cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kadimuddin Baehaki
Contact Email
kadimuddinbaehaki@gmail.com
Phone
+6282271633683
Journal Mail Official
kadimuddinbaehaki@gmail.com
Editorial Address
Jalan Dewi Sartika, No. 67 Luwuk Banggai
Location
Kab. banggai,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Jurnal Media Hukum
Published by Universitas Tompotika Luwuk
ISSN : 23375302     EISSN : 27757595     DOI : https://doi.org/10.59414/jmh
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Media Hukum (JMH) mencakup bidang: Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Pidana Hukum Islam Hukum Adat Hukum Internasional
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 80 Documents
 4   5   6   7   8 
The Disproportionality Analysis of Sainte-Laguë Method Using Gallagher Index in Banggai Regency Legislative Election 2024 : Analisis Ketidakseimbangan Metode Sainte-Laguë Menggunakan Indeks Gallagher dalam Pemilihan Legislatif Kabupaten Banggai Tahun 2024 hartati, andi; Rahmad; Sarifudin, Risman
Jurnal Media Hukum Vol. 14 No. 1 (2026): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v14i1.1304

Abstract

This study aims to measure and analyze the level of disproporsionality between the votes obtained by political parties and the number of seats they receive in the 2024 legislative election ini Banggai Regency. It also seeks to assess the effectiveness of the Sainte-Lague method ini achieving proportional representation and identify factors contributing to the level of disproporsionality found in the legislative election in Bangggai Regency. This research uses a quantitative approach to analyze the election results data from the 2024 legislative election in Banggai Regency. The quantitative analysis will be conducted using the Least Squares Index (LSq) or Gallagher Index to determine the level of disproporsionality between the percentage of votes obtained by political parties and the percentage of seats they receive in the legislative council. The findings in this study show the the Gallagher Index at the electoral district level show significant disproporsionality. However, whwn calculated for the overall seats in the Regional House of Representatives (DPRD), this index is relatively small. In the electoral district of Banggai Regency, the Gallagher Index results indicate an average above 8 or within the range of 5-10. This suggest that the LSq/Gallagher Index interpretation of the electoral system in Banggai Regency demonstrates moderate disproporsionality. There is a significant diffrence between the percentage of votes and seats, some parties receive more or fewer seats compared to the percentage of votes the obtain, which can lead to dissatisfaction among voters.
Analisis Urgensi Kebijakan Pemilu Hijau di Indonesia: Perspektif Penyelenggara Pemilu dan Partai Politik: Analysis of the Urgency of Green Election Policies in Indonesia: Perspectives of Election Organisers and Political Parties Fointuna, Jemris; Hamzah, Baharudin; Waty, Reni Rentika; Andrianika, Siska
Jurnal Media Hukum Vol. 14 No. 1 (2026): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v14i1.1318

Abstract

Penelitian ini menganalisis urgensi kebijakan pemilu hijau di Indonesia dari perspektif penyelenggara pemilu dan partai politik. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen, studi ini mengkaji kesenjangan antara kerangka regulasi yang ada dan implementasi pemilu yang berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi Pemilu Hijau didorong oleh tiga faktor kritis: (1) dampak ekologis dari pemilu konvensional yang berpotensi merusak lingkungan, (2) komitmen Indonesia terhadap SDGs dan Paris Agreement, serta (3) adanya kekosongan regulasi pemilu berkelanjutan bagi partai politik. Penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) menyadari bahwa kebijakan pemilu hijau merupakan langkah penting untuk mengurangi dampak lingkungan, namun membutuhkan penguatan regulasi dan sanksi yang tegas. Sementara itu, partai politik mengakui urgensi tersebut, tetapi mempertimbangkan faktor biaya dan efektivitas kampanye secara konvensional. Oleh karena itu, studi ini juga mengidentifikasi dua aspek krusial yang perlu diperhatikan, yaitu kebutuhan standarisasi kebijakan pemilu hijau di semua tahapan pemilu dan pentingnya kolaborasi antara penyelenggara pemilu dan partai politik. Temuan ini memberikan kontribusi akademik terkait politik lingkungan dengan menyoroti perspektif aktor-aktor kunci menuju pemilu berkelanjutan. Sebagai bagian dari upaya politik untuk mendukung pembangunan lingkungan yang berkelanjutan, pemilu hijau diposisikan tidak hanya sebagai respons teknis terhadap persoalan logistik dan limbah pemilu, tetapi juga sebagai wujud komitmen jangka panjang terhadap integrasi nilai-nilai keberlanjutan dalam sistem demokrasi elektoral Indonesia. Dengan demikian, urgensi kebijakan ini tidak hanya relevan dalam konteks penyelenggaraan pemilu, tetapi juga mendorong tata kelola pemilu yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.
Penerapan Psikologi Forensik dalam Penegakan Hukum Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia (Studi Kasus Putusan No. 46/Pid.B/2022/PN Pbr): The Application of Forensic Psychology in the Enforcement of Law in Sexual Violence Cases in Indonesia (Case Study of Decision No. 46/Pid.B/2022/PN Pbr) NK, M Reza Dhani Prasetya Surya; Farhani, Siti
Jurnal Media Hukum Vol. 14 No. 1 (2026): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v14i1.1319

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan membutuhkan penanganan menyeluruh dari berbagai aspek, termasuk aspek hukum dan psikologi. Penelitian ini mengkaji peran psikologi forensik dalam penegakan hukum kasus kekerasan seksual di Indoneisa melalui studi kasus Putusan No. 46/Pid.B/2022/PN Pbr. Pendekatan yang digunakan adalah analisis yuridis normatif dan literatur ilmiah terkini. Fokus utama adalah bagaimana psikologi forensik memperkuat pembuktian, menilai dampak psikologis korban, dan membantu aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana. Hasil kajian menunjukan bahwa psikologi forensik berperan signifikan dalam mendukung proses hukum, meskipun masih terdapat tantangan implementatif seperti kurangnya standar kerja dan pemahaman profesi di Indonesia. Pendekatan psikologi forensik dinilai penting untuk membantu proses pembuktian, pemahaman psikologis korban, serta memberikan kontribusi signifikan dalam menentukan hukuman yang adil bagi pelaku. Pada tahap peradilan, hasil asesmen psikologis korban digunakan sebagai salah satu alat bukti pendukung yang dapat memperkuat keterangan saksi dan korban. Di sisi lain, dalam tahap pasca-putusan, psikologi forensik membantu dalam penyusunan program rehabilitasi bagi korban dan evaluasi risiko berulang bagi pelaku.
Analisis Perpol Nomor 10 Tahun 2025 Penempatan Anggota Polri Luar Struktur Dalam Perspektif Kode Etik: Analysis of Police Regulation No. 10 of 2025 on the Placement of Police Officers Outside the Structure in the Perspective of the Code of Ethics Sobirin, Lisda Apriliani
Jurnal Media Hukum Vol. 14 No. 1 (2026): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v14i1.1322

Abstract

This study aims to analyze Police Regulation Number 10 of 2025 concerning the placement of POLRI members outside the organizational structure from the perspective of professional code of ethics. The research method used is normative juridical with a literature study approach to primary and secondary legal materials. The results show that Perpol 10/2025 provides legal certainty for the technical assignment of POLRI members in 17 ministries/institutions, but there are still weaknesses in ethical oversight aspects. The regulation does not yet explicitly regulate ethical oversight mechanisms, ethical accountability, and coordination between POLRI and recipient institutions. From the perspective of the professional code of ethics, placing POLRI members outside the structure has the potential to create conflicts of interest and threaten the principles of neutrality, integrity, and institutional accountability. Perpol 10/2025 requires strengthening of more transparent and accountable ethical oversight mechanisms to ensure that assignments outside the structure do not diminish POLRI's credibility as a law enforcement institution.
Analisis Putusan MK 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan Modus Operandi Politik Uang pada PSU Kabupaten Banggai: Analysis of Constitutional Court Decision 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 and the Modus Operandi of Money Politics in the Banggai Regency PSU Amatahir, Zulharbi; Hipan, Marno M
Jurnal Media Hukum Vol. 14 No. 1 (2026): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v14i1.1323

Abstract

Artikel ini bertujuan menganalisis ratio decidendi dan desain remediasi PSU dalam Putusan 171/2025, serta memetakan konsistensinya dengan yurisprudensi PHPU Pilkada tahun 2025 dan implikasinya bagi penyelenggara serta peserta pemilihan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap PSU Kabupaten Banggai. Hasil kajian menunjukkan MK menerapkan “tes ganda”: (1) kepatuhan formil (kewenangan, tenggat, kedudukan hukum, dan penyaringan formil lain) dan (2) pembuktian substansial atas pelanggaran yang merusak kemurnian suara. Ketika pelanggaran dinilai kuat namun terlokalisasi, MK memilih PSU yang proporsional: memerintahkan PSU di seluruh TPS Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya, membatalkan penetapan hasil KPU sepanjang dua kecamatan, serta memerintahkan penggabungan hasil PSU dengan wilayah lain, disertai supervisi Bawaslu dan pengamanan Polri. Putusan 171/2025 menegaskan orientasi MK pada integritas proses dan proporsionalitas remedial-PSU diposisikan sebagai instrumen pemulihan legitimasi hasil ketika pelanggaran terbukti mempengaruhi kualitas kebebasan memilih di wilayah tertentu.
A Pergeseran Fungsi Covernote Notaris Dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli: The Shift in the Function of Notarial Covernotes in Deeds of Sale and Purchase Agreements Salsabila, Alfiyah; Samosir, Tetti; Anggriani, Jum
Jurnal Media Hukum Vol. 14 No. 1 (2026): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v14i1.1329

Abstract

Paradoks mendasar dalam praktik kenotariatan Indonesia terletak pada kenyataan bahwa covernote, dokumen yang secara normatif tidak memiliki kedudukan sebagai akta autentik dan tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Jabatan Notaris justru berfungsi sebagai penentu kepercayaan dalam transaksi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) bernilai ekonomi tinggi. Kesenjangan antara ketiadaan landasan hukum yang jelas dengan luasnya praktik penggunaan covernote inilah yang menjadi sumber ketidakpastian hukum sekaligus celah terjadinya penyalahgunaan jabatan notaris. Penelitian ini secara spesifik menganalisis pergeseran fungsi covernote dalam pembuatan Akta PPJB, memetakan bentuk-bentuk penyimpangan hukum yang ditimbulkannya, serta menetapkan konstruksi pertanggungjawaban hukum notaris atas penerbitan covernote yang tidak sesuai kondisi faktual. Dengan metode penelitian hukum normatif bersifat deskriptif-analitis, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang dioperasionalisasikan melalui telaah bahan hukum primer dan sekunder serta analisis kritis terhadap Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Malang sebagai putusan representatif. Penelitian menemukan bahwa covernote tidak memenuhi unsur formil Pasal 1868 KUHPerdata sehingga tidak berkekuatan autentik dan tidak menentukan keabsahan Akta PPJB. Namun secara faktual, covernote telah bergeser menjadi instrumen pembentuk kepercayaan yang mempengaruhi kesepakatan para pihak atas objek perjanjian yang belum berkepastian hukum, kondisi yang terbukti dalam putusan yang dianalisis membuka ruang terjadinya perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban pidana notaris. Penelitian ini mempertegas bahwa kekosongan regulasi covernote bukan sekadar persoalan administratif, melainkan kerentanan struktural dalam sistem hukum kenotariatan Indonesia yang mendesak untuk diatasi.
Pertanggungjawaban Pidana Notaris atas Pemalsuan Akta Otentik Berdasarkan Keterangan Palsu atau Manipulatif (Studi Putusan No. 898/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt): Criminal Liability of Notaries for Forgery of Authentic Deeds Based on False or Manipulative Information (Study of Decision No. 898/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt) Zahra, Ravelina; Iriantoro, Agung; Apriani, Luh Rina
Jurnal Media Hukum Vol. 14 No. 1 (2026): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v14i1.1349

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana notaris atas pemalsuan akta otentik yang didasarkan pada keterangan palsu atau manipulatif, dengan studi pada Putusan No. 898/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris sebagai pejabat umum memiliki kewajiban untuk memastikan kebenaran formal dari data yang disampaikan oleh para pihak, namun tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil sepanjang telah bertindak sesuai prosedur. Akan tetapi, apabila notaris terbukti mengetahui adanya keterangan palsu atau turut serta dalam perbuatan manipulatif, maka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam putusan yang dikaji, hakim mempertimbangkan unsur kesengajaan dan peran aktif notaris dalam proses pembuatan akta. Dan unsur Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Penelitian ini menegaskan pentingnya kehati-hatian dan integritas notaris dalam menjalankan jabatannya
Pertanggungjawaban Pidana Notaris Terhadap Pemalsuan Akta Kuasa Menjual (Studi Putusan MA Nomor 1209 K/Pid/2022): Criminal Liability of Notaries for Forgery of Deeds of Power of Attorney for Sale (A Study of Supreme Court Decision No. 1209 K/Pid/2022) Amallia, Ainun; Edi Tarsono; Ali Abdullah
Jurnal Media Hukum Vol. 14 No. 1 (2026): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v14i1.1354

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana notaris terhadap tindak pemalsuan Akta Kuasa Menjual berdasarkan Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022. Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga setiap tindakan dalam proses pembuatan akta harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip kehati-hatian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris dalam perkara tersebut terbukti melakukan pemalsuan terhadap Akta Kuasa Menjual melalui penggunaan tanda tangan yang tidak sah dan pembuatan akta tanpa kehadiran pihak yang berkepentingan. Perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat otentik sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHP, sehingga notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Putusan Mahkamah Agung menegaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan oleh notaris tidak hanya menimbulkan konsekuensi administratif dan perdata, tetapi juga berimplikasi pada sanksi pidana demi menjaga kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap akta otentik.
Perlindungan dan Tanggungjawab Hukum Terhadap Kedudukan dan Peran Guru dalam Sistem Pendidikan Nasional: Legal Protection and Liability Regarding the Status and Role of Teachers in the National Education System Angkadai, Fenly; Baehaki, kadimmuddin; Atriani; Talaba, Ari Sukadi; R Hadis, Trisno; Monsoba, Asri
Jurnal Media Hukum Vol. 14 No. 1 (2026): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v14i1.1335

Abstract

Penelitian ini mengkaji dinamika perlindungan dan tanggung jawab hukum terhadap kedudukan dan peran guru dalam sistem pendidikan nasional. Guru sebagai tenaga profesional memiliki fungsi strategis dalam pembentukan karakter dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, namun dalam praktiknya sering menghadapi berbagai persoalan hukum, baik sebagai subjek yang dilindungi maupun sebagai pihak yang dimintai pertanggungjawaban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi telah memberikan jaminan perlindungan hukum bagi guru, namun implementasinya belum optimal akibat lemahnya pemahaman hukum, kurangnya dukungan institusional, serta adanya konflik antara norma hukum dan praktik sosial. Di sisi lain, tanggung jawab hukum guru tetap melekat dalam menjalankan profesinya secara profesional dan proporsional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan literasi hukum, serta sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat guna menciptakan perlindungan hukum yang adil dan berimbang bagi guru.
Implementasi Kewenangan Penyidik Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Umum Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2026 KUHAP : The Exercise of Police Investigative Powers in the Handling of General Criminal Offences Following the Entry into Force of Law No. 20 of 2026 on the Criminal Procedure Code Sirait , Benget Hariman; Maysarah, Andi; silalahi, hardian
Jurnal Media Hukum Vol. 14 No. 1 (2026): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v14i1.1337

Abstract

Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji penerapan kewenangan penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana umum setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2026 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul serta menilai langkah-langkah penanggulangannya. Metode yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui penelaahan bahan hukum primer maupun sekunder. Hasil analisis memperlihatkan bahwa pembaruan KUHAP memperkuat jaminan perlindungan terhadap hak tersangka, menegaskan penerapan prinsip due process of law, serta meningkatkan akuntabilitas dalam proses penyidikan. Meskipun demikian, implementasinya masih dihadapkan pada hambatan yang bersifat struktural, normatif, dan kultural, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana, serta kebutuhan penyesuaian terhadap ketentuan hukum yang baru. Upaya yang ditempuh mencakup peningkatan kapasitas dan profesionalitas penyidik, penguatan koordinasi antarlembaga penegak hukum, serta optimalisasi sistem pengawasan. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan kewenangan penyidik pasca berlakunya KUHAP baru sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan serta konsistensi penerapan prinsip hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana.

Page 8 of 8 | Total Record : 80

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 1 (2026): Jurnal Media Hukum (JMH) Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal Media Hukum (JMH) Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal Media Hukum (JMH) Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal Media Hukum (JMH) Vol. 12 No. 1 (2024): Jurnal Media Hukum (JMH) Vol. 11 No. 2 (2023): Jurnal Media Hukum (JMH) Vol. 11 No. 1 (2023): Jurnal Media Hukum (JMH) Vol. 10 No. 2 (2022): Jurnal Media Hukum (JMH) Vol. 10 No. 1 (2022): Jurnal Media Hukum (JMH) Vol. 9 No. 2 (2021): Jurnal Media Hukum (JMH) Vol. 9 No. 1 (2021): Jurnal Media Hukum (JMH) More Issue