cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edi Ilham
Contact Email
asianpublisher.id@gmail.com
Phone
+6285781169228
Journal Mail Official
asianpublisher.id@gmail.com
Editorial Address
Jl. KH. Noer Ali Sumber Artha kalimalang Bekasi Barat 17134, Jawa Barat
Location
Kab. bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Published by Asian Publisher
ISSN : -     EISSN : 29644690     DOI : https://doi.org/10.58738/qanun
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies (E-ISSN 2964-4690) is a high-quality, open-access peer-reviewed international journal published two times a year (March, September) by Asian Publisher. QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies focusing on historical, comparative, and legal and societal approaches to Islamic law, we are also particularly interested in presenting data science tools and key sources that inform scientific analysis.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Studi Agama
Articles 253 Documents
 10   11   12   13   14 
PUNGUTAN DI LAHAN PARKIR GRATIS TINJAUAN TERHADAP HAK KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH Pane, Putri Nurhazijah; Ardiansyah
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.939

Abstract

Beberapa area publik menyediakan fasilitas parkir gratis bagi pengunjung, salah satunya di sejumlah minimarket yang telah memasang plang “parkir gratis”. Namun, di lapangan masih sering muncul oknum yang tidak memiliki izin resmi dan melakukan pungutan parkir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum pungutan pada lahan parkir gratis berdasarkan perspektif Maqashid Syariah. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan living case study dan conceptual approach. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pungutan liar menimbulkan dampak negatif bagi konsumen, berupa kerugian material, keresahan, tekanan psikologis, serta rasa tidak aman. Berdasarkan perspektif Maqashid Syariah, pungutan parkir liar bertentangan dengan prinsip menjaga harta (ḥifẓ al-māl) serta perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs), karena merugikan konsumen baik secara ekonomi maupun psikologis,dan rasa tidak aman dan nyaman bagi konsumen.
PERTANGGUNGJAWABAN BPOM DALAM PEREDARAN OBAT SIRUP ANAK YANG TERKONTAMINASI BAHAN KIMIA BERBAHAYA MENURUT MAQASHID SYARIAH Sitorus, Novitasari Br; Sahliah
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.941

Abstract

Makalah ini menganalisis akuntabilitas BPOM atas distribusi sirup anak yang terkontaminasi zat beracun, dengan menggunakan kerangka maqashid syariah. Studi ini sebagian besar didasarkan pada kasus sirup yang terkontaminasi etilen glikol dan dietilen glikol baru-baru ini. Studi ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan tugas BPOM dalam menjaga distribusi sirup anak yang terkontaminasi zat berbahaya, dan untuk menilai kesesuaian tindakan BPOM dari sudut pandang maqashid syariah. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yang menggabungkan studi literatur yang melibatkan pemeriksaan berbagai sumber hukum, aturan, dan kebijakan yang berkaitan dengan pengawasan obat dan makanan, termasuk peraturan perundang-undangan yang relevan, peraturan BPOM, dan rekomendasi internasional terkait keamanan obat. Studi ini menunjukkan bahwa meskipun BPOM telah menerapkan penarikan produk dan penyebaran informasi kepada publik, kekurangan dalam sistem pemantauan dan komunikasi masih ada, yang melemahkan efektivitas upaya mereka. Temuan studi ini menyoroti perlunya BPOM meningkatkan sistem pemantauan dan transparansi dalam mengelola insiden produk farmasi yang terkontaminasi. Hal ini menggarisbawahi perlunya kolaborasi antara BPOM dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) untuk membangun sistem yang lebih aman dan responsif dalam menangani risiko kesehatan, sekaligus memastikan bahwa langkah-langkah yang diterapkan selaras dengan maqashid syariah dalam menjaga kehidupan dan kesehatan masyarakat.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 08 TAHUN 2015 TENTANG PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN PEMUKIMAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH Prayoga, Dimas; Frenki; Al Arif, M. Yasin
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.908

Abstract

Pertumbuhan pesat Kota Bandar Lampung memicu kebutuhan mendesak akan sarana prasarana, terutama drainase, yang seringkali bermasalah dan menyebabkan banjir. Menanggapi hal ini, Pemerintah Kota Bandar Lampung menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2015, mewajibkan pengembang menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) kepada pemerintah untuk pemeliharaan. Penelitian ini menganalisis implementasi Pasal 15 Ayat 4 Perda tersebut oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) dari perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah. Menggunakan metode “field research” kualitatif dengan wawancara dan observasi, studi ini menemukan bahwa Dinas PU dan Dinas Perkim telah berupaya maksimal dalam implementasi, termasuk koordinasi antar lembaga, penerapan prinsip amanah. Namun, implementasi masih terkendala oleh keterbatasan anggaran, cuaca ekstrem, kurangnya kesadaran masyarakat, kondisi saluran yang buruk,  keterbatasan sumber daya, dan koordinasi yang belum maksimal. Akibatnya, implementasi Perda belum maksimal di lapangan, terutama karena masalah komunikasi dengan pengembang terkait drainase yang tidak layak. Meskipun demikian, upaya pemerintah secara umum sejalan dengan prinsip pelayanan Islam dalam Fiqh Siyasah Tanfidziyah, meskipun belum sempurna. Penelitian ini memberikan wawasan tentang tantangan implementasi kebijakan infrastruktur dan meningkatkan kepatuhan pengambang serta relevansinya dengan Fiqh Siyasah Tanfidziyah, Kesimpulannya, meskipun pemerintah telah berusaha maksimal, pelaksanaan di lapangan masih belum sepenuhnya memenuhi harapan.
PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP LEMBAGA PERADILAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (CONTEMPT OF COURT) Muhammad Alfarobi; Fauziah Lubis
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i2.944

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji penegakan hukum terhadap tindak pidana penghinaan terhadap peradilan (contempt of court), yang secara harfiah berarti merendahkan martabat pengadilan. Kasus seperti tindakan Razman dan kuasa hukumnya yang naik ke atas meja persidangan, yang dinilai sebagai obstruction of justice atau contempt of court, menyoroti urgensi permasalahan ini. Seringnya istilah obstruction of justice muncul dari berbagai pihak juga memperlihatkan bahwa isu ini relevan dan perlu diteliti lebih lanjut. Permasalahan utama dalam penelitian ini terbagi dua: pertama, bagaimana penegakan hukum contempt of court dilakukan di Indonesia; kedua, bagaimana sanksi ta'zir dapat diterapkan menurut Hukum Pidana Islam terhadap pelaku contempt of court untuk mencapai efek jera (zajr). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan yang mengandalkan data sekunder dari bahan pustaka. Berdasarkan pembahasan, ditarik dua kesimpulan utama. Penegakan Hukum Contempt of Court di Indonesia saat ini diatur secara tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan pidana, dan belum terkodifikasi dalam satu undang-undang khusus (Contempt of Court Act). Ini menyebabkan tantangan dalam kepastian dan konsistensi hukum. Sanksi Ta'zir dan Efek Jera (Zajr) dalam Hukum Pidana Islam menunjukkan bahwa tindakan penghinaan terhadap peradilan dikategorikan sebagai jarimah ta'zir. Sanksi ta'zir memiliki karakteristik fleksibilitas, di mana jenis dan kadar hukuman tidak ditetapkan secara spesifik dalam nash, melainkan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim (ulil amri) untuk mencapai efek jera  
PERAN KEAKTIFAN SISWA DALAM KEGIATAN ROHIS TERHADAP PEMBENTUKAN KARAKTER RELIGIUS DI SMA NEGERI 2 BLORA Moh Sukarno, Yusron Ridho Nurfatoni; Dyah Ayu Fitriana; Arim Irsyadulloh Albin Jaya
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i2.937

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan Rohani Islam (Rohis) di SMA Negeri 2 Blora serta peranannya dalam membentuk karakter religius siswa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan Rohis berjalan cukup baik dengan variasi program rutin dan tahunan, seperti pembacaan Maulid Al-Barjanzi, ziarah wali, pengajaran Baca Tulis Al-Qur’an (BTA), pesantren Ramadhan, peringatan hari besar Islam, zakat fitrah, hadroh, dan tahfidzul Qur’an. Dari segi keaktifan, sekitar enam puluh persen anggota tergolong aktif, sedangkan empat puluh persen lainnya tidak konsisten mengikuti kegiatan. Kendala utama yang dihadapi adalah rendahnya partisipasi sebagian anggota baru yang setelah dilantik cenderung tidak aktif lagi. Namun demikian, kegiatan Rohis terbukti memberikan pengaruh positif bagi kehidupan sehari-hari anggotanya, baik dari segi peningkatan ibadah, pembinaan akhlak, maupun pencapaian prestasi dalam lomba dai dan hadroh. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Rohis SMA Negeri 2 Blora memiliki peran penting dalam membentuk suasana religius di sekolah, meskipun masih diperlukan penguatan kaderisasi, pengawasan pengurus, inovasi kegiatan, serta dukungan sekolah agar organisasi ini dapat berkembang lebih optimal.
MEDIA BOARD GAME PERKEMBANGAN PERADABAN ISLAM BENUA EROPA DAN BENUA ASIA PADA MATA PELAJARAN PAI TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA DI SMK NEGERI 1 JEPON kudhori, Naily Faizatul Aulia; Nurkayati, Siti; Syaifulloh, Ahmad
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i2.942

Abstract

Pembelajaran Sejarah Peradaban Islam di sekolah menengah sering masih didominasi metode ceramah, sehingga membuat siswa kurang aktif dan berdampak pada rendahnya hasil belajar. Inovasi media pembelajaran diperlukan agar siswa lebih tertarik, interaktif, serta mampu memahami materi secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan media board game Perkembangan Peradaban Islam di Dunia terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam materi Sejarah Peradaban Islam di SMK Negeri 1 Jepon. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksperimen semu (quasi-experimental design) tipe pretest-posttest control group. Sampel penelitian terdiri atas 60 siswa kelas X yang dibagi menjadi dua kelompok: kelas eksperimen menggunakan media board game dan kelas kontrol menggunakan metode konvensional. Instrumen berupa tes pilihan ganda berjumlah 50 soal yang telah diuji validitas dan reliabilitas. Analisis data menggunakan uji-t independen dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara kelompok eksperimen dan kontrol. Rata-rata hasil belajar siswa pada kelas eksperimen mencapai 80,20, sedangkan kelas kontrol hanya 73,87, dengan selisih 10,33 poin. Penerapan board game terbukti membuat siswa lebih antusias, aktif berdiskusi, serta lebih mudah memahami materi perkembangan Islam di Asia dan Eropa. Dapat disimpulkan bahwa media board game berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Selain meningkatkan aspek kognitif, penerapan media ini juga berdampak pada keterampilan sosial, kemampuan berpikir kritis, dan motivasi belajar siswa. Oleh karena itu, board game dapat dijadikan alternatif media pembelajaran inovatif yang relevan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah menengah.
IMPLIKASI HUKUM PENGGUNAAN LAMPU ISYARAT STROBO PADA MASYARAKAT SIPIL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN JALAN, UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MAQASID SYARIAH Alfi Syahrin; Rahmat Efendi
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i2.946

Abstract

Maraknya penggunaan lampu isyarat (strobo) oleh masyarakat sipil menjadi keresahan bagi pengendara di jalan raya. Masyarakat dengan mudah mendapatkan akses untuk menggunakannya tanpa ada peraturan yang tegas. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian penggunaan strobo dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), serta prinsip-prinsip hukum Islam seperti hifz an-nafs (perlindungan jiwa) dan kaidah la dharar wala dhirara  (larangan membahayakan diri dan orang lain). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan strobo hanya diperbolehkan untuk kendaraan khusus seperti ambulans, pemadam kebakaran, dan kendaraan dinas sesuai ketentuan UU LLAJ. Sementara itu, pelaku usaha dinilai lalai dalam memberikan informasi yang benar kepada konsumen, sehingga bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dalam UUPK. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya perlindungan jiwa hifz an-nafs sebagai nilai fundamental dalam etika hukum. Penyalahgunaan strobo berpotensi menimbulkan ancaman keselamatan di jalan raya, sehingga bertentangan dengan prinsip menjaga keselamatan jiwa manusia. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga kerangka hukum dan etika tersebut saling melengkapi dalam membentuk sistem perlindungan menyeluruh bagi pengguna jalan.
ANALISIS PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PRAKTEK TUNA SUSILA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH Syarani, Anggia Putri; Maulidya Moramatondang
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i2.948

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Praktek Tuna Susila dalam perspektif siyasah dusturiyah. Fokus analisis diarahkan pada implementasi perda, hambatan yang muncul di tengah perkembangan digital dan arus globalisasi, serta keterkaitannya dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, diperkuat melalui studi pustaka yang bersumber dari literatur akademik, artikel jurnal, serta regulasi terkait. Proses analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum, membandingkannya dengan teori siyasah, serta mengaitkannya dengan kondisi sosial yang berkembang saat ini. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Perda No. 6 Tahun 2003 secara substansi telah sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan dan memperoleh legitimasi syar’i melalui maqashid al-syari’ah, khususnya dalam upaya menjaga agama, kehormatan, jiwa, dan keturunan. Kendati demikian, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam merespons praktik prostitusi berbasis daring, keterbatasan sumber daya, serta ketiadaan regulasi turunan yang jelas. Oleh sebab itu, diperlukan reformulasi perda yang menambahkan aspek rehabilitasi, pemberdayaan ekonomi, dan kolaborasi multi-pihak, sehingga regulasi ini lebih adaptif sekaligus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan tetap berorientasi pada kemaslahatan umum.
PERLINDUNGAN PEDAGANG TERHADAP REVITALISASI PASAR AKSARA PERSPEKTIF AL-MASLAHAH Rival Aqila Sani; Fatimah Zahara
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i2.960

Abstract

Perlindungan pedagang terhadap kebijakan revitalisasi Pasar Aksara di Medan dalam perspektif teori al-Maslahah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh konflik kepentingan antara pemerintah kota dan para pedagang yang terdampak relokasi akibat proyek revitalisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pedagang serta menilai kesesuaian kebijakan revitalisasi tersebut berdasarkan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan revitalisasi belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan karena tidak memperhatikan hak-hak pedagang secara utuh. Dalam perspektif revitalisasi, kebijakan revitalisasi seharusnya tidak hanya mempertimbangkan aspek fisik dan estetika pasar, tetapi juga dampak sosial ekonomi bagi pedagang. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan perlindungan yang lebih responsif dan partisipatif.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN THE TOURISM NATION BASIC LAW TERHADAP PARIWISATA HALAL DI KOTA TOKYO Yasin, Arif; Asyiqin, Hisyam; Musthofa, Ahmad Misbakh Zainul
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i2.947

Abstract

Pariwisata merupakan salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Jepang, dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Seiring meningkatnya jumlah wisatawan Muslim di seluruh dunia, Pemerintah Metropolitan Tokyo secara aktif mendorong pengembangan wisata halal guna mengakomodasi kebutuhan pengunjung Muslim internasional. Pemerintah daerah menyadari potensi ekonomi dan budaya dari segmen ini, sehingga melaksanakan berbagai inisiatif strategis untuk menarik wisatawan Muslim.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah Jepang—khususnya di Tokyo—dalam implementasi Tourism Nation Promotion Basic Law tahun 2007 yang berkaitan dengan wisata halal, serta mengidentifikasi langkah kebijakan konkret yang diambil oleh Pemerintah Metropolitan Tokyo. penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, analisis dokumen, artikel ilmiah, dan publikasi resmi dari lembaga pariwisata Jepang. penelitian menunjukkan bahwa pemerintah, khususnya di tingkat metropolitan, berperan aktif dalam pengembangan wisata halal melalui kebijakan seperti sistem sertifikasi halal, penyediaan fasilitas ibadah, promosi destinasi ramah Muslim, serta pelatihan bagi pelaku industri pariwisata. Meskipun terdapat sejumlah tantangan, langkah-langkah tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menciptakan lingkungan pariwisata yang inklusif dan ramah terhadap wisatawan Muslim. Penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai pentingnya integrasi nilai-nilai halal dalam pengembangan pariwisata global.

Page 12 of 26 | Total Record : 253

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 3 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 3 No. 1 (2024): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 2 No. 2 (2024): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 2 No. 1 (2023): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 1 No. 2 (2023): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 1 No. 1 (2022): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies