cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Izzat Pratama
Contact Email
jurnal.seikat@gmail.com
Phone
+6285239778771
Journal Mail Official
jurnal.seikat@gmail.com
Editorial Address
LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram Jl. Tawak-Tawak Karang Sukun, Mataram e-mail: jurnal.seikat@gmail.com or seikat@45mataram.ac.id
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram
ISSN : 29640962     EISSN : 29640962     DOI : https://doi.org/10.55681/seikat
Core Subject : Art, Social,
Arts Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum (SJISPH) is an open access, and peer-reviewed journal, with the online registered number E-ISSN 2964-0962. Our main goal is to disseminate current and original articles from researchers and practitioners on various contemporary social, political and law issues: gender politics and identity, digital society and disruption, civil society movement, community welfare, social development, citizenship and public management, public policy innovation, international politics & security, media, information & literacy, politics, governance & democracy, radicalism and terrorism. It includes but is not limited to various fields such as philosophy and theory of law, comparative law, sociology of law, international law, constitutional law, private law, economic law, environmental law, criminal law, administrative law, cyber law, human rights law, and agrarian law. SJISPH is published every two month a year. Submissions are open year-round. Before submitting, please ensure that the manuscript is in accordance with SJISPHs focus and scope, written in Indonesian or English, and follows our author guidelines & manuscript template.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 294 Documents
 20   21   22   23   24 
Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Warga Binaan Di Lapas Kelas IIA Karawang Nanang Setiawan; Sartika Dewi; Muhamad Abas
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2400

Abstract

Penelitian ini menganalisis pemenuhan hak pelayanan kesehatan warga binaan serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya di Lapas Kelas IIA Karawang dengan menggunakan metode yuridis empiris melalui pendekatan sosiologis dan perundang-undangan. Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan petugas kesehatan lapas dan observasi lapangan pada Februari–Maret 2025, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak kesehatan warga binaan secara normatif dijamin dalam UUD 1945, ICESCR, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, serta Mandela Rules 2015. Secara empiris, lapas telah menjalankan layanan klinik, program SIKOPLING, eradikasi skabies, dan prosedur rujukan kesehatan. Namun, pemenuhan hak tersebut belum optimal akibat keterbatasan fasilitas kesehatan, minimnya tenaga medis, kondisi overcrowding, keterbatasan anggaran, serta lemahnya koordinasi dan pengawasan kelembagaan. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan kapasitas layanan kesehatan melalui penambahan tenaga medis, peningkatan fasilitas, penanganan overcrowding, dan penguatan mekanisme pengawasan independen guna menjamin pelayanan kesehatan yang bermartabat dan efektif bagi warga binaan.
From Gemeinschaft to Gesellschaft: Cracks in the Practical Values of Pancasila in the Semi-Urban Society St. Hasmawati H; Heri Tahir; Ririn Nurfaathirany Heri; Bakhtiar Bakhtiar
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2401

Abstract

This study aims to analyze the shift in the practical values of Pancasila, particularly the Third and Fourth Principles, in the developing urban community in Pattallassang District, Takalar Regency. The study used a qualitative approach with a descriptive analytical type. Data were obtained through in-depth interviews, passive participant observation, and documentation of community leaders, government officials, local residents, and academics selected using purposive sampling. Data analysis adopted the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. While data validity was tested using triangulation of sources, techniques, and time. The results show that urbanization, economic pressures, and digital penetration have triggered the deconstruction of social solidarity in society. Gotong royong has shifted from a routine activity based on collective awareness to a conditional and transactional action. The practice of deliberation has also been distorted due to the dominance of efficiency rationality, elite capture, and the shift in communication to virtual spaces that weaken social closeness. In addition, the penetration of digital capitalism has given rise to an individualistic, consumptive, and hedonistic lifestyle. This research emphasizes the need for revitalization of public spaces and fostering Pancasila ideology based on digital-civic engagement that is more inclusive and contextual in developing peri-urban communities.
Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Peningkatan Pendapatan (Studi Kasus Di Desa O’o Kacamatan Donggo Kabupaten Bima) Nur Cahya Amaliah; Husnatul Mahmudah; Muhammad Rasyad Al Fajar
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2441

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Desa O’o Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat dari pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin melalui dukungan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi keluarga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan pendamping PKH, pemerintah desa, serta masyarakat penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Desa O’o telah berjalan cukup baik, ditandai dengan adanya penyaluran bantuan yang rutin serta pendampingan kepada keluarga penerima manfaat. Program ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam membantu memenuhi kebutuhan pokok, biaya pendidikan anak, dan kebutuhan kesehatan keluarga. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala, seperti keterlambatan pencairan bantuan, rendahnya pemanfaatan bantuan untuk kegiatan produktif, serta masih adanya ketergantungan sebagian masyarakat terhadap bantuan sosial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, pendampingan berkelanjutan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar pelaksanaan PKH dapat lebih efektif dalam meningkatkan kemandirian dan pendapatan keluarga penerima manfaat.
Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Fintech Lending Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Desty Purnama Ayu
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2442

Abstract

Hubungan hukum yang terjalin diantara para pihak ini terikat dalam kontrak elekronik, akibat kesepakatan melalui kontrak elektronik tersebut maka para pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan dan dipenuh. Kehadiran penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap para pihak dalam fintech lending yang didasarkan pada UU no 4 tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Fokus penelitian mencakup perlindungan preventif dan represif bagi pemberi dana, penerima dana dan penyelenggara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan preventif diwujudkan melalui transparansi, perlakuan yang adil, mitigasi risiko, perlindungan data pribadi, dan penyampaian informasi yang akurat. Perlindungan represif dilaksanakan melalui mekanisme pengaduan, penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK, gugatan ke pengadilan, serta pemberian sanksi administratif oleh OJK. 
Pola Komunikasi Interpersonal antara Petugas Lapas dan Warga Binaan pada Proses Assessment dalam Pembinaan di Lapas Narkotika Samarinda Aulia Nita Rahim; Ziya Ibrizah; Silviana Purwanti; Kadek Dristiana Dwivayani
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2476

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola komunikasi interpersonal antara petugas Lapas dan warga binaan dalam proses assessment pembinaan di Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari petugas asesor dan warga binaan yang telah mengikuti assessment. Analisis penelitian menggunakan Teori Penetrasi Sosial Altman dan Taylor yang menjelaskan perkembangan hubungan interpersonal melalui tahap orientasi, pertukaran eksploratif afektif, pertukaran afektif, dan pertukaran stabil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal antara petugas dan warga binaan berkembang secara bertahap dari komunikasi formal menuju hubungan yang lebih terbuka dan saling percaya. Pada tahap awal, warga binaan cenderung merasa takut, gugup, dan tertutup. Namun, melalui pendekatan komunikasi yang humanis, empatik, dan persuasif, warga binaan mulai merasa nyaman untuk menyampaikan pengalaman, masalah pribadi, serta kebutuhan pembinaan mereka. Pada tahap yang lebih stabil, komunikasi berlangsung lebih santai, terbuka, dan dua arah sehingga membantu petugas memahami kondisi warga binaan secara lebih mendalam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa komunikasi interpersonal memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan assessment dan proses pembinaan warga binaan di Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda.   
Consent-Based Approach Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Kajian Komparatif Dan Prospek Adopsi Dalam Sistem Hukum Indonesia Irpan Suriadiata; Suci Ramadhani Putri
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2554

Abstract

:  Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan tonggak legislatif penting dalam upaya perlindungan korban di Indonesia. Namun demikian, terdapat kesenjangan mendasar yang belum terjawab: undang-undang ini mempertahankan pendekatan pembuktian berbasis paksaan, bukan mengadopsi consent-based approach yang telah menjadi standar normatif global. Artikel ini mengkaji mengapa Indonesia belum mengadopsi consent-based approach dan apa implikasi yuridis serta sosiokultural dari pilihan tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan komparatif-perundang-undangan, penelitian ini menganalisis implementasi model persetujuan di Swedia, Inggris, Kanada, Jepang, dan Belanda, serta mengevaluasi kompatibilitasnya dengan tradisi civil law dan konteks sosiokultural Indonesia. Penelitian menemukan bahwa adopsi penuh model affirmative consent atau communicative consent berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidaksesuaian struktural. Sebagai novelty, artikel ini mengusulkan model hibrida Contextual Consent with Structural Presumption yang mempertahankan kerangka dasar UU TPKS namun menambahkan rebuttable presumption of non-consent pada relasi kuasa asimetris sebagaimana diatur Pasal 6 dan Pasal 12. Model ini, didukung panduan yudisial dan reformasi prosedural berbasis trauma, menawarkan jalur adopsi bertahap yang kompatibel dengan sistem hukum Indonesia sekaligus memperkuat perlindungan korban secara efektif.
Konstruksi Politik Hukum Tata Kelola BUMDes Pasca PP No. 11 Tahun 2021: Analisis Kesenjangan Implementasi Good Governance dan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Penajam Paser Utara Ibrahim Sumantri; Aisa Setiawati; Mustari Mustari
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2007

Abstract

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa membawa konsekuensi signifikan terhadap paradigma tata kelola BUMDes, khususnya dalam hal penerapan prinsip good governance dan keterbukaan informasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi politik hukum tata kelola BUMDes pasca perubahan regulasi serta mengevaluasi kesesuaian dokumen kelembagaan dan pelaporan BUMDes/BUMKel di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan prinsip good governance dan keterbukaan informasi publik. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus berbasis dokumen, penelitian ini menganalisis 8 (delapan) desa/kelurahan yang mewakili tipologi desa penyangga IKN, desa pesisir, desa pedalaman, dan kelurahan perkotaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal, seluruh desa/kelurahan telah memiliki peraturan desa/kelurahan tentang BUMDes/BUMKel sebagai implementasi PP No. 11 Tahun 2021. Namun demikian, ditemukan kesenjangan signifikan antara standar normatif dengan realitas yang terdokumentasi, terutama pada aspek ketersediaan laporan keuangan yang diaudit, notulensi Rapat Anggota Tahunan, dan mekanisme publikasi informasi publik. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa tipologi desa/kelurahan mempengaruhi tingkat kepatuhan formal, dengan desa penyangga IKN dan kelurahan perkotaan cenderung memiliki kelengkapan dokumen yang lebih baik dibandingkan desa pedalaman. Faktor-faktor yang teridentifikasi dari dokumen sebagai penghambat pergeseran paradigma antara lain lemahnya mekanisme pengawasan partisipatif yang terdokumentasi, dominasi peran kepala desa/lurah dalam struktur kelembagaan, serta belum adanya standar pelaporan yang seragam lintas desa/kelurahan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas pengelola BUMDes/BUMKel, standardisasi dokumen pelaporan, serta penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Musyawarah Kelurahan dalam fungsi pengawasan yang terdokumentasi secara sistematis
Implementasi Smart Village dalam Mitigasi Bencana: Perspektif Kebijakan dan Tata Kelola Berbasis Regulasi di Kota Parepare Andi Mulyadi; Jamaluddin Ahmad; Muliani S; Muhammad Rais Rahmat Razak; Sandi Lubis; Yayuk Astuti
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2035

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya kerentanan bencana di Indonesia yang menuntut adanya pendekatan mitigasi berbasis inovasi, salah satunya melalui konsep smart village. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi smart village dalam mitigasi bencana dengan menekankan pada aspek kebijakan dan tata kelola di Kota Parepare. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan fokus pada dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi smart village belum berjalan secara optimal. Hal ini ditandai oleh komunikasi kebijakan yang masih bersifat top-down, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur digital, rendahnya internalisasi kebijakan oleh pelaksana serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Selain itu, pengembangan smart village masih cenderung berorientasi pada digitalisasi administratif dan belum sepenuhnya diarahkan sebagai instrumen strategis dalam mitigasi bencana. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi antara teknologi, kebijakan dan tata kelola dalam mendukung efektivitas mitigasi bencana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komunikasi partisipatif, peningkatan kapasitas sumber daya serta pengembangan tata kelola kolaboratif agar smart village dapat berfungsi secara optimal dalam pengurangan risiko bencana.
Tradisi Ru Rengkon Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Golo Riung, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur) Desi Dwi Arianti; Muh Yunan Putra; Syarif Hidyatullah
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2037

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberlangsungan tradisi Ru Rengkon yang masih dipraktikkan oleh masyarakat di Desa Golo Riung serta relevansinya dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Tradisi ini memiliki nilai sosial dan filosofis sebagai pengikat komitmen menuju pernikahan, namun dalam praktiknya menunjukkan adanya perubahan, khususnya dalam pola interaksi antara laki-laki dan perempuan sebelum akad nikah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan, makna, serta implikasi tradisi tersebut dalam perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ru Rengkon merupakan adat yang mengandung nilai positif dalam menjaga kehormatan perempuan dan mempererat hubungan kekerabatan, serta dapat diterima sebagai ‘urf selama tidak bertentangan dengan syariat. Namun, terjadi pergeseran praktik yang berpotensi melanggar norma Islam, terutama dalam interaksi pra-nikah. Temuan ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara adat dan hukum Islam agar tradisi tetap lestari tanpa menyimpang dari nilai-nilai keagamaan.
Issues in the Application of the Principle of Diligence in Policies on the Designation of Abandoned Land in Indonesia Aminatus Sholihah
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2075

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dalam menerapkan prinsip uji tuntas dalam kebijakan terkait penetapan lahan terlantar di Indonesia dan untuk mengkaji bentuk-bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pemegang hak atas tanah yang dirugikan akibat penetapan tersebut. Urgensi penelitian ini muncul dari tingginya jumlah keputusan penetapan lahan terlantar yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Tata Kelola Pemerintahan Negara (PTUN), yang menunjukkan adanya cacat administratif, khususnya terkait pengabaian prinsip uji tuntas sebagai bagian dari Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (AUPB). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Materi hukum yang digunakan terdiri dari sumber primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif melalui teknik interpretasi hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip uji tuntas dalam penetapan lahan terlantar belum diterapkan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh tiga faktor utama: (1) faktor hukum substantif, yaitu tidak adanya ketentuan hukum yang jelas mengenai prinsip uji tuntas dalam peraturan pertanahan, khususnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021; (2) faktor hukum struktural, yaitu lemahnya kapasitas dan profesionalisme pejabat administrasi pertanahan dalam melakukan verifikasi data yang komprehensif; dan (3) faktor budaya hukum, yaitu rendahnya kesadaran hukum di kalangan pejabat dan masyarakat mengenai pentingnya prinsip uji tuntas. Bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah yang tanahnya telah ditetapkan sebagai tanah terlantar meliputi tiga mekanisme utama: tahap evaluasi, tahap peringatan, dan mekanisme peninjauan yudisial melalui litigasi di Mahkamah Tata Usaha Negara (PTUN). Dari ketiga mekanisme tersebut, peninjauan yudisial merupakan bentuk perlindungan yang paling efektif karena dapat mengoreksi dan membatalkan keputusan administratif yang mengandung cacat hukum, sekaligus memulihkan hak-hak pemilik tanah.

Page 22 of 30 | Total Record : 294

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026 Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026 Vol. 5 No. 2 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2026 Vol. 5 No. 1 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2026 Vol. 4 No. 6 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2025 Vol. 4 No. 5 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2025 Vol. 4 No. 4 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2025 Vol. 4 No. 3 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2025 Vol. 4 No. 2 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2025 Vol. 3 No. 6 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2024 Vol. 3 No. 5 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2024 Vol. 3 No. 4 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2024 Vol. 3 No. 3 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2024 Vol. 3 No. 2 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2024 Vol. 2 No. 6 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2023 Vol. 2 No. 5 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2023 Vol. 2 No. 4 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2023 Vol. 2 No. 3 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2023 Vol. 2 No. 2 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2022 More Issue