meningkatkan mutu layanan di RSUD Langsa.

Page 78 of 98 | Total Record : 973

 76   77   78   79   80 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 2 (2025): December 2025 Vol 4, No 1 (2025): June 2025 Vol 3, No 2 (2024): December 2024 Vol 3, No 1 (2024): June 2024 Vol 2, No 2 (2023): December 2023 Vol 2, No 1 (2023): June 2023 Vol 1, No 2 (2022): December 2022 Vol 1, No 1 (2022): September 2022 Vol 1, No 1 (2022): June 2022