cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
judgehukum@gmail.com
Phone
+6285359150140
Journal Mail Official
judgehukum@gmail.com
Editorial Address
Cattleya Darmaya Fortuna (CDF) Marindal 1, Pasar IV Jl. Karya Gg. Anugerah Kecamatan. Patumbak, Medan - Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
JUDGE: Jurnal Hukum
Published by Cattleya Darmaya Fortuna
ISSN : -     EISSN : 27754170     DOI : https://doi.org/10.54209/judge.v2i02.122
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Judge : Journal of Law on Cattleya Darmaya Fortuna is accepts related writings: Prinsip Dasar Yurisprudensi Hukum Pribadi Hukum Kriminal Hukum Acara hukum Ekonomi Dan Bisnis Hukum Tata Negara Hukum Administratif Hukum dan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Judge : Journal of Law also accepts all writings in various disciplines in accordance with the above rules
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 370 Documents
 33   34   35   36   37 
REKONSILIASI HUKUM SYARIAH DAN HAK ASASI MANUSIA TERKAIT LGBT Ichwan, Muchlasul; La Harisi, Isnain
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 8 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i8.2195

Abstract

Isu Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) menimbulkan perdebatan serius dalam diskursus hukum kontemporer, khususnya antara prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang menekankan non-diskriminasi dan kebebasan individu dengan hukum Syariah yang memandang perilaku LGBT sebagai penyimpangan moral dan pelanggaran terhadap ketentuan Ilahi. Ketegangan ini menjadi semakin kompleks di negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, yang memiliki fondasi moral keagamaan kuat sekaligus terikat pada kewajiban hukum internasional di bidang HAM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan dan titik temu antara prinsip-prinsip HAM dan hukum Syariah terkait LGBT serta merumuskan model rekonsiliasi hukum yang memungkinkan harmonisasi kedua sistem tanpa menegasikan nilai dasarnya masing-masing. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), melalui analisis komparatif terhadap sumber-sumber fikih klasik dan kontemporer, hadis, serta instrumen HAM internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum Syariah secara tegas melarang perilaku LGBT, nilai-nilai fundamental seperti keadilan, larangan kezaliman (ẓulm), perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs), dan martabat kemanusiaan (karāmah insaniyyah) memiliki irisan substansial dengan prinsip HAM. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonsiliasi hukum dapat diwujudkan melalui pendekatan maqaṣid syariah dan fikih siyasah yang adaptif, sehingga negara dapat memenuhi komitmen HAM internasional tanpa mengabaikan norma dan moralitas agama yang hidup dalam masyarakat.
Regulation of Online Buying and Selling Based on Consumer Protection Law and Electronic Information and Transaction Law: PENGATURAN JUAL BELI SECARA ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG- UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Muhammad Badrul Alam; Dara Puspitasari; Abdul Basid
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 8 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i8.2108

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan pengaruh besar terhadap aktivitas ekonomi, khususnya dalam praktik jual beli secara online atau e-commerce. Fenomena ini membawa dampak positif berupa kemudahan transaksi, namun juga menimbulkan tantangan hukum baru terkait perlindungan konsumen dan keabsahan transaksi elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan jual beli online berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta menguji efektivitas pelaksanaan ketentuan hukum tersebut dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam praktik e-commerce di era digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur transaksi elektronik dan perlindungan konsumen, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidaksesuaian informasi produk, lemahnya penegakan hukum, serta minimnya literasi digital konsumen. Oleh karena itu, perlu penguatan regulasi dan peningkatan pengawasan terhadap praktik e-commerce di Indonesia.
BATASAN KEWENANGAN KETERLIBATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DALAM PENANGANAN TERORISME Chipta, Hendra; Dinda Heidiyuan Agustalita; Zakiah Noer
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 8 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i8.2129

Abstract

Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanggulangan terorisme melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 memicu perdebatan mengenai batas kewenangan antara fungsi pertahanan dan penegakan hukum. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis batasan yuridis keterlibatan TNI agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan Polri, serta untuk menjaga Prinsip Supremasi Sipil. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan TNI dalam penanganan terorisme merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang bersifat komplementer. Garis pembatas kewenangan antara TNI dan Polri harus didasarkan pada parameter skala ancaman, yaitu ketika terjadi kondisi ketidakmampuan kepolisian (police inability), adanya ancaman militeristik yang mengancam kedaulatan, atau penguasaan teritorial oleh kelompok teroris. Penggunaan paradigma tempur (warfighting) oleh militer berisiko mencederai prinsip due process of law jika tidak dibatasi oleh regulasi yang ketat. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pengaturan melalui Peraturan Presiden yang mengatur mekanisme pengerahan TNI secara temporer, lokal, dan berdasarkan keputusan politik Presiden dengan pengawasan otoriter yang berwenang. Sinergi lintas sektoral di bawah koordinasi BNPT harus tetap mengedepankan akuntabilitas hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia guna memastikan keterlibatan militer tidak mendistorsi sistem peradilan pidana di Indonesia.
DISFUNGSI PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA: ANALISIS TERHADAP MINIMNYA PERKARA PELANGGARAN HAM BERAT Ferdinand Polii, Gerard Simon; Yati Vitria; Dinda Heidiyuan Agustalita
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 8 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i8.2134

Abstract

Disfungsi Pengadilan HAM di Indonesia tercermin dari minimnya perkara pelanggaran HAM berat yang berhasil diputus di meja hijau. Sebagai negara hukum yang mengamanatkan perlindungan HAM melalui konstitusi, Indonesia telah membentuk instrumen yuridis khusus melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Namun, dalam implementasinya, institusi ini justru mengalami stagnasi yang signifikan, sehingga gagal dalam memenuhi harapan menuntaskan kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disfungsi Pengadilan HAM di Indonesia disebabkan oleh faktor-faktor struktural dan sistemik yang saling berkaitan. Pertama, terdapat problematika prosedural berupa ketidaksinkronan standar pembuktian antara Komnas HAM selaku penyelidik dan Kejaksaan Agung selaku penyidik. Perbedaan penafsiran terhadap standar "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" mengakibatkan fenomena pengembalian berkas perkara secara berulang yang menciptakan ketidakpastian hukum dan menghambat proses pro-justitia. Kedua, adanya hambatan politik dalam mekanisme pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc. Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 memberikan kewenangan kepada DPR untuk mengusulkan pembentukan pengadilan, yang mengakibatkan proses penegakan hukum tersubordinasi oleh kepentingan politik praktis di parlemen. Ketiga, keterbatasan kompetensi serta integritas aparat penegak hukum dalam memahami paradigma kejahatan sistemik berdampak pada lemahnya tuntutan dan putusan yang dihasilkan. Implikasi dari disfungsi ini adalah langgengnya budaya impunitas di Indonesia, di mana aktor-aktor yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM berat terhindar dari pertanggungjawaban hukum. Hal ini secara langsung menutup akses korban terhadap hak restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi yang secara administratif memerlukan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini merekomendasikan adanya reformasi hukum melalui revisi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, khususnya untuk memperjelas batas kewenangan antarlembaga penegak hukum dan mereduksi peran institusi politik dalam mekanisme yudisial guna menjamin independensi peradilan dan pemenuhan rasa keadilan bagi korban.
Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum di Kejaksaan Negeri Pematangsiantar Nicholas, Nicholas Sidauruk; Debora
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 8 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i8.2177

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan serta efektivitas peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam pelaksanaan bantuan hukum di Kejaksaan Negeri Pematangsiantar. Kajian ini dilatarbelakangi oleh perluasan fungsi kejaksaan yang tidak hanya terbatas pada penuntutan perkara pidana, tetapi juga mencakup perlindungan kepentingan hukum negara dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris dengan mengombinasikan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan teori hukum dengan data lapangan yang diperoleh melalui observasi serta wawancara. Data primer bersumber dari wawancara dengan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Pematangsiantar, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan JPN memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Secara empiris, pelaksanaan fungsi JPN dinilai efektif, baik melalui mekanisme litigasi maupun non-litigasi, terutama dalam mencegah potensi kerugian keuangan negara melalui pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan pendampingan kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, JPN berperan tidak hanya sebagai representasi hukum negara, tetapi juga sebagai instrumen preventif dalam menjaga stabilitas administrasi pemerintahan dan pengelolaan keuangan publik di tingkat daerah.
Masalah Penegakan Hukum Bandar Judi Online : Perspektif KUHP Baru Dan Hukum Islam Rosyid Zain Achmadi; Suciyani
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 8 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i8.2200

Abstract

The rise of online gambling practices (judol) in Indonesia poses a serious challenge for law enforcement, as existing normative instruments have not fully anticipated the digital tranformation and transnational nature of such crimes. This study examines the probhlems of law enforcement against organizers or operators of online gambling through two normative frameworks: Article 426 of Law Number 1 of 2023 concerning the new criminal code (New Penal Code) and the perspective of Islamic law. Using a doctrinal legal research method, this study positions law as a written gap, an imbalance in enforcement practices that predominantly target low level offenders, regulatory disharmony, and the lack of focused crminal liability on operators as the primary actors. The perpective islamic law emphasizes the importance of imposing punishment on those who control the system and gain the greates benefit. This study recommends a reorientation of law enforcement towars substantive justice and community protection.
TRANSFORMASI HUKUM NASIONAL DALAM ERA GLOBALISASI DIGITAL DAN EKONOMI BERBASIS PLATFORM Althea Serafim Kriswandaru
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 8 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i8.2204

Abstract

This study emerges as a response to the phenomenon of digital globalization and the growth of the platform-based economy, which has brought significant changes to the national legal framework. The development of information technology, the emergence of e-commerce, fintech, and other digital services have created new challenges for the legal system, including consumer protection, intellectual property rights, data security, and the regulation of electronic contracts. In this context, the government and legal institutions need to adjust regulations so that they remain relevant and capable of effectively governing digital economic activities. The objective of this study is to analyze how national law adapts to these changes, identify the obstacles that arise, and evaluate the effectiveness of the regulations implemented. The research employs a qualitative approach, with data collected through in-depth interviews with legal experts, regulators, and digital economy practitioners, as well as through the analysis of relevant regulatory and policy documents. The collected data were analyzed thematically to describe the dynamics of legal transformation and its impact on platform-based economic practices. The findings indicate that national law has undergone significant adaptation, including the revision of legislation, the implementation of digital regulations, and the strengthening of consumer rights protection. However, several challenges remain, such as gaps in implementation in practice, cross-jurisdictional complexities, and the need to synchronize new regulations with the existing legal system. The discussion emphasizes that the success of legal transformation largely depends on the readiness of legal institutions, the adaptability of legislative processes, and collaboration between the public and private sectors. Therefore, the transformation of national law in the era of digitalization and the platform economy is a dynamic process that requires stronger regulations, policy harmonization, and education for the public and business actors so that the legal system can function effectively, adaptively, and support equitable growth of the digital economy.
PERAN KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI Sitompul, Nova Marselina; Debora
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 8 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i8.2208

Abstract

Penelitian ini mengkaji kontribusi Kejaksaan Negeri Belawan sebagai lembaga penegak hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah hukumnya. Menggunakan pendekatan yuridis empiris, studi ini menganalisis peran jaksa dalam tahap penyelidikan, penuntutan, dan eksekusi putusan pengadilan, dengan fokus pada kasus-kasus korupsi sektor pemerintahan daerah Sumatera Utara Temuan menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Belawan berhasil meningkatkan tingkat keberhasilan penuntutan, melalui koordinasi intensif dengan aparat penegak hukum lainnya, meskipun tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan intervensi eksternal masih menghambat efektivitas. Penelitian merekomendasikan penguatan kapasitas SDM jaksa dan optimalisasi teknologi forensik untuk memperkuat penegakan hukum korupsi.
Analisis Pelaksanaan Restorative Justice Kasus Penganiayaan Di Cabang Kejaksaan Negeri Siborongborong Nababan, Sahala F.; Debora
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 8 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i8.2227

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi keadilan restoratif (restorative justice) dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Cabang Kejaksaan Negeri Siborongborong. Transformasi paradigma hukum dari retributif ke restoratif di Indonesia, yang diformalkan melalui Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020, menjadi landasan utama bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan demi kemanusiaan dan keadilan substantif. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan pendekatan sosio-legal, laporan ini mengeksplorasi kriteria prosedural serta interaksi antara hukum positif dengan kearifan lokal masyarakat Batak Toba. Fokus utama analisis mencakup tahapan konkret mediasi yang dilakukan oleh jaksa fasilitator serta identifikasi faktor pendukung dan penghambat di lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan keadilan restoratif di Siborongborong sangat dipengaruhi oleh kekuatan sistem kekerabatan, yang berfungsi sebagai katalisator perdamaian. Namun, hambatan berupa rigiditas syarat administratif dan paradigma pembalasan yang masih melekat pada sebagian pihak tetap menjadi tantangan. Kesimpulan penelitian ini menekankan pentingnya penguatan peran institusi kejaksaan melalui Rumah Restorative Justice untuk menciptakan harmoni sosial yang berkelanjutan di wilayah Tapanuli Utara.
Strategi Intelijen Di Kejaksaan Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Pada Kejaksaan Negeri Belawan) Sianturi, Cindy Gladys Pratiwi; Debora
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 8 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i8.2228

Abstract

Penanganan tindak pidana narkotika merupakan salah satu prioritas utama dalam system peradilan pidana di Indonesia, termasuk di Kejaksaan Negeri Belawan. Strategi intelijen berperan penting dalam mendukung efektivitas penanganan kasus narkotika dengan mengoptimalkan pengumpulan data, analisis jaringan pelaku, serta koordinasi antar Lembaga penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi intelijen di kejaksaan negeri belawan dalam mengungkap dan memberantas tindak pidana narkotika. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan Teknik wawancara dan studi dokumen untuk memperoleh Gambaran fungsi intelijen dalam menangani kasus narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan intelijen dalam mengatisipasi modus operandi pelaku dan sinergi antar aparat penegak hukum, meskipun masih terdapat tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan teknologi intelijen yang menghambat penanganan kasus tindak pidana narkotika terutama di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Belawan.

Page 37 of 37 | Total Record : 370

 33   34   35   36   37 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 8 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 04 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 02 (2023): Judge Vol. 4 No. 01 (2023): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 02 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 01 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 02 (2021): Judge : Jurnal Hukum More Issue