Jurnal Review Politik
Jurnal Review Politik (JRP) is a high-quality peer-reviewed research journal published by the Department of Islamic Political Thought, Faculty of Ushuluddin and Philosophy, Sunan Ampel State Islamic University, Surabaya. The languages used are Indonesian and English. JRP is published twice a year, June and December. The journal focuses on the studies of Islamic Political Thought, political science, religion and politics, governance issues, and public policies in Indonesia and other Islamic countries. The journal publishes theoretical and empirical research articles to promote and disseminate the academic atmosphere in and around the regions. The journal has areas of concern that include political science, Indonesian politics, gender politics and identity, community welfare, social development, citizenship and public management, public policy, international politics & security, media, information & literacy, religion and politics, digital society and disruption, civil society movement, governance & democracy, radicalism, and terrorism.
Articles
184 Documents
<![CDATA[Antisipasi Pertahanan dan Keamanan Cyberpolitics dengan Artificial Intelligence ]]>
<![CDATA[Pramono, Budi]]>;
<![CDATA[Prakoso, Lukman Yudho]]>
<![CDATA[ Jurnal Review Politik Vol. 12 No. 2 (2022): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15642/jrp.2022.12.2.196-210
<![CDATA[Artificial Intelligence (AI) mejadi mengemuka akhir-akhir ini ditengah kemajuan teknologi yang sudah merambah disetiap bidang kehidupan, termasuk di dalam dunia perpolitikan. Cyberpolitics menjadi mengemuka seiring peristiwa pemilihan presiden Amerika Serikat 2016, kompetisi yang terjadi antara calon presiden memberikan potensi ancaman pertahanan dan keamanan bagi sebuah negara. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk membuat gagasan konsepsi penerapan AI untuk mengantisipasi dampak buruk dampak dari Cyberpolitics. Metode penulisan artikel ini menggunakan studi pustaka dan teori perumusan kebijakan William Dunn. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa perumusan yang dilaksanakan diamati melalui proses isu kebijakan yang di dalamnya membahas mengenai masalah, melalui penyiapan tim perumus kebijakan dan proses pra kebijakan yang didalamnya terdapat pembuatan naskah akademik. Perumusan dan penetapan kebijakan bersama aktor kebijakan melalui proses publik yang dilanjutkan dengan proses merumuskan kebijakan lalu diakhiri dengan penetapan kebijakan. Sebagai kesimpulan artikel ini adalah sebuah novelty bahwa AI ini sangat relevan dalam mengantisipasi dampak negatif Cyberpolitics, jika dampak negatif dapat dieliminir maka bangsa Indonesia akan maju. Sebagai rekomendasi artikel ini adalah semua entitas terkait harus melaksanakan transformasi jaringan keja yang efektif danefisien dan harus ada driver force, sebagai commend centre pengendalian Cyberpolitics menggunakan teknologi AI.]]>
<![CDATA[Penguatan Politik Islam Turki oleh Presiden Erdogan melalui Pengubahan Status Hagia Sophia ]]>
<![CDATA[Restuning Tyas, Tri]]>;
<![CDATA[Albayumi, Fuad]]>;
<![CDATA[Dody Molasy, Honest]]>
<![CDATA[ Jurnal Review Politik Vol. 12 No. 1 (2022): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15642/jrp.2022.12.1.93-123
<![CDATA[This article begins with the controversy that arose after President Erdogan decided to reopen the Hagia Sophia as a mosque after 86 years of being a museum. Hagia Sophia is a building that is also a symbol and witness to the reign shifting that have occurred in Turkey. This article will discuss the reasons behind the decision that has been taken by President Erdogan. To answer this question, this paper uses literature studies and other secondary data. Furthermore, the data that has been obtained will be analyzed using qualitative descriptive analysis techniques. The results of the research indicate that President Erdogan's policies which have pros and cons, are one of the tools to realize several political agendas. The agendas are (1) the consolidation of Turkey's domestic politics, as well as (2) strengthening Turkish Islamic politics in the international arena.]]>
<![CDATA[Kondisi Konflik di Indo-Pasifik: Memahami Akar Masalah dari Aukus hingga Manuver China ]]>
<![CDATA[Indrawan, Jerry]]>
<![CDATA[ Jurnal Review Politik Vol. 12 No. 1 (2022): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15642/jrp.2022.12.1.124-145
<![CDATA[Aliansi kerjasama pertahanan bernama AUKUS muncul di Indo-Pasifik di tengah kebangkitan China sebagai calon negara hegemoni dunia. AUKUS seakan menentang hegemoni China di kawasan karena kepentingan negara-negara yang tergabung di dalamnya pasti akan terganggu dengan bangkitnya kekuatan negeri Tirai Bambu tersebut. Sebagai salah satu negara di Indo-Pasifik, Indonesia tentu merasakan dampak dari rivalitas negara-negara hegemonistik yang berkelakuan mirip pendahulunya pada era Perang Dingin dahulu. Sebuah era yang kental dengan nuansa ancaman perang, sesuai teori Regional Security Complex. Teori ini akan menjadi landasan analisis penulis untuk membahas tentang AUKUS, khususnya dari sudut pandang potensi ancaman antara negara-negara di kawasan Indo-Pasifik sebagai akibat kehadiran AUKUS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa AUKUS dibentuk oleh Australia, Inggris, dan Amerika Serikat sebagai anti-tesis manuver China di Indo-Pasifik. Selain itu, penelitian ini juga menghasilkan beberapa usulan kebijakan strategis yang bisa dilakukan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif-analisis, di mana proses pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka.]]>
<![CDATA[Koalisi Teritorial untuk Pembentukan Daerah Otonomi Baru di Indonesia Pasca Reformasi: Kegagalan Pembentukan Provinsi Luwu Raya 1999-2014 ]]>
<![CDATA[Meliala, Fransiskus Chandra Dwiputra]]>
<![CDATA[ Jurnal Review Politik Vol. 12 No. 2 (2022): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15642/jrp.2022.12.2.211-228
<![CDATA[The establishment of a new autonomous region is an implementation of the implementation of decentralization in Indonesia. Previous studies have shown that regional expansion in Indonesia is highly motivated by elite interests. Even so, not all regional expansion efforts can be successful. This article explains what caused the formation of the Luwu Raya Province to not materialize even though the political movement had emerged since 1999. This article finds two things: First, fragmentation of local elites in the province candidate areas has emerged since the beginning of the struggle for the formation of a new province. Second, there are obstacles made by political actors who try to hinder efforts to form the Luwu Raya Province Pembentukan daerah otonom baru merupakan implementasi dari pemberlakuan desentralisasi di Indonesia. Studi-studi terdahulu telah menunjukkan bahwa pemekaran wilayah di Indonesia sangat dimotivasi oleh kepentingan elit. Walaupun begitu, tidak semua usaha pemekaran wilayah dapat berhasil. Artikel ini menjelaskan apa yang menyebabkan pembentukan Provinsi Luwu Raya tidak terwujud walaupun gerakan politiknya sudah muncul sejak tahun 1999. Artikel ini menemukan dua hal:Pertama, fragmentasi elit lokal di wilayah calon provinsi sudah muncul sejak awal perjuangan pembentukan provinsi baru. Kedua, adanya rintangan yang dilakukan oleh aktor politik yang berusaha menghalangi upaya pembentukan Provinsi Luwu Raya.]]>
<![CDATA[The Strategy of Tuan Guru in the Election of the West Lombok Legislative ]]>
<![CDATA[Solihan, Solihan]]>;
<![CDATA[Hafis Bin Amat Simin, Mohamad]]>;
<![CDATA[Sukri, Muhammad]]>
<![CDATA[ Jurnal Review Politik Vol. 12 No. 2 (2022): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15642/jrp.2022.12.2.177-195
<![CDATA[The purpose of this research is to describe the strategy of Tuan Guru in the election of the West Lombok legislature. The research question is: What are the factors behind Tuan Guru’s entry into the world of practical politics? What is the Tuan Guru strategy in politics? What was the significant impact on the development of West Lombok in the Tuan Guru era following politics? This research uses qualitative methods based on phenomena. The finding in this research is the purpose of Tuan Guru’s involvement in politics are power and sources of power, positional power, and personal power. As for the strategy of Tuan Guru to garner support as a candidate for the legislature or executive, it is utilizing a network of students and alumni, a family network, fellow Tuan Guru, majlis ta'lim to conduct political socialization. And the last, the significant impact on the development of West Lombok in the Tuan Guru era following politics, bringing economic growth, politics, and democracy.]]>
<![CDATA[Strategi Kontra Terorisme di Indonesia Dua Dekade Terakhir: Pendekatan Soft dan Hard Strategy ]]>
<![CDATA[Fahmi, Muh Yusrol]]>
<![CDATA[ Jurnal Review Politik Vol. 12 No. 1 (2022): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15642/jrp.2022.12.1.39-61
<![CDATA[Indonesia menjadi negara yang mendapat apresiasi karena upayanya dalam memerangi terorisme. Seharusnya, apresiasi tersebut dibarengi dengan penurunan jumlah aksi terror yang signifikan, sayangnya belum. Oleh sebab itu, diperlukan tinjauan kembali mengenai strategi kontra terorisme yang telah dilakukan oleh pemerintah selama dua dekade. Penelitian ini berupaya membahas lebih lanjut mengenai bagaimana ketepatan strategi kontra terorisme yang selama dua dekade diterapkan di Indonesia. Artikel ini menjawab pertanyaan tersebut dengan menguraikan akar permasalahan terorisme di Indonesia terlebih dahulu, sehingga ketepatan strategi yang dilakukan dapat terjawab. Penelitian ini menemukan bahwa, Indonesia lebih cocok menggunakan soft strategy dibanding dengan hard strategy karena nilai sosial masyarakat Indonesia yang terkenal rukun, santun dan moderat. Berbagai kebijakan sebagai langkah prefentif dan penerapan soft strategy juga menjadi upaya yang tepat dalam menanggulangi terorisme. Selain itu, melawan kekerasan dengan kekerasan bukan aksi yang tepat. ]]>
<![CDATA[Kultur dan Sikap Kiai terhadap Politik Praktis: Studi di Pesantren Al-Hamidy dan Al-Amien Madura ]]>
<![CDATA[Ridho, Ali]]>;
<![CDATA[Damanhuri, Damanhuri]]>;
<![CDATA[Luciana, Luciana]]>;
<![CDATA[Rahman, Mufiqur]]>
<![CDATA[ Jurnal Review Politik Vol. 12 No. 2 (2022): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15642/jrp.2022.12.2.229-242
<![CDATA[Each kiai has a different leadership style in influencing the political culture of the pesantren. This study is to describe the politics of education in the Al-Hamidy and Al-Amien Prenduan Islamic boarding schools, regarding affiliation to mass organizations and political parties. This research shows that the culture of political education at Al-Hamidy or Banyuanyar Timur and Al-Amien Islamic Boarding Schools is carried out by the two pesantren through the kiai as a passive political figure. While the Al-Amien students behaved more passively. Santri DMI Al-Hamidy Banyuanyar in a practical political context follows kiai politics on the basis of ta'diman to teachers even though in this context there is no coercion from the kiai (dhalem) side Setiap kiai memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda dalam mempengaruhi terhadap kultur politik pesantren. Kajian ini untuk mendiskripsikan politik pendidikan di pesantren Al-Hamidy dan Al-Amien Prenduan, tentang afiliasi pada ormas dan partai politik. Penelitian ini menunjukkan bahwa kultur pendidikan politik Pesantren Al-Hamidy atau Banyuanyar Timur dan Al-Amien, dilakukan oleh kedua pesantren tersebut melalui kiai sebagai figurnya sebagai politik pasif, hal ini berakibat pada santri banyuaanyar Timur relatif lebih aktif karena mengikuti pilihan kiai. Sementara santri Al-Amien bersikap lebih pasif. Santri DMI al-Hamidy Banyuanyar dalam kontek politik praktis mengikuti politik kiai dengan dasar ta’diman kepada guru walaupun dalam konteks ini tidak ada paksaaan dari pihak kiai (dhalem).]]>
<![CDATA[Pro dan Kontra Penerapan Sistem Informasi Partai Politik pada Pemilu 2024 di Indonesia ]]>
<![CDATA[Khairiyah, Miftahul]]>;
<![CDATA[Rahmawati, Dian Eka]]>;
<![CDATA[Purwaningsih, Titin]]>
<![CDATA[ Jurnal Review Politik Vol. 12 No. 2 (2022): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15642/jrp.2022.12.2.243-260
<![CDATA[This research looks at the Pros and Cons that occur due to the use of SIPOL in the Registration of Political Parties in the 2024 Election in the mass media. What substance is being debated and how are the actors involved? Qualitative descriptive research method by means of literature studies. The research findings show that the pros and cons involved actors, namely the election organizers of the KPU and Bawaslu, then political and election observers as well as election contestants, namely political parties. Actors who are pro against SIPOL think that this is a necessity as a modernization of political parties and elections following technological advances, while those who are against SI-POL focus on transparency and openness carried out by the KPU in presenting data so that it is more transparent to the public. Penelitian ini melihat Pro dan Kontra yang terjadi karena pengunaan SIPOL dalam Pendaftaran Partai Politik pada Pemilu tahun 2024 di media masa. subtansi apa yang menjadi perdebatan dan bagaimana keterlibatan para aktor. Metode Penelitian deskriptif kualitatif dengan cara studi literatur. Temuan penelitian bahwan pro kontra terjadi melibatkan aktor yaitu pihak penyelenggara Pemilu KPU dan BAWASLU kemudian pihak pengamat Politik dan Pemilu serta Peserta Pemilu yaitu Partai Politik. Aktor Yang Pro tehadap SIPOL menggangap ini merupakan keharusan sebagai modernisasi Partai Politik dan Pemilu mengikuti kemajuan Teknologi sedangkan yang Kontra terhadap SIPOL menitikberatkan bagaimana transparansi dan keterbukaan yang dilakukan KPU dalam menyajikan data agar lebih transparan kepada publik]]>
<![CDATA[Implementasi dan Implikasi Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah ]]>
<![CDATA[Ismail, Ismail]]>;
<![CDATA[Zainullah, Zainullah]]>;
<![CDATA[Tamam, Nurul]]>
<![CDATA[ Jurnal Review Politik Vol. 12 No. 2 (2022): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15642/jrp.2022.12.2.261-290
<![CDATA[This study refers to qualitative research methods, the data analysis was carried out by means of data reduction, data presentation, and verification and drawing conclusions. This research resulted in: (1) Implementation of this regional regulation in the form of: (a) Provision of Assistance for Organizing Diniyah Education and Private Teachers (BPPDGS); (b) Madrasah diniyah stakeholder synergy; and (c) Community Involvement in Strategic Policy Formulation; (2) This regional regulation has implications for madrasah diniyah in the form of: (a) institutional strengthening; (b) improving the quality of learning processes and outcomes; and (c) to become an instrument for realizing the vision and mission of the Sampang government "Sampang Hebat Bermartabat". Penelitian tentang implementasi dan implikasi perda Kabupaten Sampang No 7 tahun 2019 tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah mengacu pada metode penelitian kualitatif, analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan verifikasi dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan: (1) Implementasi kebijakan perda ini dalam bentuk: (a) Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS); (b) Sinergi stake holders madrasah diniyah; dan (c) Keterlibatan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Strategis; (2) Perda ini berimplikasi terhadap madrasah diniyah dalam bentuk: (a) penguatan institusi; (b) peningkatan kualitas proses dan hasil pembelajaran; dan (c) menjadi instrumen perwujudan visi misi pemerintah Kabupaten Sampang “Sampang Hebat Bermartabat”]]>
<![CDATA[Reviewing John Locke’s Concept of Power From the Perspective of Al-Maududi ]]>
<![CDATA[Latief, Mohamad]]>;
<![CDATA[Pramono, Muhamad Fajar]]>;
<![CDATA[Sansayto, Ide Mafaza]]>
<![CDATA[ Jurnal Review Politik Vol. 13 No. 1 (2023): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15642/jrp.2023.13.1.70-88
<![CDATA[The concept of power today is much influenced by the thoughts of John Locke. The power shaped by John Locke gives this country a liberal character. Individual rights are at the centre of all interests. In the history of Islam, some concepts have been very important in shaping Islamic perceptions of democracy. This research is library research because it is library research. The approach used is a historical-philosophical approach. This paper dissects John Locke's democratic thinking, which is analysed using the democratic thinking of a contemporary Muslim intellectual, namely Abu A'la Maududi. Theo-democracy is a system of government initiated by Al-Maududi by combining the concepts of monotheism and trias politica. The Al-Maududi Islamic State must be built on the basis of Islam, which is the main foundation of Tawhid. According to Maududi, power in the form of sovereignty is based primarily on God's sovereignty rather than the sovereignty of the people. The theo-democratic system is divided into three institutions: the legislature, executive, and judiciary.]]>
