cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Izzat Pratama
Contact Email
jurnal.seikat@gmail.com
Phone
+6285239778771
Journal Mail Official
jurnal.seikat@gmail.com
Editorial Address
LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram Jl. Tawak-Tawak Karang Sukun, Mataram e-mail: jurnal.seikat@gmail.com or seikat@45mataram.ac.id
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram
ISSN : 29640962     EISSN : 29640962     DOI : https://doi.org/10.55681/seikat
Core Subject : Art, Social,
Arts Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum (SJISPH) is an open access, and peer-reviewed journal, with the online registered number E-ISSN 2964-0962. Our main goal is to disseminate current and original articles from researchers and practitioners on various contemporary social, political and law issues: gender politics and identity, digital society and disruption, civil society movement, community welfare, social development, citizenship and public management, public policy innovation, international politics & security, media, information & literacy, politics, governance & democracy, radicalism and terrorism. It includes but is not limited to various fields such as philosophy and theory of law, comparative law, sociology of law, international law, constitutional law, private law, economic law, environmental law, criminal law, administrative law, cyber law, human rights law, and agrarian law. SJISPH is published every two month a year. Submissions are open year-round. Before submitting, please ensure that the manuscript is in accordance with SJISPHs focus and scope, written in Indonesian or English, and follows our author guidelines & manuscript template.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 449 Documents
 37   38   39   40   41 
Rivalitas Antar Lembaga Penegak Hukum Di Indonesia: Analisis Yuridis atas Penggeledahan Aset Jampidsus oleh Kepolisian, Penetapan Tersangka Pejabat Badan Gizi Nasional Berstatus Perwira Polri Aktif, dan Prinsip Checks and Balances Antarlembaga Negara: Indonesia Galih Afif Sylva Maulana; Budiana
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i4.3358

Abstract

Artikel ini mengkaji secara yuridis normatif rangkaian peristiwa penegakan hukum yang terjadi pada Juli 2026, yaitu penggeledahan aset oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang dikaitkan dengan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, penetapan tersangka terhadap seorang perwira tinggi Polri aktif yang menjabat sebagai pejabat BGN oleh Kejaksaan Agung, serta pelibatan TNI dalam mengamankan kediaman pribadi pejabat kejaksaan di tengah proses penyidikan lembaga lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan statute approach dan conceptual approach, menganalisis keabsahan kewenangan masing-masing lembaga berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU Kejaksaan, UU Kepolisian, UU TNI, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa penetapan tersangka terhadap perwira Polri aktif oleh Kejaksaan Agung merupakan pelaksanaan kewenangan yang sah dan mencerminkan prinsip checks and balances yang berfungsi normal, mengingat anggota Polri tunduk pada peradilan umum sejak pemisahan Polri dari TNI berdasarkan Ketetapan MPR Nomor VI dan VII Tahun 2000. Sebaliknya, pelibatan TNI dalam mengamankan kediaman pribadi seorang pejabat yang sedang menjadi objek penyidikan lembaga lain berpotensi melampaui tujuan norma perlindungan jaksa dan bertentangan dengan prinsip supremasi sipil. Ketiadaan peran koordinasi-supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam situasi yang berpotensi konflik kepentingan kelembagaan juga diidentifikasi sebagai kesenjangan tata kelola. Artikel ini merekomendasikan penguatan mekanisme koordinasi antarlembaga penegak hukum serta pengawasan eksternal yang lebih tegas guna menjaga independensi dan kredibilitas sistem peradilan pidana.
Pendekatan Threshold Quantity Policy sebagai Instrumen Penjatuhan Pidana terhadap Pecandu Narkotika Jenis Metamphetamine Anisa Unuf Khozin; Hervina Puspitosari
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i4.3373

Abstract

Penelitian ini menganalisis ketiadaan parameter yang jelas untuk membedakan antara pecandu, penyalahguna, dan pengedar sering menimbulkan disparitas putusan serta ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis disparitas penerapan threshold quantity policy dalam sistem pemidanaan di Republik Ceko, Negara Bagian Oregon (Amerika Serikat), British Columbia (Kanada), dan Indonesia, serta merumuskan penerapannya sebagai instrumen untuk menjamin kepastian hukum dalam penjatuhan pidana terhadap pecandu narkotika jenis metamphetamine di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, dan sumber ilmiah lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Republik Ceko, Oregon, dan British Columbia telah menerapkan kebijakan ambang batas kuantitas narkotika sebagai indikator objektif untuk membedakan pengguna dan pengedar. Kebijakan tersebut mampu mengurangi kriminalisasi terhadap pengguna, menekan disparitas pemidanaan, serta memperkuat orientasi rehabilitasi. Sebaliknya, Indonesia belum memiliki pengaturan ambang batas yang tegas sehingga masih terjadi perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, penerapan threshold quantity policy dapat menjadi instrumen yang efektif untuk meningkatkan kepastian hukum, mewujudkan pemidanaan yang proporsional, mengurangi overkriminalisasi terhadap pecandu, serta memperkuat implementasi rehabilitasi yang berorientasi pada pemulihan.
Pengaturan dan Batasan Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Nadhilah Hakiim; Hervina Puspitosari
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i4.3389

Abstract

Tindak pidana korupsi tidak hanya menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku, tetapi juga mengakibatkan kerugian keuangan negara yang harus dipulihkan. Dalam kondisi tertentu, mekanisme pidana belum mampu mengembalikan kerugian negara secara optimal sehingga diperlukan penggunaan instrumen hukum perdata melalui Jaksa Pengacara Negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan batasan kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Jaksa Pengacara Negara telah memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, serta peraturan internal Kejaksaan. Jaksa Pengacara Negara dapat mengajukan gugatan perdata dalam kondisi tertentu, antara lain ketika bukti pidana tidak mencukupi, tersangka atau terdakwa meninggal dunia, terdakwa diputus bebas, atau ditemukan harta terpidana setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut dibatasi oleh asas legalitas, keharusan adanya Surat Kuasa Khusus, kejelasan objek kerugian negara, pembuktian perbuatan melawan hukum, ketentuan hukum acara perdata, batas daluwarsa, perlindungan pihak ketiga yang beriktikad baik, serta koordinasi antarlembaga. Pengaturan kewenangan tersebut masih tersebar dalam berbagai peraturan sehingga diperlukan harmonisasi agar pelaksanaannya lebih jelas, terintegrasi, dan memberikan kepastian hukum dalam pengembalian kerugian keuangan negara
Peran Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kabupaten Lombok Timur Abdul Majid; Muhammad Saleh; Surawijaya
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i4.3391

Abstract

This study aims to analyze the role of village governments in the implementation of regional autonomy and to identify the challenges faced in managing development and community empowerment in East Lombok Regency. The background of this research is based on the strategic position of villages as the frontline in implementing regional autonomy, as regulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. This research employs a normative legal method using both statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary legal sources, such as legislation, and secondary sources, including relevant literature and scientific journals. The results indicate that village governments play a significant role in the implementation of regional autonomy, particularly in development planning, village financial management, and community empowerment. However, these roles have not been optimally carried out. Several challenges hinder effective implementation, including limited human resources among village officials, lack of transparency in budget management, low levels of community participation, and weak administrative and supervisory systems. These issues contribute to the suboptimal realization of regional autonomy objectives at the village level. Therefore, efforts are needed to enhance the capacity of village officials, strengthen transparency and accountability principles, and increase community participation to achieve effective and good governance at the village level in supporting regional autonomy. Keywords : Village Government, Regional Autonomy, Transparency, Community Empowerment, Governance
Keabsahan Akta Notaris Hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang Dilaksanakan Secara Elektronik di Luar Wilayah Jabatan Notaris Wilda Adelia; Yusuf Adiwibowo; Halif
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i4.3420

Abstract

Peran Notaris sangat penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum melalui kewenangannya membuat akta autentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Salah satu akta autentik yang penting adalah akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang menjadi dasar hukum berbagai keputusan strategis perseroan. Perkembangan teknologi informasi mendorong penyelenggaraan RUPS secara elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Namun, pelaksanaan RUPS elektronik menimbulkan persoalan ketika Notaris mengikuti rapat secara daring dari luar wilayah jabatannya. Di sisi lain, Undang-Undang Jabatan Notaris masih membatasi wilayah jabatan Notaris pada tingkat provinsi dan belum mengatur secara tegas keabsahan akta hasil RUPS elektronik lintas wilayah. Kekosongan pengaturan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi mengurangi kekuatan pembuktian akta autentik. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan teori kepastian hukum dan teori kewenangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan wilayah jabatan Notaris masih berorientasi pada kehadiran fisik sehingga belum mengakomodasi perkembangan teknologi digital. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas melalui pengaturan yang secara eksplisit mengakui kewenangan Notaris dalam RUPS elektronik serta memperjelas konsep kehadiran dan tempat kedudukan Notaris di ruang digital demi menjamin kepastian dan perlindungan hukum.
Analisis Kebijakan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dalam Perspektif Administrasi dan Hukum Administrasi Negara Heru Wahyudi; Jaka Maulana; Ulvia Fadilah
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i4.3423

Abstract

The development of information technology has encouraged governments around the world to transform their bureaucratic systems toward a digital government model. In Indonesia, one of the strategic initiatives undertaken is the implementation of the Electronic-Based Government System (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE) as regulated under Presidential Regulation Number 95 of 2018. This policy aims to improve effectiveness, efficiency, integration, transparency, and accountability in public administration and public service delivery. However, the implementation of SPBE continues to face various challenges, including infrastructure readiness, civil servant competencies, inter-agency coordination, as well as issues related to legality, data protection, and legal accountability. Therefore, a comprehensive analysis of the SPBE policy is necessary, not only from the perspective of Public Administration but also from the perspective of Administrative Law. This study aims to: (1) analyze the implementation of SPBE policy within the context of Public Administration; (2) examine the legal foundations and application of Administrative Law principles in the implementation of SPBE; and (3) comprehensively analyze SPBE policy from the perspectives of both Public Administration and Administrative Law. The study is theoretically grounded in classical bureaucracy theory, New Public Management, governance theory, and digital bureaucracy concepts, as well as principles of Administrative Law, including legality, the General Principles of Good Governance (AUPB), administrative discretion, personal data protection, and legal accountability. The research employs a qualitative method with a library research approach. Data are collected from laws and regulations, official government policy documents, SPBE evaluation reports, academic books, national and international journals, and previous studies. Data analysis is conducted through descriptive analysis, content analysis, and comparative-conceptual analysis to critically and integratively connect theoretical perspectives with policy implementation.This research is expected to contribute theoretically to strengthening the study of Public Administration and Administrative Law in the context of digital bureaucratic transformation. Practically, the findings are expected to serve as a reference for the formulation and improvement of SPBE policies to ensure greater effectiveness, legality, accountability, and public service orientation. The output of this research is planned to be published in an accredited national journal to generate broader academic and practical impacts
Sinergitas Stakeholders di Laut dalam Rangka Menjaga Keamanan Nasional Rommy Hutagaol
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i4.3426

Abstract

Keamanan laut (Kamla) merupakan serangkaian peristiwa yang berkaitan dengan berbagai aktifitas di laut untuk berbagai kepentingan, baik itu sebagai sarana yang digunakan untuk transportasi maupun berkegiatan. Pelanggaran terhadap Kamla senantiasa terjadi akibat dari pengawasan yang terbatas dihadapkan pada luasnya perairan yang digunakan sebagai media untuk beraktifitas ilegal dan perbedaan aturan oleh negara-negara yang berkepentingan di laut. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan dan koordinasi antar stakeholder Indonesia di laut dan permasalahan yang dihadapi. Metode yang digunakan berupa analisis data pelanggaran Kamla, wawancara dengan pemangku kepentingan di laut, diskusi pendalaman dengan narasumber, pengamatan di lapangan, dan quisioner ke berbagai partisipan yang terintegrasi dengan laut. Hasil menujukkan bahwa terjadinya peningkatan pelanggaran Kamla disebabkan oleh tidak terkoordinirnya para stakeholder di laut dalam menjalankan operasi keamanan di laut. Selain itu, kurangnya kehadiran kapal-kapal negara di laut akibat dari jumlah kapal operasional dan BBM yang terbatas serta sumber daya manusia (SDM) yang mengawaki operasi Kamla tidak memiliki pendidikan khusus. Temuan ini menekankan perlunya sinergitas stakeholder di laut khususnya dalam menerapkan regulasi yang sudah ada. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya membangun Keamanan Nasional yang komprehensif guna menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa Indonesia.
Prinsip Kehati-Hatian Notaris dalam Pembuatan Akta Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Preventif bagi Notaris dan Para Pihak Siti Naimah; Rahmadi Indra Tektona; Fanny Tanuwijaya
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i4.3445

Abstract

Notaris berwenang membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sehingga harus memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan hukum. Kelalaian dalam menjalankan jabatan dapat menyebabkan akta terdegradasi, batal demi hukum, atau dapat dibatalkan, serta menimbulkan tanggung jawab hukum bagi Notaris. Namun, dalam praktik masih terdapat Notaris yang digugat meskipun bukan pihak dalam akta. Kondisi ini dipengaruhi oleh kekaburan norma Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang belum memberikan parameter yang jelas mengenai frasa “bertindak saksama” sebagai dasar penerapan prinsip kehati-hatian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui studi kepustakaan serta analisis deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya standar yang terukur mengenai prinsip kehati-hatian menimbulkan multitafsir, ketidakseragaman penerapan, dan ketidakpastian hukum dalam praktik kenotariatan. Selain itu, penerapan prinsip kehati-hatian belum optimal sehingga berpotensi menimbulkan sengketa terhadap akta autentik serta tanggung jawab perdata, administratif, maupun pidana bagi Notaris. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan UUJN, khususnya melalui penyempurnaan Pasal 16 ayat (1) dengan memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai frasa “bertindak saksama” beserta parameter yang jelas dan terukur guna menjamin kepastian hukum, perlindungan preventif, dan profesionalitas Notaris.
Implementasi Perda Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 terhadap Penanganan Juru Parkir Liar di Minimarket Sakinah; Vieta Imelda Cornelis; Dedi Wardana Nasution; Fathul Hamdani
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i4.3456

Abstract

The presence of illegal parking attendants at minimarkets in Surabaya remains a legal issue that creates legal uncertainty and potentially harms consumers using parking facilities. This condition reflects a gap between the provisions of Surabaya Regional Regulation Number 3 of 2018 concerning Parking Management and its implementation in practice. This study aims to analyze the legal framework governing the handling of illegal parking attendants under the Regional Regulation and to examine its implementation and enforcement challenges in minimarket parking areas. The research employed a qualitative method using a socio-legal approach. Primary data were collected through in-depth interviews with the Department of Transportation, the Municipal Public Order Agency (Satpol PP), minimarket managers, and community members, while secondary data were obtained from legislation and relevant literature. The findings indicate that the Regional Regulation provides an adequate legal basis for addressing illegal parking attendants. However, its implementation has not yet been fully effective due to limited inter-agency coordination, the suboptimal role of minimarket managers, low public legal awareness, and social and economic factors. Strengthening institutional coordination, improving supervision, and increasing public legal awareness are therefore necessary to enhance the effectiveness of parking law enforcement.
Pemenuhan Hak Atas Kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Pelaksanaan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Supardi; Awaluddin; Gunawan Arifin; Ansar
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i4.3461

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia melalui kebijakan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) serta mengkaji tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan berdasarkan perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan hak asasi manusia (human rights approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan nasional, instrumen hukum internasional, literatur, serta dokumen kebijakan di bidang kesehatan yang dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ILP merupakan wujud pelaksanaan tanggung jawab negara dalam memenuhi hak atas kesehatan melalui penguatan pelayanan kesehatan primer yang berorientasi pada promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Implementasi ILP telah mendukung pemenuhan empat unsur hak atas kesehatan (availability, accessibility, acceptability, dan quality), namun masih menghadapi berbagai tantangan berupa ketimpangan distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan, keterbatasan akses di wilayah terpencil, serta belum meratanya kualitas pelayanan. Oleh karena itu, penguatan pemerataan sumber daya kesehatan, peningkatan mutu pelayanan, transformasi digital yang inklusif, dan sinergi antar pemangku kepentingan diperlukan agar pemenuhan hak atas kesehatan dapat terlaksana secara optimal, adil, dan berkelanjutan sesuai dengan kewajiban negara dalam menjamin hak asasi manusia.

Page 39 of 45 | Total Record : 449

 37   38   39   40   41 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026 Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026 Vol. 5 No. 2 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2026 Vol. 5 No. 1 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2026 Vol. 5 No. 5 (2026): (ON PROGRESS) SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 4 No. 6 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2025 Vol. 4 No. 5 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2025 Vol. 4 No. 4 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2025 Vol. 4 No. 3 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2025 Vol. 4 No. 2 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2025 Vol. 3 No. 6 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2024 Vol. 3 No. 5 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2024 Vol. 3 No. 4 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2024 Vol. 3 No. 3 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2024 Vol. 3 No. 2 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2024 Vol. 2 No. 6 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2023 Vol. 2 No. 5 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2023 Vol. 2 No. 4 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2023 Vol. 2 No. 3 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2023 Vol. 2 No. 2 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2022 More Issue