cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Abdul Jalil
Contact Email
abduljalil@unmuhjember.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
p3di@unmuhjember.ac.id
Editorial Address
Jl. Karimata No. 49 Sumbersari Jember
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
National Multidisciplinary Sciences
Published by Universitas Muhammadiyah Jember
ISSN : -     EISSN : 28096959     DOI : https://doi.org/10.32528/nms
Core Subject : Humanities, Science, Education, Agriculture, Social, Engineering,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Education Social Sciences
Discover the diverse processes in National Multidisciplinary Sciences, with prospective papers from researchers and Community Service who are productive in their respective fields. Research and service reports support study demonstrations in current trends in society and observations through field research and Community Service that contribute to the development of studies. Psychology Philosophy and Behavioral Studies Sociology Law and Legal Studies Economics Language and Literature History Political Studies Islamic Studies Religion and Cultural Studies Art Tourism Remote Sensing Computer Science Civil engineering Material Science Applied Mathematics Aquaculture Plant Science Horticulture Soil Plant Science Agroforestry Forest Science Plant Protection Aquatic Processing Diversification MicrobiologyAstronomy Medical-surgical nursing Pediatric nursing Maternity nursing Community nursing Family nursing Gerontic nursing Psychiatric nursing Nursing management and palliative nursing Public health science Midwifery
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 297 Documents
 24   25   26   27   28 
Penggunaan Ai Dalam Proses Pemeriksaan Tersangka Dalam Penyidikan Di Kepolisian Maimun , Akhmad; Thomas, Deden Yulian
National Multidisciplinary Sciences Vol. 4 No. 3 (2025): Proceeding MILENIUM 2
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/nms.v4i3.744

Abstract

Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) telah menjadi salah satu inovasi teknologi yang membawa perubahan signifikan di berbagai sektor, termasuk penegakan hukum. Artikel ini membahas peran strategis AI dalam mendukung proses penyidikan oleh kepolisian, khususnya dalam konteks hukum di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan pendekatan hukum normatif melalui studi kepustakaan, statute approach, conceptual approach, dan comparative approach terhadap regulasi dan praktik penyidikan di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa AI, melalui aplikasi seperti analisis forensik digital, pengenalan wajah, pemolisian prediktif, drone otonom, dan alat deteksi kebohongan (lie detector), mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyidikan dengan analisis data yang mendalam, deteksi pola kejahatan, serta identifikasi pelaku secara lebih akurat. Namun, implementasi AI dalam penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan regulasi, isu etika, serta pemahaman teknologi di kalangan aparat penegak hukum. Artikel ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi, peningkatan literasi teknologi di lingkungan kepolisian, dan kolaborasi lintas sektor untuk optimalisasi pemanfaatan AI dalam mendukung penegakan hukum yang adil dan modern
Kedudukan Kejaksaan dalam Penegakan Hukum di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Fitri, Icha Cahyaning; Cahyono, Alif Rizki Budi
National Multidisciplinary Sciences Vol. 4 No. 3 (2025): Proceeding MILENIUM 2
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/nms.v4i3.745

Abstract

Kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan tergolong ambivalen karena berada pada dua sisi cabang kekuasaan yang seharusnya terpisah, yaitu pertama cabang kekuasaan eksekutif terkait struktur dan alur komando yang berujung pada Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, dan kedua cabang kekuasaan yudikatif dalam konteks tugas penuntutan dalam sistem peradilan pidana. Perihal independensi akan menjadi isu sentral dalam pemosisian Kejaksaan dalam penugasannya, dimana secara struktural Jaksa Agung berujung kepada Presiden dengan hak prerogatifnya, namun secara fungsi dituntut untuk mandiri dan independen dari tekanan politik apapun. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. “Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 6/PUU-XXII/2024” telah membuat konsep baru tentang independensi Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari dan menemukan konsep kelembagaan terbaik bagi “Kejaksaan Republik Indonesia” dalam menjalankan fungsi dan tugas yudikatif dan eksekutif sekaligus secara seimbang dan transparan. Diharapkan konsep kelembagaan tersebut dapat memaksimalkan peran Kejaksaan dalam penegakan hukum serta memberikan positioning lembaga Kejaksaan didalam sistem peradilan pidana di Indonesia. “Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 6/PUU-XXII/2024” telah memberikan tafsir konstitusional yang berbeda dan dapat berakibat pada aspek kelembagaan Kejaksaan sehingga dapat berpengaruh terhadap mekanisme penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini akan memberikan rekomendasi terbaik bagi konsep dan visi Kejaksaan ke depan.
Akselerasi Teknologi: Konsep Pengawasan Penyidikan Menggunakan Sistem Eletronik Iman, Muh; Firdaus, Alfian
National Multidisciplinary Sciences Vol. 4 No. 3 (2025): Proceeding MILENIUM 2
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/nms.v4i3.746

Abstract

Penegakan hukum adalam suatu kasus tentunya banyak tahapan yang harus dilakukan mulai awal hingga akhir pada pembahasan ini lebih fokus kepada ranah penyidikan dimana dalam proses ini sangat penting dan sangat krusial dalam prosesnya karena dalam proses penyidikan ini mengungkap suatu peristiwa pidana atau bukan serta mengumpulkan bukti bukti hingga nantinya kasus ini disidangkan di pengadilan dalam proses inilah yang perlu pengawalan dan pengawasan untuk menghindari terjadinya kecurangan dan penyalah gunaan kekuasaan meskipun sudah tersistem masi perlu adanya pembaruan yang harus dilakukan dalam proses penyidikan. Penelitian ini adalah penelitian normatif menggunakan metode pendekatan konseptual dan perbandiangan. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk adanya pembaruan dalam sistem pengawasan penyidikan sebagai bentuk optimalisasi pelayanan publik dan meningkatkan kualitas sistem penyidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman dengan merekomendasikan konsep baru dalam pengawasan penyelidikan menggunakan sistem eletronik yany diharapkan kedepannya bisa mengoptimalkan kinerja apparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diamanatkan konstitusi, penelitian ini memberikan rekomendasi terbaik yang memang sesuai dan sudah seharusnya dilakukan melihat perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat sehingga nantinya pemerinta bisa menjadi penunjang hal tersebut.
Perlindungan Hukum Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan Perspektif HAM Tuharyati, Yanny; Khulaivah, Adilya
National Multidisciplinary Sciences Vol. 4 No. 3 (2025): Proceeding MILENIUM 2
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/nms.v4i3.747

Abstract

Artikel ini membahas tentang Perlindungan Hukum Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan Perspektif Hak Asasi Manusia. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan konseptual. Atikel ini membahas mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual terutama pada Perempuan setelah dia menjadi korban. Kekerasan seksual ini diatur dalam dalam Undang Undang No. 12 Tahun 2002. Tetapi dalam Undang-Undang tersebut kurangnya pemenuhan pemulihan terhadap korban setelah dia menjadi korban kekerasan seksual. Hak-hak yang diberikan kepada korban seharusnya berupa suatu penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang sepenuhnya. Dan seharusnya kasus kekerasan seksual ini tidak bisa dipandang sebelah mata saja. Artikel ini merekomendasikan perlunya ketegasan dari pihak kepolisian dalam menangani kasus kekerasan seksual dan lebih mengutamakan hak-hak psikis si korban.
Peran Masyarakat Sipil Dalam Mendorong Transparansi Proses Penegakan Hukum Pidana Huda, Miftahul; Sulistyo, Firman Octhaviana
National Multidisciplinary Sciences Vol. 4 No. 3 (2025): Proceeding MILENIUM 2
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/nms.v4i3.748

Abstract

Transparansi atau keterbukaan berarti pelaksanaan yang dilakukan dengan cara atau mekanisme yang mengikuti aturan atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Transparansi juga dapat berarti bahwa informasi yang berkaitan dengan lembaga harus tersedia secara mudah dan bebas serta dapat diakses oleh pihak-pihak yang terkena dampak dari kebijakan yang dilakukan oleh suatu lembaga. Dalam perkara tindak pidana korupsi yang disebut korban tidak langsung adalah masyarakat dan rakyat, sebab kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, secara tidak langsung akan merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan rakyat. Tujuan dari penulisan ini yaitu menguji penerapan amicus curiae sebagai hak warga negara dalam memberikan hak kebebasan pendapat dalam ranah kehakiman, hal ini memberikan pandangan bahwasannya Masyarakat dapat mengontrol kondisi penegakan keadilan di lingkup pengadilan pidana, lebih khusus pada tindak pidana korupsi yang mana korban dari kejahatan tindak pidana korupsi itu adalah Masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis teks hukum dan mencoba menemukan makna serta penerapan hukum tersebut dalam konteks yang lebih luas. Jadi dengan adanya pengaturan kedudukan hukum amicus curiae mempertegas keabsahannya secara hukum dalam praktik peradilan Indonesia selama ini. Selain itu, pengaturan amicus curiae diharapkan dapat memperkaya khazanah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan.
Aspek Keterlibatan Masyarakat pada Sistem Peradilan Pidana Dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Reykasari, Yunita; Nurwachidiansyah, M. Dwi
National Multidisciplinary Sciences Vol. 4 No. 3 (2025): Proceeding MILENIUM 2
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/nms.v4i3.749

Abstract

Konflik sosial yang melibatkan pelaku dari kalangan remaja menunjukkan bahwa pendekatan hukum pidana konvensional sering kali tidak mampu menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif khususnya melalui mediasi menjadi penting karena memberikan kesempatan bagi pelaku, korban, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemulihan hubungan sosial dan penyelesaian masalah secara adil serta sesuai dengan konteks sosial yang ada. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari, menemukan konsep serta menganalisis efektivitas penerapan keadilan restoratif terhadap pelaku remaja dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, serta mengkaji peran masyarakat dalam mendukung implementasi mediasi sebagai bentuk Alternatif Penyelesaian sengketa perkara pidana yang partisipatif dan berbasis nilai-nilai lokal. Penelitian ini akan memberikan rekomendasi terbaik bagi konsep keadilan restoratif pelaku remaja melalui alternatif penyelesaian sengketa ke depan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan keadilan restoratif terbukti efektif dalam menangani pelaku remaja karena berfokus pada pemulihan, tanggung jawab, dan perlindungan korban, namun implementasinya di Indonesia masih terkendala oleh faktor struktural dan budaya. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang komprehensif, peningkatan kapasitas lembaga, serta pelibatan aktif masyarakat dan tokoh lokal untuk mendukung penerapan keadilan restoratif secara sistematis dan berkelanjutan.
Mewujudkan Peradilan Pidana Ekonomi yang Inklusif: Kajian atas Praktik dan Regulasi Securities Crowdfunding Romadhonia, Annisa
National Multidisciplinary Sciences Vol. 4 No. 3 (2025): Proceeding MILENIUM 2
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/nms.v4i3.750

Abstract

Securities Crowdfunding (SCF) sebagai inovasi pembiayaan digital memperlihatkan dinamika baru dalam struktur ekonomi berbasis teknologi, di mana teknologi finansial (fintech) mempertemukan pelaku usaha dan investor ritel melalui platform daring. Namun, perkembangan ini menyisakan sisi gelap berupa kejahatan ekonomi digital seperti penipuan investasi, manipulasi data keuangan, dan penyalahgunaan algoritma, yang belum sepenuhnya terjangkau oleh sistem peradilan pidana konvensional. Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kesiapan sistem peradilan pidana ekonomi di Indonesia dalam merespons ancaman tersebut serta menganalisis efektivitas kerangka regulasi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat sipil, khususnya investor ritel. Melalui pendekatan normatif dan analisis interdisipliner, penelitian ini menemukan adanya disparitas yang signifikan antara dinamika praktik kejahatan digital dalam sektor Securities Crowdfunding dan kapasitas normatif yang tercermin dalam regulasi yang ada, khususnya Peraturan OJK No. 57/POJK.04/2020. Ketidakseimbangan ini tercermin dalam lemahnya kapasitas digital forensik, keterbatasan koordinasi antar-aparat penegak hukum, serta belum optimalnya mekanisme perlindungan hukum bagi investor ritel. Selain itu, kecepatan perkembangan teknologi dan pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dalam operasional platform SCF justru memperluas celah terjadinya kejahatan ekonomi digital, tanpa diiringi dengan respons hukum yang adaptif dan progresif. Kondisi ini memperlihatkan urgensi perumusan ulang kerangka hukum pidana ekonomi yang responsif terhadap era digital dan berorientasi pada perlindungan masyarakat sipil. Penelitian ini menekankan pentingnya pembaruan paradigma penegakan hukum pidana ekonomi secara inklusif, berbasis hak asasi manusia, dan adaptif terhadap teknologi. Diperlukan reformasi kelembagaan, pembentukan unit khusus penanganan kejahatan digital, serta pelibatan masyarakat sipil dalam pengawasan dan edukasi hukum agar sistem peradilan pidana mampu menjamin keadilan substantif di era ekonomi digital.
Penerapan Business Judgment Rule dan Akibat Hukum Terhadap Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Adiwinarto, Sulistio
National Multidisciplinary Sciences Vol. 4 No. 3 (2025): Proceeding MILENIUM 2
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/nms.v4i3.751

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan prinsip Business Judgment Rule (BJR) sebagai perlindungan hukum terhadap direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mengambil keputusan bisnis yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan. Bahkan dalam rezim Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BadanUsaha Milik Negara, perlindungan hukum atas penerapan prinsip Business Judgment Rule tersebut diperluas kepada Menteri, Organ, dan pegawai Badan. Sehingga penerapan prinsip Business Judgment Rule dalam konteks pengelolaan suatu BUMN harus dikualifikasikan sebagai perbuatan hukum perdata, bukan suatu perbuatan pidana meskipun berpotensi menimbulkan kerugian keuangan BUMN tersebut. Hal ini penting dikemukakan agar Aparat Penegak Hukum tidak selalu mengkualifikasikan kerugian keuangan pada BUMN sebagai perbuatan korupsi. Direksi atau pejabat berwenang dalam pengelolaan suatu perseroan dituntut untuk menghasilkan keuntungan bagi perseroan, keputusan yang mengakibatkan kerugian sering kali dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Padahal, apabila keputusan direksi tersebut diambil berdasarkan itikad baik, kehati-hatian, tanpa konflik kepentingan, dan berdasarkan informasi yang memadai, maka semestinya hal itu berada dalam ranah perdata, bukan pidana. Melalui pendekatan normatif dengan studi kasus pada kasus Dirut PT. Bank Mandiri, Dirut PT. KAI, dan Dirut PT. Pertamina, penelitian ini menunjukkan bahwa kerugian akibat risiko bisnis tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai kerugian negara dalam konteks tindak pidana korupsi. Selain itu, hakim seharusnya memutus perkara tersebut dengan putusan ontslag van alle rechtsvervolging (lepas dari segala tuntutan hukum), bukan vonis bebas (vrijspraak), apalagi menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi, kecuali syarat ketentuan Business Judgment Rule ada yang tidak terpenuhi. Penelitian ini bertujuan menegaskan pentingnya penerapan BJR secara konsisten untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah kriminalisasi atas kebijakan bisnis yang sah.
Analisa Legalitas dan Potensi Kejahatan Financial pada Penggunaan Cryptocurrency di Indonesia Pawestri, Aris Yuni; Kurniawan, Basuki; Ubbadurrohman, Muhamad Syah Ridho; Aprilia, Cahyani
National Multidisciplinary Sciences Vol. 4 No. 3 (2025): Proceeding MILENIUM 2
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/nms.v4i3.752

Abstract

Cryptocurrency adalah jenis baru dari uang digital yang memanfaatkan teknologi kriptografi untuk melindungi transaksi dan mengatur pembuatan unit-unit baru. Teknologi blockchain yang menjadi dasar utama cryptocurrency menciptakan sistem keuangan yang tidak terpusat, transparan, dan sulit untuk dimanipulasi. Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan dan penggunaan cryptocurrency telah meningkat secara signifikan, baik sebagai sarana investasi maupun sebagai alternatif untuk sistem pembayaran internasional. Meskipun memiliki potensi, terdapat berbagai tantangan yang perlu dihadapi, seperti fluktuasi nilai yang ekstrem, belum adanya regulasi yang konsisten, serta ancaman keamanan siber. Penelitian ini mengulas secara umum perkembangan cryptocurrency, cara kerjanya, manfaat yang mungkin didapat dalam keuangan modern, serta risiko yang menyertainya. Dengan memahami sisi teknis dan ekonomi dari cryptocurrency, diharapkan masyarakat bisa lebih bijaksana dalam memanfaatkan teknologi ini di era digital yang terus berubah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek legalitas serta potensi kejahatan finansial dalam penggunaan cryptocurrency di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perun-dang-undangan, konseptual, perbandingan hukum, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap cryptocurrency di Indonesia masih bersifat parsial dan memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang komprehensif melalui pembentukan norma baru atau pembaruan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bentuk umbrella provision guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Temuan ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam perumusan regulasi yang adaptif terhadap dinamika teknologi keuangan digital
Urgensi Pendidikan Tinggi untuk Polisi Suryono, Ahmad; Imron, Muhammad
National Multidisciplinary Sciences Vol. 4 No. 3 (2025): Proceeding MILENIUM 2
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/nms.v4i3.753

Abstract

Kesenjangan pemahaman teori hukum pidana dan hukum acara pidana antara Aparat Penegak Hukum yang terdiri dari Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat kerap terjadi secara praktik mengingat terjadi ketidakseimbangan sumber pengetahuan antara polisi dan Aparat Penegak Hukum lainnya. Polisi bersumber dari akademi dan sekolah kedinasan yang berorientasi pada penerapan praktik dalam ruang lingkup paling tinggi sarjana terapan, sedangkan Aparat Penegak Hukum lainnya bersumber dari pendidikan tinggi hukum dalam ruang lingkup strata sarjana yang mengutamakan pemahaman teoretik. Polisi sebagai alat negara yang berfungsi dalam penegakan hukum tidak menerima sumber pengetahuan yang setara dengan Aparat Penegak Hukum lainnya. Kesenjangan ini berakibat pada pencari keadilan yang kerap menjadi korban dalam ketidakseimbangan relasi ini. Penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil dari penelitian adalah perlunya konsep holistik untuk mendorong proses pendidikan tinggi bagi kepolisian dalam rangka mendorong pemenuhan prinsip keseimbangan peran dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan mewujudkan keadilan bagi masyarakat.

Page 26 of 30 | Total Record : 297

 24   25   26   27   28 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 6 (2025): Proceeding SEMARTANI 4 Vol. 4 No. 5 (2025): Proceeding SEMARTANI 4 Vol. 4 No. 3 (2025): Proceeding MILENIUM 2 Vol. 4 No. 4 (2025): SEMNAS-HEALTH Vol. 3 No. 5 (2024): SIGMA 2 Vol. 3 No. 4 (2024): SIGMA 2 Vol. 3 No. 3 (2024): SIGMA 2 Vol. 3 No. 2 (2024): SIGMA 2 Vol. 3 No. 1 (2024): PROCEEDING SEMAKIN E.1 Vol. 2 No. 6 (2023): Proceeding SIGMA-1 Vol. 2 No. 5 (2023): Proceeding SIGMA-1 Vol. 2 No. 4 (2023): Proceeding MILENIUM 1 Vol. 2 No. 3 (2023): Proceeding SEMARTANI 2 Vol. 2 No. 2 (2023): Proceeding SIGMA-1 Vol. 2 No. 1 (2023): Proceeding SIGMA-1 Vol. 1 No. 6 (2022): Proceedings SENSEI 2021 Vol. 1 No. 5 (2022): Proceedings NDAAF 2022 Vol. 1 No. 4 (2022): Proceedings SEMNAS PSW 2021 Vol. 1 No. 3 (2022): Proceedings N-CoME 2022 Vol. 1 No. 2 (2022): Proceeding SEMARTANI 1 Vol. 1 No. 1 (2022): Proceeding SDC-Batch I More Issue