cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Izzat Pratama
Contact Email
jurnal.seikat@gmail.com
Phone
+6285239778771
Journal Mail Official
jurnal.seikat@gmail.com
Editorial Address
LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram Jl. Tawak-Tawak Karang Sukun, Mataram e-mail: jurnal.seikat@gmail.com or seikat@45mataram.ac.id
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram
ISSN : 29640962     EISSN : 29640962     DOI : https://doi.org/10.55681/seikat
Core Subject : Art, Social,
Arts Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum (SJISPH) is an open access, and peer-reviewed journal, with the online registered number E-ISSN 2964-0962. Our main goal is to disseminate current and original articles from researchers and practitioners on various contemporary social, political and law issues: gender politics and identity, digital society and disruption, civil society movement, community welfare, social development, citizenship and public management, public policy innovation, international politics & security, media, information & literacy, politics, governance & democracy, radicalism and terrorism. It includes but is not limited to various fields such as philosophy and theory of law, comparative law, sociology of law, international law, constitutional law, private law, economic law, environmental law, criminal law, administrative law, cyber law, human rights law, and agrarian law. SJISPH is published every two month a year. Submissions are open year-round. Before submitting, please ensure that the manuscript is in accordance with SJISPHs focus and scope, written in Indonesian or English, and follows our author guidelines & manuscript template.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 445 Documents
 36   37   38   39   40 
Problematika Penyewaan Kios Pasar Milik Pemerintah Kota Samarinda dalam Perspektif Kerugian Daerah Regar Vina Febrina; Herdiansyah Hamzah; Rosmini
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i4.3264

Abstract

Pemakaian kios pasar rakyat disediakan untuk para pedagang kecil, koperasi dan/atau UMKM. Namun, dalam realitanya terjadi penyalahgunaan pemakaian kios pasar dimana pemegang SKTUB tidak menggunakan kios pasar untuk berjualan, tetapi justru menyewakan kios pasar kepada pihak lain. Praktik yang demikian dapat berimplikasi pada kerugian daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penyewaan kios pasar dalam perspektif kerugian daerah dan merumuskan skema penyelesaian hukumnya. Lokasi penelitian dilaksanakan di Pasar Citra Niaga, Pasar Sungai Dama dan Pasar Baqa yang merupakan pasar milik Pemerintah Kota Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyewaan kios pasar belum memenuhi unsur kerugian daerah, baik dari segi hukum perdata, hukum administrasi maupun hukum pidana. Penyelesaian praktik penyewaan kios pasar dapat dilakukan dengan memperbaiki nomenklatur dan materi muatan SKTUB, mengadakan mekanisme pengawasan, melakukan pencabutan SKTUB dan meningkatkan kesejahteraan para pedagang di pasar.
Analisis Yuridis Kebijakan Kelas Rawat Inap Standar dalam Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Program Jaminan Kesehatan Nasional Berdasarkan Keadilan Vincensius Leonard Sally; Anwar Cengkeng; Yovita Arie Mangesti
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i4.3270

Abstract

Penelitian ini menganalisis kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dari perspektif keadilan, negara kesejahteraan, dan implementasi kebijakan publik. Menggunakan metode yuridis normatif, penelitian mengkaji kesesuaian kebijakan dengan asas keadilan dan ekuitas. Hasil penelitian menunjukkan secara filosofis kebijakan KRIS sejalan dengan amanat konstitusi. Namun dalam praktiknya, implementasi terkendala kekaburan norma, ketiadaan sanksi tegas, dan minimnya dukungan finansial bagi rumah sakit kurang mampu untuk memenuhi 12 kriteria fasilitas standar. Penelitian menyimpulkan bahwa evaluasi menyeluruh, pengawasan, dan insentif fiskal dari pemerintah pusat dan daerah sangat krusial. Selain itu, peningkatan literasi hukum diperlukan agar pasien menjadi konsumen cerdas yang mampu menuntut hak pelayanan kesehatan bermutu.
Integrasi Komunikasi Pemasaran dalam Kampanye Kebijakan Publik : Studi Kasus Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia Asep Sugiarto; Nafiah Ariyani
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i4.3274

Abstract

Komunikasi kebijakan publik membutuhkan pendekatan yang terstruktur dan integratif agar pesan program pemerintah dapat diterima serta diimplementasikan secara efektif. Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai program bantuan sosial bersyarat terbesar di Indonesia menghadapi tantangan komunikasi yang kompleks, mulai dari pembentukan kesadaran publik, perubahan perilaku penerima manfaat, hingga pengelolaan persepsi publik terhadap program. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan strategi Integrated Marketing Communication (IMC) dalam kampanye komunikasi PKH periode 2019–2023, mengidentifikasi pola koordinasi antarelemen komunikasi yang digunakan Kementerian Sosial RI, serta mengevaluasi efektivitas integrasi komunikasi dalam mendukung keberhasilan program. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus tunggal melalui analisis dokumen kebijakan resmi, analisis konten media sosial resmi, dan telaah pemberitaan media massa. Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi kualitatif menggunakan perangkat lunak NVivo untuk pengelolaan dan pengkodean data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH menerapkan lima elemen IMC secara simultan: periklanan, hubungan masyarakat, komunikasi langsung melalui pendamping sosial, pemasaran digital, dan komunikasi komunitas. Namun, integrasi antarelemen tersebut masih bersifat parsial dan belum terkoordinasi dalam satu kerangka komunikasi terpadu. Keunikan utama PKH terletak pada peran sentral pendamping sosial sebagai komunikator tatap muka yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh saluran digital. Penelitian ini berkontribusi pada perluasan penerapan konsep IMC dari ranah komersial ke ranah komunikasi kebijakan publik.
The Audience-Oriented Policy Responses for Radio Broadcasting Sustainability in Indonesia's Streaming and Digital Media Convergence Era Mohamad Kusnaeni; Asep Soegiarto
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i4.3275

Abstract

The rapid growth of streaming platforms and digital media convergence has transformed audio consumption patterns and created new challenges for the radio broadcasting industry in Indonesia. This study analyzes how audience-oriented organizational policy responses shape radio broadcasting sustainability in Indonesia's streaming and digital media convergence era by examining the relationship between digital audio preferences, listener engagement, and radio adaptation strategies. The research employed a mixed-methods explanatory sequential design. Quantitative data were collected through a survey of 200 respondents in Yogyakarta and Jakarta selected using purposive sampling and analyzed with descriptive and inferential statistics, while qualitative data were obtained through semi-structured interviews with 12 radio broadcasting managers and analyzed thematically. The quantitative findings revealed that 72.5% of respondents accessed streaming platforms more frequently than conventional radio, while 68.0% continued to consume radio content through applications, podcasts, or social media. The qualitative findings indicated that podcast integration, live streaming, social media engagement, and multiplatform content distribution function as audience-oriented policy responses to maintain listener loyalty, improve audience services, and expand market reach. The study concludes that radio broadcasting sustainability depends on the ability of radio institutions to formulate audience-oriented policies, integrate digital technologies, and develop multiplatform communication models aligned with changing audience behavior. This study contributes empirical insights into policy-based organizational adaptation and radio sustainability in Indonesia's evolving digital media ecosystem
Dualisme Hukum dan Fenomena Underreporting : Studi Sosio-Hukum pada Masyarakat Adat Dayak Benuaq Alifiana Arif Rahmah Aulia; Aryo Subroto; Setiyo Utomo
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i4.3293

Abstract

Report legal violations to state authorities, using a conceptual socio-legal approach supported by qualitative references and empirical documentation of customary dispute-resolution practices. Findings indicate that strong cultural reliance on customary institutions, limited trust in state law enforcement, historical experiences of unequal treatment, and the perceived effectiveness of adat mechanisms collectively shape underreporting behavior. Although Indonesian legal regulations emphasize equal access to justice and encourage public participation in formal reporting processes, evidence from various studies shows a persistent gap between legal norms and community practices. A documented conflict-resolution case in a Benuaq village demonstrates how customary deliberation was chosen over police reporting due to expectations of restorative outcomes and fear of escalating the dispute. Structural issues, such as geographical distance from police posts, limited responsiveness of authorities, and socio-economic vulnerabilities further reinforce the community's preference for adat forums. This study concludes that underreporting among the Dayak Benuaq reflects broader socio-legal dynamics where formal institutions fail to gain full legitimacy, allowing customary systems to remain the dominant avenue for addressing disputes. Strengthening trust, improving state, community relations, and recognizing the complementary role of adat are essential for ensuring equitable access to justice.
Islam dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Prospek Perdamaian pada Konflik Iran dan Israel Malik Rahmatullah; Burhanuddin Siregar
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i4.3304

Abstract

The escalation of the Iran–Israel conflict during the 2023–2025 period has affected global stability and Indonesia’s national interests, particularly in the areas of energy, economy, and security. This issue is significant because Indonesia must balance Islamic values as a moral foundation with its free and active foreign policy principle in responding to the geopolitical dynamics of the Middle East. This study aims to analyze the influence of Islamic values, namely al-'adālah (justice), amar ma'rūf nahi munkar (enjoining good and forbidding evil), and al-ukhuwwah al-islāmiyyah (Islamic brotherhood), on Indonesia’s foreign policy toward the Iran–Israel conflict, while examining the continuity of the free and active foreign policy under the administrations of Joko Widodo (2023–2024) and Prabowo Subianto (2025). This study employs a qualitative approach using Critical Discourse Analysis (CDA) of official documents from the Ministry of Foreign Affairs, speeches by the President and the Minister of Foreign Affairs, United Nations resolutions, statements of the Organisation of Islamic Cooperation (OIC), and relevant academic literature. The findings indicate that Islamic values serve as both a moral foundation and a source of soft power in Indonesia’s diplomacy. While the Joko Widodo administration emphasized a normative and humanitarian approach, the Prabowo Subianto administration adopted a more pragmatic orientation without abandoning the free and active foreign policy principle. These findings demonstrate that Islamic values continue to provide an ethical framework that strengthens the consistency and adaptability of Indonesia’s foreign policy in addressing international conflicts.
Proses Adaptasi Masyarakat dalam Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Kebonharjo, Kabupaten Klaten Shofi Mashdiani Khariza; Tsania Sofi Ruwaida; Ummi Saniatun Jannah; Yuliana; Yulinda Rahmawati Parlestri; Yosafat Hermawan Trinugraha
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i4.3327

Abstract

This article examines how residents of Kebonharjo Village, Klaten Regency, adjusted following the implementation of the Community-Based Water Supply and Sanitation Program (PAMSIMAS). This research employed a descriptive qualitative method with a case study approach to understand the community's adaptation process. The analysis was conducted using the AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency) scheme. Findings indicate that adaptation occurred through a gradual, evolutionary process. Residents shifted from using wells, shallow boreholes, and PDAM services to PAMSIMAS after experiencing benefits such as lower costs, stronger water flow, and clear metering. The AGIL study helps clarify that community adaptation goes beyond simply switching water sources. Adaptation occurs through the acceptance of pipe and meter technology. Goal attainment arises through the aim of obtaining cheaper and more stable services. Integration occurs through relationships between residents, administrators, neighboring villages, source areas, and stakeholders. Latency arises through the habit of paying, reading meters, and maintaining the network.
Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset: Tinjauan Teori Keadilan Korektif Aristoteles (Studi Kasus Korupsi Adelin Lis dan Lukas Enembe) Citra Cahyaning; Budi Santoso; Nabitatus Sa'adah
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korupsi merupakan ancaman sistemik dan kronis bagi stabilitas ekonomi dan sosial di Indonesia, sebagaimana tecermin dalam stagnasi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang berada pada skor 34. Tantangan terbesar penegakan hukum terletak pada pemulihan kerugian keuangan negara akibat rumitnya pelacakan aset, taktik pelarian pelaku, hingga kendala gugurnya tuntutan pidana akibat kematian tersangka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan teori keadilan korektif Aristoteles terhadap urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset melalui studi kasus korupsi Adelin Lis dan Lukas Enembe. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan filsafat hukum dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori keadilan korektif Aristoteles sangat relevan sebagai landasan moral dan hukum RUU Perampasan Aset. Keadilan korektif berfokus pada pemulihan keseimbangan sosial yang terganggu dengan cara merampas keuntungan tidak sah dari pelaku dan mengembalikannya kepada korban (negara). Melalui mekanisme perampasan aset in rem (perampasan sipil/tanpa pemidanaan) yang diadopsi RUU ini, negara dapat melakukan pemulihan kerugian secara optimal tanpa bergantung pada kehadiran fisik pelaku seperti pada kasus pelarian Adelin Lis, ataupun status hukum pidana yang gugur demi hukum akibat kematian Lukas Enembe. Instrumen ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pemulihan hak yang proporsional, melainkan juga instrumen preventif yang memberikan efek jera terhadap kejahatan ekonomi terorganisir di Indonesia
Strategic Leadership and National Defense Adaptation: Navigating Multidimensional Security Threats in Indonesia Yulius Ida Bagus Suselo; Asep Adang Supriyadi; Bambang Kustiawan; Guntur Eko Saputro
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i4.3356

Abstract

The contemporary security environment has shifted from conventional interstate threats toward interconnected, multidimensional insecurity spanning military, cyber, economic, social, informational, and cognitive domains within a gray zone that blurs the line between war and peace. This study applies a qualitative approach using library research and conceptual analysis of defense-policy literature, strategic-leadership theory, and national-security scholarship, examined descriptively and analytically to construct a new conceptual framework. The findings indicate that defense-strategy adaptation is a manifestation of dynamic capabilities operating through sensing, seizing, and transforming, while strategic leadership functions as the principal driver through sense-making, strategic agility, and bridging leadership in developing adaptive human capital. The two constructs operate reciprocally within a continuous cycle of organizational development. The study concludes that the effectiveness of a national defense system is determined not merely by military strength or technological superiority, but by leadership capable of managing change in an adaptive, consistent, and sustainable manner.
Rivalitas Antar Lembaga Penegak Hukum Di Indonesia: Analisis Yuridis atas Penggeledahan Aset Jampidsus oleh Kepolisian, Penetapan Tersangka Pejabat Badan Gizi Nasional Berstatus Perwira Polri Aktif, dan Prinsip Checks and Balances Antarlembaga Negara: Indonesia Galih Afif Sylva Maulana; Budiana
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i4.3358

Abstract

Artikel ini mengkaji secara yuridis normatif rangkaian peristiwa penegakan hukum yang terjadi pada Juli 2026, yaitu penggeledahan aset oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang dikaitkan dengan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, penetapan tersangka terhadap seorang perwira tinggi Polri aktif yang menjabat sebagai pejabat BGN oleh Kejaksaan Agung, serta pelibatan TNI dalam mengamankan kediaman pribadi pejabat kejaksaan di tengah proses penyidikan lembaga lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan statute approach dan conceptual approach, menganalisis keabsahan kewenangan masing-masing lembaga berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU Kejaksaan, UU Kepolisian, UU TNI, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa penetapan tersangka terhadap perwira Polri aktif oleh Kejaksaan Agung merupakan pelaksanaan kewenangan yang sah dan mencerminkan prinsip checks and balances yang berfungsi normal, mengingat anggota Polri tunduk pada peradilan umum sejak pemisahan Polri dari TNI berdasarkan Ketetapan MPR Nomor VI dan VII Tahun 2000. Sebaliknya, pelibatan TNI dalam mengamankan kediaman pribadi seorang pejabat yang sedang menjadi objek penyidikan lembaga lain berpotensi melampaui tujuan norma perlindungan jaksa dan bertentangan dengan prinsip supremasi sipil. Ketiadaan peran koordinasi-supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam situasi yang berpotensi konflik kepentingan kelembagaan juga diidentifikasi sebagai kesenjangan tata kelola. Artikel ini merekomendasikan penguatan mekanisme koordinasi antarlembaga penegak hukum serta pengawasan eksternal yang lebih tegas guna menjaga independensi dan kredibilitas sistem peradilan pidana.

Page 38 of 45 | Total Record : 445

 36   37   38   39   40 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026 Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026 Vol. 5 No. 2 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2026 Vol. 5 No. 1 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2026 Vol. 4 No. 6 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2025 Vol. 4 No. 5 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2025 Vol. 4 No. 4 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2025 Vol. 4 No. 3 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2025 Vol. 4 No. 2 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2025 Vol. 3 No. 6 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2024 Vol. 3 No. 5 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2024 Vol. 3 No. 4 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2024 Vol. 3 No. 3 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2024 Vol. 3 No. 2 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2024 Vol. 2 No. 6 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2023 Vol. 2 No. 5 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2023 Vol. 2 No. 4 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2023 Vol. 2 No. 3 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2023 Vol. 2 No. 2 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2022 More Issue