cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Izzat Pratama
Contact Email
jurnal.seikat@gmail.com
Phone
+6285239778771
Journal Mail Official
jurnal.seikat@gmail.com
Editorial Address
LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram Jl. Tawak-Tawak Karang Sukun, Mataram e-mail: jurnal.seikat@gmail.com or seikat@45mataram.ac.id
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram
ISSN : 29640962     EISSN : 29640962     DOI : https://doi.org/10.55681/seikat
Core Subject : Art, Social,
Arts Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum (SJISPH) is an open access, and peer-reviewed journal, with the online registered number E-ISSN 2964-0962. Our main goal is to disseminate current and original articles from researchers and practitioners on various contemporary social, political and law issues: gender politics and identity, digital society and disruption, civil society movement, community welfare, social development, citizenship and public management, public policy innovation, international politics & security, media, information & literacy, politics, governance & democracy, radicalism and terrorism. It includes but is not limited to various fields such as philosophy and theory of law, comparative law, sociology of law, international law, constitutional law, private law, economic law, environmental law, criminal law, administrative law, cyber law, human rights law, and agrarian law. SJISPH is published every two month a year. Submissions are open year-round. Before submitting, please ensure that the manuscript is in accordance with SJISPHs focus and scope, written in Indonesian or English, and follows our author guidelines & manuscript template.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 294 Documents
 18   19   20   21   22 
Tanggungjawab Perusahaan Atas Ilegal Logging Yang Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan Di Sumatra Barat Sipa Mawadah Warohmah; Tjempaka Tjempaka
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2151

Abstract

Awal tahun 2026 negara Indonesia menghadapi kondisi darurat bencana tanah longsor tepatnya di pulau Sumatra barat yang disebabkan karena praktik ilegal logging oleh beberapa perusahaan untuk mengalihkan fungsi lahan menjadi pertambangan dan kebun sawit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tanggung jawab hukum perusahaan atas eksploitasi Sumber Daya Alam secara ilegal serta upaya hukum yang dapat ditempuh masyarakat dalam menyelesaikan sengketa lingkungan.  Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kajian pustaka, menganalisis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara gugatan class action, serta literatur internasional yang relevan. Hasil penelitian mengungkap bahwa perbuatan perusahaan dapat dipertanggungjawabkan hukum administrasi dan hukum perdata melalui upaya hukum yang diajukan secara perwakilan (class action) sebagai upaya efektif dalam memperluas akses keadilan, mendorong akuntabilitas korporasi serta memperkuat perlindungan hak masyarakat terhadap kerusakan lingkungan. Akan tetapi, implementasinya menghadapi hambatan signifikan, seperti kurangnya pengawasan dari aparat setempat. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan pengawasan dan optimalisasi peran pemangku kepentingan dalam mendorong efektivitas pengelolaan lingkungan.
Muslim Family Resilience in Contemporary Marriages: A Systematic Literature Review and Conceptual Reconstruction Muhamad Hasan Sebyar
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2156

Abstract

Studi ini bertujuan untuk merekonstruksi kerangka konseptual ketahanan keluarga Muslim dalam pernikahan kontemporer dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip normatif Islam dengan teori-teori ketahanan modern. Literatur yang ada tentang ketahanan keluarga masih terfragmentasi, seringkali menekankan dimensi psikologis, sosial, atau ekonomi tanpa memasukkan kerangka kerja berbasis nilai yang komprehensif yang berlandaskan ajaran Islam. Studi ini menggunakan metode tinjauan literatur sistematis (SLR), menganalisis 30 artikel ilmiah terpilih menggunakan pendekatan ekstraksi dan sintesis terstruktur untuk mengidentifikasi dimensi-dimensi kunci, pola-pola teoretis, dan kesenjangan penelitian. Temuan menunjukkan bahwa ketahanan keluarga Muslim adalah konstruksi multidimensional dan dinamis yang dibentuk oleh interaksi faktor-faktor spiritual, psikologis, relasional, sosial, ekonomi, budaya, dan struktural. Di antara faktor-faktor tersebut, dimensi spiritual—khususnya maqāṣid al-sharī‘ah, iman (īmān), kesabaran (ṣabr), dan kepercayaan kepada Tuhan (tawakkul)—muncul sebagai elemen dasar yang membimbing proses pemaknaan dan adaptasi. Dinamika relasional, termasuk komunikasi, ikatan emosional, dan dukungan timbal balik, membentuk struktur inti ketahanan, sementara mekanisme psikologis dan kondisi sosial-ekonomi berfungsi sebagai sistem pendukung. Lebih lanjut, keadilan gender, moderasi agama, dan kerangka kerja sosial-hukum diidentifikasi sebagai komponen penting namun kurang dieksplorasi dalam memperkuat ketahanan keluarga. Berdasarkan temuan ini, studi ini mengusulkan model konseptual integratif yang menghubungkan faktor risiko, proses adaptif, dan hasil ketahanan dalam kerangka kerja terpadu. Model ini berkontribusi pada literatur dengan menjembatani kesenjangan antara teori ketahanan sekuler dan perspektif normatif Islam, menawarkan kemajuan teoritis dan implikasi praktis untuk pengembangan kebijakan, pendidikan keluarga, dan strategi intervensi dalam masyarakat Muslim kontemporer.
Eksitensi Masyarakat Sipil dalam Demokrasi Elektoral: Studi Kasus Lembaga Pemantau Pemilu KIPP, JPPR dan PERLUDEM Hanif Vidi Yuwono; Aditya Perdana
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2162

Abstract

: Lembaga pemantau pemilu merupakan entitas masyarakat sipil yang berperan penting dalam menjaga demokrasi melalui pemantauan penyelenggaraan pemilu. Di Indonesia, eksistensi lembaga pemantau pemilu ditandai oleh karakter, strategi, dan posisi yang berbeda-beda. Penelitian ini mencoba menganalisis eksistensi tiga lembaga pemantau pemilu terbesar di Indonesia yang sudah membuktikan eksistensinya lebih dari 20 tahun, yakni Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM). Eksistensi ketiga lembaga tersebut dapat mengilhami kelahiran lembaga pemantau pemilu lain. Hasil penelitian menemukan bahwa KIPP, JPPR dan PERLUDEM memiliki model penerapan strategi dan keunggulan yang berbeda-beda dalam mempertahankan eksistensinya sebagai lembaga pemantau pemilu di Indonesia.
Integrasi Perlindungan Padang Lamun sebagai Ekosistem Karbon Biru dalam Penguatan Mitigasi Iklim di Indonesia Nabilah Puspitarini; Davilla Prawidya Azaria
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2198

Abstract

Fenomena perubahan iklim yang ekstrem memerlukan mitigasi yang strategis salah satunya dengan optimalisasi ekosistem karbon biru. Lamun sebagai ekosistem karbon biru, dengan potensi penyerapan karbonnya yang besar masih dihadapkan pada perlindungan yang belum maksimal di tengah penurunan kualitas dan luasannya. Oleh karena itu, penelitian ini akan menelaah perlindungan lamun di tingkat regulasi internasional dan penguatan perlindungannya di Indonesia sebagai wujud komitmen dalam menurunkan emisi karbon pada Nationally Determined Contribution (NDC) dengan mengkomparasi negara lain sebagai praktik terbaik. Menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini akan meninjau melalui acuan kepustakaan berbahan hukum. Hasil temuan dari analisis peneliti menemukan bahwa perlindungan lamun di tingkat internasional memiliki regulasi yang masih lemah. Untuk praktik terbaik dari Fiji dan Filipina telah menerapkan model kebijakan Climate Framework Laws dengan undang-undang perubahan iklim sebagai induk hukumnya yang di dalamnya memuat legislasi iklim yang komprehensif, pengakuan terhadap karbon biru dan perlindungannya, serta kelembagaan yang khusus menangani perubahan iklim seperti National Ocean Policy Steering Committee dan Climate Change Commission sehingga dapat memperkuat tata kelola perubahan iklim. Pembelajaran dari Fiji dan Filipina dapat diterapkan di Indonesia atas absennya regulasi perubahan iklim di Indonesia saat ini. Model kebijakan tersebut memuat kelembagaan yang berfokus menangani isu perubahan iklim disertai perlindungan terhadap ekosistem karbon biru khususnya lamun untuk upaya mitigasi perubahan iklim.
Hak Konstitusional Anak Luar Kawin: Implikasi Putusan MA Terhadap Praktik Kenotariatan Yoanfica Risfayeza; Benny Djaja
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2215

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi konstitusional Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/PDT/2023 terhadap praktik pembuatan Keterangan Hak Waris (KHW) bagi anak di luar perkawinan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan hubungan keperdataan antara anak di luar perkawinan dan ayah biologisnya melalui putusan pengadilan merupakan bentuk perlindungan hak konstitusional anak, khususnya hak atas status hukum dan perlindungan dari diskriminasi sebagaimana dijamin UUD NRI Tahun 1945. Putusan tersebut berimplikasi pada kewajiban notaris untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan ahli waris berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis keterkaitan antara perlindungan hak konstitusional anak di luar perkawinan dan tanggung jawab notaris dalam praktik kewarisan. Penelitian ini berkontribusi terhadap penguatan kepastian hukum dan perlindungan hak keperdataan anak dalam praktik kenotariatan di Indonesia.
Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham: Implikasi Pelanggaran Syarat AD/ART Perusahaan Esther Louisa Angelia Simanjuntak; Mia Hadiati
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2216

Abstract

Anggaran Dasar (AD) berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengikat bagi Perseroan Terbatas, khususnya terkait prosedur Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Penelitian ini menganalisis syarat keabsahan RUPS berdasarkan AD dan menelaah pertimbangan yuridis dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 788/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel yang membatalkan Akta RUPSLB Nomor 10. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, studi ini mengidentifikasi empat pelanggaran kumulatif terhadap AD: (1) pemanggilan yang tidak patut melalui surat kabar meskipun alamat pemegang saham diketahui; (2) kegagalan memenuhi kuorum kehadiran wajib 100%; (3) kepemimpinan rapat oleh Direktur Keuangan yang tidak berwenang; dan (4) pelanggaran hak nominasi pemegang saham dalam penyusunan pengurus. Hakim mengualifikasikan tindakan tersebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, serta memberikan ganti rugi imateriel sebesar Rp5.000.000.000 atas cacat hukum tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa AD berfungsi sebagai determinan formal dan substantif yang definitif bagi keabsahan RUPS, dan setiap penyimpangan prosedural menimbulkan tanggung jawab perdata yang signifikan bagi organ perseroan.
Kewajiban Notaris Dalam Perjanjian Pemegang Saham Pendirian Perseroan Terbatas (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2035 K/Pdt/2018) Eliza Manty; Amad Sudiro
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2217

Abstract

Bisnis dan kepatuhan hukum menjadi dua sisi yang saling berjalan beriringan. Kepatuhan pada hukum memberikan kepastian hukum bagi berjalannya kegiatan bisnis. Perjanjian pemegang saham timbul dari adanya kebutuhan subjek hukum akan adanya perjanjian yang dapat mengakomodir kebutuhannya untuk mencapai tujuan komersial. Sementara Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) mensyaratkan akta pendirian Perseroan Terbatas (PT) dibuat Notaris, sehingga muncul masalah dimana perjanjian pemegang saham mengakomodir kebutuhan komersial dan akta pendirian PT yang dipersyaratkan oleh UUPT. Apabila tidak saling sejalan antara perjanjian pemegang saham dengan akta pendirian PT maka akan terjadi ketidakpastian hukum dalam operasional PT baru yang dibentuk. Apakah Notaris memiliki kewajiban dalam menuangkan perjanjian pemegang saham kedalam akta pendirian PT sehingga tidak kontradiktif yang pada akhirnya berujung pada timbulnya gugatan dari salah satu pihak. Maka dalam menjawab permasalahan tersebut, penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa Notaris wajib menuangkan perjanjian pemegang saham kedalam akta Pendirian PT sekalipun perjanjian pemegang saham tersebut tidak berbentuk akta notariil. Notaris juga perlu melakukan penyesuaian perjanjian pemegang saham dengan akta pendirian PT sehingga tidak kontradiktif dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kesesuaian antara perjanjian pemegang saham dan akta pendirian PT akan memperlancar operasional PT baru yang dibentuk.
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah: Upaya Derden Verzet Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdata Emerentia Nathawira; Rasji Rasji
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2218

Abstract

Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah yang dikecualikan dari gugatan perdata tetap menjadi isu penting dalam praktik peradilan Indonesia, khususnya terkait pelaksanaan putusan pengadilan. Idealnya, semua pihak yang memiliki kepentingan hukum harus dilibatkan untuk memastikan proses hukum yang adil. Namun, pihak ketiga seringkali dikecualikan, yang menyebabkan kerugian ketika putusan yang final dan mengikat (inkracht van gewijsde) dilaksanakan. Hal ini menyoroti kelemahan dalam perlindungan hukum yang ada, khususnya mekanisme penolakan pihak ketiga (derden verzet). Studi ini menganalisis efektivitas derden verzet dan penerapan kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan perdata, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No. 47/Pdt.Bth/2025. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan undang-undang dan kasus. Temuan menunjukkan bahwa derden verzet tidak sepenuhnya efektif, karena sangat bergantung pada persyaratan pembuktian formal daripada keadilan substantif. Proses pelaksanaan cenderung memprioritaskan kepastian hukum formal, seringkali mengabaikan keadilan bagi pihak non-penggugat. Oleh karena itu, perbaikan pada mekanisme derden verzet dan pendekatan peradilan yang lebih berorientasi pada keadilan sangat penting dalam mengadili kasus-kasus tersebut.
Kapasitas Balai Latihan Kerja (BLK) dalam Menurunkan Tingkat Pengangguran di Kabupaten Sukabumi Dea Nurul Azmi; Rijal Amirulloh; Andi Mulyadi
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2221

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sukabumi dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran di Kabupaten Sukabumi. Tingginya tingkat pengangguran terbuka, khususnya pada kelompok usia produktif dan lulusan SMA/SMK menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja. Fokus penelitian mencakup lima aspek kapasitas organisasi, yaitu sumber daya manusia, infrastruktur dan sumber daya keuangan, kepemimpinan strategis, manajemen program dan proses serta jejaring kerja sama. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri atas Kepala UPTD BLK, Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta instruktur pelatihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas BLK Kabupaten Sukabumi telah berjalan cukup baik dalam mendukung peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui berbagai program pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja. Dukungan kepemimpinan strategis, kerja sama dengan dunia usaha dan industri serta penyelenggaraan pelatihan yang beragam. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan jumlah peserta pelatihan dibandingkan jumlah pencari kerja, belum optimalnya sistem monitoring alumni, dan keterbatasan informasi terkait kompetensi instruktur. Kapasitas BLK memiliki kontribusi dalam mendukung upaya penurunan pengangguran meskipun masih diperlukan penguatan pada aspek manajemen pascapelatihan, pengembangan sumber daya manusia, dan perluasan jejaring kerja sama agar pelaksanaan program pelatihan lebih efektif dan berkelanjutan.
Pemahaman Perempuan Karir tentang Status Pendapatan sebagai Harta Bersama dan Relevansinya dengan Hukum Islam dan Hukum Positif Hasbiah Tunnaim Harahap; Sukiati; Sugeng Wanto
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2266

Abstract

Studi ini menelaah status pendapatan perempuan karier dalam perkawinan dengan menyoroti dualisme normatif antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Peningkatan partisipasi perempuan dalam sektor formal memunculkan persoalan hukum mengenai apakah penghasilan istri yang diperoleh secara mandiri otomatis menjadi harta bersama atau tetap menjadi hak milik pribadinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris melalui wawancara mendalam terhadap sembilan perempuan karier berlatar belakang hukum, terdiri dari akademisi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara serta Aparatur Sipil Negara perempuan di lingkungan Kementerian Hukum Kantor Wilayah Sumatera Utara, disertai satu informan dari Majelis Ulama Indonesia. Analisis penelitian menggunakan teori maqāṣid al-syarī‘ah, keadilan distributif John Rawls, dan teori reformasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketegangan normatif antara fiqh klasik yang mengakui kepemilikan independen perempuan atas penghasilannya dan hukum positif Indonesia yang cenderung memasukkan penghasilan istri sebagai harta bersama. Berdasarkan prinsip ḥifẓ al-māl, hak kepemilikan perempuan atas penghasilannya wajib dilindungi. Selain itu, teori keadilan distributif menolak pembagian harta bersama secara kaku tanpa mempertimbangkan kontribusi nyata masing-masing pihak. Penelitian ini menyimpulkan perlunya rekonstruksi hukum keluarga Islam yang mengakui penghasilan perempuan karier sebagai harta pribadi, kecuali ditentukan lain melalui kesepakatan.

Page 20 of 30 | Total Record : 294

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026 Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026 Vol. 5 No. 2 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2026 Vol. 5 No. 1 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2026 Vol. 4 No. 6 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2025 Vol. 4 No. 5 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2025 Vol. 4 No. 4 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2025 Vol. 4 No. 3 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2025 Vol. 4 No. 2 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2025 Vol. 3 No. 6 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2024 Vol. 3 No. 5 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2024 Vol. 3 No. 4 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2024 Vol. 3 No. 3 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2024 Vol. 3 No. 2 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2024 Vol. 2 No. 6 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2023 Vol. 2 No. 5 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2023 Vol. 2 No. 4 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2023 Vol. 2 No. 3 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2023 Vol. 2 No. 2 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2022 More Issue