cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edi Ilham
Contact Email
asianpublisher.id@gmail.com
Phone
+6285781169228
Journal Mail Official
asianpublisher.id@gmail.com
Editorial Address
Jl. KH. Noer Ali Sumber Artha kalimalang Bekasi Barat 17134, Jawa Barat
Location
Kab. bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Published by Asian Publisher
ISSN : -     EISSN : 29644690     DOI : https://doi.org/10.58738/qanun
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies (E-ISSN 2964-4690) is a high-quality, open-access peer-reviewed international journal published two times a year (March, September) by Asian Publisher. QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies focusing on historical, comparative, and legal and societal approaches to Islamic law, we are also particularly interested in presenting data science tools and key sources that inform scientific analysis.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Studi Agama
Articles 161 Documents
 5   6   7   8   9 
TINJAUAN YURIDIS PEMBATASAN USIA PERKAWINAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK Angriani, Novi; Zuhrah; Hadijah
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 3 No. 1 (2024): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v3i1.815

Abstract

Perkawinan anak di Indonesia masih menjadi persoalan serius yang berdampak pada terhambatnya pemenuhan hak-hak dasar anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan berbasis gender. Praktik ini juga meningkatkan risiko kehamilan usia dini, kematian ibu dan bayi, serta siklus kemiskinan antargenerasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis normatif efektivitas pembatasan usia perkawinan dalam mencegah praktik perkawinan anak, dengan fokus pada penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Kebijakan ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam perlindungan anak dan mewujudkan kesetaraan gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat penguatan regulasi, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Faktor sosial budaya, seperti adat yang menganggap perkawinan anak sebagai hal lumrah, tekanan ekonomi keluarga, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum menjadi kendala utama. Selain itu, mekanisme dispensasi perkawinan sering disalahgunakan, sehingga tujuan perlindungan anak belum optimal. Upaya pencegahan perkawinan anak memerlukan pendekatan komprehensif dan integratif. Selain pembaruan hukum, perlu adanya pendidikan hukum dan kesehatan reproduksi bagi masyarakat, penguatan peran aparat penegak hukum, optimalisasi pengawasan peradilan agama, serta kolaborasi multi-sektoral antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh adat-agama. Dengan sinergi tersebut, pembatasan usia perkawinan tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan yang nyata dan berkelanjutan bagi masa depan anak-anak Indonesia.
PENERAPAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU BERDASARKAN PERMENDIKDASMEN NOMOR 3 TAHUN 2025 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH Gulo, Lailan Hafni; Batubara, Putri Eka Ramadhani
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.821

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) berdasarkan Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, dengan fokus pada prinsip keadilan (al-‘adalah) dan kemaslahatan (al-maslahah). Menggunakan pendekatan kualitatif dan metode empiris, data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di SDN Idanotae. Temuan menunjukkan bahwa secara normatif, SPMB lebih inklusif dibanding sistem zonasi sebelumnya karena memberikan afirmasi kepada siswa dari keluarga kurang mampu, penyandang disabilitas, serta yang terdampak mobilitas kerja orang tua. Namun, implementasinya menghadapi kendala serius, terutama kesenjangan literasi digital dan keterbatasan akses teknologi. Sebanyak 68% orang tua mengalami kesulitan teknis saat mendaftar, sementara hanya 33% sekolah menyediakan fasilitas pendampingan. Hal ini berisiko menciptakan ketimpangan baru yang bertentangan dengan prinsip al-‘adalah. Meskipun demikian, inisiatif pendampingan langsung oleh pihak sekolah terbukti membantu kelompok marginal dalam mengakses hak pendidikan, mencerminkan nilai al-maslahah. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian keadilan pendidikan berbasis Islam dengan menawarkan kerangka evaluasi kebijakan yang mengintegrasikan prinsip Siyasah Dusturiyah. Rekomendasi meliputi penyediaan pendampingan teknis berbasis komunitas, alokasi anggaran teknologi di daerah tertinggal, dan evaluasi kebijakan partisipatif untuk memastikan implementasi yang adil dan maslahat bagi seluruh lapisan masyarakat.
Perlindungan Konsumen Terhadap Downgrade Garansi Monitor Oleh Service Center Xiaomi Indonesia Perspektif Wahbah Zuhaili Lubis, Ar-Rohim; Rahmat Hidayat
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.827

Abstract

Produksi manufaktur tidak luput dari cacat produk. Walaupun telah melalui quality control konsumen masih mendapat cacat produk. Untuk mengatasi hal ini, produsen memberikan garansi produk sebagai bentuk perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan membahas perlindungan konsumen terhadap praktik downgrade garansi monitor oleh service center Xiaomi Indonesia dengan fokus pada kasus pergantian monitor Xiaomi G24i ke A24i yang memiliki spesifikasi dan harga lebih rendah. Jenis penelitian ini yakni yuridis empiris melalui metode pendekatan kualitatif, dan memanfaatkan sumber data wawancara terhadap konsumen dan pihak service center Xiaomi. Dibahas dengan perspektif Wahbah Az-Zuhaili serta konsep perlindungan konsumen dari peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ini bertentangan dengan prinsip khiyār aib dari perspektif Wahbah Az-Zuhaili yang menjamin konsumen untuk mendapatkan hak mengembalikan barang yang ditemukan cacat atau mendapat penggantian produk dengan nilai yang sesuai. Dan praktik ini melanggar Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 7 yang mewajibkan produsen memberi kompensasi setara. Perlindungan konsumen perlu ditegakkan dalam memastikan seluruh hak konsumen terlindungi dan menghindari kerugian akibat ketidaksesuaian garansi.
RELASI POLITIK KERAJAAN ACEH DARUSSALAM DAN DAULAH TURKI UTSMANI DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI NUSANTARA Firnanda, Rizky; Imawan, Dzulkifli Hadi
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.829

Abstract

Studi ini menjelaskan relasi politik antara Kerajaan Aceh Darussalam dan Daulah Turki Utsmani serta pengaruhnya terhadap pengembangan pendidikan agama Islam di Nusantara pada abad ke-16 hingga ke-17. Urgensi kajian ini terletak pada kedekatan ideologis dan religius antara kedua kekuatan Islam tersebut, yang mendorong terbentuknya hubungan diplomatik, militer, dan pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka, memanfaatkan sumber primer dan sekunder berupa manuskrip, arsip sejarah, serta literatur ilmiah kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara Aceh dan Turki Utsmani tidak hanya bersifat simbolik, tetapi memberikan dampak konkret dalam penyebaran dan penguatan pendidikan Islam di wilayah Nusantara. Bantuan berupa pengiriman senjata, ahli militer, dan ulama memperkuat posisi Aceh sebagai pusat ilmu keislaman. Pengaruh mazhab Hanafi turut membentuk sistem pendidikan dan hukum Islam di Aceh, membuka jalur intelektual dan budaya yang memperkaya tradisi keislaman lokal. Dengan demikian, relasi politik ini berkontribusi besar dalam membentuk fondasi pendidikan agama Islam yang berkelanjutan di Asia Tenggara.
ANALISIS TRADISI SORONG SERAH AJI KRAMA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH: STUDI DI DESA PENGEMBUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH Suherman, Fendi; Zuhdi, Muhammad Harfin
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.836

Abstract

Penelitian ini mengkaji tradisi Sorong Serah Aji Krama di Desa Pengembur, Lombok Tengah, dari perspektif Maqashid Syariah. Tradisi ini, bagian dari budaya Sasak, adalah ritual pernikahan yang mengandung nilai-nilai simbolis penting yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan agama dan sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana tradisi ini selaras dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah, khususnya dalam melindungi agama, jiwa, keturunan, harta, dan keadilan sosial. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi makna simbolis yang terkandung dalam ritual dan bagaimana ritual tersebut berkontribusi pada ketahanan keluarga, saling menghormati, dan pengembangan moral di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sorong Serah Aji Krama tidak hanya berfungsi sebagai praktik budaya, tetapi juga mempromosikan pelestarian nilai-nilai Islam, dengan menekankan pentingnya perilaku moral, tanggung jawab bersama, dan dasar kehidupan keluarga yang sehat dan saling menghormati sesuai dengan ajaran Islam.
DETERENSI DAN REALITAS: MENGUKUR DAMPAK QANUN JINAYAT TERHADAP ANGKA KRIMINALITAS JARIMAH DI ACEH Gunawan; Lorenza, Thessa Nada
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.838

Abstract

Penelitian ini mengkaji efektivitas Qanun Jinayat Aceh dalam menekan angka kriminalitas jarimah (tindak pidana syariat). Berdasarkan teori deterensi, qanun ini bertujuan mencegah kejahatan melalui sanksi tegas, seperti hukuman cambuk. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan deskriptif analitis, penelitian ini menganalisis tren kasus yang ditangani oleh Mahkamah Syar’iyah Aceh dari tahun 2019 hingga 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alih-alih menurun, angka kriminalitas jarimah di Aceh justru fluktuatif dan secara agregat cenderung meningkat. Dari 279 kasus pada tahun 2019, terjadi lonjakan signifikan menjadi 506 kasus pada tahun 2021, sebelum kembali melonjak ke 547 kasus pada tahun 2024 angka tertinggi dalam periode observasi. Data ini mengindikasikan bahwa implementasi Qanun Jinayat tidak secara efektif menciptakan efek deterensi yang signifikan. Penelitian ini menyimpulkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif qanun dengan realitas empirisnya. Efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh sanksi, melainkan juga oleh faktor-faktor multidimensional lainnya yang perlu dipertimbangkan dalam evaluasi kebijakan hukum di Aceh.
Penerapan Prinsip Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana Islam Terhadap Anak-Anak Migran Indonesia Di Malaysia Azukma, Khairul Fadhli; Ramadani
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.840

Abstract

Efektivitas perlindungan anak dalam kerangka hukum pidana Malaysia melalui Child Act 2001, dikaitkan dengan prinsip-prinsip universal Konvensi Hak Anak (CRC) dan pendekatan etis dalam hukum pidana Islam melalui maqasid al-shariah. Malaysia, sebagai negara yang telah meratifikasi CRC, memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk memastikan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan tidak manusiawi. Child Act 2001 telah menunjukkan kemajuan normatif dengan mengadopsi prinsip best interests of the child, namun dalam pelaksanaannya, terutama pada aspek penjatuhan sanksi pidana, masih terdapat kesenjangan yang berdampak pada efektivitas perlindungan anak.Dari perspektif hukum pidana Islam, fiqh jinayah menawarkan paradigma perlindungan yang lebih humanis melalui prinsip hifz al-nafs (perlindungan jiwa) dan hifz al-nasl (perlindungan keturunan), yang menempatkan anak sebagai amanah dan entitas sosial yang harus dijaga keberlangsungan fisik maupun moralnya. Mekanisme ta’zir dalam hukum Islam memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi yang kontekstual dan berkeadilan, menyesuaikan dengan derajat pelanggaran serta kondisi sosial anak sebagai korban.Penelitian ini mengusulkan perlunya harmonisasi antara regulasi nasional dan nilai-nilai maqasid untuk menciptakan sistem hukum pidana yang tidak hanya retributif, tetapi juga restoratif dan preventif. Dengan integrasi prinsip CRC dan maqasid al-shariah, perlindungan anak dapat dirancang lebih adaptif, responsif, dan menjunjung tinggi martabat anak sebagai individu yang berhak atas keamanan dan keadilan hukum.
Analisis Yuridis Peraturan Daerah Labuhanbatu Selatan No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Perspektif Siyasah Dusturiyah Selamat Sentosa; Fauziah Lubis
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.846

Abstract

Penelitian ini menganalisis Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat melalui integrasi perspektif siyasah dusturiyah dan hukum progresif. Secara normatif, perda ini telah selaras dengan prinsip hukum nasional, namun temuan lapangan di Desa Batang Nadenggan, Kecamatan Sungai Kanan, menunjukkan lemahnya penegakan hukum karena secara terbuka menjual minuman beralkohol, termasuk kepada remaja, tanpa penindakan tegas dari Satpol PP. Melalui pendekatan kasus (Case Approach) dan perundang-undangan (Statute Approach), penelitian ini mengkaji aspek kelembagaan, budaya hukum masyarakat, serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum. Data observasi juga mencatat beberapa kasus kekerasan dan kecelakaan akibat konsumsi alkohol, termasuk insiden pembacokan pada April 2025 yang dipicu minuman tuak. Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya budaya hukum masyarakat, lemahnya koordinasi lintas sektor, dan keterbatasan sumber daya aparat. Perspektif siyasah dusturiyah menegaskan kewajiban pemerintah melindungi akal, jiwa, dan agama, sedangkan pendekatan hukum progresif mendorong penegakan adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan substantif. Kontribusi unik penelitian ini terletak pada penggabungan analisis yuridis normatif dengan pendekatan fiqih siyasah dan hukum progresif, menghasilkan kerangka penguatan perda yang mencakup reformasi kelembagaan, strategi edukatif berbasis nilai lokal, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan sosial.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanpa penguatan struktur kelembagaan dan partisipasi masyarakat, perda hanya akan menjadi produk hukum simbolik yang tidak berdampak nyata dalam kehidupan sosial.
Analisis Putusan MK Nomor 19/PUU-XXIX/2024 Layanan Kesehatan Tradisional SPA, Perspektif Siyasah Qhadaiyah Aidil Pananggar Siregar; Khalid
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.847

Abstract

Penetapan klasifikasi layanan SPA sebagai jasa hiburan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) menimbulkan persoalan yuridis dan sosiologis yang kompleks. Klasifikasi tersebut berdampak pada tingginya beban pajak, ketidakpastian hukum, dan stigma negatif terhadap usaha SPA yang dalam praktiknya lebih dominan berfungsi sebagai layanan kesehatan tradisional. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XXII/2024 hadir sebagai koreksi atas ketimpangan ini, dengan menyatakan bahwa SPA merupakan bagian dari layanan kesehatan tradisional dan bukan hiburan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara normatif Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut serta menilainya melalui pendekatan Siyasah Qadha’iyyah, suatu konsep dalam fiqh siyasah yang mengatur prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan dalam sistem peradilan Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan putusan, dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah mencerminkan prinsip maslahah mursalah dan upaya saddu dzari’ah dalam hukum Islam, dengan menitikberatkan pada kemanfaatan publik, keadilan fiskal, dan perlindungan terhadap profesi terapis tradisional. Selain itu, putusan ini menunjukkan peran strategis Mahkamah dalam menyeimbangkan sistem hukum nasional dengan nilai-nilai keadilan substantif yang bersumber dari hukum Islam. Implikasi dari putusan ini menuntut sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, serta harmonisasi regulasi lintas sektor dalam pengaturan usaha SPA di Indonesia.
Pentingnya Sertifikat Halal bagi Dunia Usaha dalam Rangka Meningkatkan Kepercayaan Konsumen, Daya Saing dan Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal Taufik
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.849

Abstract

Sertifikasi halal tidak hanya memenuhi aspek keagamaan, tetapi juga membawa nilai tambah ekonomi dan sosial bagi dunia usaha. Sertifikasi halal menjadi jaminan bagi konsumen, terutama Muslim, bahwa produk yang mereka konsumsi atau gunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, aman, dan berkualitas. Bagi pelaku usaha, sertifikasi ini menjadi investasi jangka panjang yang berdampak positif dalam membangun kepercayaan konsumen dan memperluas akses pasar, baik domestik maupun internasional. Namun, meskipun Undang-Undang Jaminan Produk Halal telah diimplementasikan hampir sepuluh tahun, banyak pelaku usaha yang belum menjalani sertifikasi ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research) untuk mengeksplorasi peran sertifikasi halal dalam membangun kepercayaan konsumen, memperkuat daya saing perusahaan, dan dampak kebijakan pemerintah terhadap kewajiban sertifikasi halal di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa sertifikasi halal memiliki peran signifikan dalam meningkatkan loyalitas konsumen Muslim serta menarik minat konsumen non-Muslim yang menghargai aspek kebersihan dan kualitas produk. Selain itu, sertifikasi halal juga memperkuat daya saing perusahaan di pasar global, khususnya di negara-negara mayoritas Muslim. Di Indonesia, sertifikasi halal telah menjadi syarat wajib bagi produk tertentu, mendorong perusahaan, termasuk UMKM, untuk menyesuaikan diri dengan standar halal. Kendati menghadapi tantangan, sertifikasi halal menawarkan peluang besar bagi pelaku usaha dalam meningkatkan kualitas dan akses pasar yang lebih luas, didukung oleh pemerintah melalui berbagai program pendampingan dan pelatihan.

Page 7 of 17 | Total Record : 161

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 3 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 3 No. 1 (2024): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 2 No. 2 (2024): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 2 No. 1 (2023): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 1 No. 2 (2023): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 1 No. 1 (2022): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies