cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edi Ilham
Contact Email
asianpublisher.id@gmail.com
Phone
+6285781169228
Journal Mail Official
asianpublisher.id@gmail.com
Editorial Address
Jl. KH. Noer Ali Sumber Artha kalimalang Bekasi Barat 17134, Jawa Barat
Location
Kab. bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Published by Asian Publisher
ISSN : -     EISSN : 29644690     DOI : https://doi.org/10.58738/qanun
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies (E-ISSN 2964-4690) is a high-quality, open-access peer-reviewed international journal published two times a year (March, September) by Asian Publisher. QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies focusing on historical, comparative, and legal and societal approaches to Islamic law, we are also particularly interested in presenting data science tools and key sources that inform scientific analysis.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Studi Agama
Articles 161 Documents
 8   9   10   11   12 
ASAS LEX FAVOR REO DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM Putri Marganti Pasaribu; Zulkarnain
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.893

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan asas lex favor reo (asas yang meringankan terdakwa) dalam hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan studi kepustakaan serta pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum positif, asas ini tercermin dalam KUHP lama Pasal 1 ayat (3) dan KUHP baru Pasal 3 ayat (7), serta diimplementasikan melalui prinsip retroaktif yang meringankan, presumption of innocence, dan in dubio pro reo. Sementara itu, hukum pidana Islam mengenal prinsip serupa melalui kaidah fiqh al-yaqīn lā yuzāl bi al-shakk dan dar’ al-hudūd bi al-shubuhāt. Temuan ini menegaskan bahwa kedua sistem hukum sama-sama menekankan perlindungan hak terdakwa, meski dengan dasar normatif yang berbeda. Implikasi penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana Indonesia yang lebih humanis, selaras dengan nilai-nilai universal keadilan, sekaligus terbuka pada khazanah hukum Islam sebagai bagian dari pluralisme hukum nasional.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI TPA TERJUN MEDAN MARELAN PADA SARANA DAN PRASARANA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH Sausanto, Angelica Dea; Ramadani
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.895

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Terjun Medan Marelan serta menganalisisnya dalam perspektif siyasah dusturiyah. Kota Medan menghasilkan sekitar 1.700 ton sampah per hari, namun pengelolaannya belum optimal karena keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya alokasi anggaran, dan lemahnya pengawasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode statute approach dan case approach, didukung oleh data primer melalui observasi, serta data sekunder berupa literatur dan dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perda belum sepenuhnya sesuai, khususnya dalam pemilahan sampah dan pengelolaan kapasitas TPA yang telah melebihi daya tampung. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, pemerintah daerah telah menjalankan perannya sebagai wali al-amr, namun diperlukan penguatan aspek musyawarah, penyediaan sarana prasarana memadai, dan pengawasan yang lebih tegas demi terwujudnya kemaslahatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 277 K/TUN/LH/2024 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH) Sri Uli Riski Berutu; Cahaya Permata
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.899

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara komprehensif pertanggungjawaban korporasi terhadap kerusakan lingkungan hidup di Indonesia. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas korporasi menjadi tantangan krusial, mengancam keberlanjutan ekologis, sosial, dan ekonomi. Realitanya, korporasi seringkali mengabaikan prinsip keberlanjutan dan batasan hukum. Sebuah kasus di Dairi Sumatera Utara, di mana sebuah proyek penambangan memicu kekhawatiran serius akan dampak limbah tambang, ancaman sumber air bersih, dan risiko di daerah rawan gempa, menjadi cerminan masalah ini dan objek utama penelitian. Tujuan kajian ini adalah menganalisis evolusi kerangka hukum pertanggungjawaban korporasi di Indonesia serta menelaah Putusan Mahkamah Agung Nomor 277 K/TUN/LH/2024 dari perspektif Maslahah Mursalah.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yang diterapkan meliputi judicial case studies untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 277 K/TUN/LH/2024 secara detail, pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk mengkaji hukum positif relevan, serta pendekatan konseptual untuk mendalami pertanggungjawaban korporasi berdasarkan Maslahah Mursalah. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan analisis dokumen hukum.Pengelolaan dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan korporasi sebagaimana termaktub di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 277 K/TUN/LH/2024 melakukan pelanggaran hukum substansif dan prosedural, yaitu  lemahnya dokumen AMDAL dan kurangnya partisipasi publik, yang menciptakan kerusakan lingkungan hidup. Pengaturan pertanggungjawaban korporasi di Indonesia mencakup sanksi administratif, perdata (dengan prinsip tanggung jawab mutlak), dan pidana berdasarkan UUPPLH, yang diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan diperkuat oleh PERMA Nomor 13 Tahun 2016. Putusan Mahkamah Agung Nomor 277 K/TUN/LH/2024 ditinjau dari Maslahah Mursalah menunjukkan bahwa keputusan Mahkamah Agung tersebut selaras dengan tujuan syariah untuk mendatangkan kemaslahatan umum (jalb al-manafi') dan menolak kemudaratan (dar' al-mafasid), dengan mengutamakan perlindungan ekosistem vital dan kesejahteraan masyarakat di atas kepentingan ekonomi yang berisiko. Dengan demikian, kerangka pertanggungjawaban korporasi di Indonesia menunjukkan kematangan karena mengintegrasikan hukum positif, penegakan yudisial, dan nilai etika-spiritual demi keadilan dan keberlanjutan lingkungan.Namun dibutuhkan ketegasan para aparat penegak hukum untuk melaksanakannya dengan maksimal.
PENGAKUAN HUKUM PIDANA ADAT DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PENYELESAIAN DELIK ADAT DI INDONESIA Budiyanto
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.901

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengakuan hukum pidana adat dan implementasinya dalam penyelesaian delik adat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara dengan tokoh adat dan aparat penegak hukum, serta observasi langsung di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum pidana adat memiliki peran penting dalam sistem hukum Indonesia, baik secara normatif maupun praktis. Secara normatif, eksistensinya diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan diperkuat melalui KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang mengakui keberadaan living law. Dalam praktiknya, hukum pidana adat terbukti efektif dalam menyelesaikan perkara secara restoratif dengan mengedepankan rekonsiliasi dan harmoni sosial, sekaligus mengurangi beban peradilan formal. Namun, masih terdapat tantangan, seperti perbedaan karakter dengan hukum nasional, keragaman penerapan antar daerah, dan potensi konflik kewenangan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya harmonisasi yang sinergis antara hukum pidana adat dan hukum pidana nasional agar tercipta sistem hukum yang adaptif, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat majemuk.
PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS MANIPULASI PRODUK PESANAN PERSPEKTIF IBNU TAIMIYAH (STUDI KASUS MARKETPLACE SHOPEE) Indah; Fatimah Zahara
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.902

Abstract

Penelitian ini meneliti tentang “perlindungan konsumen atas memanipulasi produk pesanan perspektif Ibnu Taimiyah di aplikasi marketplace Shopee. Perlindungan konsumen merupakan aspek penting dalam menjaga keadilan dan kejujuran dalam transaksi bisnis. Ibnu Taimiyah, seorang ulama besar Islam, menggarisbawahi pentingnya keadilan (‘adl), larangan penipuan (gharar), dan pengendalian monopoli (ihtikar) untuk melindungi konsumen. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis relevansi dan penerapan prinsip-prinsip Ibnu Taimiyah dapat memperkuat kerangka perlindungan konsumen di marketplace Shopee, meningkatkan kepercayaan dan integritas pasar online, serta mendukung perkembangan kebijakan yang mengintergritasikan etika bisnis Islam dengan regulasi kontemporer.”
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PERKARA PENGANIAYAAN PEMBANTU RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Analisis Putusan PN Jakarta Selatan No. 255/Pid.Sus/2023) Fitri; Mhd Yadi Harahap
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.903

Abstract

Penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga (PRT) merupakan bentuk kekerasan domestik yang sering kali luput dari perhatian hukum, tindakan kekerasan kepada Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia, yang selalu berulang dan tercermin dalam tingginya angka pelaporan kasus. Berdasarkan data Komnas Perempuan dan Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT), ribuan kasus kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian ini memakai pendekatan yuridis normatif, dengan metode analisis deskriptif-komparatif, untuk menelaah penerapan hukum terhadap kasus tersebut. Kajian hukum dilakukan dengan membandingkan regulasi pada hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta perspektif dari hukum pidana Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus kekerasan PRT dapat dijerat dengan UU PKDRT karena PRT dianggap bagian dari lingkup rumah tangga. Putusan pengadilan menjatuhkan hukuman penjara dan restitusi kepada korban, yang setara dengan tuntutan jaksa. Secara komparatif, konsep hukuman ini memiliki kemiripan dengan prinsip diyat (ganti rugi) dalam hukum pidana Islam, yang juga mengutamakan keadilan restoratif bagi korban.
EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 35 TAHUN 2021 TERHADAP JAM KERJA DAN LEMBUR PEKERJA/BURUH PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH : (STUDI KASUS JAM KERJA DAN LEMBUR PEKERJA/BURUH DI KOTA MEDAN) Febriyanti, Dina; Hidayat, Rahmat
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.905

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), alih daya, waktu kerja dan istirahat, serta lembur, terhadap jam kerja dan lembur ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah dan konsep akad ijarah dalam hukum Islam. Fokus kajian diarahkan pada kesesuaian ketentuan normatif PP No. 35 Tahun 2021 dengan prinsip-prinsip perlindungan (himayah), keadilan (‘adl), kemaslahatan (maslahah), dan transparansi akad sebagaimana terdapat dalam ijarah. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan Cases Approach, sumber data penelitian di dapat dari wawancara lapangan dengan pekerja dan pejabat Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan serta studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber hukum Islam. Lalu data yang diperoleh akan dianalisis dengan Teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif PP No. 35 Tahun 2021 telah selaras dengan prinsip-prinsip maqashid syari’ah, ijarah dan siyasah dusturiyah, terutama dalam pengaturan jam kerja, lembur, dan kewajiban pembayaran upah lembur. Namun, efektivitas dari peraturan ini masih belum efektif dikarenakan implementasinya menghadapi kendala, seperti lemahnya pengawasan ketenagakerjaan, penyalahgunaan PKWT untuk pekerjaan permanen, serta rendahnya literasi hukum pekerja. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan, penegakan sanksi, dan peningkatan literasi hukum ketenagakerjaan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam meningkatkan perlindungan hak pekerja dan mewujudkan keadilan hubungan industrial.
HUKUM MENGGADAIKAN KEMBALI OBJEK GADAI DI KABUPATEN ACEH TENGGARA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM Mae Syarah; Hasanah, Uswatun
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.906

Abstract

Praktik gadai telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara. Umumnya, rahin menggadaikan benda atau tanahnya kepada murtahin sebagai jaminan pinjaman hingga hutangnya lunas. Namun, dalam praktiknya, ditemukan kasus di mana rahin kembali menggadaikan objek yang sama kepada pihak lain tanpa sepengetahuan atau izin dari murtahin karena alasan mendesak. Padahal, tidak ada kesepakatan dalam perjanjian awal yang membolehkan penggadaian ulang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik menggadaikan kembali di Kabupaten Aceh Tenggara serta bagaimana Tinjauan Hukum Islam terkait objek gadai yang digadaikan kembali. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris,yaitu dengan mengkaji hukum sebagai gejala sosial di masyarakat. Pendekatan yang digunakan yaitu living case study, statute approach and conceptual approach. Pendekatan konseptual, untuk memahami prinsip gadai dalam Hukum Islam serta pendekatan empiris, dengan menggali data melalui wawancara dan dokumentasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai kembali di Kabupaten Aceh Tenggara melibatkan marhun (barang jaminan) dan marhun bih (utang/pinjaman) sesuai kebutuhan para pihak adalah hal umum dan terjadi karena kebutuhan ekonomi masyarakat. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai tanah yang digadaikan kembali yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara tidak dibenarkan dalam hukum Islam apabila tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Menurut ulama Klasik dan kontemporer, KHES, Fatwa DSN MUI, bahwa rahin tidak berhak memanfaatkan barang jaminan tersebut kecuali atas seizin dari murtahin.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN BERDASARKAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai) Putri Rezeki, Annisa; Muhibbussabry
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.907

Abstract

Pelayanan kebersihan merupakan kebutuhan dasar masyarakat kota yang harus dikelola secara adil dan transparan. Di Kota Medan, retribusi layanan kebersihan diatur melalui Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2012 yang menetapkan besaran tarif resmi. Namun, realitas di Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tarif yang dipungut dengan ketentuan peraturan. Masyarakat dibebani biaya hingga Rp50.000 per bulan untuk rumah tinggal dan Rp100.000 untuk bangunan usaha, jauh melebihi batas maksimal yang ditetapkan, serta sebagian tidak memperoleh bukti pembayaran. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Daerah tersebut, menelaah faktor penyebab ketidaksesuaian tarif, serta meninjau pelaksanaannya dari perspektif siyasah dusturiyah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dianalisis dengan teori implementasi kebijakan publik George C. Edwards III dan prinsip siyasah dusturiyah menurut Ibnu Taimiyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum optimal karena lemahnya komunikasi, pengawasan, dan komitmen aparatur, sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dari perspektif siyasah dusturiyah, praktik pemungutan yang menyimpang tersebut tidak mencerminkan nilai al-quwwah (profesionalitas) dan al-amanah (amanah), serta bertentangan dengan prinsip al-‘adl (keadilan) dan hifz al-māl (perlindungan harta). Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya perbaikan tata kelola pemungutan retribusi agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan publik.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG N0 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP APBDes “PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH” (STUDI KASUS : DESA TELUK PULAI LUAR KEC. KUALUH LEIDONG) Fadhilatul Afifah Tanjung; Siregar, Ramadhan Syahmedi
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.910

Abstract

Penerapan UU No 6 Tahun 2014 mengenai Desa diketahui mendorong banyaknya perkembangan serta perubahan terutama dalam mengelolah anggaran keuangan desa, khususnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi UU Desa tersebut terhadap APBDes di Desa Teluk Pulai Luar, Kecamatan Kualuh Leidong, melalui perspektif Siyasah Dusturiyah (kebijakan ketatanegaraan). Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip konstitusional, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, diterapkan dalam pengelolaan APBDes.  Metode penelitian yang diterapkan yakni jenis kualitatif melalui studi kasus. Data dihimpun dari hasil wawancara mendalam bersama perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan juga warga masyarakat, serta analisis dokumen APBDes tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU Desa menempatkan otoritas besar kepada desa untuk pengelolaan keuangan, implementasinya di Desa Teluk Pulai Luar masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya kapasitas SDM, rendahnya partisipasi masyarakat, dan belum optimalnya pengawasan oleh BPD. Dari perspektif Siyasah Dusturiyah, ditemukan bahwa prinsip-prinsip good governance belum sepenuhnya terinternalisasi dalam pengelolaan APBDes. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas aparatur desa, sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat, serta penguatan peran BPD dan lembaga pengawasan untuk memastikan APBDes dikelola secara transparan dan akuntabel. Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika pengelolaan keuangan desa pasca-UU Desa dari sudut pandang hukum ketatanegaraan. 

Page 10 of 17 | Total Record : 161

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 3 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 3 No. 1 (2024): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 2 No. 2 (2024): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 2 No. 1 (2023): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 1 No. 2 (2023): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 1 No. 1 (2022): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies