Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development adalah jurnal multidisiplin ilmiah yang diterbitkan oleh inasti Research di bawah naungan Yayasan Dharma Indonesia Tercinta (DINASTI). Perbitan jurnal ini 4 kali dalam setahun yaitu November, Februari, Mei, dan Agustus. Ruang lingkup dan fokus terkait dengan penelitian dengan pendekatan Multidisipliner, yang meliputi: Ilmu Manajemen, Manajemen SDM, Manajemen Pemasaran & Manajemen Keungan, Ilmu Ekonomi, dan Akuntansi, Ilmu Komputer, Teknologi Informasi Teknik Informatika & Manajemen Informatika, Perdagangan, Manajemen Perhotelan, Pariwisata, Perjalanan, Seni & Budaya, Manjemen Pendidikan, Pendidikan Dasar, Pendidikan Islam & Pendidikan Olahraga, Ilmu Politik, Ilmu Hukum & Ilmu Sosial, Administrasi public & Administrai Pemerintahan, Ilmu Olah Raga, Sejarah & Humaniora, Sosiologi, Psikologi, Ilmu Kesehatan, Kedoteran & Kebidanan, Media & Komunikasi, Ilmu Lingkungan, Ilmu Perpustakaan, Ilmu Pertanian, Perbankan, Manajemen proyek, Manajemen Portofolio, Analisis Keamanan, Kewiraswastaan & Manajemen Retail, Manajemen Tranportasi, Logistik & Expesdidi, Medis, Kesehatan, Kedokteran, Bilogi, Fisika, Kimia, Agoronomi & Pertambangan, dan Teknik Mesin, Teknik Industi & Teknik Perkapalan.
Articles
1,115 Documents
<![CDATA[Hubungan Regulasi Emosi dengan Resiliensi pada Peserta Lari di Clujb Jasdam II Sriwijaya ]]>
<![CDATA[Wijaya, Risko]]>;
<![CDATA[Hurriyati, Dwi]]>
<![CDATA[ Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 8 No. 1 (2025): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Research ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/rrj.v8i1.1833
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara regulasi emosi dan resiliensi pada peserta Club Lari Jasdam II Sriwijaya. Menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional, penelitian ini melibatkan 119 peserta yang dipilih melalui purposive sampling dari total 200 populasi. Data dikumpulkan menggunakan skala Likert yang terdiri dari Skala Resiliensi (53 aitem valid) dan Skala Regulasi Emosi (40 aitem valid), yang telah melewati uji validitas dan reliabilitas. Hasil analisis regresi linear sederhana menunjukkan hubungan positif dan sangat signifikan antara regulasi emosi dan resiliensi, dengan koefisien korelasi (R) sebesar 0,994 dan nilai signifikansi (p) sebesar 0,000 (p<0,05). Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,987 mengindikasikan bahwa regulasi emosi memiliki kontribusi sebesar 98,7% terhadap resiliensi. Temuan ini menegaskan bahwa regulasi emosi merupakan faktor kunci yang signifikan dalam membentuk resiliensi peserta, dengan sisa 1,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.]]>
<![CDATA[Kemanfaatan dalam Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif pada Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga ]]>
<![CDATA[Wicaksana, Maharani Adhyaksantari]]>;
<![CDATA[Ismansyah, Ismansyah]]>;
<![CDATA[Mulyati, Nani]]>
<![CDATA[ Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 8 No. 1 (2025): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Research ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/rrj.v8i1.1836
<![CDATA[Penegakkan hukum harus dapat menghindari timbulnya persoalan maupun kerugian lain yang dialami oleh korban. Hukum yang baik adalah hukum yang membawa kemanfaatan terhadap masyarakat. Kemanfaatan di sini dapat juga diartikan dengan kebahagiaan. Perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui penerapan prinsip keadilan restoratif. Jika penegakkan hukum dengan penjara tidak bisa memberikan asas kemanfaatan hukum itu sendiri kepada masyarakat terlebih lagi untuk korban, maka penegak hukum harus memperhatikan pendekatan keadilan restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan manfaat penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam perkara KDRT. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan yang kemudian dianalisis dengan alur berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif telah termuat dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Surat Edaran Jaksa Agung Tindak Pidana Umum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kemudian, penyelesaian perkara KDRT dengan menggunakan pendekatan restoratif akan memberi manfaat kepada tersangka dan korban, seperti tersangka langsung keluar dari tahanan dan dapat kembali beraktivitas sebagai tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan anak dan istrinya, serta mencegah stigma negatif terhadap keluarga korban/tersangka di lingkungan masyarakat.]]>
<![CDATA[Analisis Sistem Informasi Berbasis Website dengan Pendekatan Struktural untuk Pendataan dan Distribusi Bantuan Sosial yang Transparan dan Akuntabel di Tingkat RT ]]>
<![CDATA[azharia, Jenny Clarisa]]>;
<![CDATA[Izma, Muhammad Athallah]]>;
<![CDATA[Ardiano, Muhammad Rayyan]]>;
<![CDATA[Christian, Steven]]>;
<![CDATA[Barelang, Syaeful Bachri]]>;
<![CDATA[Irawan, Bambang]]>
<![CDATA[ Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 8 No. 1 (2025): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Research ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/rrj.v8i1.1837
<![CDATA[Penelitian ini mengeksplorasi implementasi sistem informasi berbasis website untuk mendukung efektivitas dan transparansi dalam proses pendataan serta distribusi bantuan sosial (bansos). Sistem dirancang dengan pendekatan struktural yang melibatkan peran RT (Rukun Tetangga) sebagai penyampai informasi terkait bantuan kepada warga. Validasi kelayakan penerima bantuan sosial dilakukan secara otomatis melalui parameter spesifik, meliputi: kondisi fisik bangunan berdasarkan data timestamp, konsumsi listrik (kWh), tingkat pendidikan terakhir, serta kelengkapan dokumen administrasi kependudukan (KTP dan KK). Inovasi utama penelitian ini adalah mekanisme validasi otomatis yang dapat meminimalkan bias subjektif sekaligus mempertimbangkan keterbatasan akses digital calon penerima. Selain itu, sistem ini dilengkapi dengan kemampuan analitik untuk menghasilkan laporan berkala yang dapat mengidentifikasi penerima bantuan secara berulang, sehingga memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efektif dan akuntabel.]]>
<![CDATA[Independensi Jaksa Pengacara Negara dalam Pendampingan Hukum untuk Pengadaan Barang dan Jasa di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Payakumbuh ]]>
<![CDATA[Desvira, Herma]]>;
<![CDATA[Syofiarti, Syofiarti]]>;
<![CDATA[Rosari, Anton]]>
<![CDATA[ Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 8 No. 1 (2025): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Research ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/rrj.v8i1.1842
<![CDATA[Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki peranan strategis dalam optimalisasi pemanfaatan anggaran negara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: *Bagaimana independensi Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam memberikan pendampingan hukum terhadap pengadaan barang/jasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni pendekatan yang menjadikan penelitian lapangan sebagai sumber data primer. Untuk melengkapi dan memperkuat data lapangan tersebut, digunakan pula data sekunder yang bersumber dari studi kepustakaan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber, yaitu Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh, staf bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) Kejaksaan Negeri Payakumbuh, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (CABJARI) Payakumbuh di Pangkalan Koto Baru, serta Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Payakumbuh. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis. Berdasarkan hasil analisis, disimpulkan bahwa tantangan utama bagi JPN dalam memberikan pendampingan hukum adalah menjaga independensinya agar tidak melakukan intervensi di luar batas kewenangan, meskipun terdapat permintaan dari pihak pemohon.]]>
<![CDATA[Implementasi Algoritma K-Means Clustering dalam Pemetaan Wilayah Ideal untuk Berbagai Tanaman Perkebunan Berbasis Web ]]>
<![CDATA[Kurniawan, Fian]]>;
<![CDATA[Herdiansyah, Rengga]]>
<![CDATA[ Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 8 No. 1 (2025): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Research ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/rrj.v8i1.1844
<![CDATA[Kesesuaian wilayah merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan pengembangan komoditas perkebunan. Karakteristik fisik dan lingkungan suatu wilayah memengaruhi tingkat kecocokan dan produktivitas tanaman. Selama ini, pemetaan kesesuaian wilayah banyak mengandalkan data spasial seperti citra satelit, peta topografi, atau jenis tanah. Namun, pendekatan tersebut memiliki keterbatasan, terutama di Kabupaten Bogor yang pemetaannya masih berfokus pada satu komoditas dan belum mengintegrasikan indikator ketinggian, luas wilayah, serta jumlah produksi berbagai tanaman secara bersamaan. Kondisi ini menyebabkan informasi yang dihasilkan belum memberikan gambaran potensi wilayah secara komprehensif. Minimnya sistem pemetaan berbasis web yang interaktif juga menjadi kendala bagi pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, penyuluh, peneliti, dan pelaku usaha dalam mengakses informasi secara cepat dan akurat. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan pendekatan alternatif berbasis data numerik yang mudah diperoleh, meliputi ketinggian wilayah, luas wilayah, dan jumlah produksi. Ketiga indikator ini dinilai cukup representatif dalam mengukur karakteristik wilayah tanpa memerlukan data spasial yang kompleks. Proses pengelompokan wilayah dilakukan menggunakan algoritma K-Means Clustering, yang terbukti efektif mengelola data numerik berdasarkan kemiripan nilai, memiliki kompleksitas komputasi rendah, serta mudah diinterpretasikan. Kabupaten Bogor dipilih sebagai studi kasus karena memiliki 40 kecamatan dengan variasi ketinggian dari dataran rendah hingga pegunungan, luas wilayah yang bervariasi, serta data produksi perkebunan yang akurat. Penelitian ini juga mengembangkan sistem pemetaan berbasis web untuk menampilkan hasil pengelompokan wilayah secara interaktif. Sistem ini diharapkan dapat mempermudah pengambilan keputusan strategis dalam pengembangan perkebunan secara efektif, tepat sasaran, dan berbasis data empiris. Dengan metode yang praktis, ekonomis, dan mudah diaplikasikan, hasil penelitian ini diharapkan mampu mengoptimalkan potensi wilayah berbagai komoditas perkebunan secara efisien dan berkelanjutan.]]>
<![CDATA[Peran Manajemen Keselamatan Kapal, Keterampilan Crew dan Kemampuan Berkomunikasi dalam Meningkatkan Keselamatan Pelayaran pada Kapal Persada Utama 9 ]]>
<![CDATA[Agus S, Tri]]>;
<![CDATA[Rumambi, Freddy J.]]>;
<![CDATA[Tangkudung, Auderey G. Dotulong]]>;
<![CDATA[Rudianto, Rudianto]]>
<![CDATA[ Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 8 No. 1 (2025): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Research ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/rrj.v8i1.1849
<![CDATA[This study aims to determine the role of ship safety management, crew skills, and communication skills in improving navigational safety on the Persada Utama 9 ship. A qualitative research method was employed using in-depth interviews with crew members and ship management. The findings reveal that the implementation of the International Safety Management (ISM) Code and Safety of Life at Sea (SOLAS) conventions has been carried out through routine inspections, internal audits, and the provision of safety equipment. However, the implementation remains suboptimal due to weaknesses in incident reporting, emergency drill execution, and periodic training. Furthermore, crew competencies, both technical and non-technical, still require improvement, particularly in operating safety equipment, using modern navigation systems, and making decisions under pressure. Communication challenges were also identified, especially in the use of maritime English and Standard Marine Communication Phrases (SMCP). The study emphasizes that maritime safety does not merely depend on administrative compliance with international regulations but also requires the strengthening of safety culture, continuous capacity building for crew members, and the development of effective communication]]>
<![CDATA[Pernikahan Pariban dalam Menjaga Tradisi Identitas Sosial dan Budaya Suku Batak ]]>
<![CDATA[Simangunsong, Grace Lydia]]>;
<![CDATA[Pudjibudojo, Jatie K.]]>
<![CDATA[ Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 8 No. 1 (2025): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Research ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/rrj.v8i1.1850
<![CDATA[Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman etnis, ras, dan agama, salah satunya adalah suku Batak. Salah satu tradisi yang masih dipertahankan dalam masyarakat Batak adalah pernikahan pariban, yaitu pernikahan antara sepupu silang yang berbeda marga. Praktik ini tidak hanya berfungsi sebagai ikatan kekeluargaan, tetapi juga sebagai sarana pelestarian nilai adat yang melekat pada identitas sosial dan identitas budaya masyarakat Batak. Melalui prosesi dan simbol adat, pernikahan pariban memperkuat solidaritas sosial, menegaskan kedudukan individu dalam struktur kekerabatan Dalihan Na Tolu, serta mentransmisikan nilai-nilai budaya dari generasi ke generasi. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan purposive review untuk menelaah makna pernikahan pariban sebagai mekanisme penjaga identitas sosial dan budaya. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun menghadapi tantangan modernisasi, pernikahan pariban tetap berfungsi sebagai penanda penting keberlangsungan identitas masyarakat Batak.]]>
<![CDATA[Peralihan Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Putusan Hakim di Kantor Pertanahan Kota Padang ]]>
<![CDATA[Utami, Desy Putri]]>;
<![CDATA[Nurdin, Zefrizal]]>;
<![CDATA[Andora, Hengki]]>
<![CDATA[ Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 8 No. 1 (2025): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Research ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/rrj.v8i1.1853
<![CDATA[Tanah pusaka tinggi di Kapalo Koto, Kota Padang, yang sejak 1980 diputus pengadilan sebagai harta ulayat, tetap diterbitkan sertifikat hak milik individu pada 2011, sehingga menimbulkan persoalan hukum terkait pendaftaran tanah ulayat dan perlindungan hak masyarakat adat. Baik, Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif . Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumen, dan observasi. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian Proses pendaftaran tanah ulayat kaum di Kota Padang berdasarkan putusan pengadilan dilakukan melalui tahapan administratif dan yuridis yang ketat, mulai dari pelampiran putusan pengadilan inkracht, surat keterangan Kerapatan Adat Nagari (KAN), silsilah kaum, dokumen teknis, hingga verifikasi, penelitian, pengumuman data selama 14 hari, serta pemeriksaan lapangan oleh Kantor Pertanahan. Jika seluruh persyaratan terpenuhi, sertifikat hak atas tanah dapat diterbitkan. Namun, eksistensi tanah ulayat kaum tetap melekat meskipun telah didaftarkan. Dalam praktiknya, tanah sengketa tetap kembali kepada pemilik sah sesuai hukum adat. Akan tetapi, penerbitan sertifikat hak milik individual berpotensi menggerus kedudukan tanah ulayat, sebab tanah pusaka tinggi bersifat komunal dan tidak dapat dialihkan menjadi hak perseorangan.]]>
<![CDATA[Profiling Pencabulan Anak dibawah Umur: Tantangan dan Solusi dalam Melindungi Anak di Kecamatan Kota Bangun ]]>
<![CDATA[Miranda, Tasya]]>;
<![CDATA[Apriyanti, Rini]]>;
<![CDATA[Erawaty, Rika]]>
<![CDATA[ Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 8 No. 1 (2025): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Research ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/rrj.v8i1.1854
<![CDATA[Child molestation is a serious problem that demands special attention from various parties. This study examines profiling techniques as an investigative method in identifying the patterns and characteristics of child molesters in Kota Bangun Sub-district. Whether profiling techniques have the potential to assist law enforcement officials in identifying perpetrators more quickly and accurately. However, limited data, lack of experts, and lack of inter-agency coordination are obstacles in its application. In addition, the victim's fear of reporting and the community's low understanding of child protection rights are also obstacles in preventing and handling cases of sexual abuse. the research uses a descriptive Socio Legal approach and uses a qualitative approach. The types of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques in this research use interview techniques and document studies. The data analysis technique uses qualitative data analysis. Based on the results of the research that has been conducted, recommends increasing the capacity of the apparatus in applying profiling techniques, strengthening the crime database system, and educating the public to increase awareness and courage to report. In addition, psychological rehabilitation services for victims need to be optimized to minimize long-term impacts. With a multidisciplinary approach and better coordination, it is hoped that efforts to prevent and handle child abuse can be carried out more effectively.]]>
<![CDATA[Perbedaan Implementasi Belajar Kitab Kuning Antara Santri Salaf dengan Santri Modern di Pondok Pesantren Asasul Ulum ]]>
<![CDATA[Rahmawati, Adinda Puji]]>;
<![CDATA[Hanifa, Izza]]>
<![CDATA[ Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 8 No. 1 (2025): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Research ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/rrj.v8i1.1855
<![CDATA[This study aims to identify and analyze the differences in the implementation of learning between traditional (salaf) and modern santri at Pondok Pesantren Asasul Ulum. Employing a qualitative case study approach, data were gathered through in-depth interviews and participatory observations of both students and educators. The findings reveal that the implementation of additional review hours for nahwu significantly enhances students' understanding, fostering a collaborative learning environment that bridges traditional and modern educational approaches. This study emphasizes the importance of adaptive teaching methods in pesantren education and highlights how different pedagogical strategies can influence learning outcomes among diverse student groups. The results indicate a clear improvement in students' confidence and their ability to engage with complex materials, reinforcing the necessity for inclusive educational practices in Islamic boarding schools]]>
