cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
judgehukum@gmail.com
Phone
+6285359150140
Journal Mail Official
judgehukum@gmail.com
Editorial Address
Cattleya Darmaya Fortuna (CDF) Marindal 1, Pasar IV Jl. Karya Gg. Anugerah Kecamatan. Patumbak, Medan - Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
JUDGE: Jurnal Hukum
Published by Cattleya Darmaya Fortuna
ISSN : -     EISSN : 27754170     DOI : https://doi.org/10.54209/judge.v2i02.122
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Judge : Journal of Law on Cattleya Darmaya Fortuna is accepts related writings: Prinsip Dasar Yurisprudensi Hukum Pribadi Hukum Kriminal Hukum Acara hukum Ekonomi Dan Bisnis Hukum Tata Negara Hukum Administratif Hukum dan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Judge : Journal of Law also accepts all writings in various disciplines in accordance with the above rules
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 370 Documents
 33   34   35   36   37 
PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PENGELOLAAN SKALA PRIORITAS DANA DESA DI DESA RENGGING PECANGAAN JEPARA Joko Lelono; Aris Suliyono
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i07.2123

Abstract

This research aims to determine the influence of the quality of human resources (HR) on the management of Village Fund priority scales in Rengging Village, Pecangaan, Jepara. Village Funds as a village development instrument require competent village officials so that their management is effective, transparent and accountable. The research uses an empirical juridical approach with descriptive qualitative methods through interviews and document studies. The research results show that the quality of human resources has a significant effect on the planning, implementation and accountability of Village Funds. The main obstacles found were limited technical competence and a lack of ongoing training for village officials. Therefore, increasing HR capacity is the key to realizing Village Fund management that is right on target and in accordance with statutory provisions.
OPTIMALISASI PENGGUNAAN DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA GENENG BATEALIT JEPARA Hermawan, Dwi Bambang; Aris Suliyono
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i07.2124

Abstract

This research aims to analyze the optimization of the use of Village Funds in realizing the welfare of the people of Geneng Village, Batealit District, Jepara Regency. The research method used is descriptive qualitative with data collection through interviews, observation and documentation. The research results show that the quality of village officials' human resources is the main factor in determining the effectiveness of determining the Village Fund priority scale. Competent village officials are able to formulate development programs according to the real needs of the community, increase citizen participation, and ensure transparency and accountability in the use of Village Funds. However, obstacles such as limited apparatus capacity, lack of continuous training, and limited supporting facilities still influence the optimization of Village Fund management. This research recommends increasing the capacity of village officials, strengthening infrastructure, and developing community participation mechanisms so that the Village Fund can more effectively promote community welfare in a sustainable manner.
PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL DI WILAYAH HUKUM POLSEK MEJOBO KUDUS Much. Kartika Novianto; Iskandar Wibawa
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i07.2127

Abstract

Bhabinkamtibmas plays a strategic role as the spearhead of the Indonesian National Police (Polri) in maintaining public security and order through a non-litigation and restorative justice approach that prioritizes peaceful problem resolution . This study aims to analyze the role of Bhabinkamtibmas in resolving social conflicts within the jurisdiction of the Mejobo Kudus Police and the challenges faced in its implementation . This study uses a sociological juridical approach with descriptive analytical specifications to examine the relationship between legal norms and their implementation in the social dynamics of society . Data sources were obtained through primary data in the form of observations and in-depth interviews with Bhabinkamtibmas personnel and community leaders in the jurisdiction of the Mejobo Kudus Police . In addition, this study is supported by secondary data through library studies of various legal materials and related literature to strengthen the validity of the analysis. The results of the study show that the role of Bhabinkamtibmas in Settlement Conflict Social among others: Bhabinkamtibmas as a social mediator , Bhabinkamtibmas as detector early occurrence conflict social , Bhabinkamtibmas as facilitator deliberation, Bhabinkamtibmas as agent prevention conflict / preventive conflict , Bhabinkamtibmas as collaborator with figure community , Bhabinkamtibmas as educator / protector , Bhabinkamtibmas as implementer action curative . The main challenges faced by Bhabinkamtibmas in Settlement Conflict Social between other : limitations competence mediation and skills Special from Bhabinkamtibmas , weakness regulations and boundaries authority law , workload , ratio regional personnel , and resources Power limited , Complexity Sociocultural Local and Dynamic Leadership Local.
PERTIMBANGAN YURIDIS KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG DALAM MELANJUTKAN PERKARA YANG TIDAK MENCAPAI KESEPAKATAN MELALUI MEDIASI MENUJU PROSES PERSIDANGAN DI PENGADILAN Waruwu, Veronika; Debora
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i07.2133

Abstract

Jaksa Pengacara Negara (JPN) memiliki peran penting dalam penanganan kasus perdata dan hukum administrasi negara yang melibatkan kepentingan negara, termasuk melalui mekanisme penyelesaian sengketa secara non-litigasi berupa mediasi. Namun, dalam praktiknya tidak semua upaya mediasi yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Deli Serdang berhasil mencapai kesepakatan. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis elemen-elemen yang menyebabkan ketidakberhasilan mediasi dalam kasus perdata dan administrasi negara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Deli Serdang, serta mengkaji prosedur dan pertimbangan yuridis dalam melanjutkan perkara yang tidak berhasil dimediasi ke proses persidangan di pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis yuridis, bersifat deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan mediasi dipengaruhi oleh faktor yuridis, kelembagaan, faktual, dan psikologis, seperti keterbatasan ruang kompromi akibat ketentuan hukum, proses birokrasi yang kompleks, perbedaan kepentingan para pihak, serta kurangnya itikad baik dalam mediasi. Apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan, Kejaksaan Negeri Deli Serdang melanjutkan perkara ke jalur litigasi melalui tahapan yang sistematis dan berdasarkan pertimbangan yuridis yang matang, guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan kepentingan negara.
KEPASTIAN HUKUM CIRCULAR RESOLUTION TERHADAP PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Hasibuan, Zettrho; Dantes, Komang Febrinayanti; Windari, Ratna Artha
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i07.2135

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kepastian hukum Circular resolution sebagai mekanisme pengambilan keputusan di luar forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan salah satu bentuk fleksibilitas hukum perusahaan yang diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Keputusan ini sah apabila disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham yang berhak memberikan suara dan dituangkan dalam akta notaris paling lama 30 hari sejak persetujuan diperoleh. Dalam konteks perubahan anggaran dasar, circular resolution menghadirkan problematika kepastian hukum, khususnya terkait validitas formalitas, batas waktu, serta kekuatan mengikat keputusan terhadap pihak ketiga. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan UUPT, peraturan pelaksananya, serta putusan pengadilan terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa 1) circular resolution memiliki kekuatan hukum yang setara dengan RUPS sepanjang memenuhi syarat formal dan prosedural, tetapi ketidak patuhan terhadap ketentuan administratif dapat menyebabkan keputusan hanya berlaku internal tanpa mengikat pihak eksternal. Hal ini menegaskan bahwa asas kepastian hukum dalam mekanisme circular resolution tidak dapat dipahami secara rigid, melainkan harus diseimbangkan dengan prinsip keadilan, perlindungan pemegang saham, serta keteraturan administrasi perseroan. 2) Circular resolution dalam Pasal 91 UUPT memberi fleksibilitas perubahan AD tanpa melalui RUPS dengan syarat persetujuan seluruh pemegang saham, akta notaris dalam 30 hari, dan pelaporan ke Menteri Hukum dan HAM. Ketentuan ini menjamin kepastian hukum eksternal, sementara secara internal tetap mengikat meski prosedur formil tidak dipenuhi, sebagaimana ditegaskan Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 193/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. Hal ini menunjukkan penyeimbangan kepastian hukum dengan asas keadilan.
PERAN KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG DALAM PENYELESAIAN KASUS PERDATA MELALUI MEDIASI Simanungkalit, Magdalena; Debora
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i07.2137

Abstract

Penelitian ini menganalisis peran Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam penyelesaian tunggakan BPJS Ketenagakerjaan melalui mediasi non-litigasi. Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, serta didukung oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif dan empiris dengan menggunakan telaah terhadap berbagai sumber kepustakaan serta pengumpulan data melalui teknik wawancara. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa. Jaksa Pengacara Negara berperan dalam pengelolaan Surat Kuasa Khusus, pendampingan hukum, dan koordinasi dengan mediator independen, sehingga mediasi berhasil menyelesaikan tunggakan secara bertahap. Faktor pendukung meliputi dasar hukum yang kuat dan kerja sama para pihak, sedangkan hambatan meliputi ketidaklengkapan dokumen pendukung, serta lamanya pengambilan keputusan dari pihak badan usaha dan kendala administratif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mediasi ialah mekanisme penyelesaian sengketa perdata yang efektif dan efisien.
DOMINASI OLIGARKI PARTAI POLITIK TERHADAP DIHAPUSNYA SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DI INDONESIA Nur Hidayat; Ilham Adhyatma; Desi Apriani
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i07.2153

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dominasi oligarki partai politik terhadap dihapusnya sistem Presidential Threshold dalam pemilihan presiden di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan analisis kualitatif menjadi pilahan untuk mendapatkan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pandangan teori oligarki sipil, sistem kekuasaan elit politik interdepedensi terhadap partai politik di Indonesia sehingga merusak sistem demokrasi yang adil dan berkualitas. Fakta ini dapat dibuktikan kemampuan oligarki untuk menentukan keputusan dan kebijakan publik yang berdampak terhadap jalannya demokrasi pemilihan presiden di Indonesia. Tidak jauh berbeda dengan teori oligarki penguasa yang memegang kendali kekuasaan politik yang memiliki implikasi kecenderungan untuk menyalah gunakan kekuasaannya demi kepentingan pribadi dari pada kepentingan rakyat. Dihapusnya Presidential Threshold dalam pemilihan presiden merupakan langkah progresif demokratisasi di Indonesia karena tidak ada lagi diskriminasi terhadap partai-partai kecil yang tidak mencukupi ambang batas untuk mengusung calon Presidennya. Dalam perspektif lain, tanpa adanya ketentuan Threshold negara Indonesia harus siap dengan pembenahan pembaharuan regulasi untuk mencegah terjadinya implikasi negatif seperti dominasi oligarki partai politik yang akan semakin menguat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, dominasi oligarki partai politik sama sekali tidak menutup rapat pergerakan oligarki dalam pergelaran demokrasi. Oligarki partai politik akan mendominasi karena tidak adanya pengaturan Threshold. Implikasi positif yang dapat menjadi pegangan adalah menghadirkan pemilihan umum presiden yang lebih inklusif dan kompetitif. Implikasi negatif yang menjadi perhatian khusus terletak pada potensi terganggunya stabilitas pemerintahan apabila partai minoritas mampu memenangkan kontestasi pemilihan Presiden serta terjadinya polarisasi yang akan menjadi konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat pada pemilihan presiden tahun 2029.
ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK SEBAGAI PELUANG MELEMAHNYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA GIG ECONOMY Syarah Syam Amir
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i07.2154

Abstract

Perkembangan gig economy di Indonesia membawa perubahan signifikan dalam pola hubungan kerja, khususnya melalui penggunaan perjanjian kemitraan berbasis kontrak baku. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum terkait penerapan asas kebebasan berkontrak yang dalam praktiknya seringkali menempatkan pekerja gig pada posisi yang tidak seimbang dengan pelaku usaha atau platform digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana asas kebebasan berkontrak dapat menjadi celah yang berpotensi melemahkan perlindungan hukum bagi pekerja gig economy, serta menelaah implikasinya terhadap sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas kebebasan berkontrak dalam kontrak baku pada hubungan kemitraan sering kali mengabaikan prinsip keseimbangan dan keadilan, sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan keadaan dan pengurangan hak-hak normatif pekerja. Kondisi ini diperparah dengan belum adanya regulasi khusus yang secara tegas mengatur status dan perlindungan pekerja gig economy dalam sistem hukum ketenagakerjaan nasional. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi dan penguatan prinsip perlindungan hukum guna menjamin kepastian dan keadilan bagi pekerja gig economy di Indonesia.
Analisis Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Kasus Terdakwa Aditya Bin Noviar : Kejaksaan Negeri Agam) Chicha Idia Roza; Sukmareni
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i07.2155

Abstract

The development of information technology has led to the emergence of new forms of crime, one of which is online gambling. Although it is strictly regulated in Articles 303 and 303 bis of the Criminal Code (KUHP), as well as Article 27 paragraph (2) in conjunction with Article 45 paragraph (2) of Law No. 1 of 2024 on Information and Electronic Transactions (ITE Law), law enforcement against online gambling perpetrators still faces various challenges, including in the prosecution process. This study aims to analyze the legal considerations of the Public Prosecutor (JPU) in formulating criminal charges against the defendant Aditya bin Noviar in case Number 32/Pid.B/2025/PN Lbb. This study uses a normative juridical method with a legislative approach, a case approach, and a conceptual approach. Data was obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study show that the conventional approach through the Criminal Code still dominates the prosecution strategy, even though the crimes being handled have transformed into digital forms. This study concludes that the prosecution strategy against online gambling perpetrators needs to be more adaptive, targeted, and reflect strong legal protection for the community. The findings show that the criminal charge of 1 (one) year imprisonment was based on consideration of evidence, trial facts, and aggravating and mitigating circumstances of the defendant, thus reflecting the application of the principles of legality and proportionality. The charges are formally in accordance with Article 303 paragraph (1) 2 of the Criminal Code, but are considered relatively light when linked to the characteristics of online gambling as a crime based on information technology. The use of Article 303 of the Criminal Code was chosen because the elements of the offense in the ITE Law were not proven, so the principle of lex specialis could not be applied.
TINJAUAN YURIDIS PENYIMPANAN MINUTA AKTA DALAM BENTUK ARSIP ELEKTRONIK Ramdani, Varda Oktavia; Komang Febrinayanti Dantes; I Gusti Ayu Apsari Hadi
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i07.2160

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memastikan peran dan tanggung jawab Notaris dalam pengarsipan elektronik risalah akta sebagai Protokol Notaris, serta untuk mengevaluasi validitas dan implikasi hukum dari digitalisasi risalah yang disimpan secara elektronik tersebut. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian hukum normatif. Penelitian ini mencakup metodologi hukum dan konseptual. Data yang digunakan terdiri dari data sekunder yang berasal dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan materi hukum adalah analisis dokumen. Sumber materi hukum dijelaskan melalui prosedur deskripsi, interpretasi, evaluasi, dan argumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran dan tanggung jawab notaris dalam pengarsipan risalah akta sebagai protokol tidak secara eksplisit diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Kedudukan Notaris. Tanggung jawab notaris atas risalah akta yang direkam secara elektronik terbatas hanya pada kehilangan atau kerusakan risalah tersebut dan pelestarian kerahasiaan data terkait risalah akta. Keabsahan risalah akta yang disimpan secara elektronik tidak diakui secara hukum karena tidak sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf g UUJN. Risalah akta yang disimpan secara elektronik tidak dapat diklasifikasikan sebagai akta otentik dan tidak memiliki kekuatan pembuktian akta privat, karena metode penyimpanannya tidak memenuhi kriteria keabsahan akta otentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Kedudukan Notaris.

Page 35 of 37 | Total Record : 370

 33   34   35   36   37 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 8 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 04 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 02 (2023): Judge Vol. 4 No. 01 (2023): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 02 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 01 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 02 (2021): Judge : Jurnal Hukum More Issue