cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edi Ilham
Contact Email
asianpublisher.id@gmail.com
Phone
+6285781169228
Journal Mail Official
asianpublisher.id@gmail.com
Editorial Address
Jl. KH. Noer Ali Sumber Artha kalimalang Bekasi Barat 17134, Jawa Barat
Location
Kab. bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Published by Asian Publisher
ISSN : -     EISSN : 29644690     DOI : https://doi.org/10.58738/qanun
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies (E-ISSN 2964-4690) is a high-quality, open-access peer-reviewed international journal published two times a year (March, September) by Asian Publisher. QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies focusing on historical, comparative, and legal and societal approaches to Islamic law, we are also particularly interested in presenting data science tools and key sources that inform scientific analysis.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Studi Agama
Articles 161 Documents
 9   10   11   12   13 
PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA OBJEK WISATA KARANG ANYAR KEC. GUNUNG MALIGAS, KAB SIMALUNGUN PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH Winda Maharani; Uswatun Hasanah
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.912

Abstract

Objek wisata Karang Anyar di Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun memiliki potensi besar dalam mendukung sektor pariwisata daerah. Namun, pertumbuhan ini tidak selalu dibarengi dengan perlindungan konsumen yang memadai. Masalah seperti ketidakjelasan harga tiket, kurangnya kebersihan, serta keamanan dan kenyamanan yang belum optimal masih sering dikeluhkan pengunjung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan konsumen pada objek wisata Karang Anyar berdasarkan prespektif Maslahah Mursalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kuantitatif. Data primer diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada pengunjung dan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka terhadap sumber-sumber hukum Islam dan perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen di objek wisata Karang Anyar masih belum optimal terkait masalah transparansi informasi harga, fasilitas kebersihan, keamanan, serta penanganan keluhan. Dan dari perspektif Maslahah Mursalah perlindungan konsumen yang seharusnya menekankan pentingnya prinsip keadilan dan kemaslahatan umum, serta menghindari transaksi yang merugikan dan tanggung jawab dalam mewujudkan kenyamanan dan keselamatan pengunjung juga belum berjalan secara optimal. Hal ini bisa menimbulkan berbagai dampak negative seperti kerugian ekonomi, ketidakadilan bagi konsumen serta dampak sosial dan lingkungan.
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KETIDAKSESUAIAN TAKARAN DALAM PENJUALAN MINYAK GORENG PERSPEKTIF IBNU TAIMIYAH Tarigan, Angga Wira Yuda; Uswatun Hasanah
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.914

Abstract

Praktik pengurangan takaran dalam penjualan minyak goreng bersubsidi Minyakita menimbulkan keresahan publik dan mencerminkan lemahnya pengawasan dalam distribusi pangan strategis. Produk yang seharusnya berisi 1 liter ditemukan hanya mengandung 750–800 mililiter, sehingga melanggar hak konsumen dan prinsip etika bisnis. Permasalahan ini menuntut kajian hukum yang tidak hanya berfokus pada regulasi positif, tetapi juga memerlukan pendekatan etis melalui pemikiran Islam klasik seperti pemikiran Ibnu Taimiyah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya praktik pengurangan takaran oleh pelaku usaha dan mengkaji bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha tersebut dalam perspektif pemikiran Ibnu Taimiyah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta menggunakan sumber hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengurangan takaran disebabkan oleh tekanan ekonomi makro, ketidakseimbangan distribusi subsidi, harga CPO yang terus naik tanpa diikuti penyesuaian HET secara proporsional, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum sehingga menjadi celah untuk pelaku usaha dalam merugikan konsumen. Dalam perspektif Ibnu Taimiyah, praktik tersebut termasuk ghisy (penipuan) yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran. Konsep hisbah mengamanatkan negara untuk melakukan pengawasan pasar, sementara pelaku usaha wajib memberikan kompensasi atas kerugian konsumen. Berdasarkan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 UU No. 8 Tahun 1999, pelaku dapat dikenai hukuman 5 tahun penjara atau denda maksimal Rp2 miliar. Sementara itu, Permendag No. 18 Tahun 2024 pada Pasal 26, 27 dan 28 menetapkan sanksi administratif, berupa teguran hingga pencabutan izin usaha. Oleh karena itu, integrasi antara prinsip syariah dan hukum positif diperlukan guna mewujudkan sistem perlindungan konsumen yang adil dan berkelanjutan.
PEMBELAJARAN PAI BERBASIS PROYEK (PJBL) DALAM MENINGKATKAN KARAKTER RELIGIUS PESERTA DIDIK KELAS IX DI SMPN 3 BLORA Robbi, Muhammad Ridlo; Jaya, Arim Irsyadulloh Albin; Fitriana, Dyah Ayu
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.916

Abstract

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter religius peserta didik. Namun, dalam praktiknya, model pembelajaran konvensional seringkali kurang efektif dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan model Project Based Learning (PJBL) dalam meningkatkan karakter religius peserta didik kelas IX di SMPN 3 Blora. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah guru PAI dan peserta didik kelas IX. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PJBL mampu meningkatkan keaktifan, tanggung jawab, dan keterlibatan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran PAI. Peserta didik tidak hanya memahami materi secara konseptual, tetapi juga mampu mempraktikkannya melalui proyek nyata seperti pembuatan media dakwah, kegiatan sosial keagamaan, serta pengelolaan kegiatan ibadah. Implementasi PJBL terbukti memperkuat karakter religius yang tercermin dalam sikap disiplin beribadah, toleransi, dan kepedulian sosial. Dengan demikian, PJBL dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PAI sekaligus membentuk karakter religius peserta didik secara berkelanjutan.
ANALISIS PUTUSAN PTUN MEDAN NOMOR 131\G\2023\PTUN MEDAN TERKAIT SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH Ferdian Atallah; Putri Eka Ramadhani Batubara
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.919

Abstract

Sertifikat tanah merupakan alat bukti sah atas hak kepemilikan atau penguasaan atas tanah yang diterbitkan oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah. Dalam hukum Islam, meskipun tidak dikenal sertifikat tanah secara formal, prinsip pemilikan dan pengelolaan tanah tetap dijunjung tinggi dengan pengakuan terhadap hak milik, pemanfaatan, dan perlindungan hukum. Kasus sengketa pertanahan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan mencerminkan pentingnya kejelasan dan ketertiban dalam administrasi pertanahan. Penggugat mengklaim memiliki tanah seluas ±2 hektar berdasarkan serangkaian peralihan hak yang sah, namun kemudian mengetahui bahwa objek tanah tersebut telah disertifikatkan atas nama pihak lain melalui Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1547/Kel.Sunggal atas nama Yohannes Supratman yang diterbitkan pada tahun 2005. Ketidaktahuan atas penerbitan sertifikat dan tindakan penguasaan fisik oleh pihak ketiga menyebabkan kerugian pada Penggugat, sehingga gugatan diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sengketa ini menyoroti pentingnya sinkronisasi antara data yuridis dan data fisik dalam administrasi pertanahan guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat.
ANALISIS NORMA HUKUM TERHADAP POLEMIK PENGANGKATAN KEPALA LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus di Lingkungan IX Kelurahan Sidorame Timur, Medan Perjuangan) Emi Mulyani; Abd. Mukhsin
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.922

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma hukum yang mengatur pengangkatan Kepala Lingkungan (Kepling) dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, dengan studi kasus di Lingkungan IX, Kelurahan Sidorame Timur, Medan Perjuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, yakni menelaah Peraturan Wali Kota Medan No. 21 Tahun 2021 secara normatif, serta mengkaji praktik lapangan melalui wawancara dengan warga, Kepling terpilih dan kandidat yang mencalonkan menjadi Kepling. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan serius antara regulasi dan implementasi. Mekanisme pengumpulan dukungan minimal 30% Kepala Kelurga sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perwal tidak disertai dengan prosedur verifikasi yang jelas, sehingga melemahkan legitimasi hasil pengangkatan. Kondisi ini juga mengkibatkan krisis legitimasi, di mana Kepling yang dilantik tidak sepenuhnya memperoleh penerimaan sosial. Dari perspektif Siyasah Dusturiyah, hal ini bertentangan dengan prinsip syura (musyawarah), keadilan, dan ridha al-ummah ( persetujuan masyarakat). Penelitian ini merekomendasikan pembenahan berupa mekanisme verifikasi yang transparan, pembentukan panitia independen, serta kemungkinan penerapan pemilihan langsung agar pengangkatan Kepling berlangsung adil, demokratis, dan akuntabel
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG USAHA WARUNG INTERNET BERDASARKAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH : (STUDI KASUS KECAMATAN MEDAN AREA) Harahap, Hasyim Thahara; Firmansyah, Heri
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.925

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 dalam membatasi jam operasional warung internet bagi pelajar di Kecamatan Medan Area dan untuk mengetahui  tinjauan Fiqh Siyasah terhadap kebijakan pembatasan jam operasional warung internet bagi pelajar di Kecamatan Medan Area. Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran faktual dan sistematis mengenai pelaksanaan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 di lokasi penelitian. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 dalam membatasi jam operasional warung internet bagi pelajar di Kecamatan Medan Kota masih belum optimal. Observasi lapangan secara jelas menunjukkan bahwa warnet seperti Super Mega Net dan Furious Net melanggar ketentuan jam operasional yang ditetapkan, kerap beroperasi melewati pukul 24.00 WIB. Lebih lanjut, larangan bagi anak usia sekolah berseragam untuk menggunakan fasilitas warnet pada jam pelajaran juga tidak ditegakkan secara efektif. Pelajar ditemukan membolos dan menggunakan warnet tanpa saringan dari pengelola. Dampak dari kegagalan implementasi ini adalah timbulnya gangguan ketertiban umum dan risiko negatif terhadap pendidikan serta perkembangan sosial-emosional pelajar. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap kebijakan pembatasan jam operasional warung internet bagi pelajar di Kecamatan Medan Kota menegaskan bahwa peraturan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam perspektif Fiqh Siyasah, khususnya Siyasah Dusturiyah, pemerintah (ulil amri) memiliki wewenang syar'i untuk menetapkan aturan demi menjaga kemaslahatan umum (mashlahah) dan mencegah kemungkaran. Penegakan dan kepatuhan terhadap Peraturan Walikota ini adalah bagian integral dari penciptaan masyarakat yang tertib, adil, dan maslahat sesuai dengan ajaran Islam.
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135 PUU-XXII/2024 TENTANG PEMISAHAN PEMILU NASIONAL DAN PEMILU DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH Parapat, Apwan Riadi; Khalid
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.931

Abstract

Penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang menetapkan pemisahan penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah mulai tahun 2029. Putusan ini lahir dari evaluasi atas kompleksitas pemilu serentak lima kotak yang dinilai membebani pemilih dan penyelenggara, sekaligus menurunkan kualitas demokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dipadukan dengan analisis perspektif fiqh siyasah dusturiyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemisahan pemilu berpotensi meringankan beban teknis penyelenggaraan, namun menimbulkan perdebatan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dinilai melampaui fungsi negative legislator. Dari perspektif maqasid al-syari‘ah, keputusan ini perlu diuji secara kritis agar tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar dibandingkan maslahat yang dituju. Penelitian ini berkontribusi pada pengayaan kajian hukum tata negara dan fiqh siyasah dengan menekankan pentingnya integrasi prinsip konstitusional dan nilai keadilan Islam dalam perumusan sistem kepemiluan yang adil, konstitusional, dan maslahat.
PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN OBAT SALEP MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DI MARKETPLACE PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 146/DSN-MUI/XII/2021 TENTANG ONLINE SHOP BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH Khoirunnisa; Abd Rahman Harahap
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.934

Abstract

Perdagangan daring yang kian berkembang telah melahirkan tantangan baru dalam pengawasan produk, khususnya terkait peredaran obat luar yang mengandung bahan berbahaya tanpa izin edar. Salah satu produk yang menjadi perhatian adalah Salep Zudaifu, yang secara luas diperjualbelikan di berbagai marketplace meskipun tidak terdaftar di BPOM dan terbukti mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) seperti dexamethasone dan merkuri sulfida. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penjualan produk tersebut dalam perspektif hukum positif Indonesia dan syariah Islam berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Pedoman Transaksi Online Shop. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap regulasi nasional, fatwa, serta literatur fiqih klasik dan kontemporer. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan penekanan pada prinsip perlindungan konsumen, maqashid al-shariah, dan nilai-nilai muamalah Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peredaran salep berbahaya di marketplace merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam perspektif syariah, transaksi semacam ini bertentangan dengan prinsip al-dharar yuzal, larangan tadlis, dan amanah dalam jual beli. Marketplace sebagai fasilitator transaksi turut memiliki tanggung jawab moral dan hukum atas peredaran produk berbahaya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan literasi digital syariah, serta implementasi prinsip hisbah dalam pengawasan perdagangan daring.
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOTIKA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM : (Studi Komparatif Di Indonesia Dan Malaysia) Nawa Bathuta; Zulkarnain
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.935

Abstract

Kejahatan narkotika merupakan kejahatan transnasional yang berdampak luas terhadap ketertiban sosial dan keamanan negara. Indonesia dan Malaysia sebagai negara mayoritas Muslim memiliki pendekatan yang khas dalam penanggulangan kejahatan ini, baik dari aspek hukum positif maupun hukum pidana Islam. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan kebijakan hukum pidana serta penerapan prinsip-prinsip hukum pidana Islam dalam menanggulangi kejahatan narkotika di kedua negara. Di Indonesia, pendekatan hukum pidana menekankan sistem ganda berupa pembedaan antara pecandu yang direhabilitasi dan pengedar yang dikenai sanksi berat, sedangkan Malaysia cenderung menggunakan pendekatan represif dengan hukuman mati, meskipun telah terjadi reformasi melalui penghapusan hukuman mati mandatori pada tahun 2023. Dari perspektif hukum pidana Islam, kedua negara masih menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan prinsip hukum islam dan pemidanaan berbasis maslahat secara komprehensif ke dalam sistem perundang-undangan positif. Penelitian ini menunjukkan bahwa sinergi antara hukum positif dan hukum pidana Islam berpotensi menjadi pendekatan yang lebih humanis, preventif, dan berkeadilan dalam menghadapi kejahatan narkotika, selama implementasinya dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan reformasi kebijakan berbasis syariat islam  serta penguatan sistem rehabilitasi,dan  penegakan hukum.
ANALISIS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG NOMOR 034 TAHUN 2019 TENTANG PEMBATASAN JAM KEGIATAN MAHASISWA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH : (Studi Kasus Pelanggaran Organisasi Kemahasiswaan) Putri, Vemmy Adelina; Iwan
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.936

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 034 Tahun 2019 tentang pembatasan jam kegiatan mahasiswa dalam perspektif siyasah dusturiyah serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran oleh organisasi kemahasiswaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode deskriptif-kualitatif melalui studi kepustakaan. Data penelitian diperoleh dari sumber primer berupa Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 034 Tahun 2019, serta sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur terkait. Instrumen penelitian yang digunakan adalah analisis dokumen, sedangkan validitas data diuji melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan rektor memiliki legitimasi administratif yang sah dalam perspektif hukum positif dan sesuai dengan kaidah taṣarruf al-imām ‘ala al-ra‘iyyah manūṭ bi al-maṣlaḥah, sehingga sah menurut hukum Islam karena berorientasi pada kemaslahatan umum (maslahah ‘āmmah). Namun, implementasinya belum berjalan optimal karena masih ditemukan pelanggaran oleh organisasi kemahasiswaan. Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya pelanggaran meliputi lemahnya sosialisasi peraturan, rendahnya kesadaran hukum mahasiswa, keterbatasan pengawasan, kuatnya budaya organisasi, dan minimnya partisipasi mahasiswa dalam proses kebijakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap peraturan kampus tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga kewajiban moral dan religius. Penelitian ini merekomendasikan agar Universitas Negeri Padang meningkatkan sosialisasi dan pengawasan terhadap Peraturan Rektor No.034/2019, melibatkan mahasiswa dalam proses perumusan kebijakan, serta menginternalisasikan nilai ketaatan dan prinsip syūrā guna mengoptimalkan efektivitas penerapan aturan. 

Page 11 of 17 | Total Record : 161

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 3 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 3 No. 1 (2024): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 2 No. 2 (2024): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 2 No. 1 (2023): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 1 No. 2 (2023): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 1 No. 1 (2022): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies