cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Izzat Pratama
Contact Email
jurnal.seikat@gmail.com
Phone
+6285239778771
Journal Mail Official
jurnal.seikat@gmail.com
Editorial Address
LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram Jl. Tawak-Tawak Karang Sukun, Mataram e-mail: jurnal.seikat@gmail.com or seikat@45mataram.ac.id
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram
ISSN : 29640962     EISSN : 29640962     DOI : https://doi.org/10.55681/seikat
Core Subject : Art, Social,
Arts Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum (SJISPH) is an open access, and peer-reviewed journal, with the online registered number E-ISSN 2964-0962. Our main goal is to disseminate current and original articles from researchers and practitioners on various contemporary social, political and law issues: gender politics and identity, digital society and disruption, civil society movement, community welfare, social development, citizenship and public management, public policy innovation, international politics & security, media, information & literacy, politics, governance & democracy, radicalism and terrorism. It includes but is not limited to various fields such as philosophy and theory of law, comparative law, sociology of law, international law, constitutional law, private law, economic law, environmental law, criminal law, administrative law, cyber law, human rights law, and agrarian law. SJISPH is published every two month a year. Submissions are open year-round. Before submitting, please ensure that the manuscript is in accordance with SJISPHs focus and scope, written in Indonesian or English, and follows our author guidelines & manuscript template.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 294 Documents
 21   22   23   24   25 
Perjanjian Elektronik dalamTransaksi E- Commerce menurut KUHP Perdata dan Undang-Undang ITE: Tinjauan Komparatif Nur Qalbi Putri Ramadhani Ahmad; Muhammad Sabir Rahman; Aksah Kasim; Sunardi Purwanda; Baktiar Tijjang
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2091

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran perbandingan perlindungan hukum terkait perjanjian elektronik dalam transaksi E-Commerce, dan menentukan perbandingan mekanisme penyelesaian sengketa terkait perjanjian elektronik dalam transaksi E-Commerce. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi literatur, jenis dan sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini juga menggunakan teori perjanjian kepercayaan, teori hukum perbandingan, dan teori perilaku terencana. Analisis data akan dipelajari secara kualitatif preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan perlindungan hukum terkait perjanjian elektronik dalam transaksi E-Commerce hanya tercantum secara lebih spesifik dalam Undang-Undang ITE dan perbandingan mekanisme penyelesaian sengketa terkait perjanjian elektronik dalam transaksi E-Commerce tercantum secara luas dan spesifik dalam KUHP dan Undang-Undang ITE.
Menuju Strict Liability: Rekonstruksi Penegakan Hukum Pidana terhadap Pencemaran Sungai Citarum oleh Industri Tekstil Karlin Z. Mamu; Nirwan Junus; Regi Mokodongan; Melki T. Tunggati
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2119

Abstract

Sungai Citarum mengalami pencemaran berat akibat limbah industri tekstil, namun penegakan hukum pidana belum memberikan efek jera yang memadai. Penelitian ini menganalisis efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pencemaran Sungai Citarum oleh industri tekstil di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung, dengan mengidentifikasi kendala struktural dan merumuskan model penegakan hukum yang lebih efektif. Menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode studi literatur, yaitu analisis dokumen hukum, dan anlisis jurnal penelitian yang berhubungan dan menjadi basis studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 64 kasus pelanggaran, hanya 9,4% diproses secara pidana, sementara 90,6% diselesaikan melalui sanksi administratif yang tidak efektif mencegah pelanggaran berulang. Kendala utama meliputi lemahnya pengawasan pasca program nasional, kesulitan pembuktian teknis pencemaran, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, dan rendahnya penerapan prinsip strict liability. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi mekanisme penegakan berbasis pidana dengan penerapan strict liability, standar verifikasi IPAL berbasis monitoring online real-time, dan model koordinasi kelembagaan terpadu untuk meningkatkan deterrence effect dan keberlanjutan perlindungan lingkungan.
Fenomena Balap Liar Remaja di Kota Bekasi: Analisis Berdasarkan Routine Activity Theory dalam Konteks Interaksi Media Sosial Bagas Herlambang; Muhammad Zaky
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2145

Abstract

Fenomena balap liar remaja di Kota Bekasi masih menjadi persoalan sosial yang berisiko terhadap keselamatan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara aktivitas rutin remaja, kondisi ruang publik, serta interaksi media sosial dalam membentuk peluang terjadinya balap liar dengan menggunakan perspektif Routine Activity Theory. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling, melibatkan dua remaja pelaku. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa balap liar terjadi karena terpenuhinya tiga elemen utama, yaitu pelaku yang termotivasi oleh pencarian sensasi, pengakuan sosial, dan keuntungan ekonomi, keberadaan target yang sesuai berupa jalan yang lurus dan sepi, serta lemahnya pengawasan akibat ketidakkonsistenan kontrol sosial. Aktivitas rutin seperti nongkrong dan interaksi di lingkungan bengkel menjadi konteks yang mempertemukan ketiga elemen tersebut, sementara media sosial berperan sebagai sarana komunikasi yang mempercepat koordinasi. Dengan demikian, balap liar merupakan fenomena situasional yang memperkuat relevansi Routine Activity Theory dalam menjelaskan perilaku menyimpang remaja di era digital.
Penguatan Perlindungan Hukum Istri Pertama dalam Poligami Tanpa Izin Pengadilan: Analisis Normatif dan Perbandingan Hukum Intan Saputri Abudi; Nur Mohamad Kasim; Weny Almoravid Dungga
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2171

Abstract

Poligami dalam hukum Indonesia secara prinsip hanya dibenarkan dengan syarat ketat berupa izin pengadilan dan persetujuan istri pertama, namun dalam praktik masih sering dilakukan tanpa memenuhi ketentuan tersebut, baik melalui poligami siri maupun manipulasi prosedural, sehingga menimbulkan kerentanan bagi istri pertama. Penelitian ini penting karena menunjukkan kesenjangan antara perlindungan normatif yang disediakan hukum positif dengan realitas praktik yang diwarnai budaya patriarki, rendahnya literasi hukum, dan lemahnya pengawasan negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Bahan hukum utama berupa Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, peraturan pelaksana, putusan pengadilan, serta literatur yang relevan, dengan analisis deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia sesungguhnya telah mengandung instrumen perlindungan preventif dan represif bagi istri pertama, tetapi efektivitasnya terhambat oleh implementasi yang tidak konsisten dan lemahnya penegakan sanksi, khususnya terhadap poligami tanpa izin pengadilan. Perbandingan dengan Malaysia, Maroko, Mesir, dan negara Eropa memperlihatkan pentingnya kontrol yudisial yang tegas dan verifikasi persetujuan istri yang lebih kuat. Temuan ini menegaskan perlunya rekonstruksi kebijakan dan praktik peradilan agama yang lebih responsif gender.
The Role of the United Nations High Commissioner for Refugees in Protecting the Human Rights of Rohingya Refugees in North Sumatra, 2020-2025 Nabilah Aida Akbar Lubis; Arie Kusuma Paksi
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2173

Abstract

UNHCR memiliki peran dalam menjamin hak asasi para pengungsi di setiap wilayah. Terkhusus kedatngan para pengungsi Rohingya ke Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai negara transit sebelum datang ke negara destinasi atau negara ketiga.  Berfokus di Sumatera Utara pada periode 2020–2025, walaupun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 maupun Protokol 1967, UNHCR tetap aktif memberikan perlindungan kemanusiaan serta mengadvokasi hak-hak pengungsi, termasuk akses pendidikan bagi anak-anak. Dukungan pemerintah Indonesia terlihat melalui instrumen hukum seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016, yang memfasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi. Kendati demikian, hambatan masih muncul akibat ketiadaan mekanisme resmi penentuan status pengungsi dan keterbatasan sumber daya. Studi ini menekankan kontribusi UNHCR dalam menutup celah tersebut dengan berkoordinasi bersama otoritas lokal dan masyarakat sipil melalui pendekatan tata kelola kemanusiaan internasional (international humanitarian governance). Temuan ini menegaskan urgensi peningkatan kolaborasi serta reformasi kebijakan demi menjamin perlindungan yang berkelanjutan dan adil bagi pengungsi Rohingya di kawasan tersebut.
Polarisasi Sentimen Makan Bergizi Gratis di Tiktok: Ancaman Echo Chamber terhadap Kewargaan Digital Muhammad Kamil Ridha; Ayu Ramadhani; Budi Mulyono
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2180

Abstract

Penelitian ini mengkaji fenomena algorithmic echo chamber sebagai tantangan kewargaan digital dalam polarisasi sentimen terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) di platform Tiktok. Menggunakan desain Penelitian ini mengkaji fenomena algorithmic echo chamber sebagai tantangan kewargaan digital dalam polarisasi sentimen terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) di platform Tiktok. Menggunakan desain penelitian campuran konvergen paralel, penelitian menganalisis 60 video Tiktok (30 pro dan 30 kontra) melalui uji MANOVA dan analisis konten kualitatif multimodal. Hasil kuantitatif menunjukkan perbedaan profil keterlibatan yang signifikan secara multivariat (Pillai’s Trace = 0,280; F = 7,258; p < ,001). Konten pro memperoleh rata-rata likes lebih tinggi sebagai bentuk persetujuan afirmatif, sementara konten kontra memicu komentar dan shares yang lebih tinggi sebagai ekspresi keterlibatan aktif berbasis emosi. Secara kualitatif, kubu pro membangun narasi solidaritas ekonomi dan legitimasi moral melalui visual kelompok rentan dan format pseudo-podcast, sedangkan kubu kontra menggunakan framing kegagalan teknis untuk memobilisasi kemarahan publik. Temuan menegaskan bahwa algoritma fyp Tiktok secara efektif membentuk gelembung filter dan ruang gema yang mengisolasi pengguna ke dalam klaster ideologis terpolarisasi, sehingga wacana kebijakan publik bergeser dari deliberasi rasional menjadi pertarungan identitas emosional. Penelitian ini berimplikasi pada urgensi penguatan literasi digital, kesadaran algoritmik, dan etika berpendapat sebagai pilar kewargaan digital yang sehat. penelitian campuran konvergen paralel, penelitian menganalisis 60 video Tiktok (30 pro dan 30 kontra) melalui uji MANOVA dan analisis konten kualitatif multimodal. Hasil kuantitatif menunjukkan perbedaan profil keterlibatan yang signifikan secara multivariat (Pillai’s Trace = 0,280; F = 7,258; p < ,001). Konten pro memperoleh rata-rata likes lebih tinggi sebagai bentuk persetujuan afirmatif, sementara konten kontra memicu komentar dan shares yang lebih tinggi sebagai ekspresi keterlibatan aktif berbasis emosi. Secara kualitatif, kubu pro membangun narasi solidaritas ekonomi dan legitimasi moral melalui visual kelompok rentan dan format pseudo-podcast, sedangkan kubu kontra menggunakan framing kegagalan teknis untuk memobilisasi kemarahan publik. Temuan menegaskan bahwa algoritma fyp Tiktok secara efektif membentuk gelembung filter dan ruang gema yang mengisolasi pengguna ke dalam klaster ideologis terpolarisasi, sehingga wacana kebijakan publik bergeser dari deliberasi rasional menjadi pertarungan identitas emosional. Penelitian ini berimplikasi pada urgensi penguatan literasi digital, kesadaran algoritmik, dan etika berpendapat sebagai pilar kewargaan digital yang sehat.  
Formulasi Penyelesaian Sengketa Antara Partai Politik Peserta Pemilu Dengan Masyarakat Pemilih Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Salahudin Pakaya; Erman I. Rahim; Zamroni Abdussamad
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2181

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi yuridis hubungan antara partai politik peserta pemilu dan masyarakat pemilih, mengidentifikasi kelemahan pengaturan penyelesaian sengketa dalam hukum positif pemilu Indonesia, serta merumuskan model penyelesaian sengketa yang berorientasi pada kepastian hukum dan perlindungan hak pemilih. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang HAM, Undang-Undang Pengesahan ICCPR, Peraturan Bawaslu, serta dokumen resmi KPU dan Bawaslu terkait Pemilu 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara partai politik dan pemilih merupakan hubungan hukum, di mana hak elektoral partai politik dibatasi oleh kewajiban menghormati dan melindungi hak politik pemilih. Namun, mekanisme hukum positif masih menempatkan pemilih sebatas sebagai pelapor, saksi, atau pihak terdampak, bukan sebagai subjek utama dalam sengketa. Data Pemilu 2024 menunjukkan luasnya relasi tersebut, dengan 204.807.222 pemilih terdaftar, 24 partai politik peserta pemilu, serta banyaknya pelanggaran yang ditangani Bawaslu. Oleh karena itu, artikel ini menawarkan model penyelesaian sengketa berbasis perlindungan hak pemilih melalui pengakuan pemilih sebagai subjek sengketa, penegasan tanggung jawab partai politik, penggunaan Bawaslu sebagai forum awal, prosedur sederhana dan cepat, serta putusan yang berorientasi pada pemulihan hak guna menjamin kepastian hukum.
Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Ketentuan Pidana di Indonesia Mengenai Anak Sebagai Residivis Pencurian di Jawa Tengah Muhammad Arya Dillah; Laila Palupi Rahmadani; Sheva Al-Hambra
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2205

Abstract

Negara wajib memberi jaminan dan memenuhi hak– hak anak dikarenakan anak memiliki peran yang sentral dalam suatu negara. Hak-hak anak yang harus di penuhi sebagaimana The Convention on the Rights of the Child (CRC) atau Konvensi Hak Anak (KHA) seperti, hak kelangsungan hidup anak, hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan hak tumbuh berkembang.  Sebagai bentuk upaya pemerintah Indonesia dalam menjamin hak – hak anak dalam konteks pidana terdapat Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang mengatur mengenai jaminan hak anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk anak yang melakukan pencurian berulang kali (residivis) yang akan dibahas pada penelitian ini. Di Indonesia ketika seorang anak melakukan tindak pidana pencurian berulang kali maka tidak dapat diupayakan diversi sebagaimana ketentuan UU SPPA.Selain itu, dalam hukum pidana islam seorang anak ketika melakukan jarimah tidak dapat diberikan pertanggung jawaban pidana. Hal tersebut dikarenakan anak dianggap belum baligh dan belum cakap hukum. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan konsep pemidanaan anak Meteode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis – normatif dan dianalisis secara kualitatif yang bersifat deskriptif – analitis. Hasil menunjukan pemidanaan anak sebagai residivis tindak pidana pencurian dalam hukum positif  selaras dengan pemidanaan anak sebagai residivis dalam hukum islam. Keselarasan tersebut terletak pada ketentuan umur anak yang dapat diberikan pertanggungjawaban pidana dan perbedaanya terletak pada konsep penetapan baligh dalam hukum islam yang tidak terdapat pada hukum positif.
Potensi Implikasi Ketentuan Trade and Sustainable Development IEU-CEPA terhadap Transisi Ekonomi Hijau Industri Nikel di Indonesia Sarah Yessie; Purnama Trisnamansyah; Yulinda Adharani
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2214

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi klausul Trade and Sustainable Development (TSD) yang termuat dalam kesepakatan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) serta dampaknya bagi standardisasi keberlanjutan sektor nikel domestik. Urgensi kajian ini didasari oleh pergeseran global ke arah ekonomi rendah karbon yang memicu lonjakan kebutuhan mineral kritis, khususnya nikel sebagai komponen inti baterai kendaraan listrik. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis, studi ini menemukan bahwa ketentuan TSD dalam IEU-CEPA secara komprehensif menyatukan norma pembangunan berkelanjutan ke dalam struktur perdagangan global. Hal ini mencakup tata kelola sumber daya alam yang bertanggung jawab dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Hasil analisis menunjukkan bahwa TSD akan mengubah standar industri nikel nasional melalui pengetatan proteksi ekologi, transparansi alur pasokan mineral, serta sinkronisasi parameter dagang dengan pasar Uni Eropa. Oleh sebab itu, akselerasi penguatan regulasi domestik mengenai praktik ekstraksi mineral yang berkelanjutan menjadi krusial untuk menjaga relevansi dan keunggulan kompetitif nikel Indonesia di pasar internasional yang kian selektif terhadap aspek keberlanjutan.
Framing Media Lokal Dan Konstruksi Citra Politik Kandidat Pada Pemilihan Gubernur Banten 2024 Adhi Masdautama Eru; Euis Komalawati
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2220

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana media lokal membingkai dan mengonstruksi citra politik kandidat pada Pemilihan Gubernur Banten 2024. Topik ini penting dikaji karena media tidak hanya menyampaikan informasi politik, tetapi juga membentuk persepsi publik terhadap kandidat melalui penonjolan isu dan atribut tertentu. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis framing model Entman terhadap 12 berita dari Kabar Banten dan Banten Raya yang dipublikasikan selama masa kampanye. Data diperkuat melalui wawancara mendalam dengan redaktur media, tim sukses, dan akademisi komunikasi politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua media cenderung membangun empat citra utama kandidat, yaitu berpengalaman, religius, merakyat, dan memiliki legitimasi politik yang kuat. Proses pembentukan citra berlangsung melalui tahapan eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi sebagaimana dijelaskan dalam teori konstruksi realitas sosial. Temuan ini menegaskan bahwa media lokal memiliki peran strategis dalam membentuk realitas politik dan memengaruhi persepsi publik terhadap kandidat. Penelitian ini penting sebagai kontribusi bagi kajian komunikasi politik dan penguatan literasi media dalam demokrasi lokal.

Page 23 of 30 | Total Record : 294

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026 Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026 Vol. 5 No. 2 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2026 Vol. 5 No. 1 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2026 Vol. 4 No. 6 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2025 Vol. 4 No. 5 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2025 Vol. 4 No. 4 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2025 Vol. 4 No. 3 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2025 Vol. 4 No. 2 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2025 Vol. 3 No. 6 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2024 Vol. 3 No. 5 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2024 Vol. 3 No. 4 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2024 Vol. 3 No. 3 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2024 Vol. 3 No. 2 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2024 Vol. 2 No. 6 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2023 Vol. 2 No. 5 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2023 Vol. 2 No. 4 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2023 Vol. 2 No. 3 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2023 Vol. 2 No. 2 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2022 More Issue