cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
judgehukum@gmail.com
Phone
+6285359150140
Journal Mail Official
judgehukum@gmail.com
Editorial Address
Cattleya Darmaya Fortuna (CDF) Marindal 1, Pasar IV Jl. Karya Gg. Anugerah Kecamatan. Patumbak, Medan - Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
JUDGE: Jurnal Hukum
Published by Cattleya Darmaya Fortuna
ISSN : -     EISSN : 27754170     DOI : https://doi.org/10.54209/judge.v2i02.122
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Judge : Journal of Law on Cattleya Darmaya Fortuna is accepts related writings: Prinsip Dasar Yurisprudensi Hukum Pribadi Hukum Kriminal Hukum Acara hukum Ekonomi Dan Bisnis Hukum Tata Negara Hukum Administratif Hukum dan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Judge : Journal of Law also accepts all writings in various disciplines in accordance with the above rules
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 258 Documents
 7   8   9   10   11 
STRATEGI INTELIJEN PEMASYARAKATAN TERHADAP PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOBA DI RUTAN KELAS I CIPINANG Nugraha, M. Abdu; Iman Santoso
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i01.858

Abstract

Peredaran narkoba di lembaga pemasyarakatan merupakan tantangan serius bagi penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi intelijen pemasyarakatan untuk mencegah peredaran narkoba, menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara dan observasi terhadap petugas intelijen dan kepala kesatuan pengamanan. Hasil penelitian mengungkap beberapa strategi, termasuk pengumpulan informasi melalui pemantauan langsung dan teknologi modern seperti CCTV dan detektor narkoba, pengelolaan serta analisis informasi secara sistematis untuk mengidentifikasi jalur penyelundupan, penyajian data untuk pengambilan keputusan strategis, dan kewenangan petugas dalam melakukan investigasi, razia, dan penindakan. Namun, penelitian ini juga mencatat hambatan seperti ketidakseimbangan jumlah petugas intelijen dengan narapidana, keterbatasan teknologi, gangguan dari resistensi narapidana, kurangnya integrasi data, dan penggunaan sistem pelaporan manual yang menghambat keputusan.
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Sorong Yashira, Andi Ridha; Hidaya, Wahab Aznul; Sahertian, Marthen
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i01.887

Abstract

Peningkatan penyebaran zat terlarang terus mengalami kenaikan, sehingga pemerintah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk mengatur penanganan remaja yang terlibat dalam penggunaan zat berbahaya ini. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana tindakan kriminal terkait penyalahgunaan narkoba oleh anak berpengaruh serta faktor apa saja yang menyebabkan keterlibatan anak dalam tindakan tersebut. Penelitian ini bersifat hukum empiris, dengan sumber data meliputi data utama dan sekunder yang terdiri dari referensi hukum utama, tambahan, dan tersier. Data diperoleh melalui studi pustaka, lalu dianalisis secara kuantitatif. Hasil kajian oleh kepolisian di Kota Sorong mengungkapkan bahwa anak-anak usia lima belas hingga delapan belas tahun berada pada risiko tinggi terkait bahaya narkotika. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang sedang dalam kandungan. (1) Dampak dari penyalahgunaan narkotika pada kesehatan fisik, mental, dan sosial seorang individu bervariasi tergantung jenis zat, karakter pengguna, dan situasi yang melatarbelakangi. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi anak untuk terlibat dalam tindakan penyalahgunaan narkotika dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori: mereka yang ingin mencoba pengalaman baru, mereka yang mencari pelarian dari realitas, dan mereka yang ingin melakukan perubahan kepribadian. (3) Ada tiga kelompok orang yang ingin mengalami. Mereka adalah mereka yang ingin mengalami, mereka yang ingin menjauhi kenyataan dan realitas, dan mereka yang ingin mengubah kepribadiannya.
Implementasi Good Governance dalam Perspektif Lembaga Negara Mahkamah Konstitusi Hadji, Kuswan; Azzahra, Aisyah; Zain, Cheren Azizah; Wulandari, Saiva; Arifah, Yunita Nurul; Nurhidayati, Diah Ayu Wahyu
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i01.934

Abstract

Good Governance is defined as the management of government that is efficient, effective, and accountable, involving public participation, transparency, and accountability. The Constitutional Court, as a judicial institution, has a strategic role in overseeing the implementation of laws and resolving constitutional disputes. This research uses a qualitative method with a case study approach, analyzing the challenges faced by the Constitutional Court in implementing good governance principles and their impact on political stability in Indonesia. Although the Constitutional Court (MK) has made efforts to implement these principles, challenges such as a lack of transparency and resistance from related parties still hinder the effectiveness of oversight. Additionally, the Constitutional Court's decision in the 2024 presidential election dispute triggered massive demonstrations reflecting public dissatisfaction. This research recommends the need for increased transparency, accountability, and public participation in the legal process to strengthen public trust in institutions and maintain democratic stability in Indonesia.
Peran BPK sebagai Lembaga Negara dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan di Indonesia Amalyh, Cut Faizal Salsabilah Ni Ajeng; Firnanda, Irma; Merliani Riskiana Putri; Rahmaleni, Wikha; Anffa, Al; Hadji, Kuswan
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i01.938

Abstract

The Financial Audit Agency (BPK), which is a state institution, has an important role in maintaining public accountability through auditing the management and responsibility of state finances. Applying the organizational maturity model, the BPK seeks to ensure transparency, compliance and prevent acts of corruption and budget misuse. Quality inspection results become the basis for government entities to improve performance and accountability. Transparency of BPK audit results also contributes to improving public policy. Nevertheless, the BPK faces a number of challenges in carrying out its duties. This abstract will review further the duties, functions, performance, impacts, challenges, as well as comparisons of the BPK with similar institutions in the context of accountability and performance.
IMPLIKASI HUKUM DARI PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA INTERNASIONAL DALAM SENGKETA HAK INTELEKTUAL KASUS APPLE DAN SAMSUNG Aulia Salsabila; Farantika Dwi Hardini; Azahra Wulandari Aji; Fakhri Azhar; Putra, Aditya Amarta
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i01.939

Abstract

Sengketa antara Apple dan Samsung merupakan salah satu contoh signifikan dalam konteks pembuktian perkara perdata internasional yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari proses pembuktian yang terjadi dalam sengketa tersebut, dengan fokus pada aspek-aspek hukum internasional yang mempengaruhi hasil akhir dari perkara. Dalam kasus ini, kedua perusahaan terlibat dalam serangkaian litigasi di berbagai yurisdiksi, yang menyoroti tantangan dalam penegakan hak paten dan perlindungan kekayaan intelektual di tingkat global. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis yuridis normatif dengan mengkaji putusan-putusan pengadilan serta regulasi internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan interpretasi hukum dan prosedur pembuktian di masing-masing negara dapat mempengaruhi hasil sengketa, serta menciptakan ketidakpastian bagi pelaku industri teknologi. Implikasi dari temuan ini mencakup perlunya harmonisasi regulasi dan prosedur hukum internasional untuk meningkatkan kepastian hukum bagi para pemegang hak kekayaan intelektual di era globalisasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengacara, akademisi, dan pembuat kebijakan mengenai pentingnya pendekatan terpadu dalam menangani sengketa hak kekayaan intelektual di tingkat internasional.
Pengabaian Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Hak Asuh Anak Jihan Fahira Bukhari; Simanjuntak, Kristi Warista; Rakia, Alwiyah Sakti Ramdhon Syah
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i04.946

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terkait perjanjian hak asuh anak menurut hukum positif dan penegakan hukum terhadap pengabaian asas pacta sunt servanda terkait hak dan kepentingan anak dalam perjanjian hak asuh. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode hukum normatif berbasis studi kepustakaan yang mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang digunakan yakni dengan model pendekatan perundangan statute approach dan pendekatan konsep. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa putusnya suatu perkawinan akibat perceraian berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek psikologis, sosial, ekonomi, pengasuhan dan perkembangan anak. Dalam konteks hak asuh anak setelah perceraian, pengabaian terhadap asas ini dapat menimbulkan konflik yang merugikan kepentingan anak, khususnya dalam hal pemenuhan nafkah, perlindungan, dan pengasuhan. Kedua orang tua tetap memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak demi kepentingan terbaik anak. Pelanggaran terhadap perjanjian hak asuh berpotensi mengganggu kesejahteraan anak, terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, yang merupakan hak mendasar anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, hukum Indonesia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap perjanjian hak asuh untuk menjamin hak dan kesejahteraan anak, serta memberi sanksi terhadap orang tua yang mengabaiankan hak anak.
PANDANGAN HUKUM HUMANITER DAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP KEJAHATAN GENOSIDA DALAM PANDANGAN HUKUM HUMANITER DAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP KEJAHATAN GENOSIDA DALAM KASUS ETNIS ROHINGYA Salsabila, Aulia; Hardini, Farantika Dwi; Ramadhinnov, Ridho; Aji, Azahra Wulandari; Ayuningsih, Wulandari; Putra, Aditya Amarta
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i01.952

Abstract

Kejahatan genosida yang dialami oleh etnis Rohingya dalam perspektif hukum humaniter internasional dan hukum pidana internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi definisi dan kriteria kejahatan genosida, serta menganalisis penerapannya dalam kasus Rohingya. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji respons komunitas internasional, peran hukum internasional dalam penegakan keadilan, dan tantangan hukum yang dihadapi dalam proses penuntutan pelaku kejahatan genosida. Kami menggunakan Teori Hak Asasi Manusia. Teori ini memberikan kerangka normatif untuk memahami hak-hak fundamental individu, termasuk hak untuk hidup, kebebasan, dan perlindungan dari genosida. Teori ini penting untuk memahami pelanggaran HAM yang dialami oleh etnis Rohingya. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman yang lebih mendalam mengenai kejahatan genosida terhadap etnis Rohingya, serta implikasi hukum internasionalnya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan perlindungan bagi kelompok rentan dan memperkuat penegakan keadilan internasional.
Tinjauan Hukum Pelanggaran Kode Etik Advokat: Studi Kasus Roy Rening Liza Arlina; Luthfi Alfarizi Nasution; Muhammad Rizky Khoir; Nurhayani; Nurul Miftahul Jannah; Fauziah Lubis
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i01.1047

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran advokat dalam sistem peradilan pidana Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan mengevaluasi pelanggaran kode etik profesi melalui kasus Stefanus Roy Rening. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana pelanggaran kode etik memengaruhi citra profesi advokat secara keseluruhan serta pentingnya integritas dalam menjalankan peran advokat sebagai penegak hukum. Advokat memiliki peran strategis sebagai penjaga konstitusi, hak asasi manusia, dan penghubung antara masyarakat dengan sistem hukum. Namun, pelaksanaan peran ini memerlukan integritas dan kepatuhan terhadap kode etik. Kasus Roy Rening, yang diduga menghalangi penyidikan KPK terhadap kliennya, Lukas Enembe, menjadi contoh pelanggaran kode etik yang relevan untuk diteliti. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis implikasi hukum dan pelanggaran kode etik dalam profesi advokat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik tidak hanya berdampak pada individu pelaku, tetapi juga merusak citra profesi advokat secara keseluruhan. Peran advokat sebagai penegak hukum yang independen harus dilandasi integritas, kepatuhan terhadap kode etik, dan komitmen untuk menjunjung tinggi hukum, keadilan, dan kebenaran. Profesionalisme dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas sangat penting untuk menjaga citra dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat.
Implementasi Dan Tantangan Kode Etik Profesi Advokat Dalam Mewujudkan Etika Profesi Yang Berintegritas Fauziah Lubis; Dinda Karnia Putri; Ersa Hanna Lutfiah; Dwi Sima; Erniawati; Doni Heri Koeswono
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i01.1048

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dan tantangan kode etik profesi advokat dalam mewujudkan profesi yang berintegritas.Dalam mewujudkan etika profesi yang berintegritas, seseorang yang memiliki profesi tersebut harus menjunjung tinggi kepatuhannya terhadap kode etik yang berlaku untuk profesi advokat. Untuk mewujudkan hal tersebut sering terjadi sebuah tantangan yang terkadang menghambat jalur tercapainya tujuan yang diinginkan. Oleh sebab itu penerapan dalam menggunakan kode etik profesi advokat yang baik dapat meningkatkan reputasi hukum dengan baik, serta kode etik dapat menjadi panduan dalam mewujudkan sebuah etika profesi yang berintegritas tinggi. Hal ini dilakukan agar profesi advokat yang diharapkan dapat membela hukum dapat terjalankan dengan baik dimata hukum. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Sehingga kesimpulan dari penulisan ini bahwa kode etik profesi advokat memiliki kedudukan tinggi dalam mewujudkan profesi yang berintegritas.
Diversi Dalam Perspektif Psikologi Anak Alifah Nahda; Zahra Zeta Donita; Alfi Syahrin; Alfia Ramadhani Siregar; Abdur Rahman; Al-Anshori Akbar Sigalingging
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i01.1049

Abstract

Jurnal ini memiliki tujuan untuk menjawab masalah yaitu bagaimana peran diversi pada psikologi dan mental anak. Indonesia menekankan bahwa anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan anak harus diperlakukan sebagai individu yang membutuhkan perlindungan, bukan hanya sebagai pelanggar hukum. Tujuan utamanya adalah merehabilitasi anak-anak tersebut agar dapat tumbuh menjadi individu yang lebih baik dan produktif di masa depan. Namun tidak jarang kasus diversi mengakibatkan korban merasa tidak mendapat keadilan karena pelaku tidak menerima hukuman yang layak. Diversi tentunya memiliki peran tertentu pada psikologis dan mental anak dimana keberhasilan diversi dipengaruhi oleh dukungan masyarakat, keluarga, kesiapan mental anak, lingkungan sosial positif, serta peran mediator dan penegak hukum. Lingkungan sosial yang positif serta peran mediator yang efektif juga menjadi faktor kunci. Diversi bertujuan menghindari stigma, mendorong tanggung jawab anak, dan mendukung rehabilitasi berbasis keadilan restoratif.

Page 9 of 26 | Total Record : 258

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 04 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 02 (2023): Judge Vol. 4 No. 01 (2023): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 02 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 01 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 02 (2021): Judge : Jurnal Hukum More Issue