cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
judgehukum@gmail.com
Phone
+6285359150140
Journal Mail Official
judgehukum@gmail.com
Editorial Address
Cattleya Darmaya Fortuna (CDF) Marindal 1, Pasar IV Jl. Karya Gg. Anugerah Kecamatan. Patumbak, Medan - Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
JUDGE: Jurnal Hukum
Published by Cattleya Darmaya Fortuna
ISSN : -     EISSN : 27754170     DOI : https://doi.org/10.54209/judge.v2i02.122
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Judge : Journal of Law on Cattleya Darmaya Fortuna is accepts related writings: Prinsip Dasar Yurisprudensi Hukum Pribadi Hukum Kriminal Hukum Acara hukum Ekonomi Dan Bisnis Hukum Tata Negara Hukum Administratif Hukum dan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Judge : Journal of Law also accepts all writings in various disciplines in accordance with the above rules
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 370 Documents
 33   34   35   36   37 
Perlindungan Hukum terhadap Pengelolaan Big Data dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Ayumi Kartika Sari
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i07.2161

Abstract

The development of digital technology has encouraged the use of big data in various sectors, such as government, banking, health and electronic commerce. This large-scale data processing provides strategic benefits for economic development and public services, but also poses risks to privacy rights and personal data protection. This research aims to analyze legal protection for big data in the perspective of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (UU PDP). The research method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The research results show that the PDP Law regulates the principles of personal data processing, data subject rights, obligations of data controllers and processors, as well as administrative and criminal sanctions mechanisms. However, implementation challenges still arise, especially related to surveillance, cyber security, and the complexity of big data technology based on algorithms and artificial intelligence. Therefore, it is necessary to strengthen institutions, harmonize regulations, and increase literacy and data security to ensure the effectiveness of legal protection in the era of digital transformation
Peranan Kejaksaan Negeri Belawan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Pendekatan Restoratif Justice Manullang, Angelina Andini; Debora
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i07.2164

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Kejaksaan Negeri Belawan dalam penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui pendekatan Restorative Justice (Keadilan Restoratif), khususnya terkait pengaruhnya terhadap durasi penyelesaian perkara dibandingkan jalur litigasi biasa serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan serta wawancara dengan jaksa pada Kejaksaan Negeri Belawan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Restorative Justice berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 memberikan pengaruh signifikan terhadap percepatan penyelesaian perkara KDRT. Jika melalui jalur litigasi biasa perkara dapat berlangsung hingga 6–7 bulan sesuai tahapan dalam KUHAP, maka melalui mekanisme mediasi dan penghentian penuntutan, perkara dapat diselesaikan dalam waktu beberapa minggu hingga sekitar satu bulan apabila syarat terpenuhi. Namun demikian, penerapan Restorative Justice dalam kasus KDRT menghadapi berbagai hambatan. Dari perspektif korban, hambatan meliputi trauma psikologis, ketergantungan ekonomi, tekanan sosial-budaya patriarki, serta kekhawatiran terjadinya kekerasan berulang. Dari perspektif pelaku, hambatan berupa kurangnya kesadaran akan kesalahan, motivasi menghindari hukuman, dan tekanan keluarga agar perkara diselesaikan secara damai. Dengan demikian, meskipun Restorative Justice efektif dalam mempercepat penyelesaian perkara, penerapannya dalam kasus KDRT harus dilakukan secara selektif dan hati-hati untuk memastikan perlindungan serta keadilan substantif bagi korban.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN HAK DALAM PENGUASAAN OBJEK SENGKETA PERDATA Sri Wahyuni Laia
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i07.2173

Abstract

Kriminalisasi sengketa perdata masih menjadi fenomena yang berulang dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, terutama pada perkara yang berkaitan dengan penguasaan objek perjanjian. Hubungan hukum keperdataan yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme wanprestasi atau perbuatan melawan hukum seringkali dialihkan ke ranah pidana dengan konstruksi penggelapan atau penipuan berdasarkan Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP. Kondisi ini membuka peluang penggunaan hukum pidana sebagai sarana tekanan (pressure mechanism) terhadap pihak lawan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan hak dalam penguasaan objek sengketa perdata serta merumuskan parameter yuridis yang membedakan ranah perdata dan pidana. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan objek sengketa perdata tidak otomatis dikualifikasikan sebagai tindak pidana, kecuali terbukti adanya mens rea sejak awal hubungan hukum yang disertai rangkaian tipu muslihat dan kerugian nyata. Penelitian ini merumuskan lima parameter kriminalisasi sengketa perdata, yaitu: niat jahat sejak awal, rangkaian kebohongan, penyimpangan tujuan penguasaan, kerugian aktual, dan hubungan kausal. Parameter ini diharapkan dapat menjadi pedoman aplikatif bagi aparat penegak hukum guna mencegah kriminalisasi hubungan keperdataan serta memperkuat kepastian hukum.
Optimization Of State Investment Governance Based On Meaningful Participation In Order To Realize The General Principles Of Good Government (AAUPB) And The Rule Of Law Indonesia Banjarnahor, Daulat Nathanael; Togatorop, Firinta; Saadoon, Abather Rahi
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i07.2178

Abstract

Throughout the history of the Indonesian government, various dynamics and changes have occurred, resulting in various regulations and laws in response to the diverse problems and challenges facing the country. These issues include: inconsistencies or overlaps between regulations and laws, conflicts between the central and regional governments, and conflicts over the division of authority between state ministries and state institutions. However, throughout the history of the Indonesian government, numerous studies on the obstacles to investment in Indonesia have identified several major obstacles. Another issue related to investment in Indonesia is the management of the State Budget (APBN) for investment activities undertaken by the Indonesian government. Several examples of problematic Indonesian government investments have been cited, most of which are suspected of experiencing problems in the form of alleged corruption involving large amounts , errors in governance, poor transparency or openness, inadequate planning, and other issues. Therefore, optimizing state investment governance is crucial. based on meaningful participation can be offered as a solution in order to create an investment climate that is in accordance with the general principles of good governance (AAUPB) and the realization of Indonesia as a state of law
Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Korupsi: Dampak terhadap Kepastian Hukum dan Due Process of Law Dahsyat, Petir; Wachidiyah, Dwi; Suyanto
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i07.1997

Abstract

Penanganan korupsi di Indonesia masih menghadapi persoalan tumpang tindih kewenangan penyidikan antara Kepolisian dan Kejaksaan. Tidak adanya batas kewenangan dan mekanisme koordinasi yang jelas berpotensi menimbulkan disharmonisasi kewenangan serta mengganggu kepastian hukum dan keadilan proses peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi antara Kepolisian dan Kejaksaan serta mengkaji dampak tumpang tindih kewenangan tersebut terhadap asas kepastian hukum dan prinsip due process of law. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tumpang tindih kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi disebabkan oleh ketidakjelasan pembagian kewenangan antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam Undang-Undang Kepolisian dan Undang-Undang Kejaksaan. Disharmonisasi norma tersebut berdampak pada terganggunya asas kepastian hukum karena subjek hukum tidak memperoleh kejelasan mengenai lembaga yang berwenang menangani suatu perkara. Selain itu, kondisi tersebut berpotensi melanggar prinsip due process of law, khususnya terkait kepastian prosedur, perlindungan hak tersangka, dan pencegahan tindakan sewenang-wenang dalam proses penyidikan.
Perlindungan Hukum Terhadap Guru dalam Menjalankan Tugas Profesi: Studi Perbandingan antara Indonesia dan Finlandia Nurul Fatimatus Sholihah; Sapto Budoyo; Adelia Ananda Stefhani
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i07.2099

Abstract

Guru memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pendidikan, namun dalam menjalankan tugas profesinya sering menghadapi risiko hukum, khususnya dalam konteks pendisiplinan peserta didik. Fenomena kriminalisasi guru menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan normatif profesi guru dan implementasi perlindungan hukum yang efektif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan sistem perlindungan hukum terhadap guru dalam menjalankan tugas profesinya di Indonesia dan Finlandia menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski Indonesia telah memiliki regulasi profesi yang menjamin perlindungan hukum guru, implementasinya masih lemah akibat pendekatan represif dan minimnya perlindungan institusional. Sebaliknya, Finlandia memberikan otonomi profesional yang luas dan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap guru melalui penyelesaian konflik non-litigasi. Perbedaan ini mencerminkan paradigma negara, di mana Indonesia cenderung menggunakan pendekatan legalistik-formal, sementara Finlandia menggunakan kesejahteraan berbasis kepercayaan. Penelitian ini merekomendasikan reformasi regulasi di Indonesia, pembatasan kriminalisasi dalam konteks pedagogis, serta menguatkan mekanisme perlindungan profesi berbasis institusional.
TINDAK PIDANA PENCURIAN JENAZAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA Nur Vika Arisfianti; Dara Puspitasari; Dwi Wachidiyah Ningsih
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 8 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i8.2112

Abstract

The protection of human dignity does not end with death, but continues through the legal safeguarding of a deceased person’s body. In Indonesiian society, a corpse holds a sacred position grounded in moral, religious, and cultural values, which requires respectful treatment and legal protection. However, in practice, acts involving the taking or theft of corpses still occur and constitute serious violations of legal norms as well as humanitarian values. Such acts not only disturb public order but also undermine respect for human dignity. Accordingly, criminal law assumes a pivotal role in governing and preventing unlawful conduct directed against corpses. This research examines the criminalization of corpse theft under Indonesiian criminal law, with a specific focus on the regulatory framework established by the newly promulgated Indonesiian Criminal Code. The research focuses on examining the legal construction, elements of the offense, and the legal rationale underlying the criminalization of acts involving the unlawful taking of a corpse. This research employs a normative juridical approach by incorporating both statutory and conceptual frameworks. The legal materials used consist of primary sources in the form of legislative provisions, secondary sources including legal literature and academic journals, as well as tertiary sources serving as supplementary references. The results of this research show that the legal framework governing corpses theft within Indonesiian criminal law embodies the state’s dedication to safeguarding human dignity and affirming humanitarian principles. Nevertheless, challenges remain in terms of legal interpretation and consistent application by law enforcement authorities. Therefore, a comprehensive and value-oriented understanding of the relevant criminal provisions is essential to guarantee legal certainty, promote justice, and provide effective legal protection for human remains within the Indonesiian legal system.
Peran Hukum dalam Mendorong Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak di Indonesia Dwie Ratna Winarsih
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 8 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i8.2167

Abstract

Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara yang berperan krusial dalam pembangunan nasional. Namun, tingkat kepatuhan para wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah, seperti yang terlihat dari rasio pajak pada tahun 2023 yang mencapai 10,21% dan belum maksimalnya pelaporan SPT Tahunan. Situasi ini mencerminkan kurangnya kepatuhan sukarela dalam sistem penilaian mandiri. Kepatuhan sukarela dipengaruhi oleh kesadaran hukum, pandangan tentang keadilan, serta tingkat kepercayaan terhadap lembaga perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi hukum dalam meningkatkan kepatuhan sukarela kalangan wajib pajak di Indonesia dengan pendekatan sosio-legal dan metode yuridis normatif melalui peraturan dan aspek konseptual. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa reformasi dalam administrasi perpajakan, termasuk penggunaan teknologi digital dan Sistem Administrasi Pajak Inti, belum mampu secara efektif meningkatkan kepatuhan tanpa adanya penegakan hukum yang konsisten, kepastian hukum, dan regulasi yang sederhana serta adil. Oleh karena itu, peran hukum perpajakan harus tidak hanya sebagai alat penindasan, tetapi juga sebagai media untuk membangun budaya kepatuhan sukarela yang berkelanjutan.
TANGGUNGJAWAB PERDATA PENGELOLA DAPUR PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) MENURUT KUHPERDATA TERHADAP PASCA-KASUS KERACUNAN MAKANAN Gusfen Alextron Simangungsong; Lestari Victoria Sinaga
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 8 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i8.2174

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis pemerintah dalam pemenuhan hak gizi anak sekolah sebagai bagian dari pelayanan publik. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kasus keracunan makanan yang menimbulkan kerugian fisik maupun psikologis bagi peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum pengelola dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) apabila terjadi kelalaian yang menyebabkan keracunan massal, serta menelaah dasar hukum pidana dan perdata yang dapat diterapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), melalui analisis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan terkait keamanan pangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelola dapur MBG dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti dengan sengaja atau karena kelalaiannya memberikan makanan yang berbahaya bagi kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 204 KUHP dengan ancaman pidana penjara hingga 15 tahun. Selain itu, secara perdata, pengelola dapat digugat berdasarkan Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum apabila terpenuhi unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Penelitian ini juga menegaskan adanya kemungkinan penerapan prinsip vicarious liability terhadap instansi pemerintah apabila terbukti terjadi kelalaian dalam pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan yang lebih tegas guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak anak sebagai penerima manfaat program MBG.
Reconstruction of Criminal Limits For The Spread of Terrorist Propaganda on Social Media Amdex Dwi Setyo Yudho; Tahegga Primananda Alfath
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 8 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i8.2183

Abstract

This study aims to analyze the limitations of criminal punishment for the dissemination of terrorist propaganda on social media and to formulate a more proportional reconstruction of criminal law policy. The approach used is normative legal research with descriptive-analytical specifications through a literature study of relevant legislation, court decisions, and scientific literature. The analysis was conducted qualitatively using grammatical, systematic, and teleological interpretation methods to assess the suitability of positive legal norms with the development of digital propaganda modes. The results show that the current legal formulation still leaves ambiguity in distinguishing the level of involvement of propaganda disseminators on social media, thus potentially leading to overcriminalization. The proposed reconstruction emphasizes the importance of differentiating criminal liability based on intent, links to terrorist networks, and the potential real impact of content dissemination. This model is expected to achieve a balance between effective counterterrorism and the protection of human rights in a democratic state governed by the rule of law.

Page 36 of 37 | Total Record : 370

 33   34   35   36   37 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 8 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 04 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 02 (2023): Judge Vol. 4 No. 01 (2023): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 02 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 01 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 02 (2021): Judge : Jurnal Hukum More Issue