cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Achmad Fageh
Contact Email
Ach.fageh@uinsby.ac.id
Phone
+6281553520091
Journal Mail Official
sosioyustisia@uinsa.ac.id
Editorial Address
Twin Towers B 4th Floor Postgraduate – State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel Surabaya Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
SOSIO YUSTISIA Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
ISSN : 27764540     EISSN : 27763323     DOI : https://doi.org/10.15642/sosyus.v2i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This journal is a forum for academics, observers of law, judges, practitioners, politicians and parliamentary members to embody the results of their researches in the form of scientific articles
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 5 No. 1 (2025): May" : 7 Documents clear
Penerapan Prinsip Hukum Administrasi Negara Dalam Penguatan Keterbukaan Informasi Publik Di Era Digitalisasi Birokrasi M. Riziq; Hotijah, Siti
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 5 No. 1 (2025): May
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v5i1.764

Abstract

Keterbukaan informasi publik dalam tata kelola pemerintahan yang efektif sangat penting di era digital. Akan tetapi, implementasi darinya masih menghadapi berbagai kendala terutama dalan kompetensi, kebijakan, dan sistem teknologi. Penelitian ini mengkaji bagaimana penerapan prinsip Hukum Administari Negara di era digital untuk mengelola keterbukaan informasi publik dan kerangka hukum berkaitan dengan tantangan birokrasi digital untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pemerintah bagi masyarakat publik. Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual yang berfokus pada prinsip-prinsip hukum administrasi negara yang diterapkan dalam keterbukaan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kerangka hukum yang mengatur publikasi informasi publik masih menghadapi banyak tantangan. Diperlukan solusi yang sistemik dalam penguatan regulasi yang adaptif, investasi teknologi, peningkatan literasi digital dan kapasitas sumber daya manusia yang baik bagi masyarakat dan badan publik untuk menjamin perlindungan hak mereka. Selain itu, memastikan lembaga publik mengikuti dan memahami pedoman sesuai Undang-Undang No. 14 tahun 2008 akan menjadikan identitas pemerintah yang demokratis, adil, dan bertanggung jawab sehingga negara kuat secara regulasi dan mendapat kepercayaan penuh di masyarakat.
Pelanggaran HAM Dalam Perdagangan Manusia Terhadap Pengungsi Rohingya Di Asia Tenggara Rohmah, Elva Imeldatur; Ilmiyah, Zainatul; Mardiyanto, Ibnu
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 5 No. 1 (2025): May
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v5i1.777

Abstract

Etnis minoritas Rohingya mengalami diskriminasi, kekerasan, dan pengusiran oleh pemerintah dan militer Myanmar. Akibatnya, banyak pengungsi Rohingya mencari perlindungan di negara-negara tetangga, seperti Bangladesh, Malaysia, Indonesia, dan Thailand. Namun, dalam perjalanan, mereka menjadi korban perdagangan manusia oleh sindikat kriminal yang mengeksploitasi mereka untuk tujuan seksual, tenaga kerja, atau organ tubuh. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia dalam perdagangan manusia terhadap pengungsi Rohingya terjadi dalam berbagai bentuk dan tingkat, yang melibatkan berbagai aktor, baik negara maupun non-negara. Kasus perdagangan manusia di Asia Tenggara, khususnya yang melibatkan etnis Rohingya, juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mencakup kekerasan dan diskriminasi, kurangnya sumber daya dan lapangan kerja, kondisi keamanan yang buruk, keterbatasan sumber makanan, keterlibatan organisasi kriminal, dan keterbatasan kapasitas ASEAN dalam menangani masalah ini. Upaya perlindungan dan pencegahan terhadap perdagangan manusia terhadap pengungsi Rohingya juga masih belum memadai, baik dari sisi hukum, kebijakan, maupun praktik.
Pilkada: Dampak Kotak Kosong Bagi Demokrasi Indonesia Hendrik Kurniawan; Handoko, Priyo; Iga Susilo, Wendari
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 5 No. 1 (2025): May
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v5i1.805

Abstract

Pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2024 banyak sekali calon tunggal yang melawan kotak kosong di beberapa daerah di Indonesia. Jumlahnya sangat tidak wajar sehingga menyebabkan kemunduran demokrasi di tingkat daerah. Maka perlu perbaikan sistem pemilihan kepala daerah agar calon tunggal tidak mendominasi, sehingga masyarakat mempunyai banyak pilihan calon yang berkualitas untuk dipilih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab munculnya fenomena “kotak kosong” dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), dan pengaruh fenomena kotak kosong dalam pilkada terhadap demokrasi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan menggunakan dua pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan yang kedua pendekatan kasus (case approach). Pengumpulan bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pilkada melawan kotak kosong di Indonesia terbanyak terjadi pada tahun 2024, sebab pilkada tahun 2024 ini dilaksanakan secara serentak di Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Jika  dibandingkan dengan pilkada sebelum-sebelumnya jumlah calon tunggal yang melawan kotak kosong relatif sedikit dibandingkan dengan pilkada tahun 2024. Selain itu, dampak yang diakibatkan adanya calon tunggal yang melawan kotak kosong sangat luar biasa terhadap penurunan indeks demokrasi di Indonesia terutama di tingkat daerah mengalami penurunan signifikan.
Menjawab Kelemahan Sistem Peradilan: Peluang Dan Tantangan Penerapan Wilāyah Al-Maẓālim Di Indonesia Najib, M. Ainun
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 5 No. 1 (2025): May
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v5i1.811

Abstract

Fenomena banyaknya kasus besar yang belum terselesaikan di Indonesia, khususnya yang melibatkan pejabat negara, mencerminkan lemahnya kinerja lembaga peradilan dalam menegakkan keadilan. Salah satu penyebab utama dari kondisi ini adalah adanya tekanan kekuasaan yang mengintervensi proses hukum. Penelitian ini berupaya menawarkan solusi melalui pengkajian konsep dan kelembagaan wilāyah al-maẓālim. Menggunakan pendekatan kualitatif, studi ini menguraikan prinsip-prinsip dasar wilāyah al-maẓālim serta menganalisis potensi dan tantangan implementasinya dalam konteks Indonesia. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup sumber-sumber seperti jurnal ilmiah, buku, literatur klasik (kitab salaf), serta laporan berita dari media massa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilāyah al-maẓālim memiliki peluang besar untuk diadopsi di Indonesia karena sejalan dengan prinsip checks and balances sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945. Meski demikian, penerapan konsep ini dihadapkan pada berbagai tantangan kompleks, baik dari aspek yuridis, politis, maupun desain kelembagaan.
Analisis Yuridis Terhadap Literasi Politik Oleh Komisi Pemilihan Umum Di Media Sosial Hasanuddin, M.; Maulina, Yurike; Auliya, Zanuba Zahira Shofa; Musyafaah, Nur Lailatul
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 5 No. 1 (2025): May
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v5i1.812

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran KPU RI dalam literasi politik melalui media social, dan untuk menjelaskan bagaimana pandangan analisis yuridis terhadap literasi politik melalui media sosial oleh KPU RI. Hasil penelitian ini menunjukkan: Pertama, Literasi politik melalui media sosial yang dilakukan KPU RI merupakan strategi efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses demokrasi, terutama Pemilu, dengan memanfaatkan jangkauan luas dan kecepatan penyebaran informasi. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi digital masyarakat dan maraknya hoaks tetap menjadi hambatan utama. Kedua, Upaya literasi politik oleh KPU RI memiliki landasan hukum yang kuat, didukung oleh UUD 1945 Pasal 22E, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun, KPU RI menghadapi tantangan besar, seperti penyebaran hoaks, keterbatasan akses internet di beberapa daerah, dan persepsi bias dari masyarakat terhadap informasi yang disampaikan. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan pada KPU perlu memperkuat literasi digital masyarakat melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan dan platform media sosial untuk meningkatkan kemampuan memverifikasi informasi serta mengatasi hoaks secara efektif.
Penerapan Tindakan Yustisi Dan Non Yustisi Dalam Penertiban PKL Oleh Satpol PP Kabupaten Kediri Rimantoro, Fajar Nur; Nugroho, Aldi Ahmad; Dewi, Cininthia Kareena; Puspitaningrum, Dinda Irlianti
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 5 No. 1 (2025): May
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v5i1.816

Abstract

Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri setempat beserta Kejaksaan Negeri dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP adalah satuan yang memiliki ruang lingkup yakni membantu Kepala Daerah dalam hal ketertiban umum di wilayah yuridisnya.  Dasar hukum mengenai adanya Satpol PP adalah Pasal 12 ayat (1) huruf e dan Pasal 255 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP. Di wilayah Kabupaten Kediri, penyelenggaraan ketertiban umum diatur dalam Perda Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum yang kemudian diubah dengan Perda Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2021. Walaupun begitu, kenyataan di lapangan masih dijumpai PKL yang masih melanggar Perda tersebut dengan berdagang di tempat yang bukan diperuntukkan untuk berdagang. Tindakan yustisi adalah kegiatan penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP dalam bentuk operasi penegakan peraturan daerah yang berkaitan dengan pelanggaran hukum administrasi, pidana ringan, dan ketertiban umum. Tindakan non-yustisial adalah pendekatan penegakan hukum yang tidak melibatkan proses hukum formal seperti pengadilan atau pemberian sanksi pidana. Sepanjang tahun 2023, Satpol PP Kabupaten Kediri lebih banyak melakukan tindakan non yustisi ketimbang melakukan tindakan yustisial.
Problematika Kebebasan Berpendapat Pada Masyarakat Digital: Implikasi Yuridis Ujaran Kebencian Pada Platform Media Sosial Farida, Anis; Jahriyah, Vita Fajrin; Qonitatazzakiyah , Kuni
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 5 No. 1 (2025): May
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v5i1.1001

Abstract

Ujaran kebencian (hate speech) pada platform media sosial berdampak tindak anarkis yang ditujukan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menimbulkan persoalan serius dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Ujaran yang ditampilkan secara massif di media sosial melahirkan gelombang demonstrasi dan tindakan anarkis berupa perusakan properti pribadi dan fasilitas umum. Jaminan kebebasan berpendapat berhadapan secara frontal dengan jaminan perlindungan hukum bagi setiap warga negara, dalam hal ini anggota legislatif. Padahal, setiap warga negara, termasuk anggota parlemen, memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan hukum. Kondisi yang kontradiktif antara perlindungan hak atas kebebasan berpendapat dengan larangan terhadap ujaran kebencian menimbulkan problematika yuridis yang berimplikasi pada praktek demokrasi. Fenomena serupa juga terjadi di Nepal, yang memperlihatkan adanya kesamaan pola antara kebebasan berpendapat dan munculnya sikap anarkistik oleh masyarakat dalam praktik demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosio legal. Analisis difokuskan adanya jaminan konstitusi tentang hak berpendapat namun bermuatan Ujaran kebencian yang berimplikasi pada pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi maupun perusakan terhadap fasilitas umum. Kajian terhadap Implementasi norma-norma yang terdapat dalam konstitusi, UU Perlindungan Data Pribadi, UU ITE, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), menjadi titik pijak dalam melakukan analisis yuridis dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ujaran kebencian melalui platform media sosial, meskipun basisnya kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi namun tetap memperhatikan dampak yang dapat ditimbulkan serta tanggung jawab. Dengan demikian apabila hak berpendapat dilakukan secara bebas tanpa kesadaran tanggung jawab merupakan tindakan inkonstitusional karena bertentangan dengan prinsip-prinsip penghormatan terhadap martabat manusia, ketertiban umum, dan perlindungan hak orang lain. Dengan demikian, diperlukan kesepakatan bersama serta mekanisme penegakan hukum dan pengawasan yang efektif agar kebebasan berpendapat tetap terjamin tanpa menimbulkan pelanggaran hak konstitusional pihak lain.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): November Vol. 5 No. 1 (2025): May Vol. 4 No. 2 (2024): November Vol. 4 No. 1 (2024): May Vol. 3 No. 2 (2023): November Vol. 3 No. 1 (2023): May Vol. 2 No. 2 (2022): November Vol. 2 No. 1 (2022): May Vol. 1 No. 2 (2021): November Vol. 1 No. 1 (2021): May