cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Mudi Priyatno
Contact Email
arifmudi11@gmail.com
Phone
+6282390449323
Journal Mail Official
riggs@universitaspahlawan.ac.id
Editorial Address
Department of Digital Business, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Jl. Tuanku Tambusai No.23, Bangkinang, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau 28412
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Journal of Artificial Intelligence and Digital Business
Published by Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN : 29639298     EISSN : 2963914X     DOI : https://doi.org/10.31004/riggs.v1i1
Core Subject : Economy, Science, Engineering,
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Engineering
Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS) is published by the Department of Digital Business, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai in helping academics, researchers, and practitioners to disseminate their research results. RIGGS is a blind peer-reviewed journal dedicated to publishing quality research results in the fields of business and engineering. All publications in the RIGGS Journal are open access which allows articles to be available online for free without any subscription. RIGGS is a national journal with e-ISSN: 2963-914X, and is free of charge in the submission process and review process. Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS) publishes articles periodically twice a year, in January and July.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 8,377 Documents
 616   617   618   619   620 
Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Biasa Laporan Polisi Nomor: LP/B/07/VII/2024/SEK-SUNGAITARAB (Studi Kasus di Polsek Sungai Tarab) Hidayat, Hafizon; Yustrisia, Lola
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6878

Abstract

Tindak pidana penganiayaan merupakan kejahatan terhadap tubuh yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penganiayaan adalah perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, luka, atau gangguan kesehatan terhadap orang lain sehingga memerlukan penanganan hukum yang profesional untuk menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan biasa berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/07/VII/2024/SEK-Sungai Tarab tanggal 11 Juli 2024 serta faktor-faktor yang menyebabkan perkara tersebut diselesaikan melalui jalur litigasi hingga tahap penuntutan dan persidangan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Kepolisian Sektor Sungai Tarab, Kepala Unit Reserse Kriminal, dan penyidik Unit Reserse Kriminal, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian perkara dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana formal sampai memperoleh putusan hakim. Penyelesaian melalui litigasi dipilih karena terpenuhinya alat bukti dan unsur delik, tidak terpenuhinya syarat keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, tingkat cedera korban yang serius, serta penolakan perdamaian oleh korban. Dengan demikian, litigasi merupakan langkah yuridis dan sosiologis yang tepat untuk menjamin kepastian hukum, memberikan efek jera, dan menjaga ketertiban masyarakat.
Electric Vehicle Market Segmentation Based on Features and Specifications Using the K-Means Algorithm Rivanto, Farhan; Arifin, Toni
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6879

Abstract

Kendaraan bermotor berbahan bakar fosil diketahui merupakan salah satu penyumbang utama emisi gas rumah kaca yang mempercepat perubahan iklim global. Sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan, mobil listrik hadir sebagai solusi karena tidak menghasilkan emisi gas buang secara langsung saat digunakan. Perkembangan teknologi kendaraan listrik mendorong meningkatnya minat konsumen terhadap berbagai tipe dan spesifikasi yang tersedia di pasar. Demikian, diperlukan segmentasi pasar untuk memahami karakteristik mobil listrik berdasarkan kebutuhan pengguna. Penelitian ini menerapkan algoritma K-Means Clustering untuk mengelompokkan mobil listrik berdasarkan fitur dan spesifikasi teknisnya. Dataset yang digunakan berasal dari platform Kaggle dengan judul Cheapest Electric Cars 2023 yang dipublikasikan oleh koustubhk. Dataset tersebut terdiri dari 307 data dengan beberapa variabel utama, yaitu Name, Acceleration, TopSpeed, Range, Efficiency, FastChargeSpeed, Drive, dan Number of Seats. Variabel-variabel ini merepresentasikan performa, efisiensi, dan kapasitas kendaraan yang relevan dalam pengambilan keputusan konsumen. Hasil analisis menunjukkan bahwa pasar mobil listrik dapat dikelompokkan menjadi tiga klaster utama, yaitu klaster C0 (mobil keluarga) sebanyak 137 item, klaster C1 (mobil perkotaan) sebanyak 109 item, dan klaster C2 (mobil sport) sebanyak 61 item. Evaluasi kualitas clustering menggunakan indeks Davies-Bouldin menghasilkan nilai sebesar 0,641. Nilai tersebut menunjukkan hasil segmentasi yang diperoleh tergolong cukup baik karena semakin kecil nilai Davies-Bouldin Index, maka semakin optimal pemisahan antar klaster yang terbentuk..
Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kesehatan untuk Layanan Klinik Alfarisi, Salman; Trista, Riezca Talita; Asmoro, Eko Tri
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 1 (2025): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i1.688

Abstract

Sistem Informasi Manajemen Kesehatan berbasis Java dirancang menggunakan metode Waterfall untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan klinik melalui pengelolaan data pasien, jadwal pemeriksaan, dan riwayat perawatan secara terintegrasi. Metode Waterfall digunakan secara bertahap mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, hingga pengujian sistem. Sistem ini memungkinkan admin dan tenaga medis untuk melakukan pencatatan, pengeditan, serta pencarian data pasien dengan cepat dan akurat. Pemilihan bahasa pemrograman Java menjamin kestabilan, skalabilitas, dan kemudahan pengembangan aplikasi sesuai kebutuhan klinik. Hasil implementasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam kecepatan akses data dan pengurangan kesalahan input, yang berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan mutu layanan klinik. Sistem ini juga memudahkan manajemen ruangan dan dokumentasi riwayat pemeriksaan pasien secara terstruktur. Dengan fitur lengkap dan integrasi data yang baik, sistem ini menjadi solusi efektif untuk mendukung transformasi digital di fasilitas kesehatan serta memperkuat pengambilan keputusan berbasis data.
Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Bukittinggi Aziz, M Fachri; Haskar, Edi; Farda, Nessa Fajriyana
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6880

Abstract

Partisipasi pemilih merupakan indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi, khususnya dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Tingkat partisipasi yang tinggi mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan legitimasi pemerintahan yang dihasilkan. Namun, pada Pilkada Tahun 2024 di Kota Bukittinggi terjadi penurunan partisipasi pemilih sekitar 6,4% dibandingkan Pilkada Tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap peran penyelenggara pemilu dalam mendorong keterlibatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bukittinggi dalam meningkatkan partisipasi pemilih serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji hukum sebagai kenyataan sosial melalui data primer berupa wawancara dengan pihak KPU dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan serta literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Bukittinggi telah melaksanakan strategi peningkatan partisipasi melalui sosialisasi tatap muka, pemanfaatan media sosial, pendidikan pemilih pemula, serta kolaborasi dengan stakeholder terkait. Meskipun strategi tersebut telah dijalankan secara sistematis dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, efektivitasnya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan waktu tahapan Pilkada, penyesuaian jadwal dengan pihak sekolah dan perguruan tinggi, serta beban tambahan akibat verifikasi calon perseorangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi komunikasi publik, optimalisasi perencanaan tahapan, dan peningkatan koordinasi lintas sektor guna mendorong partisipasi pemilih yang lebih optimal pada Pilkada mendatang.
Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Alat Berat pada Pekerjaan Cut and Fill Proyek Jogging Track Universitas Diponegoro Putri, Carina Ika; Dewi, Hanifah Fajariah
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6881

Abstract

Pekerjaan cut and fill pada Proyek Jogging Track Universitas Diponegoro Semarang memerlukan pengelolaan alat berat yang tepat agar target waktu dan biaya dapat dicapai secara efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja sistem kerja excavator–dump truck pada pekerjaan galian dan timbunan, serta menentukan alternatif kombinasi alat yang paling optimal. Metode penelitian menggunakan studi kasus dengan pengumpulan data dokumen proyek, observasi lapangan, dan wawancara. Data utama meliputi volume pekerjaan (galian 38.062 m³ dan timbunan 277.580 m³), jenis serta jumlah alat, jam kerja (7 jam/hari), waktu siklus, efisiensi kerja, dan biaya sewa. Analisis dilakukan melalui perhitungan produktivitas teoritis excavator dan dump truck, perhitungan biaya operasi per jam, serta simulasi lima alternatif kombinasi alat dengan mempertimbangkan keseimbangan produksi antara alat muat dan alat angkut untuk menekan idle time. Hasil menunjukkan kondisi existing (4 excavator + 3 dump truck) memerlukan durasi 717,4 jam dengan biaya Rp 2.073.357.445. Alternatif terbaik adalah Alternatif 3 (3 excavator Komatsu PC200-8 + 10 dump truck) dengan durasi 605,625 jam dan biaya Rp 1.398.834.440, atau terjadi penurunan waktu 15,6% dan penghematan biaya 32,53% dibanding kondisi existing. Temuan ini menegaskan bahwa efisiensi proyek tidak hanya dipengaruhi kapasitas alat, tetapi terutama oleh pengaturan kombinasi dan keseimbangan produksi alat di lapangan.
Perlindungan Hukum Pemilik Karya Cipta Sinematografi Asing terhadap Pembajakan melalui Aplikasi Loklok Chintiary, Ni Kadek Maybelle Eka; Ujianti, Ni Made Puspasutari; Wijaya, I Ketut Kasta Arya
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6882

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi distribusi karya sinematografi ke ranah digital, yang memungkinkan akses lebih luas dan cepat bagi masyarakat global. Platform digital dan layanan streaming resmi memberikan kemudahan distribusi lintas negara, namun di sisi lain juga memicu meningkatnya praktik pembajakan melalui platform ilegal seperti aplikasi Loklok. Fenomena ini menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi pencipta dan pemegang hak cipta, khususnya pemilik karya sinematografi asing yang hak ekonominya dieksploitasi tanpa izin. Kerugian tersebut tidak hanya berdampak pada aspek finansial, tetapi juga melemahkan iklim industri kreatif dan perlindungan kekayaan intelektual secara umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap karya sinematografi asing berdasarkan hukum positif Indonesia dan konvensi internasional, serta mengkaji efektivitas upaya perlindungan hukum terhadap praktik pembajakan melalui aplikasi Loklok. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka regulasi komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjamin hak moral dan hak ekonomi, termasuk bagi karya asing berdasarkan prinsip national treatment. Perlindungan ini diperkuat oleh berbagai konvensi internasional. Namun, tantangan penegakan hukum tetap muncul akibat karakter lintas yurisdiksi, anonimitas pelaku, dan pesatnya perkembangan teknologi digital.
Perancangan dan Implementasi Meteran Air Digital Berbasis Internet of Things untuk Monitoring Real-Time dan Kontrol Aliran Air Yunus, Haikal; Artiyasa, Marina
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6884

Abstract

Pengelolaan penggunaan air yang efektif merupakan aspek penting untuk menjaga efisiensi operasional sekaligus mencegah terjadinya pemborosan, terutama di lingkungan perkantoran yang memiliki aktivitas harian cukup tinggi. Di Sukarobot Academy Cabang Bogor, biaya penggunaan air pada beberapa bulan sebelumnya tercatat relatif stabil di kisaran Rp100.000 per bulan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pola konsumsi air masih berada dalam batas normal dan sesuai dengan kebutuhan operasional. Meskipun demikian, sistem pemantauan yang lebih akurat dan real-time tetap diperlukan untuk meningkatkan pengawasan serta mengantisipasi potensi kebocoran atau penggunaan berlebih di masa mendatang. Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem meteran air digital berbasis Internet of Things (IoT) dengan memanfaatkan ESP32 sebagai pengendali utama, sensor water flow sebagai pendeteksi debit air, serta solenoid valve sebagai pengontrol aliran. Sistem yang dirancang mampu memantau penggunaan air secara real-time, mengirimkan notifikasi otomatis melalui Telegram, serta melakukan kontrol aliran air secara otomatis untuk meningkatkan efisiensi. Metode penelitian meliputi tahap perancangan perangkat keras, pengembangan perangkat lunak, dan pengujian kinerja sistem. Hasil pengujian menunjukkan tingkat kesalahan pengukuran berada pada rentang 2–7%, waktu respons notifikasi sekitar 1–3 detik, serta mekanisme kontrol katup bekerja dengan tingkat keberhasilan mencapai 100%. Dengan demikian, sistem ini dinilai mampu meningkatkan akurasi pencatatan penggunaan air serta mendukung pengelolaan air yang lebih efisien, terkontrol, dan responsif terhadap kebutuhan operasional perkantoran.
Kajian Hukum Terhadap Penegakan Sanksi Administratif Bagi Pelaku Ekonomi Yang Melanggar Baku Mutu Lingkungan Hidup Aji, Ibrahim; Humulhaer, Siti; Afifah, Yasfika Ely Nur; Mahfudlon, Mahfudlon; Saputra, Adi
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6886

Abstract

Akselerasi kegiatan ekonomi yang tidak terkendali sering kali berimplikasi pada pelampauan baku mutu lingkungan hidup, yang mengancam keberlanjutan ekosistem di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan efektivitas penegakan sanksi administratif sebagai instrumen hukum utama dalam mendisiplinkan pelaku ekonomi yang melanggar standar baku mutu lingkungan pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap berbagai regulasi hukum positif, literatur akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penegakan hukum administratif lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi administratif, yang meliputi paksaan pemerintah hingga denda administratif, telah diposisikan sebagai instrumen primum remedium untuk memberikan respons cepat terhadap pencemaran. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh disparitas nilai denda yang sering kali lebih rendah daripada biaya kepatuhan operasional, serta keterbatasan kapasitas institusional dalam pengawasan teknis di lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan bahwa penegakan sanksi administratif memerlukan transformasi menuju sistem pengawasan digital yang transparan dan terintegrasi untuk meminimalisir celah negosiasi koruptif. Selain itu, formulasi sanksi denda harus mampu menginternalisasi seluruh kerugian lingkungan guna menciptakan efek jera yang nyata bagi korporasi. Penguatan integritas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah menjadi syarat mutlak agar kegiatan ekonomi nasional tetap berjalan selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan perlindungan terhadap hak atas lingkungan hidup yang sehat bagi masyarakat.
Analisis Kinerja Pegawai Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan Marcela, Viona; Subur, Rahmat
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6887

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pegawai dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, serta merumuskan strategi peningkatan pelayanan berdasarkan analisis SWOT. Dalam Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta Focus Group Discussion (FGD). Analisis data dilakukan menggunakan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang memengaruhi pelaksanaan pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai secara umum telah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Pegawai dinilai cukup ramah, responsif, dan mampu melayani masyarakat dengan baik. Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, gangguan teknis jaringan, serta fasilitas pelayanan yang belum sepenuhnya memadai. Selain itu, terdapat potensi ancaman berupa meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan transparan. Berdasarkan analisis SWOT, strategi yang tepat untuk diterapkan adalah strategi Strength–Opportunity (SO) dengan memanfaatkan kompetensi, pengalaman, dan kedisiplinan pegawai untuk mengembangkan pelayanan publik berbasis teknologi guna meningkatkan efektivitas dan jangkauan layanan. Selain itu, diterapkan strategi Strength–Threat (ST) dengan memaksimalkan kekuatan internal pegawai melalui penerapan SOP yang konsisten, peningkatan profesionalisme, dan penguatan etika pelayanan untuk menghadapi ancaman meningkatnya ekspektasi masyarakat. Penerapan strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kinerja pegawai dan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan
Kajian Literatur: Tanggung Jawab Hukum Platform Marketplace terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal di Indonesia Mulyati, Agustine Susi; Humulhaer, Siti; Ferdiansyah, Donny; Majuri, Majuri; Zainal, Toyib; Mustofa, M. Ali
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6888

Abstract

Pesatnya pertumbuhan e-commerce di Indonesia membawa tantangan serius bagi perlindungan konsumen, khususnya terkait peredaran produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya atau tanpa izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan tanggung jawab hukum platform marketplace terhadap peredaran produk kosmetik ilegal di ekosistem digital Indonesia serta mengevaluasi efektivitas regulasi yang berlaku saat ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kajian literatur (literature review). Data sekunder diperoleh melalui penelusuran sistematis terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum terkait dalam dekade terakhir. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum dari doktrin Safe Harbor yang pasif menuju tanggung jawab aktif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Meskipun platform sering kali dianggap sebagai perantara, secara hukum mereka memiliki kewajiban duty of care untuk melakukan verifikasi identitas pedagang dan kurasi produk yang berpotensi membahayakan kesehatan publik. Kelalaian dalam pengawasan preventif terhadap kosmetik berbahaya dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai Pasal 1365 KUHPerdata. Kesimpulan penelitian ini menekankan bahwa perlindungan konsumen di era digital tidak cukup hanya melalui tindakan represif berupa penghapusan tautan produk. Diperlukan integrasi sistem verifikasi izin edar otomatis antara database BPOM dengan sistem internal marketplace untuk mencegah penayangan produk ilegal sejak hulu. Selain itu, penguatan Undang-Undang Perlindungan Konsumen diperlukan untuk mempertegas tanggung jawab spesifik penyelenggara platform dalam rantai distribusi digital guna menjamin kepastian hukum dan keselamatan konsumen.

Page 618 of 838 | Total Record : 8377

 616   617   618   619   620 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April Vol. 4 No. 4 (2026): November - January Vol. 4 No. 3 (2025): Agustus - October Vol. 4 No. 2 (2025): Mei - Juli Vol. 4 No. 1 (2025): Februari - April Vol. 3 No. 4 (2025): November - January Vol. 3 No. 3 (2024): Agustus - October Vol. 3 No. 2 (2024): Mei - Juli Vol. 3 No. 1 (2024): Februari - April Vol. 2 No. 2 (2024) Vol. 2 No. 1 (2023) Vol. 1 No. 2 (2023) Vol. 1 No. 1 (2022) More Issue