cover
Contact Name
Izzat Pratama
Contact Email
jurnal.seikat@gmail.com
Phone
+6285239778771
Journal Mail Official
jurnal.seikat@gmail.com
Editorial Address
LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram Jl. Tawak-Tawak Karang Sukun, Mataram e-mail: jurnal.seikat@gmail.com or seikat@45mataram.ac.id
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
ISSN : 29640962     EISSN : 29640962     DOI : https://doi.org/10.55681/seikat
Core Subject : Art, Social,
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum (SJISPH) is an open access, and peer-reviewed journal, with the online registered number E-ISSN 2964-0962. Our main goal is to disseminate current and original articles from researchers and practitioners on various contemporary social, political and law issues: gender politics and identity, digital society and disruption, civil society movement, community welfare, social development, citizenship and public management, public policy innovation, international politics & security, media, information & literacy, politics, governance & democracy, radicalism and terrorism. It includes but is not limited to various fields such as philosophy and theory of law, comparative law, sociology of law, international law, constitutional law, private law, economic law, environmental law, criminal law, administrative law, cyber law, human rights law, and agrarian law. SJISPH is published every two month a year. Submissions are open year-round. Before submitting, please ensure that the manuscript is in accordance with SJISPHs focus and scope, written in Indonesian or English, and follows our author guidelines & manuscript template.
Articles 445 Documents
Transformasi Integrated Marketing Communication di Era Kecerdasan Buatan: Strategi Membangun Customer Engagement pada Media Digital Widya Sastra; Nafiah Ariyani
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i4.3546

Abstract

Advances in Artificial Intelligence (AI) technology have significantly reshaped the dynamics of marketing communication, particularly the implementation of Integrated Marketing Communication (IMC) within the digital ecosystem. This study aims to systematically review and synthesize current literature on AI-driven transformation in IMC, with a specific focus on strategies for building customer engagement across digital media platforms. Using a qualitative approach grounded in a Systematic Literature Review (SLR) guided by the PRISMA protocol, this study examines shifts in IMC tactics and formulates strategies relevant to fostering customer engagement. The analysis shows that AI adoption enables organizations to craft personalized messages, precisely map target audiences, automate interactions, and monitor consumer behavior in real time. This shift moves the marketing paradigm from mass communication toward personalized, customer-centered communication. Consequently, adaptive, data-driven interactions strengthen brand trust, loyalty, and long-term customer retention. The review further identifies a research gap: most prior studies examine AI, IMC, and customer engagement in isolation rather than as an integrated construct. To address this gap, the study proposes an AI-Driven Integrated Marketing Communication (AI-IMC) conceptual model, contributing to the theoretical expansion of IMC 5.0 and offering tactical guidance for practitioners seeking to strengthen customer engagement in the digital era.
Artificial Intelligence, Imagery Intelligence, and Early Warning Systems: A Strategic Intelligence Model for Addressing Contemporary Security Threats Kharis Kurnia; Apsas Saputra
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i4.3556

Abstract

This study develops a conceptual model integrating artificial intelligence (AI), imagery intelligence (IMINT), and an early warning system (EWS) within a strategic intelligence framework to address contemporary security threats. Adopting a qualitative conceptual approach based on a systematic literature review (SLR), the article synthesizes recent scholarship on AI, intelligence collection, and security governance in order to explain how the three components can be conceptually integrated into a single analytical flow. The findings indicate that AI improves image-processing speed, expands change-detection capacity, and strengthens the accuracy of object identification, thereby enabling EWS to operate faster and more predictively than conventional, manually driven analytical processes. However, AI deployment also introduces risks of algorithmic bias, false positives, limited explainability, and potential image manipulation, making human oversight indispensable rather than optional. The article proposes an AI-IMINT-EWS model consisting of four interrelated layers, acquisition, machine analysis, human verification, and early warning, that positions AI as an analytical accelerator, human analysts as strategic verifiers, and EWS as the integrative node for early warning. This model offers a conceptual contribution to the development of modern intelligence practice that is fast, accountable, and adaptive, while also opening an agenda for future empirical validation.
Tinjauan Normatif Bullying Verbal Ditinjau dari Aturan Hukum Pidana di Indonesia Eko Saputra; Yenny Fitri Z.
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i4.3558

Abstract

Maraknya fenomena bullying (perundungan) verbal di masyarakat, baik di dunia nyata maupun di media sosial, telah memberikan dampak psikologis yang serius bagi korban. Meskipun terkesan non-fisik, tindakan seperti penghinaan, cacian, intimidasi, dan penyebaran fitnah secara lisan atau tulisan berpotensi melanggar hak asasi dan kehormatan seseorang. Namun, penegakan hukum pidana terhadap pelaku bullying verbal sering kali menghadapi kendala akibat kaburnya batasan normatif mengenai tindakan mana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi perbuatan bullying verbal dalam hukum pidana positif di Indonesia serta mengkaji pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perundungan verbal tersebut.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (KUHP, UU ITE, dan UU Perlindungan Anak), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan hasil penelitian), serta bahan hukum tersier (kamus hukum). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan bullying verbal secara normatif telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan dapat dijerat hukum positif di Indonesia melalui pasal-pasal penghinaan dan fitnah dalam KUHP (Pasal 310, 311, dan 315), pasal pencemaran nama baik di ruang digital dalam UU ITE, serta pasal kekerasan psikis dalam UU Perlindungan Anak jika korbannya di bawah umur. Walaupun regulasi nasional belum memuat istilah "bullying" secara eksplisit sebagai undang-undang khusus (lex specialis), penegakan hukumnya tetap dapat berjalan melalui interpretasi pasal-pasal konvensional tersebut. Namun, dalam penerapannya, penegakan hukum pidana masih menghadapi kendala yuridis yang signifikan, terutama terkait sifat delik aduan yang membuat korban enggan melapor serta rumitnya proses pembuktian dampak psikologis atau kerugian imateriil yang dialami oleh korban di persidangan.
Implementasi Diversi dalam Penanganan Tindak Pidana Lalu Lintas oleh Anak di Satlantas Polres Parepare Syukri Masse; Muhammad Sabir Rahman; Sunardi Purwanda; Rafika Nur; Elvi Susanti Syam
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i4.3569

Abstract

Tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak menimbulkan persoalan hukum mengenai penyelesaian perkara yang mampu memberikan perlindungan terhadap hak anak tanpa mengabaikan kepentingan korban. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur diversi sebagai mekanisme penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana lalu lintas di Satlantas Polres Parepare serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diversi telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 melalui tahapan penyidikan, penelitian kemasyarakatan, musyawarah diversi, dan penetapan hasil kesepakatan yang mengedepankan prinsip restorative justice. Penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas penerapan diversi masih dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah personel penyidik, sarana dan prasarana yang belum optimal, serta rendahnya penerimaan masyarakat dan korban terhadap penyelesaian perkara melalui diversi. Temuan tersebut menunjukkan perlunya penguatan kapasitas aparat penegak hukum, penyediaan fasilitas yang ramah anak, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan diversi dan mewujudkan perlindungan anak yang berkeadilan.
Nikah Siri dalam Analisis Pluralisme Hukum dan Living Law Perspektif Maqashid Syariah Azhar Soleman; M. Gadri Sanaba; Marini Abdul Djalal; Fatum Abubakar
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i4.3570

Abstract

Nikah siri merupakan fenomena hukum keluarga dalam Islam yang terus menimbulkan perdebatan dalam sistem hukum Indonesia karena berada di persimpangan antara legitimasi agama dan legalitas negara. Artikel ini menganalisis konstruksi hukum nikah siri dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia melalui pendekatan pluralisme hukum dan Living Law, serta merumuskan harmonisasi keduanya dalam perspektif Maqashid syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis, menggunakan bahan hukum dari studi kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif dan kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah siri merupakan manifestasi pluralisme hukum yang lahir dari interaksi antara hukum negara, hukum Islam, dan norma sosial masyarakat. Kontradiksi antara hukum positif dan Living Law tidak terletak pada tujuan perkawinan, melainkan pada perbedaan sumber legitimasi. Melalui Maqashid syariah, pencatatan perkawinan dipahami sebagai instrumen perlindungan keturunan, harta, dan hak-hak keluarga. Penelitian ini menawarkan konstruksi hukum yang menempatkan legitimasi syar'i dan yuridis sebagai dua dimensi komplementer demi kemaslahatan keluarga, sehingga hubungan hukum positif dan Living Law tidak perlu dipandang sebagai dikotomis.
Analisis Komunikasi Politik Bebizie Sri Mulyati sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta melalui Media Sosial Instagram Sinta Lestari; Muhammad Fikri Gissani
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i4.3575

Abstract

Perkembangan media sosial telah mengubah pola komunikasi politik dari model komunikasi satu arah menjadi komunikasi yang lebih interaktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komunikasi politik Bebizie Sri Mulyati sebagai anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta melalui Instagram sebagai proses komunikasi politik. Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi nonpartisipan, dan dokumentasi terhadap unggahan akun Instagram @bebizie. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan validitas data diuji menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada First Level Agenda Setting, Bebizie memilih isu pendidikan yang telah berkembang sebagai agenda publik, pada Second Level Agenda Setting isu pendidikan dibingkai melalui pemanfaatan Instagram Reels, visual, caption, dan interaksi pada kolom komentar. Model Komunikasi Harold Lasswell menunjukkan Bebizie berperan sebagai komunikator yang menyampaikan pesan mengenai akses pendidikan kepada masyarakat, Penelitian ini menyimpulkan bahwa komunikasi politik Bebizie Sri Mulyati melalui Instagram berfungsi sebagai media penyebaran informasi dan instrumen strategis dalam membangun agenda politik, mengarahkan perhatian publik terhadap isu tertentu, serta membentuk citra politik melalui penyajian konten yang terencana dan interaktif.
Perbandingan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia dan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Zulfiani Syamsul; Sunardi Purwanda; Elvi Susanti Syam; Muhammad Sabir; Lia Trizza F.A
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i4.3577

Abstract

Perbandingan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Biro Penyidikan Praktik Korupsi (CPIB) Singapura menjadi semakin relevan dalam mengevaluasi efektivitas lembaga antikorupsi. Meskipun kedua lembaga tersebut didirikan sebagai lembaga antikorupsi khusus, perbedaan dalam desain kelembagaan, wewenang, dan independensi telah menghasilkan berbagai tingkat efektivitas dalam memerangi korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kewenangan kelembagaan dan independensi KPK dan CPIB serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya dalam memerangi korupsi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif menggunakan pendekatan statutori, konseptual, dan komparatif. Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas lembaga antikorupsi tidak hanya ditentukan oleh ruang lingkup kewenangannya tetapi juga oleh perlindungan konstitusional, konsistensi regulasi, independensi kelembagaan, mekanisme pengawasan, dan komitmen politik. Studi ini juga menemukan bahwa KPK memiliki kekuasaan pencegahan dan penegakan hukum yang lebih luas, sedangkan CPIB menunjukkan efektivitas kelembagaan yang lebih besar karena otoritas investigasinya yang terfokus, perlindungan konstitusional yang lebih kuat, dan penegakan hukum yang konsisten. Temuan ini menyoroti pentingnya penguatan independensi kelembagaan, harmonisasi regulasi antikorupsi, dan peningkatan desain kelembagaan untuk meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.
Legalitas Penjualan Pakaian Bekas Bagi Konsumen Dalam Perspektif Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Asfiani. B; Johamran P; Muhammad Sabir; Elvi Susanti Syam; Lia Trizza F A
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i4.3578

Abstract

Perdagangan pakaian bekas telah menjadi bagian penting dari ekonomi informal Indonesia, namun status hukumnya terus menimbulkan perdebatan karena larangan impor pakaian bekas dan kebutuhan untuk memastikan perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas penjualan pakaian bekas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan untuk mengkaji penerapan perlindungan konsumen di pasar tradisional di Kota Parepare. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal dengan mengintegrasikan metode hukum normatif dan empiris melalui pendekatan statutori, konseptual, dan sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa penjualan pakaian bekas yang bersumber dari dalam negeri tetap diizinkan secara hukum, asalkan mematuhi prinsip perlindungan konsumen dan peraturan perdagangan yang berlaku. Sebaliknya, penjualan pakaian bekas yang diimpor secara ilegal tidak memiliki legitimasi hukum karena melanggar peraturan perdagangan dan gagal memenuhi hak konsumen atas keselamatan, informasi yang akurat, dan kompensasi. Studi ini juga menemukan bahwa perlindungan konsumen belum diterapkan secara efektif karena tidak adanya standar kualitas teknis, pengawasan pemerintah yang terbatas, kepatuhan bisnis yang tidak memadai, dan kesadaran hukum publik yang rendah. Temuan ini menyoroti perlunya harmonisasi peraturan, pengawasan yang lebih kuat, dan peningkatan kesadaran hukum untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan konsumen yang lebih efektif dalam perdagangan pakaian bekas.
The Implementation of SIAKBA in Recruiting Ad Hoc Bodies for the Medan City General Election Commission: An Islamic Meritocracy Perspective on the Challenges of Electoral Democracy Nyak Maysa; Junaidi; Mardian Idris Harahap; Agung Prayogo Prayogo
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i4.3581

Abstract

The recruitment of ad hoc election management bodies constitutes a critical stage in ensuring the quality and integrity of democratic elections. Although the General Election Commission (KPU) has implemented the KPU and Ad Hoc Membership Information System (SIAKBA) as a digital platform to enhance efficiency, objectivity, and accountability in the recruitment process, its implementation continues to face challenges, particularly the low level of public trust in the transparency of selection outcomes and the perception that personal connections may influence recruitment decisions. This study aims to analyze the implementation of SIAKBA in the recruitment of ad hoc election officials for the 2024 Medan City Election from the perspective of Islamic meritocracy while identifying mitigation strategies to strengthen recruitment governance. This study employed a qualitative approach using observation, in-depth interviews, and document analysis involving election management officials in Medan City. The findings reveal that the implementation of SIAKBA has complied with the procedural requirements stipulated by Indonesian electoral laws and KPU regulations, reflecting the principles of Islamic meritocracy through the application of al-kafā'ah, al-amānah, al-'adālah, iḥtiyāṭ, al-raqābah, al-musāwah and collaborative governance. Nevertheless, the system has not yet fully succeeded in fostering public trust due to the limited transparency of participants' assessment results. This study highlights the need to strengthen transparency mechanisms by providing measurable, objective, and publicly accessible final selection results in order to enhance the legitimacy of the recruitment process and reinforce public confidence in future electoral administration.
Analisis Nalar Generasi Zoomer Muslim Tentang Demokrasi Islami: Studi Terhadap Mahasiswa UIN-Sumatera Utara T. Rubby Irfansyah; Mardian Idris Harahap; Junaidi
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i4.3587

Abstract

Demokrasi sering dipahami sebagai salah satu jalan menuju terwujudnya masyarakat madani. Di Indonesia, konsep ini terus berkembang dan menjadi perhatian Generasi Zoomer Muslim yang hidup di tengah arus informasi digital. Dalam tradisi politik Islam, demokrasi dipahami melalui prinsip syūrā, 'adālah, amanah, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak masyarakat sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Penelitian ini tidak bertujuan mengukur dukungan atau penolakan mahasiswa terhadap demokrasi Islam, tetapi menganalisis pola nalar yang digunakan dalam memahami hubungan antara Islam dan demokrasi. Pendekatan yang digunakan bersifat interpretatif-konstruktif dengan memandang pemahaman demokrasi sebagai hasil konstruksi pengalaman, diskursus, dan refleksi. Penelitian juga mengintegrasikan nilai-nilai Islam, rasionalitas publik, dan realitas demokrasi kontemporer sehingga pengetahuan dipahami sebagai hasil dialog antara agama, akal, dan pengalaman sosial. Objek kajian berfokus pada cara berpikir mahasiswa Gen-Z Muslim, bukan perilaku politiknya. Penelitian ini berlandaskan nilai amanah, keadilan, dan kesetaraan sebagai dasar pengembangan model nalar demokrasi Islami yang relevan bagi generasi muda. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, kuesioner, serta studi pustaka dengan teknik triangulasi untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konstruksi nalar demokrasi Islami di era digital.

Filter by Year

2022 2026


Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026 Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026 Vol. 5 No. 2 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2026 Vol. 5 No. 1 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2026 Vol. 4 No. 6 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2025 Vol. 4 No. 5 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2025 Vol. 4 No. 4 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2025 Vol. 4 No. 3 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2025 Vol. 4 No. 2 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2025 Vol. 3 No. 6 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2024 Vol. 3 No. 5 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2024 Vol. 3 No. 4 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2024 Vol. 3 No. 3 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2024 Vol. 3 No. 2 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2024 Vol. 2 No. 6 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2023 Vol. 2 No. 5 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2023 Vol. 2 No. 4 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2023 Vol. 2 No. 3 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2023 Vol. 2 No. 2 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2022 More Issue