cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edi Ilham
Contact Email
asianpublisher.id@gmail.com
Phone
+6285781169228
Journal Mail Official
asianpublisher.id@gmail.com
Editorial Address
Jl. KH. Noer Ali Sumber Artha kalimalang Bekasi Barat 17134, Jawa Barat
Location
Kab. bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Published by Asian Publisher
ISSN : -     EISSN : 29644690     DOI : https://doi.org/10.58738/qanun
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies (E-ISSN 2964-4690) is a high-quality, open-access peer-reviewed international journal published two times a year (March, September) by Asian Publisher. QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies focusing on historical, comparative, and legal and societal approaches to Islamic law, we are also particularly interested in presenting data science tools and key sources that inform scientific analysis.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Studi Agama
Articles 250 Documents
 6   7   8   9   10 
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG JALAN TERHADAP KEWENANGAN UPTD. PUPR TANJUNG BALAI TERKAIT PERBAIKAN JALAN RUSAK Yesinta; Sativa, Annisa
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.852

Abstract

Jalan merupakan infrastruktur vital yang mendukung kelancaran aktivitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan konektivitas antar wilayah. Namun, permasalahan jalan rusak masih sering terjadi di berbagai daerah, termasuk di Desa Sei Pasir, Kecamatan Sei Kepayang Timur, Kabupaten Asahan. Meskipun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan telah mengatur secara tegas mengenai pembagian kewenangan pengelolaan jalan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, namun dalam pelaksanaannya di lapangan, masih ditemukan ketidaksesuaian antara regulasi dan realita. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kewenangan UPTD. PUPR Tanjung Balai dalam menangani perbaikan jalan rusak di daerah tersebut telah diimplementasikan secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat perbaikan jalan di Desa Sei Pasir, Kecamatan Sei Kepayang Timur, Kabupaten Asahan, dan menganalisis tanggung jawab pemerintah daerah provinsi Sumatera Utara dalam menangani permasalahan jalan rusak berdasarkan perspektif siyasah dustiyah. Siyasah dusturiyah yang menitikberatkan pada prinsip-prinsip tujuan perundang-undangan untuk kemaslahatan umum dan pemerintahan yang adil dalam islam. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, Data yang diperoleh Data Primer dan Data Sekunder, teknik pengumpulan data melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi, wawancara dilakukan oleh UPTD. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanjung Balai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 dalam penyelenggaraan jalan di Desa Sei Pasir, Kecamatan Sei Kepayang Timur, Kabupaten Asahan belum berjalan optimal  dikarenakan terbatasnya anggaran untuk perbaikan jalan dan saat ini hanya dilakukan pembukaan ruas jalan dan penimbunan jalan. Dalam perspektif siyasah dusturiyah menekankan perlunya prinsip kemaslahatan umum dan keadilan serta kewenangan UPTD. PUPR Tanjung Balai dalam penyelenggaraan jalan.
PENGAMBILAN MANFAAT OLEH MURTAHIN DARI GADAI SAWAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM : (STUDI KASUS PADA KAMPUNG LANGSEB DESA KERTARAHARJA KECAMATAN PEDES KABUPATEN KARAWANG) Mubarokah, Shohwatul Islam; Asyiqin, Hisyam; Irawan, Anggi
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 3 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v3i2.856

Abstract

Salah satu alasan gadai sawah di masyarakat Kampung Langseb adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga. Masyarakat menggadaikan sawahnya untuk mendapatkan sejumlah uang dari orang lain yang dimana kegiatan tersebut adalah contoh kepraktisan dan kesederhanaan demi mendapatkan uang, walaupun masyarakat harus merelakan seluruh hak sawah yang telah digadaikannya kepada orang lain. Dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 menentukan bahwa marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin. Metodologi penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif yaitu dengan kata-kata dan gambar untuk menjelaskan peristiwa, fenomena atau masalah tertentu. Berdasarkan hasil penelitian, murtahin tidak dapat memanfaatkan sawah secara penuh tanpa mendapatkan izin dari rahin. Hal ini dikarenakan murtahin mengambil manfaat atau keuntungan bahkan dijadikan bisnis secara satu pihak dari sawah yang digadaikan, maka menimbulkan ketidakadilan bagi rahin, yang jelas bertentangan dengan prinsip gadai itu sendiri.
SERTIFIKASI HALAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DITINJAU DARI MAQOSID SYARIAH : (STUDI KASUS PADA WARUNG MAKAN SEGO BEBEK RANGKASBITUNG) Pasha, Indra Nugraha; Bahren, Rina Susanti Abidin; Asyiqin, Hisyam
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 3 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v3i2.857

Abstract

Banyak tempat makan di Rangkasbitung yang belum memiliki sertifikasi halal, salah satunya adalah warung makan Sego Bebek, meskipun tetap banyak masyarakat yang mengonsumsinya. Kondisi ini mencerminkan masih rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap urgensi sertifikasi halal serta adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami bagaimana pelaku usaha lokal merespons kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelaku usaha telah memiliki komitmen pribadi terhadap prinsip kehalalan, absennya sertifikat halal resmi tetap menimbulkan keraguan di kalangan konsumen. Dari sudut pandang Maqashid Syariah, hal ini belum sepenuhnya mencerminkan upaya perlindungan terhadap lima aspek utama, yaitu agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-„aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al- mal). Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat guna meningkatkan pemahaman serta memastikan terpenuhinya prinsip halalan thayyiban sesuai dengan tujuan syariat Islam.
Perlindungan Petani Sawit Atas Sistem Timbangan Ram Di Desa Bangai Kab. Labuhan Batu Selatan Perspektif Maqasyid Syariah Irpan Siregar; Rahmat Efendi
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.858

Abstract

Perkebunan kelapa sawit menjadi sumber utama pendapatan masyarakat Desa Bangai, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Namun, ketidakadilan dalam sistem timbangan di Rumah Timbang atau Receiving Area Mill (RAM) kerap terjadi, di mana petani merasa dirugikan akibat perbedaan hasil timbangan yang tidak transparan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan terhadap petani sawit dalam menghadapi sistem timbangan yang merugikan, ditinjau dari perspektif maqashid syariah, khususnya dalam aspek perlindungan harta (hifzh al-mal) dan keadilan transaksi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, serta teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap petani, pengelola RAM, dan aparat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penimbangan yang tidak adil telah menimbulkan kerugian ekonomi, melemahkan posisi tawar petani, serta melanggar prinsip kejujuran dan amanah dalam muamalah Islam. Dalam pandangan maqashid syariah, kondisi ini bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga hak dan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui regulasi yang ketat, transparansi sistem timbangan, serta pelibatan tokoh agama dan pemerintah desa untuk memastikan perlindungan hak-hak petani sesuai nilai-nilai syariah.
Perilaku Konsumen Produk Danone Berdasarkan Fatwa Mui No. 83 Tahun 2023 Supriyono, Agus; Al Farisi, Muhammad Salman; Herawati, Ermi
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.860

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 terhadap perilaku konsumen Muslim di Indonesia, khususnya dalam konteks konsumsi produk Danone yang dikaitkan dengan isu dukungan terhadap agresi Israel. Fatwa tersebut menegaskan kewajiban mendukung perjuangan Palestina serta larangan mendukung pihak pro-Israel, termasuk melalui konsumsi produk yang terafiliasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi di wilayah Jabodetabek. Informan dipilih melalui purposive sampling, meliputi konsumen Muslim, tokoh agama, dan pelaku usaha yang mengetahui fatwa tersebut. Data dianalisis dengan teknik analisis tematik dan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons konsumen bervariasi: sebagian menghentikan atau mengurangi konsumsi produk Danone, sebagian bersikap selektif, dan sebagian tetap mengonsumsinya dengan alasan praktis seperti kualitas dan keterjangkauan. Faktor religiusitas, akses informasi, dan peran media sosial menjadi penentu utama dalam membentuk sikap konsumen. Fatwa ini meningkatkan kesadaran moral dan memicu diskusi publik, namun implementasinya terhambat oleh keterbatasan alternatif produk serta informasi yang simpang siur. Kesimpulannya, Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 memiliki pengaruh nyata terhadap kesadaran etis dan sebagian perilaku konsumsi masyarakat Muslim, meskipun belum diimplementasikan secara menyeluruh. Upaya edukasi, ketersediaan produk alternatif, dan transparansi produsen menjadi kunci untuk mendorong konsistensi penerapan fatwa dalam kehidupan sehari-hari.
PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP HAKIM YANG MEMUTUSKAN VONIS PADA KASUS KORUPSI TIMAH HARVEY MOEIS PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH Zulkifly; Syam, Syafruddin
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.863

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim yang memutuskan vonis pada kasus korupsi timah dengan terdakwa Harvey Moeis, ditinjau dari perspektif Siyasah Dusturiyah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Populasi penelitian meliputi seluruh putusan pengadilan tindak pidana korupsi di Indonesia, dengan sampel fokus pada putusan kasus Harvey Moeis. Instrumen penelitian berupa studi dokumen terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan kode etik hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Yudisial memiliki kewenangan strategis dalam menjaga integritas hakim melalui pengawasan etik, namun pelaksanaannya terkendala pada keterbatasan kewenangan teknis yudisial dan koordinasi dengan Mahkamah Agung. Perspektif Siyasah Dusturiyah menegaskan bahwa prinsip amanah, keadilan, dan akuntabilitas harus menjadi landasan dalam setiap putusan, khususnya pada perkara korupsi yang berdampak pada kepentingan publik.
STUDI DETEKSI DINI GENG MOTOR DI MEDAN: ANALISIS PERDA 10/2021 DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM Dwiamalia, Rafina; Khalid
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.866

Abstract

Fenomena semakin meningkatnya geng motor di Kota Medan mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat Kota Medan. Pemerintah Kota Medan menggunakan dasar hukum berupa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketertiban dan Keamanan Umum guna mewujudkan Kota Medan yang tertib dan damai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Kota Medan terkait perilaku menyimpang geng motor, khususnya bagaimana Satpol PP menangani geng motor melalui upaya deteksi dini dan pencegahan. Siyasah Dusturiyah merupakan konsep dalam hukum Islam untuk mengevaluasi kebijakan berdasarkan prinsip keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu data lapangan yang diperoleh dari wawancara dan observasi sebagai dasar menganalisis hukum sebagai pola perilaku masyarakat dalam kehidupan sosial. Berdasarkan hasil penelitian, Satpol PP telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam menjaga ketertiban umum, namun upaya deteksi dini dan pencegahan yang dilakukan oleh Satpol PP berdasarkan Pasal 11 PP No. 16 Tahun 2018 masih kurang optimal akibat kurangnya dukungan dari masyarakat.
INOVASI DAN STRATEGI PEMBELAJARAN GURU PAI DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI KOGNITIF SISWA SMP NEGERI 1 BAKTIYA Julita; Ali Buto, Zulfikar; Husaini, Husaini
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.868

Abstract

Kualitas pembelajaran PAI di SMP Negeri 1 Baktiya, masih menghadapi kendala, seperti penggunaan metode konvensional yang kurang interaktif dan minimnya inovasi dalam pelaksanaan pembelajaran. Hal ini berdampak pada rendahnya kompetensi kognitif peserta didik dalam memahami materi PAI. Tujuan penelitian adalah Untuk menjelaskan inovasi dan Strategi pembelajaran guru PAI dalam meningkatkan kompetensi kognitif siswa SMP Negeri 1 Baktiya. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif studi kasus. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa guru PAI SMP Negeri 1 Baktiya tidak berinovasi dalam pembelajaran dan masih menggunakan mengajar secara konvensional tanpa menerapkan strategi yang bervariasi. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Inovasi pembelajaran guru PAI dalam meningkatkan kompetensi kognitif siswa SMP Negeri 1 Baktiya masih sangat terbatas. Guru belum menerapkan metode, media, dan strategi pembelajaran yang inovatif, kreatif, kolaboratif, fleksibel, dan kontekstual. Untuk meningkatkan kompetensi kognitif siswa, diperlukan upaya serius dalam meningkatkan kapasitas guru, memperbaiki sistem pembelajaran, serta mengembangkan sistem penilaian yang lebih komprehensif dan berorientasi pada kebutuhan siswa.
Analisis Larangan Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Pemberhentian Kepala Desa Paluh Kurau, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang) Zulfahri; Adlin Budhiawan
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.876

Abstract

Penelitian ini menganalisis penerapan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 6 Tahun 2021 dengan fokus pada dua larangan jabatan kepala desa yang menjadi dasar pemberhentian Kepala Desa Paluh Kurau, yaitu: (1) larangan membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, atau golongan tertentu; dan (2) larangan menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajiban. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan deskriptif-analitis melalui studi dokumen, wawancara, dan kajian literatur. Analisis dilakukan dengan perspektif Siyasah Dusturiyah untuk menilai keselarasan penerapan kedua larangan tersebut dengan prinsip amanah (al-amānah), keadilan (al-‘adl), dan kemaslahatan (al-maslahah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kedua larangan jabatan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya, hingga peraturan pelaksana di tingkat daerah. Proses pemberhentian dilaksanakan melalui mekanisme administratif yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Camat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Inspektorat, dan Biro Hukum, dengan tahapan mulai dari musyawarah hingga penerbitan SK Bupati. Dari perspektif Siyasah Dusturiyah, kebijakan ini sejalan dengan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan, serta dapat dibenarkan apabila bertujuan menjaga integritas pemerintahan desa dan mencegah kemudaratan yang lebih besar. Temuan ini menegaskan adanya keterpaduan antara prinsip tata kelola pemerintahan dalam Islam dan mekanisme hukum positif di Indonesia, sehingga keputusan pemberhentian memiliki legitimasi normatif dan yuridis. Penelitian ini merekomendasikan penguatan aspek transparansi, perlindungan hak, dan konsistensi penerapan aturan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa.
Analisis Penghapusan Khitan Bagi Perempuan Dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 Menurut Pandangan Hukum Islam Elva Mahmudi; Vito Dasrianto; Dede Hafirman Said
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.877

Abstract

Khitan perempuan adalah tindakan memotong atau mengurangi sedikit kulit pada bagian paling atas alat kelamin perempuan, umumnya pada preputium klitoris (kulit penutup klitoris. Penelitiannya adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data memakai studi dokumentasi dengan analisis data induktif dan deduktif. Hasil penelitiannya: PP No. 28 Tahun 2024 adalah tonggak penting dalam perlindungan kesehatan reproduksi dan hak anak di Indonesia. Dengan pelarangan khitan perempuan secara eksplisit, pemerintah menegaskan bahwa praktik ini tidak lagi dapat dibenarkan dari sisi medis, agama, maupun budaya, dan seluruh upaya diarahkan pada edukasi serta perlindungan anak perempuan dari risiko dan bahaya. Secara umum, kebijakan penghapusan khitan perempuan mendapat sambutan positif dari berbagai pihak yang peduli pada kesehatan dan hak perempuan, namun masih menghadapi tantangan kuat dari tradisi dan pemahaman agama yang keliru di masyarakat. Oleh karena itu, sosialisasi, edukasi, dan pendekatan budaya yang melibatkan tokoh adat dan agama sangat krusial untuk keberhasilan implementasi kebijakan ini.  PP No. 28 Tahun 2024 tentang penghapusan khitan perempuan secara prinsip hukum Islam dapat diterima karena: 1) Tidak ada kewajiban syariat yang kuat untuk khitan perempuan. 2) Praktik tersebut berpotensi membahayakan dan merusak tubuh, yang dilarang dalam Islam. 3) Regulasi ini sejalan dengan maqasid syariah dalam menjaga kesehatan dan kemaslahatan umat. Namun, keberhasilan implementasi kebijakan ini membutuhkan pendekatan edukasi yang sensitif terhadap nilai-nilai agama dan budaya masyarakat agar penghapusan praktik sunat perempuan dapat diterima secara luas tanpa menimbulkan konflik sosial.

Page 8 of 25 | Total Record : 250

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 3 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 3 No. 1 (2024): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 2 No. 2 (2024): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 2 No. 1 (2023): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 1 No. 2 (2023): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 1 No. 1 (2022): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies