cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edi Ilham
Contact Email
asianpublisher.id@gmail.com
Phone
+6285781169228
Journal Mail Official
asianpublisher.id@gmail.com
Editorial Address
Jl. KH. Noer Ali Sumber Artha kalimalang Bekasi Barat 17134, Jawa Barat
Location
Kab. bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Published by Asian Publisher
ISSN : -     EISSN : 29644690     DOI : https://doi.org/10.58738/qanun
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies (E-ISSN 2964-4690) is a high-quality, open-access peer-reviewed international journal published two times a year (March, September) by Asian Publisher. QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies focusing on historical, comparative, and legal and societal approaches to Islamic law, we are also particularly interested in presenting data science tools and key sources that inform scientific analysis.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Studi Agama
Articles 161 Documents
 7   8   9   10   11 
Analisis Pengelolaan Wakaf Uang Perspektif Uu No. 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Yayasan Darul Waqaf Al-Hadiy) Maulani; Abd Rahman Harahap
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.878

Abstract

Wakaf uang merupakan inovasi dalam sistem keuangan islam yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi umat.  Namun,  dalam  praktiknya,  pengelolaan  wakaf uang di Indonesia, termasuk oleh Yayasan Darul Waqaf Al-Hadiy, belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum  yang  di  atur  dalam  Undang-  Undang  No.  41Tahun 2004 tentang Wakaf. Permasalahan utama yang dihadapi mencakup belum optimalnya pelaporan keuangan kepada Badan Wakaf Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 43, belum adanya kerja sama yang jelas dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang Pasal 28, serta kapasitas nazhir yang belum memenuhi standar kompetensi hukum sebagaimana diatur dalam  pasal  10.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis kesesuaian praktik pengelolaan wakaf uang di  Yayasan  Darul  Waqaf Al-Hadiy  dengan  ketentuan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, khususnya terkait pelaporan keuangan legalitas nazhir, dan keterlibatan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan living case study, statute approach, dan conceptual approach. Data primer diperoleh dari observasi dan wawancara serta data sekunder diperoleh melalui studi dokumen. Kemudian, data diolah secara kualitatif dan dianalisis dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian ini  menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf uang di Yayasan tersebut belum sepenuhnya memenuhi standar hukum, seperti belum diterapkannya pelaporan sesuai Pasal 43, belum bekerja sama dengan LKS-PWU sebagaimana diatur dalam Pasal 28, serta belum maksimalnya kapasitas hukum nazhir sesuai dengan Pasal 10. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan dari sisi hukum berupa penguatan kapasitas kelembagaan nazhir, pelatihan hukum perwakafan, serta penyesuaian operasional Yayasan dengan ketentuan hukum positif agar wakaf uang dapat dikelola secara sah, akuntabel dan berkelanjutan.
ANALISIS YURIDIS PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DAERAH MENURUT PERMENDAGRI NO.4 TAHUN 2023 TENTANG PENJABAT GUBERNUR, PENJABAT BUPATI DAN PENJABAT WALIKOTA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH: (Studi Kasus Pengangkatan Penjabat Bupati Tapanuli Tengah) Putra, Yogi Danil; Khalid
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.881

Abstract

Pengangkatan penjabat kepala daerah menjadi sorotan penting dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia, khususnya menjelang dan sesudah masa transisi pemilihan kepala daerah. Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 hadir sebagai regulasi terbaru yang mengatur tata cara dan mekanisme pengangkatan Penjabat Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Namun, implementasi dari peraturan ini menimbulkan berbagai persoalan, terutama terkait dengan transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi hukum maupun politik dari para penjabat yang ditunjuk.Penelitian ini berfokus pada potensi ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dalam Permendagri tersebut dengan prinsip-prinsip hukum tata negara dan nilai-nilai dalam fiqh siyasah. Hal ini diperkuat dengan studi kasus pengangkatan Penjabat Bupati Tapanuli Tengah yang dinilai sarat kontroversi, baik dari aspek prosedural maupun substansial.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis pengangkatan penjabat kepala daerah berdasarkan Permendagri No.4 Tahun 2023 serta meninjau kesesuaiannya dalam perspektif fiqh siyasah, guna menemukan titik keseimbangan antara norma hukum positif dengan etika pemerintahan dalam Islam.Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi pustaka, dokumentasi, serta analisis terhadap regulasi dan fakta-fakta pada kasus di Tapanuli Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam Permendagri No.4 Tahun 2023, terutama dalam hal mekanisme seleksi dan keterlibatan publik yang minim. Dalam perspektif fiqh siyasah, pengangkatan penjabat semestinya memenuhi prinsip amanah, keadilan, dan musyawarah yang belum sepenuhnya tercermin dalam praktik yang terjadi. Hasil penelitian ini menegaskan perlunya reformulasi kebijakan pengangkatan penjabat kepala daerah agar lebih menjunjung asas demokrasi dan keadilan substantif, baik menurut hukum positif Indonesia maupun nilai-nilai fiqh siyasah. Rekomendasi yang diajukan adalah perlunya penguatan regulasi, transparansi proses seleksi, dan pelibatan elemen masyarakat dalam pengambilan keputusan.
Analisis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Persfektif Siyasah Dusturiyah ainun maharani, azizah; Fauziah Lubis
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.883

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap penyediaan lampu lalu lintas. Penyediaan lampu lalu lintas sebagai bagian dari infrastruktur jalan merupakan aspek penting dalam mewujudkan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, serta mengkaji kebijakan tersebut dalam perspektif siyasah dusturiyah (politik ketatanegaraan Islam). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 25 UU No. 22 Tahun 2009 di Kota Tanjung Balai belum optimal. Ditemukan 15 titik lampu lalu lintas yang tidak berfungsi akibat usia teknis, keterbatasan anggaran, dan lemahnya pemeliharaan oleh instansi terkait. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, kondisi ini mencerminkan kelalaian negara dalam menjalankan amanah untuk menjaga maslahah ‘āmmah dan ḥifẓ al-nafs sebagai bagian dari maqāṣid al-syarī‘ah. Pemerintah berkewajiban bertindak adil, efisien, dan amanah dalam kebijakan publik, termasuk pengadaan dan perawatan lampu lalu lintas, sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional dan keagamaan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi lintas sektor serta optimalisasi anggaran agar ketentuan hukum dapat berjalan lebih efektif demi terciptanya lalu lintas yang aman dan maslahat bagi masyarakat
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KABUPATEN DELI SERDANG NO. 17 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH: (STUDI KASUS KETIDAKTERTIBAN LAPORAN DALAM PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA DI DESA PAYA GAMBAR TAHUN 2023) Siregar, Muhammad Hatta; Syam, Syafruddin
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.884

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam perspektif Siyasah Maliyah, dengan studi kasus pada ketidaktertiban laporan pertanggungjawaban dana desa di Desa Paya Gambar tahun 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan tersebut belum berjalan optimal. Ditemukan sejumlah ketidaksesuaian antara laporan keuangan dan realisasi fisik kegiatan, akibat lemahnya pemahaman regulasi, minimnya pelatihan teknis, kurangnya pengawasan, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Dari perspektif Siyasah Maliyah, kondisi ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan publik. Penelitian ini menekankan pentingnya sinkronisasi antara hukum positif dan nilai-nilai syariah dalam pengelolaan dana desa agar tercipta tata kelola yang adil, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan umat.
RELEVANSI MUTHLAQ DAN MUQAYYAD DALAM HUKUM KELUARGA Fuadi, Mhd Yusral; Firdaus; Aslam, Beni
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 3 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v3i2.769

Abstract

Muthlaq dan muqayyad merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam prosesi istinbath suatu hukum, hal ini didasari pada pendekatan filologis sebagai teknik analisis suatu teks untuk melahirkan suatu hukum yang dirumuskan oleh para Mujtahid atau Yuris. Kajian ini focus pada penerapan muthlaq muqayyad pada ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan hukum keluarga. Penelitian ini merupakan bersifat kualitatif dengan sumber primer kitab ushul fiqh Syekh Hasan Hitou yang berjudul al-Wajiz fi Ushuli Tasyri' wa Islamiy dengan melakukan pengkajian terhadap teks kitab melalui pendekatan filologis untuk memahami konsep muthlaq muqayyad dalam penetapan suatu hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan merujuk kepada beberapa kitab turats ushul fikih, artikel dan buku terkait yang diolah dengan cara dibaca, diterjemahkan, dipahami dan diaplikasikan pada ayat-ayat hukum keluarga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lafaz muthlaq muqayyad dari satu segi memiliki kesamaan dengan 'am khas. Pemakaian lafaz muthlaq dan muqayyad bergantung pada sebab dan hukumnya, terkadang dialihkan lafaz muthlaq kepada muqayyad dan sebaliknya, ataupun digunakan sesuai dengan interpretasi maknanya masing-masing. Terdapat 4 aspek penerapan muthlaq dan muqayyad terhadap ayat al-Qur’an yang berkenaan dengan hukum keluarga yaitu masa iddah, warisan, larangan menikahi orang musyrik dan poligami.
ANALISIS HUKUM PEMBERIAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR KEPADA AYAH PECANDU NARKOTIKA Ardilia, Novi Rizki; Purba, Hasim; Sembiring, Rosnidar
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 3 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v3i2.672

Abstract

Pengasuhan anak di bawah umur (hadhanah) yang merupakan salah satu akibat dalam perceraian dalam Pasal 105 KHI menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau yang belum berusia 12 (duabelas) tahun adalah hak ibu kandung. Adapun permasalahan penelitian ini yaitu: Bagaimana konsep pemberian hak asuh dalam perspektif Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam? Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memberikan hak asuh anak yang masih di bawah umur kepada ayah pecandu narkotika pada Putusan No. 1039/Pdt.G/2023/PA. Lpk Jo Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PTA.Mdn Jo Putusan Mahkamah Agung No. 103K/Ag/2024)? dan bagaimana implikasi dari putusan hakim yang memberikan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah pecandu narkotika? Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa konsep pemberian hak asuh dalam perspektif Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak fokus utamanya adalah terletak pada perlindungan hukum anak, sedangkan konsep pemberian hak asuh dalam perspektif KHI mengatur secara rinci tentang kekuasaan orang tua terhadap anak. Pertimbangan hukum hakim dalam memberikan hak asuh anak yang masih di bawah umur kepada ayah pecandu narkotika pada Putusan No. 1039/Pdt.G/2023/PA. Lpk didasarkan pada keterangan yang disampaikan oleh Tergugat dan keterangan saksi dari Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat seorang ibu yang bekerja dan sering bepergian keluar kota. Pertimbangan hukum hakim tersebut didasarkan juga kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110K/AG/2007. Majelis hakim di tingkat banding berpendapat pertimbangan di tingkat pertama telah menyimpangi ketentuan normatif Pasal 105 huruf a KHI. Pada Putusan Mahkamah Agung No. 103K/Ag/2024, majelis hakim menolak Kasasi yang diajukan oleh Tergugat, dengan pertimbangan bahwa putusan majelis hakim dalam tingkat banding tidak bertentangan dengan hukum.
ANALISIS MAQASHID HADIS JILBAB BAGI WANITA DALAM RUANG PUBLIK: PENDEKATAN MAQASID SISTEM JASSER AUDA Muksi, Muhammad; Razaq, Achmad Shidiqur; Ali, Umar; Hidiayat, Firman; Firdaus, Mohamad Anang
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.816

Abstract

Artikel ini menganalisis maqashid Hadis tentang jilbab bagi wanita dalam ruang publik menggunakan pendekatan maqasid syariah Jasser Auda. Permasalahan yang dibahas adalah perbedaan pandangan tentang kewajiban penggunaan jilbab bagi wanita dan batas-batas aurat yang diperbolehkan diperlihatkan. Penelitian ini mencoba menganalisis ayat dan Hadits terkait jilbab menggunakan teori maqashid Jasser Auda. Maqashid merupakan teori hukum Islam yang tumbuh sejak awal penetapan hukum Islam dan selanjutnya dikembangkan oleh ulama-ulama periode tabi' tabi'in. Artikel ini akan menjabarkan konsep maqashid syariah dan penerapannya dalam menganalisis teks-teks keagamaan terkait jilbab bagi wanita. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang makna dan tujuan pensyariatan hukum jilbab bagi wanita.
TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP FENOMENA FRIEND WITH BENEFIT DI KALANGAN REMAJA DI KOTA BANDAR LAMPUNG Sari, Shara Sandra; Hidayat, Eko; Miswanto
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 3 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v3i2.828

Abstract

Fenomena Friend with benefit (FWB) di kalangan remaja di Kota Bandar Lampung merupakan bentuk pergeseran nilai dalam memahami hubungan antara laki-laki dan perempuan. Friend with benefit adalah hubungan pertemanan yang disertai aktivitas seksual tanpa komitmen emosional atau ikatan pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena tersebut dari perspektif hukum keluarga Islam serta menggambarkan praktik dan alasan remaja terlibat dalam hubungan friend with benefit. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara terhadap delapan informan berusia 18–24 tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa faktor, seperti tekanan lingkungan, kebutuhan biologis, dan penolakan komitmen, mendorong remaja terlibat dalam hubungan friend with benefit (FWB). Menurut perspektif hukum keluarga Islam, praktik FWB ini dianggap menyimpang dan diharamkan karena bertentangan dengan prinsip pernikahan yang sah. Pernikahan adalah satu-satunya cara yang dibenarkan dalam Islam untuk memenuhi kebutuhan biologis dan emosional. Oleh karena itu, edukasi moral dan agama dari orang tua, sekolah, dan tokoh agama sangat penting untuk mencegah meluasnya fenomena ini.
PEMANFAATAN MEDIA DIGITAL PADA PEMBELAJARAN PAI DI SMA SWASTA BUDI AGUNG MEDAN Aulia Rahman, Nadila; Khairuddin
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.886

Abstract

Penelitian ini berfokus pada bagaimana media digital bisa diaplikasikan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) pada SMA Swasta Budi Agung Medan.  Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini dan pengumpulan data didapatkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.  Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa guru dapat menyampaikan materi PAI dengan lebih mudah dipahami dan menarik dengan media digital seperti video pembelajaran, PowerPoint, dan aplikasi interaktif.  Siswa menjadi lebih terlibat dan termotivasi, dan kelas menjadi lebih interaktif.  Meskipun demikian, ada beberapa masalah yang perlu ditangani. Ini termasuk keterbatasan fasilitas, ketidakmampuan semua guru untuk menggunakan teknologi, dan ketidakmampuan semua siswa untuk memiliki perangkat digital pribadi.  Oleh karena itu, guru dan sekolah terus mencari cara terbaik untuk memaksimalkan proses pembelajaran.
PENGARUH KEDISIPLINAN IBADAH DAN DUKUNGAN TEMAN SEBAYA TERHADAP KESEHATAN MENTAL SANTRI Amaliah, Labibah; Solahudin, Dindin; Sadiah, Dewi
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.890

Abstract

Kesehatan mental santri merupakan aspek penting dalam menunjang keberhasilan belajar dan pembinaan akhlak di pesantren. Rutinitas ibadah yang padat dan interaksi sosial yang intens menuntut santri memiliki kedisiplinan beribadah serta dukungan dari teman sebaya agar mampu menjaga stabilitas psikologisnya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif asosiatif. Populasi penelitian adalah seluruh santri Pondok Pesantren Kanzul Hasanah Kalisari yang berjumlah 27 orang, dan seluruhnya dijadikan sampel penelitian dengan teknik total sampling. Data dikumpulkan melalui angket skala Likert, kemudian dianalisis menggunakan uji regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kedisiplinan ibadah santri berada pada kategori cukup dengan persentase 74,11%; (2) dukungan teman sebaya berada pada kategori cukup dengan persentase 73,03%; (3) kesehatan mental santri berada pada kategori cukup dengan persentase 72,77%; (4) hasil uji regresi menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,775, yang berarti kedisiplinan ibadah dan dukungan teman sebaya secara bersama-sama memberikan kontribusi sebesar 77,5% terhadap kesehatan mental santri, sedangkan sisanya 22,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.

Page 9 of 17 | Total Record : 161

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 3 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 3 No. 1 (2024): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 2 No. 2 (2024): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 2 No. 1 (2023): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 1 No. 2 (2023): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 1 No. 1 (2022): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies